Ruminews.id, PALOPO – Kawasan hijau Gunung Jati, Kota Palopo, yang selama ini dikenal sebagai salah satu penyangga ekologis lingkungan, kini menjadi sorotan setelah sejumlah bagian kawasan tersebut terlihat mulai gundul akibat dugaan aktivitas pembabatan lahan.
Perubahan bentang alam di kawasan perbukitan tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat. Pasalnya, pembukaan lahan yang diduga dilakukan untuk kepentingan pribadi itu berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan, terlebih kawasan tersebut berada tidak jauh dari permukiman warga.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media dari sejumlah warga sekitar, lahan yang diduga mengalami pembabatan tersebut disebut-sebut berkaitan dengan Darwis, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Palopo dari Partai NasDem.
Meski demikian, informasi mengenai kepemilikan lahan maupun tujuan pembukaan kawasan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Termasuk kepastian mengenai legalitas penguasaan lahan, perizinan, serta kesesuaian aktivitas pembukaan lahan dengan ketentuan perlindungan lingkungan.
Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Darwis melalui pesan singkat WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diberikan. Upaya konfirmasi melalui panggilan WhatsApp juga belum mendapatkan respons, meskipun sambungan telepon sempat berdering.
Dugaan pembabatan kawasan Gunung Jati tersebut turut mendapat perhatian dari pengamat kebijakan publik, Jumaldi. Ia mengaku geram atas kondisi yang terjadi dan menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa.
Menurutnya, aktivitas pembukaan lahan di kawasan perbukitan harus menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat dampaknya tidak hanya berkaitan dengan perubahan kondisi alam, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Kekhawatiran tersebut semakin menguat setelah hujan deras mengguyur Kota Palopo sehari sebelumnya. Material lumpur terbawa aliran air hujan hingga memasuki sejumlah akses jalan di kawasan permukiman warga.
Kondisi tersebut mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan kawasan perbukitan dalam menahan limpasan air hujan ketika vegetasi mulai berkurang.
Meski hubungan langsung antara dugaan pembabatan lahan dan peristiwa lumpur yang memasuki permukiman masih memerlukan kajian teknis, kondisi tersebut menjadi peringatan penting mengenai ancaman kerusakan lingkungan di kawasan Gunung Jati.
Masyarakat pun meminta pemerintah Kota Palopo dan instansi teknis terkait agar tidak tinggal diam. Pemeriksaan lapangan dinilai mendesak untuk memastikan status dan legalitas lahan, kelengkapan perizinan, serta potensi dampak ekologis dari aktivitas pembukaan kawasan tersebut.
Jika nantinya ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan maupun tata ruang, masyarakat mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara tegas tanpa melihat jabatan, kedudukan, ataupun latar belakang pihak yang terlibat.
Gunung Jati bukan sekadar hamparan tanah yang dapat dibuka atas kepentingan tertentu. Kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan lingkungan dan keselamatan masyarakat di sekitarnya.
Kini, publik menanti keberanian pemerintah dan instansi berwenang untuk mengusut persoalan ini secara transparan. Jangan sampai kawasan hijau kehilangan fungsinya, sementara masyarakat harus menanggung risiko dari kerusakan lingkungan yang tidak pernah mereka kehendaki
