Ruminews.id, PALOPO — Ketua Dewan Penasihat Kerukunan Keluarga Luwu Timur (KKLT), Baharuddin Solongi, menyampaikan kekecewaan terhadap anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) III Sulawesi Selatan terkait transparansi pelaksanaan reses dan pertanggungjawaban aspirasi masyarakat di wilayah Luwu Raya.
Menurut Baharuddin, masyarakat Luwu Raya tidak boleh hanya menjadi sasaran perebutan suara setiap pemilihan umum, tetapi kemudian kehilangan akses komunikasi dan informasi setelah para wakil rakyat memperoleh mandat politik.
“Terus terang, saya sangat kecewa. Jangan sampai Luwu Raya diperlakukan seperti habis manis sepah dibuang. Ketika pemilu, masyarakat dicari, dirangkul, dan dijanjikan berbagai harapan. Namun, setelah terpilih, keberadaan dan perjuangan mereka untuk masyarakat sulit dirasakan,” ujar Baharuddin.
Ia menilai transparansi pelaksanaan reses merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban politik anggota DPR RI kepada konstituennya. Masyarakat berhak mengetahui jadwal, lokasi, peserta, aspirasi yang dihimpun, serta tindak lanjut hasil reses.
“Reses bukan sekadar kegiatan formal untuk menggugurkan kewajiban administratif. Reses adalah ruang konstitusional untuk mendengar dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Apa gunanya reses jika masyarakat tidak mengetahui hasilnya dan tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai tindak lanjut aspirasinya?” katanya.
Baharuddin mempertanyakan sejauh mana persoalan Luwu Raya diperjuangkan di tingkat nasional, terutama menyangkut ketimpangan pembangunan, kemiskinan, infrastruktur, pelayanan publik, dan aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Ia meminta anggota DPR RI Dapil III membuka informasi pelaksanaan reses dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada masyarakat.
Menurut dia, pengalaman tersebut harus menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat Luwu Raya menjelang pemilu berikutnya. Sudah saatnya masyarakat memikirkan penguatan keterwakilan putra-putri daerah atau Wija To Luwu di lembaga legislatif nasional.
“Kita perlu mempersiapkan kader-kader terbaik Wija To Luwu untuk maju sebagai calon anggota DPR RI. Jangan sampai suara masyarakat Luwu Raya terus menjadi penentu kemenangan orang lain, sementara kepentingan daerah sendiri tidak mendapatkan perhatian yang memadai,” tegasnya.
Namun, ia menekankan bahwa keterwakilan daerah tidak cukup hanya berdasarkan kesamaan identitas. Calon yang diusung harus memiliki kapasitas, integritas, kompetensi, rekam jejak pengabdian, serta keberanian memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Jangan hanya karena sesama Wija To Luwu lalu otomatis dipilih. Harus ada ukuran yang jelas. Kita membutuhkan wakil rakyat yang bekerja, bukan sekadar menduduki kursi kekuasaan,” ujarnya.
Baharuddin berharap organisasi paguyuban, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen Luwu Raya mulai membangun konsolidasi politik yang sehat dan demokratis.
“Kekecewaan ini harus menjadi momentum evaluasi. Luwu Raya bukan sekadar ladang suara. Ini rumah kita bersama. Sudah saatnya kita membangun keterwakilan politik yang mampu memperjuangkan kepentingan dan masa depan masyarakat Luwu Raya,” tuturnya. (*)
