Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Dinas Koperasi Makassar

Daerah, Dinas Koperasi Makassar, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Makassar Buka Bimtek Koperasi Merah Putih, Tegaskan Integritas dan Penguatan Tata Kelola

Tinggalkan Komentar / Daerah, Dinas Koperasi Makassar, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang digelar oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, Selasa (18/11/2025). Bimtek yang berlangsung selama dua hari, 18–19 November 2025 di Hotel Claro ini diikuti 153 sekretaris dari seluruh kelurahan di Kota Makassar. Pada arahannya, Munafri menegaskan kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menyiapkan landasan kelembagaan koperasi, yang juga sejalan dengan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadirkan koperasi di seluruh wilayah Indonesia. Ia menegaskan bahwa penyusunan AD/ART merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan koperasi. Ia meminta seluruh peserta untuk serius mengikuti seluruh rangkaian bimtek, karena materi yang dipelajari akan menjadi acuan langsung dalam pengelolaan KKMP di tiap kelurahan. “Ini bukan kegiatan seremonial. AD/ART yang disusun hari ini akan menjadi dasar pengelolaan koperasi di 153 kelurahan. Kita ingin memastikan koperasi ini tumbuh, sehat, dan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kota Makassar,” tegasnya. Munafri juga menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan koperasi, terutama bagi sekretaris yang memegang peran vital dalam administrasi dan tata kelola. Menurutnya, banyak koperasi di berbagai daerah bermasalah karena lemahnya integritas pengurus. “Mengelola koperasi bukan hal main-main. Ini institusi resmi yang mengelola keuangan dan memiliki anggota. Pastikan tata kelola berjalan baik dan integritas dijaga sejak awal,” ujarnya. Lebih lanjut, ia meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk menjalin kerja sama dengan koperasi, termasuk memanfaatkan aset Pemkot yang berpotensi dijadikan kantor koperasi di tiap wilayah. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat identitas dan operasional KKMP. Dengan jumlah penduduk Makassar yang mencapai 1,4 juta jiwa, Munafri optimistis koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, terutama dalam menguatkan sektor UMKM dan kegiatan ekonomi berbasis komunitas. Ia juga mengapresiasi Dinas Koperasi dan UKM atas terselenggaranya kegiatan ini dan berharap bimtek dapat menghasilkan standar AD/ART yang kuat, jelas, dan implementatif bagi seluruh KKMP. “Pemerintah Kota Makassar sangat mendukung penuh. Kita ingin Makassar menjadi kota yang tumbuh bersama masyarakatnya melalui koperasi,” tutupnya.(*)

Dinas Koperasi Makassar

“Dinas Koperasi Makassar Dorong Inovasi Daur Ulang Lewat Pelatihan Limbah Plastik”

Tinggalkan Komentar / Dinas Koperasi Makassar /

ruminews.id – Makassar – Upaya memperkuat ekonomi hijau dan mendorong kemandirian UMKM kembali ditunjukkan Pemerintah Kota Makassar melalui pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Limbah Plastik yang digelar pada 13 dan 17 November 2025 di Aula Kantor Kecamatan Ujung Tanah. Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sebagai bagian dari program peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro berbasis lingkungan. Ketua Panitia Pelaksana, Andi Tenri Beda, S.AP, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman, praktik, serta keterampilan kepada masyarakat dalam mengolah limbah plastik menjadi produk bernilai ekonomi. Ia menegaskan bahwa pelatihan ini menyasar pelaku UMKM, ibu rumah tangga, pemuda, serta masyarakat umum yang memiliki motivasi tinggi untuk memulai usaha kreatif berbasis daur ulang. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, S.STP., M.Si, menekankan pentingnya melahirkan pelaku usaha yang tidak hanya inovatif, tetapi juga memiliki kesadaran lingkungan. Menurutnya, persoalan limbah plastik harus diubah menjadi peluang usaha yang mampu berkontribusi pada ekonomi sirkular, sekaligus mengurangi pencemaran di Kota Makassar. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah siap memberikan pendampingan lanjutan dalam aspek pemasaran, pengembangan produk, hingga akses pembiayaan. Dalam pelatihan ini, peserta dibimbing langsung oleh narasumber kompeten, di antaranya Musrika, motivator Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Ujung Tanah, serta Gio Fany Firmansyah dari PT. Karya Rappo Indonesia yang membawakan materi terkait manajemen limbah dan produksi berbasis daur ulang. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan dan diskusi mengenai peluang usaha yang dapat dikembangkan dari bahan limbah plastik. Pelatihan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat peran UMKM sebagai agen perubahan menuju kota yang lebih bersih, kreatif, dan berkelanjutan. Arlin Ariesta menegaskan bahwa pengembangan ekonomi hijau harus menjadi gerakan bersama, dan kegiatan seperti ini merupakan bagian dari visi Makassar sebagai kota dunia yang inovatif dan inklusif. Di akhir kegiatan, panitia berharap minimal satu produk hasil pelatihan dapat dikembangkan menjadi usaha baru yang bernilai jual. “Kami ingin pelatihan ini tidak berhenti di ruangan, tetapi berlanjut menjadi peluang ekonomi yang nyata bagi peserta,” tutur Ibu Tenri dalam penutup laporannya. Pelatihan ini menjadi langkah nyata dalam membangun budaya daur ulang dan meningkatkan daya saing UMKM Makassar di masa depan.

Dinas Koperasi Makassar

Sekda Makassar Targetkan Gerai KKMP Jadi Pusat Ekonomi Baru

Tinggalkan Komentar / Dinas Koperasi Makassar /

  ruminews.id – Makassar – High Level Meeting (HLM) Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang digelar pada 13 November 2025 di Kota Makassar menjadi momentum penting dalam percepatan pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih. A. Zulkifly, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas KKMP, menegaskan bahwa agenda ini bukan hanya membahas pendataan lahan, tetapi merupakan langkah strategis menata ulang penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat kelurahan. Dalam sambutannya, A. Zulkifly menyampaikan bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menjadi pijakan utama percepatan pembentukan dan pembangunan Koperasi Merah Putih. Ia menekankan pentingnya dukungan infrastruktur fisik seperti gerai dan pergudangan untuk memastikan koperasi dapat berfungsi secara optimal. “Pembentukan koperasi saja tidak cukup. Kita harus memastikan ada fasilitas fisik yang memadai agar koperasi benar-benar bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” ujarnya. Zulkifly juga menyoroti keselarasan program ini dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, yang secara khusus mengatur percepatan pembangunan fisik koperasi di desa dan kelurahan. Menurutnya, Gerai Koperasi Merah Putih akan menjadi pusat distribusi modern yang dapat memperkuat akses pasar UMKM, menyediakan kebutuhan pokok bersubsidi, dan menghubungkan masyarakat dengan rantai ekonomi yang lebih luas. Lebih lanjut, ia memaparkan beberapa hal kunci yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk penyediaan lahan minimal 1.000 meter persegi, pemanfaatan beragam skema pembiayaan seperti APBD, Dana Desa, dan APBN, serta pelibatan BUMN seperti PT Agrinas Pangan Nusantara. TNI juga disebut memainkan peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan, terutama dalam hal sinergi lintas lembaga. Meski demikian, A. Zulkifly mengingatkan adanya beberapa tantangan yang perlu diantisipasi, mulai dari ketersediaan lahan yang cepat siap bangun hingga koordinasi antarinstansi yang harus berjalan lebih intensif. Ia menegaskan pentingnya pengelolaan koperasi yang profesional serta transparansi dalam proses pembangunan. “Transparansi dan profesionalisme adalah kunci. Kita harus memastikan setiap proses berjalan tepat sasaran dan akuntabel,” tegasnya. Menutup sambutannya, Sekda Kota Makassar tersebut mengajak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah, pengurus koperasi, pihak swasta, hingga masyarakat—untuk memperkuat kolaborasi demi mewujudkan gerai koperasi yang benar-benar mampu mendorong kemandirian ekonomi lokal. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan berharap pembangunan gerai dapat segera direalisasikan. “Ini bukan sekadar proyek fisik. Ini investasi untuk kesejahteraan masyarakat Makassar,” tutupnya.

Daerah, Dinas Koperasi Makassar, DPRD Kota Makassar, Nasional, Opini, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan

Hari Jadi Daerah dan Jarak yang Makin Lebar dengan Warganya

Tinggalkan Komentar / Daerah, Dinas Koperasi Makassar, DPRD Kota Makassar, Nasional, Opini, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan /

ruminews.id – Setiap tahun, pemerintah daerah merayakan hari jadi provinsi, kabupaten, atau kota dengan rangkaian acara meriah: rapat paripurna istimewa, panggung hiburan, pesta rakyat, hingga publikasi besar-besaran. Namun semakin lama, perayaan ini justru menyingkap paradoks yang sulit diabaikan: kemeriahan seremonial berlangsung di tengah apatisme masyarakat yang merasa tidak menjadi bagian dari agenda tersebut. Bagi mayoritas warga, hari jadi daerah bukanlah momentum emosional yang menumbuhkan kebersamaan, tetapi sekadar agenda rutin pemerintah. Apatisme muncul karena kegiatan ini dianggap hanya melibatkan orang-orang di lingkaran pemerintahan pejabat, undangan VIP, dan unsur-unsur protokoler. Warga menonton dari jauh tanpa merasakan manfaat atau relevansi langsung. Ruang publik dipenuhi baliho dan panggung, tetapi ruang hidup masyarakat tetap dipenuhi persoalan dasar yang tidak tersentuh. Contoh paradoks paling nyata terlihat dari lemahnya pemahaman dan pengawasan pemerintah daerah terhadap kebutuhan energi masyarakat, terutama bahan bakar kendaraan dan industri. Di saat pemerintah menggelar resepsi hari jadi yang menelan anggaran tidak sedikit, antrean panjang kendaraan mengular di SPBU: truk transportasi barang, angkutan penumpang, hingga pelaku usaha kecil menanti jatah solar dan BBM lainnya. Situasi ini tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga memunculkan frustrasi publik yang melihat ketimpangan antara prioritas simbolik dan kebutuhan dasar. Ironinya semakin kuat ketika kemacetan distribusi bahan bakar terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang menunjukkan pelemahan signifikan. Data terbaru menempatkan Sulsel di peringkat 22 nasional per September lalu sebuah posisi yang mencerminkan tekanan struktural pada sektor produksi, konsumsi, dan logistik. Dalam kondisi ekonomi yang stagnan dan daya beli yang tergerus, masyarakat justru melihat pemerintah sibuk menggelar seremoni alih-alih menyelesaikan hambatan mendasar yang mengganggu kelancaran ekonomi wilayah. Peringatan hari jadi seharusnya menjadi refleksi kolektif tentang pencapaian dan tantangan, bukan sekadar perayaan seremonial. Tanpa menyentuh persoalan nyata seperti kelangkaan BBM, inefisiensi distribusi energi, dan lemahnya manajemen kebutuhan transportasi perayaan hanya memperbesar jurang persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Hari jadi daerah perlu ditata ulang: dari seremoni elitis menjadi momentum yang menghadirkan manfaat nyata. Pemerintah dapat mengubah pendekatan dengan memperbanyak kegiatan yang melibatkan komunitas, mendorong partisipasi publik, memperkuat UMKM dan ekosistem ekonomi kreatif, hingga menghadirkan kebijakan cepat untuk menjamin ketersediaan energi yang menopang aktivitas masyarakat. Jika tidak, apatisme publik akan semakin menguat. Peringatan hari jadi tetap terlihat meriah dari panggung, tetapi terasa hampa bagi masyarakat yang masih harus mengantre BBM, menanggung biaya logistik tinggi, dan menghadapi ekonomi yang melemah. Legitimasi simbolik sebuah perayaan bukan ditentukan oleh gemerlap seremoni, tetapi oleh kemampuan pemerintah memastikan kebutuhan dasar warganya terpenuhi termasuk energi, mobilitas, dan kesempatan ekonomi.

Dinas Koperasi Makassar

Celebes All Show 2025 Resmi Dibuka, Diskop-UKM Makassar Dorong UMKM Masuk Ekosistem Digital

Tinggalkan Komentar / Dinas Koperasi Makassar /

ruminews.id – MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop-UKM) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Hal ini tercermin dari pembukaan Celebes All Show 2025 yang menghadirkan pameran digital printing dan festival inovasi di Kawasan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Jumat (7/11/2025). Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, S.STP., M.Si, bersama Ketua DPD Dekrafmi Sulsel, Zulkifli Thahir, dan Ketua Panitia Pelaksana, Wahyuda. Dalam sambutannya, Arlin menegaskan bahwa Celebes All Show 2025 merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem bisnis yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Arlin menyoroti pentingnya adaptasi pelaku UKM terhadap perkembangan teknologi, terutama di bidang digital printing dan ekonomi kreatif. Ia menyebut bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum memahami mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah, termasuk proses pendaftaran melalui e-katalog. Karena itu, Diskop-UKM membuka ruang diskusi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan UMKM lokal dalam sistem pengadaan pemerintah. Selain itu, Arlin menjelaskan bahwa Diskop-UKM Makassar kini telah mengoperasikan inkubator bisnis dan UMKM sebagai wadah pengembangan inovasi dan jaringan usaha. Melalui inkubator tersebut, berbagai pelatihan praktis seperti barista, sablon kaos, dan cetak digital diberikan kepada masyarakat untuk memperkuat daya saing mereka di sektor ekonomi kreatif. Ia juga menekankan besarnya dampak ekonomi dari penyelenggaraan event-event berskala besar, yang turut menggerakkan hotel, restoran, transportasi, hingga UMKM. Menutup sambutannya, Arlin berharap Celebes All Show 2025 dapat menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk bertukar ilmu, memperluas jejaring profesional, serta meningkatkan kualitas produk dan jasa. Ia menegaskan bahwa Makassar siap menjadi pusat aktivitas inovasi dan teknologi di Kawasan Indonesia Timur, sekaligus tuan rumah berbagai event industri berskala nasional maupun regional.

Dinas Koperasi Makassar

GEMASKOP 2025 Dorong Gen Z Makassar Jadi Motor Gerakan Koperasi.

Tinggalkan Komentar / Dinas Koperasi Makassar /

ruminews.id – Makassar – Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar kembali menghadirkan inovasi dalam upaya menumbuhkan semangat kewirausahaan kolektif di kalangan anak muda melalui kegiatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) 2025. Program ini secara khusus menyasar generasi muda Gen Z dengan tujuan membangun kesadaran, pengetahuan, dan semangat berkoperasi sebagai pilar penting dalam menciptakan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar, Arlin Ariesta, S.STP., M.Si, menjelaskan bahwa keterlibatan generasi muda dalam dunia koperasi masih sangat rendah. Berdasarkan survei nasional, hanya sekitar 6 persen anggota koperasi di Indonesia yang berasal dari Gen Z. Angka ini menunjukkan masih minimnya minat anak muda, yang umumnya menganggap koperasi sebagai hal kuno dan kurang relevan dengan gaya hidup modern. “Padahal, koperasi justru merupakan wadah paling fleksibel dan kolaboratif. Ia menumbuhkan semangat kebersamaan dan kemandirian ekonomi yang sangat sesuai dengan karakter Gen Z,” ujar Arlin. Ia menegaskan bahwa melalui GEMASKOP, pihaknya ingin mengubah persepsi tersebut dengan menunjukkan bahwa koperasi dapat menjadi sarana berwirausaha secara cerdas dan inklusif. Selain memberikan edukasi, Dinas Koperasi dan UKM Makassar mendorong koperasi untuk membuka diri terhadap gagasan-gagasan segar dari anak muda, mulai dari digitalisasi manajemen hingga strategi pemasaran kreatif yang relevan dengan era media sosial. Dengan semangat kolaborasi ini, GEMASKOP 2025 diharapkan mampu menjadi titik balik lahirnya koperasi modern berbasis kreativitas dan teknologi, sekaligus memperkuat posisi Gen Z sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Koperasi bukan lagi soal masa lalu, tetapi tentang masa depan ekonomi yang tumbuh bersama.

Dinas Koperasi Makassar, Pemerintah Kota Makassar

Dukung Produk Dalam Negeri, Pemkot Makassar Tegaskan Komitmen Belanja untuk UMKM Lokal

Tinggalkan Komentar / Dinas Koperasi Makassar, Pemerintah Kota Makassar /

RUMINEWS. MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat keberpihakan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah kebijakan pengalokasian 50 persen belanja pemerintah untuk produk lokal dan pelaku UMKM Makassar. (1-11) Kebijakan tersebut ditegaskan kembali dalam kegiatan Sosialisasi Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Sinergi LKPP dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, yang digelar di Makassar pada Kamis (30/10/2025). Wali Kota Makassar, Munafri “Appi” Arifuddin, menegaskan bahwa arah kebijakan ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan strategi nyata agar perputaran uang APBD dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat Kota Daeng. “Kita ingin uang daerah berputar di Makassar, dinikmati oleh pelaku usaha lokal, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga,” ujar Appi. Sejak 2019, seluruh proses pengadaan dan belanja Pemkot Makassar telah dilakukan secara digital melalui e-procurement, yang menempatkan Makassar sebagai peringkat kedua nasional dengan nilai transaksi pengadaan elektronik mencapai Rp645 miliar. Sistem ini tidak hanya menjamin transparansi, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, Pemkot Makassar juga aktif mendorong sertifikasi higienitas bagi UMKM kuliner, memperluas akses pembiayaan, dan membuka jaringan pemasaran hingga pasar global. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan produk lokal menembus pasar ekspor. Dengan sinergi kebijakan dan inovasi yang berkelanjutan, Pemkot optimistis transformasi ekonomi daerah akan melaju pesat — dari ekonomi lokal yang kuat, naik ke level nasional, hingga akhirnya bersaing di pasar global.    

Scroll to Top