Pangkep

Daerah, Pangkep, Pemerintahan

Data DTSEN Belum Terbarui, Mahasiswa Poleonro Terkendala Daftar Beasiswa

ruminews.id, Pangkep – Rabu,01/10/2025 Arman Mahasiswa Poleonro bersama Masyarakat kembali menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah setempat untuk segera mengadakan operator desa yang dapat membantu memperbarui data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi). Hal ini dikarenakan banyak mahasiswa yang terhambat dalam proses pendaftaran beasiswa karena data DTSEN mereka belum terperbarui. “Kami mohon kepada pemerintah setempat untuk segera mengadakan operator desa yang dapat membantu memperbarui data DTSEN, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mengakses dan memproses data mereka,” ungkap Arman, mahasiswa hukum yang juga menjadi korban terhambatnya proses pendaftaran beasiswa. Ketidakjelasan tentang operator desa ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Pasalnya, proses pengecekan data DTSEN yang rumit dan memakan waktu lama membuat masyarakat merasa tidak dilayani dengan baik oleh pemerintah. Untuk memperoleh data DTSEN, masyarakat harus mengambil surat pengantar dari desa dan melakukan pengecekan data di Dinas Sosial (Dinsos). Namun, proses ini menjadi terhambat karena tidak adanya operator desa yang dapat membantu memperbarui data. Masyarakat berharap pemerintah setempat dapat segera mengambil langkah-langkah untuk mengadakan operator desa dan memperbarui data DTSEN. “SDM yang berkualitas akan memperoleh masyarakat yang berkualitas juga, pemerintah adalah pelayan masyarakat, bukan menjadikan masyarakat sebagai musuh, hanya karena kepentingan politik,” tambah Arman. Masyarakat akan terus menyoroti masalah ini sampai ada operator desa yang dapat membantu memperbarui data DTSEN. “Kami akan terus soroti ini, sampai ada operatornya,” tegas Arman. Dengan demikian, masyarakat berharap pemerintah setempat dapat segera mengambil tindakan untuk mengadakan operator desa dan memperbarui data DTSEN, sehingga proses pendaftaran beasiswa dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari program pemerintah. Penulis : Randi.M

Daerah, Pangkep, Pemerintahan, Pertanian, Uncategorized

HMI Cabang Pangkep Tolak Kehadiran Menteri Pertanian: Kritik Juga Dilempar ke Pemkab

ruminews.id, Pangkep – Panen raya yang digelar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sabtu (27/9/2025), berubah menjadi sorotan tajam. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep menyatakan sikap menolak kehadiran Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, dalam acara tersebut. Ketua HMI Cabang Pangkep, Fadli Muhammad, menilai kedatangan Amran Sulaiman hanya sebatas agenda seremonial yang tidak menyentuh problem mendasar yang dihadapi petani. Ia menyoroti kelangkaan pupuk, harga panen yang tidak stabil, dan buruknya infrastruktur irigasi yang tak kunjung diperbaiki. “Panen raya ini hanya panggung pencitraan. Petani di Pangkep masih berjuang dengan pupuk yang langka, biaya produksi yang tinggi, irigasi yang rusak, dan harga gabah yang sering jatuh. Kehadiran Menteri justru terasa jauh dari realita,” tegas Fadli Muhammad HMI Cabang Pangkep tidak hanya mengarahkan kritiknya kepada pemerintah pusat, tetapi juga menyoroti Bupati dan Pemerintah Kabupaten Pangkep. Menurut Fadli, Pemkab Pangkep gagal menunjukkan keberpihakan penuh terhadap nasib petani, karena program yang dijalankan masih lemah dalam implementasi. “Bupati dan Pemkab Pangkep tidak bisa hanya berdiri di belakang seremoni panen raya. Faktanya, banyak irigasi terbengkalai, petani tidak didampingi secara serius, dan bahkan ada dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Pertanian yang mencederai kepercayaan publik. Di sinilah tanggung jawab pemerintah daerah dipertanyakan,” ujarnya. HMI Cabang Pangkep menegaskan penolakan ini adalah bentuk protes moral sekaligus ajakan untuk memperbaiki kebijakan. Menurut mereka, kesejahteraan petani hanya bisa terwujud jika pemerintah pusat dan daerah serius melakukan reformasi di sektor pertanian. “Kami menolak kehadiran Menteri Pertanian di Pangkep sampai ada bukti nyata perubahan. Dan kami mendesak Bupati Pangkep untuk tidak menjadikan acara panen raya hanya seremoni kosong, melainkan titik balik memperjuangkan nasib petani,” pungkas Fadli.

Daerah, Pangkep, Pendidikan

HMI dalam Cita Indonesia Emas 2045 ‎Ketua Umum HMI Cabang Pangkep Ikuti Advance Training LK III HMI Badko Kalimantan Selatan

ruminews.id – ‎Pangkep, 4 September 2025 – Muhammad Fadly, resmi mengikuti forum Advance Training (LK III) yang digelar HMI Badan Koordinasi Kalimantan Selatan sejak 31 Agustus hingga 07 September 2025. Forum ini menjadi salah satu jenjang tertinggi dalam perkaderan formal HMI yang dirancang untuk membentuk kader unggul, kritis, dan memiliki wawasan kepemimpinan strategis. ‎ ‎Dalam keterangannya, Fadly menegaskan bahwa partisipasi HMI dalam forum seperti ini adalah bentuk komitmen organisasi untuk ikut menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, seratus tahun kemerdekaan Indonesia harus menjadi momentum perwujudan cita kolektif bangsa: menghadirkan Indonesia yang adil, makmur, berdaya saing global, namun tetap berkarakter kebangsaan dan berkeadaban. ‎ ‎“Indonesia Emas bukan sekadar jargon pembangunan. Ia adalah proyek peradaban yang membutuhkan SDM unggul, kritis, dan berintegritas. HMI melalui perkaderan formal seperti LK III meneguhkan perannya untuk memastikan bahwa generasi muda Islam dan bangsa ini siap menjawab tantangan global,” ujar Fadly. ‎ ‎Lebih jauh, ia menyoroti fenomena bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030–2040. Kondisi ini bisa menjadi peluang emas bila dikelola dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan karakter generasi muda. Namun, tanpa perencanaan yang matang, bonus tersebut bisa berubah menjadi bencana demografi berupa meningkatnya pengangguran, ketimpangan sosial, dan melemahnya daya saing bangsa. ‎ ‎Fadly menegaskan, di sinilah peran HMI menjadi relevan. Sebagai organisasi mahasiswa Islam terbesar dan tertua di Indonesia, HMI telah memiliki nilai dasar perjuangan (NDP) yang menjadi pedoman kader untuk mengintegrasikan keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Hal ini membuat HMI selalu hadir sebagai bagian dari civil society yang mampu mengawal pembangunan nasional sekaligus menjaga arah moral bangsa. ‎ ‎“Advance Training bukan hanya forum diskusi intelektual, tapi juga ruang kaderisasi kepemimpinan transformasional. Kami ingin melahirkan kader yang tidak hanya berpikir kritis, tetapi juga mampu bertindak strategis untuk membawa perubahan nyata di masyarakat,” tambahnya. ‎ ‎Kegiatan LK III ini menghadirkan berbagai materi strategis mulai dari geopolitik, ekonomi global, peran civil society, hingga penguatan ideologi kebangsaan. Para peserta dituntut untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu merumuskan gagasan strategis yang dapat diterapkan di level lokal maupun nasional. ‎ ‎Dengan partisipasi Ketua Umum HMI Cabang Pangkep dalam forum ini, diharapkan lahir pemikiran-pemikiran baru dan rekomendasi strategis bagi bangsa. HMI menegaskan kesiapannya untuk terus menjadi garda depan dalam mencetak generasi unggul, berdaya saing global, serta berintegritas moral demi mewujudkan cita Indonesia Emas 2045. ‎

Daerah, Pangkep

Mahasiswa Soroti Dugaan Korupsi dan Janji Palsu Kepala Desa Poleonro

ruminews.id, Pangkep – Randi M, Mahasiswa asal Desa Poleonro, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep, mempertanyakan kinerja pemerintah desa setempat. Ia menilai, sejak empat tahun pasca terpilihnya Kepala Desa Poleonro pada 2021 lalu, berbagai janji visi dan misi yang pernah diucapkan masih sekadar angan-angan, tanpa realisasi nyata bagi masyarakat. Menurut Randi, hasil investigasi mahasiswa bersama masyarakat menemukan adanya dugaan praktik penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa. Salah satu temuan menonjol ialah pada pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana transportasi desa tahun 2024, yang tercatat menelan anggaran sebesar Rp415.666.800. Namun, dalam papan informasi proyek hanya tercantum Rp396.249.755. Selisih angka tersebut memunculkan kritik keras dari mahasiswa dan warga, terlebih material pembangunan dermaga sebagian besar hanya menggunakan pasir lokal. Selain itu, Randi juga menyoroti program pelatihan/bimtek teknologi tepat guna untuk nelayan pada tahun 2024 yang menelan biaya Rp105 juta. Ia menduga adanya praktik monopoli dalam penyaluran bantuan kendaraan bermotor untuk nelayan. “Kendaraan yang sebenarnya sudah disalurkan pada tahun 2020, kembali dianggarkan pada tahun 2024. Artinya, satu barang dianggarkan dua kali,” ungkapnya. Tak hanya itu, masyarakat juga mengeluhkan ketiadaan Operator SIX-NG di Desa Poleonro selama tiga bulan terakhir. Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak adanya pembaruan data masyarakat selama 3 tahun 7 bulan ke Dinas Sosial Kabupaten Pangkep. Padahal, data tersebut sangat krusial bagi kebutuhan pelayanan dan bantuan sosial warga. “Pemerintah desa harus segera melakukan perekrutan Operator SIX-NG agar proses pembaruan data masyarakat bisa berjalan lancar,” tegas Randi. Ia pun meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran serta problematika tata kelola pemerintahan di Desa Poleonro. “Ini bukan hanya keresahan mahasiswa, tapi juga jeritan masyarakat yang sudah terlalu lama menunggu keadilan,” tambahnya.

Daerah, Pangkep, Pendidikan

UNIVERSITAS SAWERIGADING GELAR PKM DOSEN & KKN MAHASISWA ANGKATAN XXVIII DI KELURAHAN BORIAPPAKA, PANGKEP

ruminews.id – Pangkep, 26 Agustus 2025 – Universitas Sawerigading (UNSA) Makassar menggelar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Dosen yang terintegrasi dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Angkatan XXVIII Tahun 2025 di Kelurahan Boriappaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Kegiatan ini mengusung tema “Sosialisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta Kemudahan Pengurusan Berkas Pertanahan” sebagai bentuk edukasi langsung kepada masyarakat. Acara dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum UNSA, Dr. Dian Eka Kusuma Wardani, S.H., M.H. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa PKM dan KKN bukan sekadar rutinitas akademik, melainkan tanggung jawab moral perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi nyata. “Sosialisasi ini diharapkan dapat memperluas wawasan hukum dan administrasi warga, sehingga mereka lebih percaya diri dalam mengakses layanan publik,” ujarnya. Koordinator KKN UNSA, Muhammad Awal Ramadhan, menyampaikan laporan pelaksanaan. Ia menekankan bahwa mahasiswa KKN Angkatan XXVIII akan berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk mengintegrasikan program sosialisasi dengan kegiatan pemberdayaan lokal. Mewakili Pemerintah Kabupaten Pangkep, Asisten III Pemda Pangkep, Abbas Hasan, A.P., M.M., memberikan sambutan sekaligus orasi ilmiah. Ia menegaskan pentingnya pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam mendukung pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada sesi pemaparan, Abdul Kahar Mustakim, S.Kom., Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep, menjelaskan mekanisme pembayaran PBB yang kini semakin mudah, cepat, dan transparan. Sementara itu, Raden Detty Septiani Aisyah, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Data Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep menyanpaikan kemudahan layanan pertanahan yang bertujuan memperkuat kepastian hukum dan membantu masyarakat dalam pengelolaan aset tanah. Kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari Lurah Boriappaka, Muhammad Ali, S.H. Ia menyebut kehadiran UNSA melalui PKM dan KKN sebagai energi positif yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Seluruh rangkaian acara dipandu oleh Aqramawardana, S.H., M.H., dosen pembimbing KKN sekaligus moderator. Ia menekankan bahwa keberhasilan kegiatan ini lahir dari sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Universitas Sawerigading kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan PKM dan KKN yang berdampak nyata. Sosialisasi diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum, fiskal, dan administrasi masyarakat, sehingga mereka lebih mandiri, berdaya, dan siap menghadapi tantangan pembangunan daerah ke depan.

Daerah, Pangkep, Pendidikan

HMI Cabang Pangkep Hadirkan Dr. Fahri Bachmid, Bedah Legalisasi dalam Hukum Tata Negara di LK II Tingkat Nasional

ruminews.id, Pangkep — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep kembali mencatatkan langkah penting dalam penguatan kapasitas intelektual kadernya melalui gelaran Intermediate Training (Latihan Kader II) Tingkat Nasional. Forum prestisius ini menjadi ajang konsolidasi ide dan gagasan strategis kader HMI dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu sesi yang mencuri perhatian digelar pada Jumat (8/8/2025) pukul 15.00 WITA di Aula DPRD Kabupaten Pangkep, mengangkat tema “Legalisasi dalam Hukum Tata Negara; Antara Norma, Kekuasaan, dan Legitimasi”. Hadir sebagai narasumber utama Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., Pakar Hukum Tata Negara nasional yang dikenal kritis, lugas, dan memiliki analisis tajam terhadap dinamika ketatanegaraan Indonesia. Dalam pemaparannya, ia menyoroti hubungan kompleks antara norma hukum, praktik kekuasaan, dan problem legitimasi dalam kerangka negara hukum modern. “Sebuah norma hukum tidak selalu identik dengan keabsahan kekuasaan, apalagi legitimasi politik. Di sinilah pentingnya pemahaman mendalam tentang legalisasi, agar hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan,” tegas Dr. Fahri Bachmid di hadapan peserta. Ketua HMI Cabang Pangkep, Fadli Muhammad, menyampaikan apresiasi tinggi atas kesediaan Dr. Fahri Bachmid hadir dan membagikan pengetahuan berharga di forum LK II. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian materi strategis LK II HMI Cabang Pangkep yang digelar secara nasional. Lebih dari sekadar forum diskusi, momen ini diharapkan melahirkan perspektif hukum yang kritis, progresif, dan berpihak pada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daerah, Pangkep, Pendidikan

Ketua HMI Cabang Pangkep Fadli Muhammad Tanggapi Isu Pemberhentiannya: “Sarat Muatan Politis”

ruminews.id, Pangkep – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep, Fadli Muhammad, akhirnya angkat bicara menanggapi isu pemberhentian dirinya yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurut Fadli, riak-riak tersebut sarat dengan kepentingan politik dan tidak berdasar secara struktural maupun konstitusional. “Sejauh ini tidak ada persoalan antara saya dengan pengurus komisariat. Maka, wacana pemberhentian ini jelas sangat politis,” ujar Fadli dalam keterangannya, Senin (14/7/2025). Ia juga mengingatkan kepada adik-adik komisariat agar tidak mudah dijadikan alat oleh pihak-pihak yang memiliki ambisi pribadi untuk merebut posisi ketua cabang. Fadli menegaskan, dirinya masih menjabat secara sah sebagai Ketua HMI Cabang Pangkep berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang masih berlaku hingga saat ini. “HMI memiliki aturan main yang jelas. Usulan pemberhentian bisa disampaikan, tapi itu bukan dasar untuk mencopot ketua cabang, apalagi menunjuk penjabat (PJ) baru secara sepihak,” tegasnya. Fadli pun menilai bahwa mosi tidak percaya yang diarahkan kepadanya tidak hanya cacat prosedural, tetapi juga berpotensi membahayakan marwah organisasi. “Bayangkan jika hanya karena mosi tidak percaya tanpa proses formal, seorang ketua bisa diberhentikan begitu saja. Ini preseden yang tidak baik bagi organisasi sebesar HMI,” jelasnya. Di tengah polemik ini, Fadli menyampaikan bahwa dirinya bersama jajaran pengurus justru tengah fokus mempersiapkan pelaksanaan Latihan Kader (LK) II tingkat nasional yang akan digelar dalam waktu dekat. “Sebenarnya saya enggan menanggapi, karena kami sedang bekerja maksimal untuk agenda besar organisasi. Tapi saya perlu luruskan agar kader tidak terpengaruh oleh dinamika yang bermuatan ambisi pribadi,” tutup Fadli.

Daerah, Pangkep, Pendidikan

Intermediate Training LK II Tingkat Nasional 2025 HMI Cabang Pangkep Resmi di Umumkan.

ruminews.id, PANGKEP – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep secara resmi mengumumkan pelaksanaan Intermediate Training atau Latihan Kader II (LK II) tingkat nasional yang akan digelar pada 5-14 Agustus 2025. Kegiatan ini mengusung tema: “Rejuvinasi Trajektori HMI: Spirit Perjuangan Kader Mewujudkan Generasi Insan Cita.” Ketua Umum HMI Cabang Pangkep, Fadli Muhammad, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas kaderisasi di tubuh HMI, khususnya dalam menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. “Intermediate Training ini bukan sekadar agenda formal organisasi, tetapi merupakan bagian dari ikhtiar strategis untuk membentuk kader yang intelektual, idealis, dan mampu menjadi lokomotif perubahan. Dengan tema ‘Rejuvinasi Trajektori HMI’, kami ingin menegaskan kembali semangat perjuangan kader HMI dalam mewujudkan generasi insan cita di tengah dinamika nasional,” ujar Fadli Muhammad. Berikut adalah rangkaian jadwal pelaksanaan LK II HMI Cabang Pangkep 2025: 13 Juli 2025 – Publish Proposal 28 Juli 2025 – Pengumuman Kelulusan Peserta 31 Juli – 4 Agustus 2025 – Screening Test 4 Agustus 2025 – Pengumuman Hasil Screening 5 – 14 Agustus 2025 – Pelaksanaan Intermediate Training Fadli menambahkan bahwa panitia telah mempersiapkan kegiatan ini secara matang, termasuk penguatan kurikulum, penyusunan materi, dan pemilihan pemateri dari berbagai kalangan akademisi, tokoh nasional, serta alumni HMI yang berkompeten. “Kami membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader HMI se-Indonesia untuk mengikuti pelatihan ini. Harapan kami, kegiatan ini dapat melahirkan kader-kader visioner yang tidak hanya unggul dalam intelektualitas, tetapi juga memiliki integritas dan semangat pengabdian,” tegas Fadli. Pelatihan tingkat nasional ini rencananya akan digelar secara luring penuh di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Untuk informasi lebih lanjut, calon peserta dapat mengakses pengumuman resmi melalui kanal media sosial HMI Cabang Pangkep dan contact person panitia pelaksanapelaksana HP. 0877-87882573 Indra Gunawan ketua panitia.

Pangkep

Apresiasi Polri di Hari Bhayangkara ke-79, HMI Pangkep: Semoga Makin Presisi dan Responsif

Ruminews.id Menyambut Hari Bhayangkara ke-79 yang diperingati pada 1 Juli 2025, berbagai elemen masyarakat turut menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Salah satunya datang dari Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep, Fadli Muhammad. Dalam pernyataannya, Fadli menyampaikan penghargaan kepada jajaran Polri, khususnya Polres Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), atas dedikasi mereka dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. “Kami selaku mitra kritis Polri memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras dan pengabdian Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” ujar Fadli ke media ini di Pangkajene, Minggu (29/6/2025). Dia juga menyampaikan harapannya agar Polri terus berbenah dan mampu menjawab tantangan zaman. “Sebagai Ketua HMI Cabang Pangkep, saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-79 tahun 2025. Terima kasih kepada Polri yang telah bekerja dan melayani masyarakat. Semoga Polri semakin jaya, presisi, dan mampu menjawab dinamika zaman ke depan,” tuturnya. Ucapan dari kalangan mahasiswa ini menjadi penanda bahwa institusi Polri masih mendapat tempat di hati masyarakat, khususnya generasi muda. Harapan terhadap kehadiran Polri sebagai pelindung dan pengayom tetap kuat, seiring dengan upaya transparansi dan akuntabilitas yang terus diupayakan. Adapun peringatan Hari Bhayangkara ke-79 tahun ini mengangkat tema “Polri untuk Masyarakat”. Melalui tema tersebut, Polri diharapkan terus memperkuat sinergi dengan seluruh komponen bangsa, termasuk kalangan mahasiswa, dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. Fadli berharap momentum ini bisa memperkuat sinergi antara Polri dan berbagai elemen bangsa, termasuk mahasiswa, dalam mewujudkan Indonesia yang lebih aman, adil, dan sejahtera.

Pangkep

KNPI PANGKEP MATI SURI, HMI DESAK MUSDA ATAU KARATEKER

ruminews.id, Pangkep – Pimpinan Cabang HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) mempertanyakan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pangkep yang diduga mati suri di bawah kepemimpinan Bupati MUH YUSRAN LALOGAU “Seharusnya, KNPI Pangkep sudah melakukan Musda, mengingat masa kepengurusan mereka sudah tidak aktif semenjak beberapa tahun lalu,” kata Ketua Umum Hmi Cabang pangkep Fadli menduga, kinerja KNPI pangkep dibawah kepemimpinan bupati, mandeg alias jalan ditempat. Bahkan, sampai saat ini organisasi itu mati suri. Untuk itu kami mendesak agar KNPI PANGKEP untuk segera melakukan Musda, mengingat masa jabatannya sudah berakhir pada tahun 2022 lalu,” tegasnya. Fadli juga mempertanyakan masa jabatan pengurus KNPI pangkep yang telah melebihi masa kepemimpinan “Ini kan aneh, masa kepemimpinan bupati saja yang hanya 5 tahun, sedangkan masa jabatan kepengurusan KNPI hanya 3 tahun,” tandasnya. Sementara itu Himpunan Mahasiswa Islam cabang pangkep meminta DPD I KNPI SULSEL untuk menurunkan tim karateker untuk DPD II KNPI pangkep karena masa kepengurusan KNPI pangkep yang sudah lama berakhir. Muh. Fadli selaku ketua umum HMI cabang pangkep dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh awak media sangat menyesalkan kepengurusan KNPI pangkep yang telah lama stagnan tanpa ada Niat membuat musyawarah daerah (musda). “Padahal masa kepengurusan telah usai sejak tahun 2022 sesuai dengan AD/ART pasal 23 poin 4 yang mengatur masa kepengurusan tingkat kabupaten/kota diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun,” terangnya, Menurutnya sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak buat musda karena masa kepengurusan yang harusnya 3 tahun, sekarang sudah berlarut hampir 7 tahun, dan menurut pantauannya, KNPI tidak pernah menjadi payung bagi OKP dipangkep , seharusnya hadirnya KNPI bisa menjadi wadah bagi seluruh OKP yang ada dikabupaten pangkep . Maka dalam hal itu ia meminta DPD 1 KNPI SULSEL menurunkan tim karateker untuk membabat kepengurusan KNPI PANGKEP yang lama tak kunjung buat musda, sehingga dengan adanya regenerasi didalam tubuh KNPI menjadi penyegar sebagai wadah bagi seluruh OKP DIKABUPATEN PANGKEP “Kami berharap ketua KNPI PANGKEP untuk dapat menindaklanjuti hal ini, demi regenerasi KNPI pangkep yang lebih baik,” tegasnya.

Scroll to Top