Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah

Makassar, Politik

Ismail Minta Pemkot Makassar Wujudkan Janji Pembangunan di Wilayah Pulau

Tinggalkan Komentar / Makassar, Politik /

Ruminews.id, Makassar – Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk tidak hanya memberikan janji, tetapi juga menunjukkan aksi nyata dalam pembangunan wilayah kepulauan. Ismail menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan dan layanan dasar yang dinilainya masih memprihatinkan di beberapa pulau. Salah satu contohnya adalah sekolah yang mengalami kerusakan parah. “Di sana ada sekolah yang atapnya bocor saat hujan dan tidak memiliki tempat berteduh yang layak. Ini harus segera dibenahi,” ujar Ismail, Selasa (6/5/2025). Politisi Golkar ini menegaskan bahwa warga di wilayah kepulauan berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas publik yang setara dengan warga di daratan, termasuk listrik dan akses pendidikan. “Sering kali listrik padam di sana. Ini perlu perhatian serius. Jangan sampai masyarakat pulau merasa dianaktirikan,” tegasnya. Ismail juga menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di kepulauan. Menurutnya, prinsip kesetaraan harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembangunan. Ia mendorong pemerintah dari tingkat camat, lurah, hingga SKPD untuk bersinergi dalam merespons aspirasi warga kepulauan secara cepat dan tepat. “Saya harap Pemkot benar-benar mendengar dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat di pulau. Kolaborasi antarinstansi sangat dibutuhkan agar pembangunan bisa dipercepat,” jelasnya. Ismail turut mengapresiasi rencana Pemkot Makassar untuk menyediakan kapal lintas pulau guna menunjang konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pulau. “Kehadiran kapal lintas pulau akan sangat membantu mobilitas dan membuka peluang ekonomi baru. Tapi saya tekankan, jangan hanya berhenti di wacana. Ini harus diwujudkan,” pungkasnya.

Makassar, Politik

Ketua DPRD Makassar Dukung Pemilihan Langsung RT dan RW

Tinggalkan Komentar / Makassar, Politik /

Ruminews.id, Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, mendukung penuh rencana Pemerintah Kota Makassar yang akan menggelar pemilihan langsung ketua RT dan RW di seluruh wilayah kota. Supratman menilai langkah Wali Kota yang memulai penataan dari level tertinggi hingga ke perangkat paling bawah merupakan upaya positif untuk memperkuat demokrasi dan pelayanan publik di tingkat masyarakat. “Kita apresiasi kalau Pak Wali memulai dari atas, lalu turun ke RW dan RT. DPRD siap mendukung, termasuk jika perlu dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan langsung,” ujar Supratman, Selasa (6/5/2025). Ia juga menyoroti perlunya kepastian waktu dalam proses pemilihan. Ia mengingatkan agar tidak terulang kembali situasi di masa lalu, saat jabatan ketua RT dan RW dijabat pejabat sementara (PJ) dalam waktu yang terlalu lama. “Pengalaman sebelumnya, jabatan PJ terlalu lama. Kita harap ini tidak terulang. Jangan sampai RT dan RW dijabat sementara terus-menerus, itu bisa menghambat pelayanan kepada warga,” tegasnya. Supratman berharap rencana pemilihan langsung yang dijadwalkan pada Juni atau Juli 2025 bisa terlaksana tepat waktu. “Kalau memang sudah dijadwalkan bulan enam atau tujuh, kami di DPRD sangat mendukung. Pemilihan langsung RT dan RW bukan hal baru dan bisa berjalan baik jika semua pihak berkomitmen,” tambahnya. DPRD Makassar meyakini bahwa pelibatan masyarakat dalam memilih ketua RT dan RW akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan lingkungan dan memperkuat rasa memiliki di tingkat komunitas.

Hukum, Makassar

DR. Jebra: Bukan Kami yang Tak Paham Organisasi, Penetapan Suara Harus Disepakati 7 Pimpinan Sidang!

Tinggalkan Komentar / Hukum, Makassar /

ruminews.id, Makassar – Beredar pemberitaan soal musyawarah Cabang II DPC EPRADI Makassar ada pihak yang tidak paham berorganisasi menanggapi pemberitaan tersebut DR. Muhammad Aljebra Aliksan Rauf S.H., M.H. menanggpi bahwa yang tidak memahami mekanisme Organisasi adalah sebaliknya, yang menyatakan kami ber 4 tidak paham, betapa tidak!!! pimpinan sidang itu berjumlah 7 orang, dalam setiap pengambilan keputusan maupun ketetapan yang di sahkan itu harus didasari atas persetujuan 7 orang pimpinan sidang atau setidak-tidaknya disetujui secara korum. Faktaanya, penetapan yang dibuat oleh 3 pimpinan sidang itu tidak memenuhi persyaratan forum dalam pengambilan keputusan dalam menetapkan Pak Hasman Usman dan perlu di luruskan agar tidak menjadi informasi yang cenderung menyesatkan, 4 pimpinan sidang yang di maksud kakanda Yusuf Gunco itu tidak meninggalkan forum namun atas dasar kesepakatan bersama karena ada insiden penolakan hasil perhitungan suara sebab hasil perhitungan suara yang dihubungkan dengan jumlah absensi yang hadir dalam mencoblos, terdapat kelebihan suara yang berakhir dengan kondisi forum yang tidak kondusif sehingga ke tujuh pimpinan sidang dalam Musyawarah Cabang II DPC PERADI Makassar akan menggelar rapat tertutup. Dalam rapat tertutup, perdebatan terjadi soal apakah dilanjutkan ataukan tidak dengan catatan pertama: apabila lanjut, terdapat 2 pilihan yaitu Pemilihan Ulang karena terdapat alasan yang kuat bahwa penggunaan hak suara tidak sesuai dengan jumlah kehadiran karena ada indikasi yang kuat mencederai proses demokrasi dalam maka pilihannya adalah PSU ataukah di tetapkan hasil perolehan suara dengan memuat jumlah surat suara yang lebih yang tidak sesuai dengan absensi kehadiran pengguna suara, kedua: jika tidak dilanjutkan maka pilihannya adalah mengembalikan kepada DPN Peradi untuk memutuskan lebih lanjut. 4 pimpinan sidang memilih untuk dilakukannya PSU jika tidak maka segala keputusan dikembalikan kepada DPN Peradi agar dapat menentukan sikapnya terhadap proses yang diduga adanya mal praktek dalam pelaksanaan pemungutan suara. Tegas Jebra Panitia telah menetapkan yang bisa menggunakan hak pilihnya adalah yg sudah registrasi dan absen pada saat Musyawarah Cabang II DPC PERADI Makassar ternyata ada yang registrasi tapi tidak ada absen tetap menggunakan hak suaranya ini bisa diliat di daftar absen. Presidium dan panitia serta telah di setujui oleh peserta Musyawarah Cabang II DPC PERADI Makassar bahwa dari 974 yang peserta terdaftar hanya 913 yang manggunakan hak pilihnya dan 61 tidak melakukan hak pilihnya ternyata setelah di hitung jumlah suara Hasman Usman dan Syamsuddin serta suara batal jumlahnya 922 artinya ada kelebihan surat suara dengan demikian cacat prosudural. maka setelah di hitung surat suara terdapat kelibihan 9 suara oleh karena itu 4 pimpinan sidang memutuskan untuk menyerahkan ke dpn sedangkan 2 pimpinan sidang tetap menginginkan untuk melanjutkan dengan menetapkan hasil perolehan suara dalam Musyawarah Cabang II DPC PERADI Makassar.Kakak Ema salah satu pimpinan sidang dalam perdebatan memilih abstain untuk tidak memberikan tanggapan. dalam kronologi demikian, yang menjadi pertanyaan balik adalah siapa sebenarnya yang tidak paham mekanisme Organisasi dalam mengemban amanah sebagai pimpinan sidang? jadi janganlah menggiring opini bahwa saudaralah yang lebih paham organisasi seharusnya yang tua mengajarkan yang muda hal yang benar bukan sebaliknya. jadi tidak ada SC yang menetapkan Hasil Perolehan Suara melainkan SC sudah memberikan dan menyerahkan kepada Presidium sidang untuk melanjutkan sidang selanjutnya. jadi saya luruskan bahwa yang menetapkan hasil pemungutan suara dalam pemilihan Ketua DPC PERADI Makassar itu hanya 3 orang Pimpinan Sidang padahal pimpinan sidang berjumlah 7 orang, jadi bukan SC yah disini saja di lihat, siapa sebenarnya yg tidak paham tentang organisasi.

Makassar

Keluarga Besar KCN Gelar Milad ke-31 dan Halal Bihalal, Rayakan Tiga Dekade Lebih Pengabdian

Tinggalkan Komentar / Makassar /

Ruminews.id, Makassar — Keluarga Besar Kharisma Cocos Nucivera (KCN) sukses menggelar perayaan Milad ke-31 sekaligus Halal Bihalal dengan tema “Merawat Setiap Generasi, Merayakan Kebersamaan: 31 Tahun KCN Mengabdi”, yang berlangsung di Aula SMA Negeri 12 Makassar, Sabtu (26/4). Acara berlangsung meriah dengan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Hj. Fatmawati Rusdi, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Fauzi Andi Wawo, Ketua DPRD Kota Makassar Supratman, Pendiri KCN Sularman Ali Arif, serta berbagai tamu undangan dari kalangan alumni, pembina, dan anggota aktif KCN. Dalam sambutannya, Purnabakti KCN Tahun 1996 sekaligus Pendiri KCN, Sularman Ali Arif, menekankan pentingnya perjalanan panjang yang telah dilalui bersama KCN. “Melalui KCN, kita telah berproses bersama untuk meraih kesuksesan di berbagai bidang. Semoga pertemuan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membangun KCN menjadi lebih baik ke depan,” ungkapnya. Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, juga turut memberikan sambutan penuh apresiasi. Ia menyampaikan rasa bangga atas keberlangsungan KCN yang mampu bertahan dan berkembang selama lebih dari tiga dekade. “Malam ini kita merayakan hari jadi KCN ke-31, sebuah perjalanan panjang yang telah berhasil merawat generasi dan menjaga semangat kebersamaan. KCN telah diisi oleh orang-orang hebat yang memberi warna dalam pembangunan karakter generasi muda,” tuturnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Makassar, Hj. Fatmawati Rusdi, mengapresiasi peran KCN dalam membina generasi muda. “Inilah cerminan sejati Gerakan Pramuka. Dengan pembinaan dari Keluarga Besar KCN dan Gugus Muda, Gerakan Pramuka Makassar mampu terus berkembang. Di tengah berbagai tantangan zaman, Pramuka menjadi benteng untuk membentuk karakter generasi muda yang kuat dan berintegritas,” ujarnya. Acara semakin semarak dengan penampilan Sanggar Seni KCN yang membawakan tarian tradisional ‘Magello’ dari Toraja. Persembahan budaya ini tidak hanya memeriahkan suasana, tetapi juga menjadi simbol komitmen KCN dalam melestarikan kekayaan budaya nusantara. Sebagai bentuk apresiasi, panitia juga menyerahkan cinderamata kepada individu-individu yang telah memberikan kontribusi besar dalam perjalanan dan perkembangan KCN. Puncak acara ditandai dengan penampilan spesial dari musisi nasional Fadli, vokalis grup band Padi. Dengan suara khasnya, Fadli membawakan sejumlah lagu yang membawa suasana menjadi lebih hangat dan penuh kegembiraan, meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh tamu undangan. Perayaan Milad ke-31 dan Halal Bihalal KCN ini menjadi momentum istimewa untuk mempererat tali silaturahmi, merefleksikan perjalanan panjang organisasi, serta menumbuhkan semangat pengabdian bagi generasi masa depan.

Hukum, Makassar

Dorong Representasi Perempuan, Syamsuddin Komitmen Libatkan 30% Perempuan dalam Kepengurusan DPC Peradi Makassar

Tinggalkan Komentar / Hukum, Makassar /

Ruminews.id, Makassar — Keterlibatan perempuan dalam pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Makassar dinilai sebagai faktor strategis dalam memperkuat organisasi. Hal ini ditegaskan oleh Dr. Hj. Sarifa Asrianah, S.H., M.H., Direktur Brillian Lawfirm, yang menekankan bahwa perempuan memiliki peran vital bukan hanya sebagai pengisi kuota, tetapi juga sebagai agen perubahan di dalam tubuh organisasi advokat. Dr. Hj. Sarifa Asrianah menyuarakan pentingnya peran perempuan di jajaran kepengurusan DPC Peradi Makassar. Dukungan kuat juga datang dari calon Ketua DPC Peradi Makassar, Syamsuddin, S.H., M.H., M.M., yang berkomitmen untuk mewujudkan keterlibatan minimal 30% perempuan dalam struktur kepengurusan. Keterlibatan perempuan bukan sekadar memenuhi ketentuan kuota, melainkan untuk menghadirkan ide-ide cemerlang dalam pengambilan keputusan organisasi. Sarifa menyebutkan bahwa kecerdasan emosional, empati, dan cara pandang perempuan yang khas mampu memperkaya dinamika organisasi dan memperkuat posisi Peradi sebagai organisasi profesi yang adaptif dan progresif. Komitmen ini akan diterapkan dalam susunan kepengurusan DPC Peradi Makassar periode mendatang, khususnya setelah proses pemilihan yang akan berlangsung dalam Musyawarah Cabang (Muscab). Pemilihan Ketua DPC Peradi Makassar akan diselenggarakan pada tanggal 28 April 2025, dengan melibatkan seluruh anggota Peradi yang memiliki hak suara. Menurut Sarifa, selama ini peran perempuan dalam profesi advokat masih kerap dianggap sekunder. Padahal, keterlibatan aktif perempuan terbukti mampu membawa perubahan positif, terutama dalam membangun budaya organisasi yang lebih humanis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Syamsuddin telah menyusun rencana kerja yang memastikan perempuan tidak hanya dilibatkan secara formal, tetapi juga ditempatkan di posisi-posisi strategis dalam kepengurusan. Komitmen ini diharapkan menjadi energi baru yang mampu meningkatkan profesionalisme serta memperluas jangkauan pelayanan hukum kepada masyarakat. “Komitmen ini harus disambut dengan antusias, terutama oleh para advokat perempuan yang akan menggunakan hak pilihnya. Ini adalah momentum penting untuk memastikan suara perempuan terdengar dan berkontribusi aktif dalam membangun organisasi,” ujar Sarifa. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam struktur DPC Peradi Makassar bukan hanya menjadi keharusan administratif, tetapi juga kebutuhan strategis untuk menghadirkan organisasi yang lebih kuat, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Hukum, Makassar

Senyap Ikadin, Suara Syamsuddin?

Tinggalkan Komentar / Hukum, Makassar /

ruminews.id, Makassar – Pelaksanaan Musyawarah Cabang II DPC Peradi Makassar tinggal menghitung hari, tepatnya pada tanggal 28 April 2025 bertempat di salah satu hotel berbintang yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan. Dalam Musyawarah Cabang II DPC Peradi Makassar nanti terdapat setidaknya dua agenda penting, diantaranya adalah pemilihan Ketua DPC Peradi Makassar. IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) sebagai salah satu organisasi pendiri Peradi terdata memiliki basis yang mendominasi, sehingga suara IKADIN Makassar dipandang sangat berpengaruh dalam pemilihan Musyawarah Cabang II DPC Peradi Makassar. Tentang desas desus mengenai adanya perpecahan pada IKADIN Makassar, Sekertaris Dewan Penasehat Syamsuddin, S.H., M.H., M.M. memberikan tanggapan “Dapat saya pastikan apa yang terjadi saat ini hanyalah satu dari sekian banyak dinamika dalam berorganisasi, Yang mana jika ada informasi atau isu-issu seperti demikian mungkin saja dimanfaatkan sebagai penggiringan opini oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab” tegasnya. Selanjutnya saat berdiskusi dengan tim redaksi Syam yang didampingi oleh para rekan-rekan advokat menuturkan “Meski sempat menimbulkan gelombang kekecewaan dari para pengurus maupun anggota IKADIN, terkait sikap senyap sahabat saya Ketua DPC IKADIN Makassar yang hingga detik ini belum menyuarakan arah dukungan kepada pihak manapun dalam Muasyawarah Cabang II DPC PERADI Makassar adalah sebuah langkah diplomatis yang perlu kita hormati dalam situasi dilematis seperti ini.” Dalam kesempatan itu Dr. Anzar Makkuasa, S.H., M.H. juga menambahkan “Dukungan yang terus berdatangan menguatkan tim kami, adalah bukti bahwa para kader IKADIN baik kakanda senior maupun adinda rekan sejawat yang sejak dahulu berjuang bersama memelihara serta membesarkan IKADIN Khususnya DPC Makassar (kader tulen IKADIN) tidak akan meninggalkan ataupun mengalihkan kesetiaannya. Apalagi sebagaimana kita ketahui bersama, yang menjadi rival dalam kontestasi ini adalah sosok yang baru saja mendaftarkan diri bergabung sebagai Kader IKADIN beberapa saat sebelum MUSCAB II DPC PERADI Makassar akan dilaksanakan.” Melalui kunjungan silaturahmi bersama tim pemenangan Syam, kami juga bertemu dengan beberapa senior-senior advokat pembesar IKADIN baik domisili daerah maupun di kota Makassar yang telah menyatakan sikap komitmen dan konsisten bersama yang setia, semangat itu menjadi motivasi bagi kita untuk lebih optimal mengawal kemenangan Syam, ujar Anzar Makkuasa “Kader-kader IKADIN adalah pejuang sejati, mereka para petarung cerdas yang rasional tidak akan mudah untuk termakan manipulasi janji apalagi dikelabui. Yang saya pahami hanya sebatas itu, selebihnya kita percayakan kepada mereka agar secara merdeka dalam memberikan hak pilihnya” ucap Syam sambil tersenyum santun saat menutup diskusi singkat itu.

Hukum, Pangkep

Kebijakan Pusat Dilanggar, HMI Soroti Pengadaan Mobil Mewah Pemkab Pangkep

Tinggalkan Komentar / Hukum, Pangkep /

ruminews.id, Pangkep – Kabid PTKP Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang pangkep, menyoroti pengadaan mobil dinas baru oleh pemerintah kabupaten pangkep, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Menurut Indra , langkah Pemkab pangkep yang mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp 7 miliar untuk pembelian sembilan unit mobil dinas menunjukkan, para wakil rakyat tidak memiliki kepedulian terhadap kondisi keuangan daerah dan kesulitan yang dihadapi masyarakat. “Saat pemerintah pusat berusaha melakukan efisiensi anggaran, Pemerintah kabupaten pangkep Tengah justru sibuk mengurus fasilitas mewah untuk kepentingan pribadi. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mematuhi kebijakan pusat dan lebih mementingkan kenyamanan sendiri dibandingkan kepentingan masyarakat,” tegasnya, “Apakah ini tanda bahwa pemerintah daerah pangkep sedang berseberangan atau tidak patuh terhadap aturan pusat ?Jika mereka benar-benar berpihak kepada rakyat, seharusnya mereka lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat, bukan pada pengadaan kendaraan dinas yang tidak mendesak,” lanjutnya. Ia meminta Pemkab pangkep untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan anggaran, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang sulit. Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, atau bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. “Kami Himpunan mahasiswa Islam akan terus mengawal kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Dan apabila perlu kami akan surati pemimpin pusat melalui jaringan himpunan mahasiswa Islam untuk melihat kondisi pemkab pangkep yang tidak relevan atau tidak sejalan dengan visi pemerintah pusat,” tutupnya.

Daerah, Makassar

Ketua KKLR Sulsel: Pemimpin Paguyuban Harus Jadi Role Model, Bukan Beban Organisasi!

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id, MAKASSAR – Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. H. Hasbi Syamsu Ali, MM menyambut baik hasil Musyawarah Daerah (Musda) Badan Pengurus Daerah (BPD) KKLR Kota Parepare. Diketahui, Musda KKLR Parepare yang dirangkaikan dengan Halalbihalal pada Sabtu (19/4) malam berjalan sukses dengan diaklamasinya Ir. H. Kaharuddin Kadir, M.Si sebagai Ketua BPD KKLR Kota Parepare yang baru, menggantikan Dr. H. Iwan Asaad, AP., M.Si. Dalam pernyatannya pada Minggu (20/4/2025), Hasbi megapresiasi Musda KKLR Parepare sebagai salah satu contoh yang diharapkan bisa menginspirasi daerah lain dalam melaksanakan hal serupa. “Alhamdulillah, kami ucapkan selamat karena Musda KKLR Parepare berjalan lancar. Hasil Musda ini ikut mengangkat maruah KKLR, dimana yang terpilih Ketua adalah tokoh masyarakat yang juga Ketua DPRD Parepare saat ini. Kita semua tentu merasa bangga,” ungkapnya. Hasbi kembali menegaskan menegaskan pentingnya karakter kepemimpinan dalam mengelola organisasi paguyuban seperti KKLR yang bersifat inklusif dan dapat merangkul semua kalangan. Ia menjelaskan bahwa konsep “paguyuban” mengandung makna kebersamaan tanpa diskriminasi terhadap latar belakang anggotanya. Menurutnya, paguyuban KKLR harus mampu menjadi wadah yang terbuka bagi semua elemen masyarakat. “Berpaguyuban itu berarti membawa semua orang, apakah dia sekolah atau tidak, pengusaha, birokrat, politisi, atau profesional. Tidak boleh ada yang tertinggal,” ujarnya. Namun demikian, Hasbi menekankan bahwa keterbukaan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan pemimpin dalam mengarahkan organisasi agar program-program dapat berjalan efektif. Ia menilai bahwa pemimpin organisasi harus memiliki karakter kuat, visi yang jelas, serta kemampuan menempatkan diri dalam berbagai situasi. “Ketua organisasi itu adalah role model. Ia harus bisa menakar dan memahami dirinya sendiri, serta tidak menjadi beban bagi orang lain,” tambah Hasbi yang juga Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil (IKATSI) Unhas itu. Lebih lanjut, Hasbi mengibaratkan peran dalam organisasi seperti tim sepak bola, di mana terdapat berbagai karakter seperti pekerja, penggagas, operator, hingga pencetak gol. Menurut dia, keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh sinergi antar peran tersebut. “Organisasi itu tidak semuanya harus jadi pencetak gol. Tapi harus tahu kapan harus bicara, kapan harus menenangkan, dan kapan harus beroperasi. Jangan merasa bisa, padahal tidak bisa apa-apa. Itu bisa jadi blunder,” jelasnya. Di akhir pernyataannya, Hasbi mengingatkan bahwa tidak semua orang cocok menjadi pemimpin. “Diperlukan kepekaan, kebijaksanaan, dan kemampuan menempatkan diri agar organisasi dapat berjalan harmonis dan mencapai tujuannya,” pungkas Hasbi. (*)

Hukum, Takalar

Babak Baru Korupsi Irigasi Kelompok P3A-TGAI Takalar, Kejaksaan Dalami Modus Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Negara

Tinggalkan Komentar / Hukum, Takalar /

ruminews.id, Takalar- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Takalar, memasuki babak baru dugaan korupsi irigasi sejumlah kelompok P3A-TGAI kabupaten Takalar dengan memanggil Pelapor, pada Rabu (16/04/2025) di ruangan pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Takalar. Langkah ini menjadi bagian dari proses pengumpulan bukti atas dugaan korupsi pada puluhan proyek irigasi kelompok P3A-TGAI di kabupaten Takalar yang nilainya mencapai puluhan miliyar rupiah. Koordinator AMTPK kabupaten Takalar yang juga sebagai Pelapor dugaan korupsi tersebut, Takhifal Mursalin dikonfirmasi oleh awak media membenarkan jika ada panggilan dari Pidsus Kejari Takalar dan ia mengapresiasi atas keseriusan kejaksaan Negeri kabupaten Takalar mengungkap kasus irigasi tersebut. “Benar, tadi ada giat bersama Kejaksaan Takalar dalam hal ini Kasi Pidsus. Pihak Kejaksaan bagian pidana khusus mengonfirmasi pelaporan kami, dan kami tentu mendukung dan mengapresiasi bahwa kasus (irigasi) P3A-TGAI akan berlanjut ke tahap berikutnya”, kata Salim. Saat ditanya mengenai isi pembicaraan bersama pihak seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri kabupaten Takalar, Koordinator AMTPK Takalar mengungkapkan pentingnya koordinasi bersama sebab kelompok masyarakat juga mampi ikut andil menungkap kasus-kasus korupsi yang ada di desa, ia mencontohkan dugaan korupsi irigasi P3A-TGAI berawal dari respons masyarakat petani yang tidak dapat asas memanfaat dari irigasi tersebut, dan tidak sesuai harapan swasembada pangan pemerintah. “Pembicaraan kami soal komitmen pemberantasan korupsi, bahwa kejaksaan Takalar ingin mengungkap kasus (Irigasi P3A-TGAI) tersebut, dan peran masyarakat sangat penting dalam memberantas korupsi. Toh Proyek irigasi P3A-TGAI ini pun disuarakan oleh masyarakat petani yang tidak dapat memanfaatkan irigasi itu. Jumlahnya puluhan irigasi, nilai milyaran rupiah. Irigasi P3A yang kuat dugaan indikasi korupsinya ini sangat merugikan masyarakat pertanian dan cita-cita swasembada pangan pemerintah”, ungkap Salim Eks Ketua PB Hipermata Takalar. Tidak hanya itu, AMTPK Takalar juga mendorong Kejaksaan Takalar untuk terus mendalami peran konsolidator proyek dan para pimpinan kelompok irigasi P3A-TGAI, ia menduga modus operandi proyek tersebut hampir persis dengan proyek Talud di kepulauan Tanakeke yang telah menjerat dua tersangka dan terus dikembangkan kasusnya. “Yang terpenting, kasus-kasus korupsi di Takalar mampu dituntaskan. Tidak hanya kaki tangan yang dikorbankan (dipenjarakan), namun juga mampu menjerat pelaku utama. Pada laporan awal kami sudah gambarkan modus korupsinya. Bahwa memang penting mendalami modus operandi irigasi P3A ini, sejak awal kami duga bahwa ada orang besar yang terlibat di dalam kasus ini. Dan masyarakat mesti tau, bahwa proyek irigasi kelompok P3A yang kami laporkan dan Talud di Tanakeke yang sudah menjerat 2 tersangka adalah proyek aspirasi yang sama (konsolidatornya)”, terang Salim. Dengan perkembangan terbaru ini, publik menantikan transparansi hasil proses hukum penyalahgunaan anggaran negara tersebut, termasuk siapa pihak yang bertanggungjawab dan ditetapkan tersangka nantinya.

Makassar, Politik

Pemuda Harus Adaptif dan Solutif, Tegas Legislator Budi Hastuti

Tinggalkan Komentar / Makassar, Politik /

Ruminews.id, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti, menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa, khususnya di tingkat daerah, sangat bergantung pada peran aktif dan produktif para pemuda. Pernyataan tersebut disampaikan saat Budi menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Asia, Jalan Boulevard, pada Selasa (15/4/2025). Dalam kegiatan tersebut, legislator dari Fraksi Gerindra itu menekankan pentingnya peran pemuda yang adaptif, kreatif, dan mampu bersaing di era modern. Selain itu, pemuda juga diharapkan menjadi agen perubahan dengan menawarkan solusi atas berbagai persoalan sosial. “Pemuda harus adaptif, kreatif, mampu bersaing, dan hadir memberikan solusi di tengah masyarakat,” ujar Budi dengan tegas. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya regulasi yang mendukung pengembangan potensi kepemudaan di Kota Makassar.

Scroll to Top