Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Fikri Haikal

Daerah, Gowa, Pemuda

Akselerasi ‘Quantum Leadership’, Muhammad Amri Resmi Pimpin HMI Cabang Gowa Raya

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemuda /

ruminews.id – ​Gowa, 17 Desember 2025 — Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya yang berlangsung sukses di Gedung Dharmawanita Kabupaten Gowa pada tanggal 14 hingga 17 Desember 2025, telah mengukir sejarah baru. ​Melalui proses musyawarah yang demokratis, Muhammad Amri secara resmi terpilih sebagai Formatur Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya periode mendatang. Kemenangan Muhammad Amri disambut hangat oleh seluruh kader, dengan tagline “HMI Konstruktif” yang dinilai relevan dengan kebutuhan organisasi saat ini. ​Konfercab ke-XII ini sendiri mengusung tema besar “Quantum Leadership: Jalan Baru Kepemimpinan HMI Gowa Raya”, sebuah tema yang menekankan pentingnya terobosan dan kepemimpinan transformatif di era modern. ​Muhammad Amri menegaskan komitmennya untuk menjadikan HMI Cabang Gowa Raya sebagai organisasi yang lebih konstruktif, adaptif, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan kemajuan daerah. ​”Terima kasih atas amanah ini. ‘HMI Konstruktif’ bukan hanya sekadar slogan, tetapi semangat untuk membangun, bukan merusak; untuk mencari solusi, bukan menambah masalah. Kami akan mengimplementasikan semangat ‘Quantum Leadership’ untuk membawa HMI Gowa Raya ke tingkat yang lebih tinggi,” ujar Amri dengan penuh semangat. ​Diharapkan, di bawah kepemimpinan Muhammad Amri, HMI Cabang Gowa Raya dapat semakin memperkuat perannya sebagai organisasi mahasiswa Islam yang berintegritas dan yang tetap menjalan nilai ideologis HMI.

Daerah, Makassar, Pemuda

Presiden BEM FH UNIBOS Nilai Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Mengabaikan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemuda /

ruminews.id – Makassar, 17 Desember 2025 — Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa (BEM FH UNIBOS), Ardy Bangsawan, menyampaikan pernyataan sikap konstitusional terhadap Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang dinilai tidak selaras dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengabaikan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Ardy Bangsawan menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, konstitusi dan undang-undang merupakan rujukan utama, sedangkan peraturan di bawahnya hanya bersifat menjalankan, bukan membentuk norma baru yang menyimpang atau melampaui kewenangan yang telah ditetapkan. Menurutnya, Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas mengatur bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Norma ini bersifat limitatif dan tidak membuka ruang pengecualian melalui peraturan di bawah undang-undang. “Ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU Polri bersifat jelas dan tegas. Anggota Polri aktif tidak dibenarkan menduduki jabatan sipil. Ketika Perpol justru membuka ruang pengaturan yang bertentangan dengan norma tersebut, maka itu menunjukkan ketidakpatuhan terhadap undang-undang,” tegas Ardy Bangsawan. Lebih lanjut, Ardy Bangsawan menilai bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 telah memberikan penegasan konstitusional bahwa pembatasan dan pengaturan terkait jabatan sipil bagi anggota Polri hanya dapat ditentukan oleh undang-undang, bukan oleh penjelasan pasal, apalagi oleh peraturan internal lembaga. Putusan tersebut secara eksplisit membatalkan frasa dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri karena dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, MK menegaskan bahwa syarat pengunduran diri atau pensiun merupakan syarat mutlak dan konstitusional. “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Mengabaikan atau menyimpangi putusan tersebut melalui Perpol adalah bentuk pengingkaran terhadap supremasi konstitusi dan sistem hukum nasional,” lanjutnya. BEM FH UNIBOS memandang bahwa Perpol Nomor 10 Tahun 2025, apabila mengatur atau memberi legitimasi terhadap praktik yang tidak sejalan dengan UU Polri dan Putusan MK, secara nyata mencerminkan ketidakpahaman terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, sekaligus berpotensi menormalisasi praktik hukum yang inkonstitusional. Ardy Bangsawan menegaskan bahwa kritik ini diarahkan murni pada norma dan desain kebijakan, bukan pada individu maupun institusi kepolisian sebagai organ negara. “Justru demi menjaga marwah institusi kepolisian dan negara hukum, setiap regulasi harus patuh sepenuhnya pada konstitusi, undang-undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi,” tutupnya. Pernyataan ini disampaikan sebagai kritik akademik dan konstitusional, dalam rangka menjaga konsistensi sistem hukum nasional serta memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Larang Petasan dan Konvoi di Malam Tahun Baru

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Menjelang pergantian Tahun Baru 2025 ke 2026, Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah tegas, melarang penggunaan kembang petasan dan konvoi kendaraan demi menjaga keamanan, ketertiban, serta menumbuhkan rasa empati terhadap masyarakat yang tengah terdampak bencana di Sumatera dan Aceh. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melarang warga membunyikan kembang petasan serta melakukan konvoi kendaraan saat perayaan pergantian Tahun Baru 2025 ke 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menjaga ketertiban, keamanan, serta menunjukkan empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah, khususnya di Sumatra dan Aceh. Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, mengimbau masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun secara sederhana, tertib, dan tidak berlebihan. Ia menegaskan, perayaan tanpa petasan, konvoi, knalpot bising, maupun kerumunan terpusat di satu lokasi menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar. “Jadi, kami menghimbau bersama-sama dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolrestabes Makassar, dan juga akan berkoordinasi dengan pak Dandim Kota Makassar, bahwa Pemerintah Kota Makassar akan memastikan tidak ada petasan di malam tahun baru,” tegas Munafri, di Media Center Balai Kota Makassar, Rabu (17/12/2025). Menurutnya, kembang api dan penggunaan petasan tidak hanya mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan, tetapi juga bertentangan dengan nilai empati di tengah musibah yang sedang dialami sebagian masyarakat Indonesia. “Artinya satu, petasan ini bisa mengganggu ketertiban lingkungan, dan yang kedua ini adalah wujud empati kita kepada saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa musibah, khususnya di Sumatra Aceh,” jelasnya. Di tengah duka yang masih menyelimuti sebagian wilayah Indonesia, Pemerintah Kota Makassar mengajak warganya menyambut Tahun Baru 2025 ke 2026 dengan cara yang lebih sederhana dan penuh kepedulian. Munafri, menegaskan larangan petasan dan konvoi kendaraan sebagai bagian dari komitmen menjaga ketertiban sekaligus solidaritas kemanusiaan bagi korban bencana di Sumatra dan Aceh. Selain menjaga, keamanan dan ketertiban umum, kebijakan tersebut juga dinilai efektif dalam mencegah kemacetan serta gangguan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama Kota Makassar yang kerap terjadi saat malam pergantian tahun. “Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian bagi seluruh warga Kota Makassar untuk tidak melaksanakan perayaan tahun baru secara berlebihan,” tambah orang nomor satu Kota Makassar itu. Munafri memastikan bahwa seluruh perangkat pemerintah hingga ke tingkat wilayah akan dilibatkan dalam pengawasan dan antisipasi di lapangan. Mulai dari Satpol PP, camat, hingga lurah akan diminta aktif memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik di wilayah masing-masing. “Pasti, semua perangkat termasuk Satpol PP, lurah, dan camat akan dilibatkan untuk memastikan larangan ini dipatuhi semua, khusus anak-anak muda,” imbuh Appi. “Kami juga akan berkoordinasi lebih lanjut, dan dalam waktu dekat akan bertemu dengan Polrestabes dan Bapak Dandim untuk memastikan pengamanan malam tahun baru,” sambung mantan Bos PSM itu. Sebagai alternatif perayaan, Pemerintah Kota Makassar akan menggelar doa dan zikir bersama pada malam pergantian tahun. Kegiatan tersebut menjadi simbol solidaritas dan empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana, sekaligus ajakan untuk mengawali tahun baru dengan refleksi dan kebersamaan. “Pergantian tahun kita isi dengan doa bersama, agar Makassar dijauhkan dari bencana dan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah diberi kekuatan dan ketabahan,” kata Munafri. Ia menjelaskan, zikir bersama tersebut direncanakan berlangsung pada malam pergantian tahun. Setelah kegiatan doa, masyarakat diimbau untuk kembali ke rumah masing-masing dan merayakan tahun baru bersama keluarga. “Rencananya di malam pergantian tahun, Pemerintah Kota Makassar akan melakukan zikir bersama. Setelah itu, kita pulang ke tempat tinggal masing-masing untuk merayakan malam pergantian tahun bersama keluarga,” pungkasnya.

Daerah, Opini

Ketika Pelajaran Sekolah Menyelamatkan Nyawa.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Opini /

Ruminews.id – Ada kisah yang diam-diam membantah anggapan sinis bahwa pelajaran sekolah hanyalah beban hafalan dan angka di rapor. Kisah ini sederhana, nyaris seperti dongeng, tetapi faktanya nyata dan dampaknya memisahkan antara hidup dan mati. Pada pagi 26 Desember 2004, Pantai Mai Khao di Phuket Thailand, tampak seperti surga liburan. Laut surut perlahan, pasir terbuka lebih luas dari biasanya, dan orang-orang justru berlarian mendekat, mengira alam sedang memberi tontonan gratis. Di tengah pemandangan itu berdiri seorang anak perempuan berusia sepuluh tahun, Tilly Smith. Ia bukan peramal, bukan ilmuwan, apalagi pahlawan super. Modalnya hanya satu, pelajaran geografi di sekolahnya dua minggu sebelumnya. Tilly mendadak gelisah. Laut yang surut drastis dan buih yang aneh bukanlah hal indah baginya. Ia mengenali pola itu. Di kelas, gurunya pernah menjelaskan tanda-tanda tsunami: air laut yang tiba-tiba mundur, perubahan warna, dan keganjilan yang sering disalahpahami sebagai fenomena biasa. Apa yang bagi banyak orang tampak “unik”, bagi Tilly justru berbunyi seperti alarm keras di kepalanya. Ia berlari, memperingatkan orang tuanya, lalu staf hotel. Suaranya kecil, usianya muda, dan penampilannya jauh dari sosok yang biasanya kita dengar ketika bicara soal mitigasi bencana. Tetapi pengetahuan memberinya keberanian. Beberapa menit kemudian, pantai dikosongkan. Tak lama setelah itu, gelombang tsunami menghantam kawasan lain dengan kekuatan yang mematikan. Pantai tempat Tilly berdiri menjadi salah satu lokasi yang nyaris tanpa korban jiwa. Di sinilah pelajaran itu menjadi metafisik sekaligus sangat konkret. Ilmu pengetahuan bukan sekadar isi kepala, melainkan cara membaca realitas. Para filsuf sejak Plato hingga Al-Farabi selalu menekankan bahwa pengetahuan adalah cahaya bagi tindakan. Namun dalam kisah ini, cahaya itu bukan untuk kontemplasi panjang tapi untuk keputusan cepat yang menyelamatkan ratusan nyawa. Sering kali kita meremehkan pendidikan karena mengukurnya dengan standar sempit berupa nilai ujian, ijazah, atau gelar. Kita lupa bahwa pengetahuan sejatinya adalah alat bertahan hidup. Geografi yang dianggap “pelajaran hafalan” berubah menjadi kompas moral dan praktis. Ia mengajari seorang anak kapan harus berteriak, dan mengajari orang dewasa kapan harus mendengarkan. Ironisnya, banyak tragedi justru terjadi bukan karena manusia tidak berilmu, tetapi karena mengabaikan ilmu. Kita hidup di zaman informasi melimpah, namun sering kalah oleh keangkuhan dan kebiasaan menyepelekan peringatan. Sementara seorang anak kecil, dengan kesederhanaannya, justru patuh pada apa yang ia ketahui dan berani bertindak. Beberapa waktu setelah tragedi itu, dunia pun akhirnya mendengarkan. Tilly Smith diundang ke PBB dan berbagai forum internasional untuk menceritakan pengalamannya. Ia tidak datang sebagai ahli bencana, melainkan sebagai saksi hidup bahwa pendidikan dasar dapat menyelamatkan manusia. Di hadapan para pemimpin dunia, kisahnya dijadikan argumen kuat tentang pentingnya edukasi kebencanaan bagi anak-anak, bahwa pengetahuan tidak mengenal usia, dan kebijaksanaan bisa tumbuh dari ruang kelas paling sederhana. Maka kisah Tilly Smith bukan hanya tentang seorang anak dan tsunami, tetapi tentang sebuah pesan universal bahwa setiap pelajaran di sekolah menyimpan potensi untuk menjadi penentu nasib. Tidak semua akan membawa kita ke mimbar PBB, tetapi semuanya bisa menyelamatkan seseorang, entah dari bencana alam, kesalahan berpikir, atau keputusan fatal. Pendidikan, ketika benar-benar hidup dalam diri manusia, bukan hanya mencerdaskan. Pendidikan dan ilmu pengetahuan bisa menjaga kehidupan itu sendiri. [Erwin]

Nasional, Opini

Kebijakan Pertanian : Peluang Generasi Muda dan Masa Depan Indonesia

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini /

Ruminews.id – ​Ditengah-tengah problematika pemanasan global dan krisis iklim yang dihadapi oleh banyak negara, Pertanian Indonesia justru terus mengalami trenpositif. Tentu hal tersebut tidak terjadi dengan begitusaja,melainkan kerja keras dari seluruh elemen yang bahu membahu. Mulai dari tata kelola kebijakanpemerintah, penguatan kapasitas sumber dayamanusia, dan kesadaran masyarakat akan pentingnyapertanian sebagai penyangga kehidupan yang berkelanjutan. ​Pertanian bukan hal yang bisa disepelekan, apalagi setiap tahun terjadi peningkatan angkakelahiran yang secara otomatis akan bertambah pula kebutuhan konsumsi akan pangan. Seperti berita yang dipublikasikan oleh CNN Indonesia bahwa ditahun2025 terdapat beberapa negara yang mulai mengalamikrisis pangan yang serius, khususnya untuk komoditasberas. Beberapa negara tersebut diantaranya adalah : Malaysia, Jepang, Kenya, Fiilipina dan beberapanegara lainnya. ​Berbanding terbalik dengan yang dialami oleh Indonesia, dimana pada tahun 2025 jusrtu mengalamipenurunan impor secara signifikan, yaitu hanya 364,3 ribu ton, padahal dua tahun sebelumnya mengalamiimpor beras besar-besaran, pada tahun 2023 sebanyak3,06 juta ton dan puncaknya pada tahun 2024 denganimpor sebanyak 4,52 juta ton. Menurunnya jumlahimpor beras tentu dipengaruhi karena meningkatnyahasil produksi beras nasional sebesar 34,77 juta ton, meningkat 4,14 juta ton dari produksi tahunsebelumnya, atau naik 13,54 persen dibanding periodeyang sama pada tahun 2024. Tentu meningkatnyaproduksi  beras nasional tidak terlepas dari kerja kerasdan berbagai terobosan kebijakan Bapak Andi Amran Sulaeman selaku Menteri Pertanian dan keterlibatanberbagai elemen untuk saling bahu membahu. Terobosan Berani dan Kebijakan Untuk Rakyat Berbagai terobosan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian dibawahpemerintahan Presiden Prabowo membawa anginsegar untuk Masyarakat. Adapun beberapa diantaranyaadalah: 1. Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Diawal tahun 2025, tepatnya pada bulan januarimulai diberlakukan HPP gabah sebesar Rp 6.500,00 dan HPP jagung sebesar  Rp 5.500,00, masing-masing mengalami kenaikan dari tahun sebelumnyasebesar Rp 500,00. Tentu kenaikan HPP tersebutmenjadi bagian dari komitmen Prabowo untukmensejahterakan rakyat. 2. Reformasi Distribusi dan Harga Eceran Tertinggi(HET) Pupuk bersubsidi bagian terpenting darikebutuhan setiap petani dalam menunjangproduktivitas hasil pertanian. Beberapa tahunsebelumnya terdapat kelangkaan dan harga yang begitu sulit terjangkau. Bahkan proses penyaluranterbilang begitu rebut dan berbelit. Sebelumakhirnya Menteri Pertanian melakukan reformasi distribusi pupuk subsidi, dimana yang awalnyaharus melalui proses birokrasi yang sangat panjangkini langsung dari pabrik pupuk ke serah ataupengecer resmi sesuai Perpres. Selain mempermudah penyaluran, Pemerintahjuga menurunkan HET Sesuai Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor1117/Kpts/SR.310/M/10/2025. Kebijakan inibertujuan memastikan petani mendapatkan pupukdengan harga terjangkau untuk meningkatkan produktivitas, dengan pengawasan distribusi yang ketat agar sampai ke tangan petani. Penurunanharga pupuk subsidi sebesar 20% tentu sangat berdampak positif bagi Masyarakat, salah satunyaadalah akan menekan biaya produksi. 3. Optimalisasi lahan, Cetak Sawah dan Sarana Produksi Untuk terus meningkatkan produksi hasilpertanian, tentu dibutuhkan lahan yang memadai. Maka optimalisasi lahan serta cetak sawah menjadiprogram prioritas Kementerian Pertanian sebagaiLangkah strategis untuk mewujudkan swasembadapangan nasional. Adapun target pencetakan sawah baru seluas 225 ribu ha dan 851 ribu ha untukoptimalisasi lahan. Selain Oplah dan cetak sawah, sarana produksi seperti alat mesin pertanian(Alsintan) juga terus dilakukan penyediaan dan pemerataan diberbagai daerah. 4. Modernisasi Pertanian dan Keterlibatan Anak Muda Salah satu terobosan yang menjadi titik pentingyang dilakukan oleh Menteri Pertanian adalahmelibatkan anak muda dalam program PetaniMilenial dan Brigade Pangan. Langkah tersebutjelas untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi dewasa ini, yaitu terjadinyapenurunan regenerasi yang ingin terlibat menjadipetani. Sehingga dibukakannya ruang tersebutsebagai upaya mendorong anak muda untuk memanfaatkan potensi pertanian sebagai penyanggaekonomi nasional. Apalagi didukung dengan system pertanian yang semakin modern, dengan dilakukannyatransformasi system pertanian. Salah satunyaadalah mekanisasi sebagai pengganti sistempertanian konvensional. Mekanisasi dilakukanmulai dari pengolahan lahan, masa tanam, pemeliharaan, panen hingga pascapanen. Adapuntujuan utama mekanisasi adalah untuk mendorongefisiensi, produktivitas, hingga peningkatankualitas. • Dari Pertanian Untuk Indonesia Emas Indonesia Emas 2045 bukan sebatas cita-cita tanpaarti, melainkan spirit untuk terus melangkah maju. Ditengah tantangan perkembangan zaman, dan pesatnya kemajuan teknologi, sektor pertanianmenjadi kunci untuk keberlangsungan kehidupan, yang menopang kebutuhan utama setiap manusia. Apalagi ditengah-tengah problematika krisis iklimyang mengancam ketahanan pangan berbagai negara. Sehingga Indonesia dengan potensi yang begitumelimpah sebagai negara agraris harusmemanfaatkannya semaksimal mungkin. Apalagi dengan kondisi geopolitik yang tidakbegitu stabil, baik di eropa maupun diasia terjadiketegangan dibeberapa negara. Sehingga cadangan ketersediaan pangan nantinya akan menjadi kuncibagi negara manapun untuk bertahan. Maka denganhal tersebut selaras dengan salah satu asta cita Bapak Prabowo yaitu swasembada pangan nasional. Dalam mewujudkan swasembada pangan nasional, tentu dibutuhkan keterlibatan seluruh unsur dan elemen, salah satunya adalah generasi milenial dan gen z. Dibalik sulitnya lapangan pekerjaan di kota-kota, terdapat peluang emas di desa-desa, yaitu sektorpertanian. Saatnya anak muda mengubah paradigma, melepas ego dan gengsi untuk menjadi petani. Sebabdukungan berbagai kebijakan dari Menteri Pertanianadalah langkah nyata menjawab keresahan sulitnyalapangan pekerjaan di sektor industri. Sehingga jika Indonesia telah sampai pada swasembada pangan, dan anak muda menjadi bagiandidalamnya, maka Indonesia tidak perlu lagi cemas, Indonesia akan benar-benar berdaulat. Kita tidak lagibergantung pada impor pangan dari negara lain, justru negara-negara lainlah yang kelakmembutuhkan ekspor dari Indonesia. Dan jikapeluang ekspor semakin terbuka, maka penyerapanhasil penan akan optimal dan  kesejahteraan para petani pasti akan terwujud. Dengan dukungan pemerintah melalui program hilirisasi pertanian, akan menunjang perekonomian. Dimana hasil panen tidak langsung dikirim begitusaja dalam bentuk bahan mentah, tapi dilakukanpengolahan dalam negeri untuk meningkatkan nilaijual ekspor. Contoh nyata adalah komoditas kelapayang ada di Maluku utara, yang biasanya melakukanekspor kelapa dalam bentuk bahan mentah  yang hanya bernilai sekitar Rr Rp.3.000 kini melonjaksecara drastis setelah dilakukan pengolahan dalambentuk coconut milk atau coconut water maka nilaiekspornya dapat mencapai sekitar Rp 40.000 hinggaRp 50.000. Apalagi Indonesia sebagai negara agraris denganiklim tropis memiliki potensi komoditas yang begitumelimpah, sehingga kedepan generasi muda harusmengubah paradigma dan berani mengambilLangkah.

Daerah, Makassar, Pemuda

KEJAM SULSEL Tantang Kejari Maros untuk segera menetapkan tersangka kasus Korupsi Gaji Outsourching Kereta Api

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemuda /

ruminews.id, Makassar – Komite Jaringan Aktivis Mahasiswa Sulawesi Selatan (KEJAM – SULSEL) angkat bicara terkait Dugaan tindak pidana korupsi dalam pembayaran gaji tenaga kerja outsourcing Kereta Api.  Azhari Hamid, S.H., Selaku Ketua Umum Komite Jaringan Aktivis Mahasiswa Sulawesi Selatan (KEJAM SUL-SEL) kembali menyoroti Dugaan tindak pidana korupsi dalam pembayaran gaji tenaga kerja outsourcing Kereta Api di Kabupaten Maros merupakan bentuk kejahatan serius yang mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan. Fakta bahwa 370 orang saksi telah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Maros menunjukkan bahwa kasus ini bukan persoalan sepele, melainkan dugaan kejahatan sistematis dan terorganisir. Diketahui, Kasus dugaan penyimpangan pembayaran ini melibatkan dua perusahaan outsourcing yang bekerja sama dengan BPKA Sulsel. Kedua perusahaan tersebut yakni PT First Security Indonesia (FSI) dan PT Cemerlang Intan Sejati (CIS). Berdasarkan temuan awal, kedua perusahaan itu diduga melakukan pemotongan dan bahkan tidak membayarkan upah karyawan selama dua tahun terakhir. Azhari menegaskan bahwa Korupsi terhadap gaji pekerja adalah kejahatan yang paling biadab, karena dilakukan dengan merampas hak orang kecil demi kepentingan segelintir elite. Para pekerja outsourcing adalah tulang punggung pelayanan publik, namun justru menjadi korban praktik kotor yang diduga melibatkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Kami mendesak Kejaksaan Negeri Maros untuk segera menetapkan tersangka tanpa kompromi dan tanpa intervensi. Jangan biarkan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jangan pula hukum dijadikan alat tawar-menawar kepentingan.ujarnya Kami memperingatkan, apabila penegakan hukum dalam kasus ini berlarut-larut atau berhenti di tengah jalan, maka patut diduga adanya upaya melindungi pelaku tertentu. Kami tidak buta hukum dan tidak akan diam melihat keadilan dipermainkan. Dalam waktu dekat Kejaksaan Negeri Maros tidak mampu menuntaskan dan menetapkan para Tersangka dalam kasus tersebut maka kami akan Menggelar Aksi Demontrasi sebagai bentuk perlawanan moral terhadap Korupsi. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai seluruh pelaku, baik aktor lapangan maupun aktor intelektual, diseret ke meja hijau dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan masyarakat Maros Sulawesi Selatan.

Daerah, Makassar, Pemuda

Ketua DPD KNPI Sulsel Terpilih, Vonny Ameliani Suardi, Buka Pelantikan LMND Sulsel 2025–2027

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemuda /

ruminews.id, Makassar — Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan terpilih, Vonny Ameliani Suardi, di Undang menghadiri sekaligus Membuka Kegiatan Pelantikan Pengurus Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah Sulawesi Selatan periode 2025–2027 yang digelar di Hotel Maxone, Makassar, Senin malam (15/12/2025). Pelantikan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari berakhirnya masa bakti kepengurusan LMND Sulsel periode 2023–2025 sekaligus pengukuhan pengurus baru untuk periode 2025–2027. Kegiatan ini mengangkat tema “Sulawesi Selatan Masa Depan Indonesia”, yang menegaskan komitmen LMND dalam memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial dan demokrasi di daerah Vonny Ameliani Suardi, yang juga merupakan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua PD Tidar Sulsel, Kehadirannya mencerminkan posisi strategis KNPI Sulsel di bawah kepemimpinannya yang baru terpilih, sebagai mitra utama organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan lintas ideologi dan latar belakang. Dalam momentum tersebut, pelantikan dipimpin langsung oleh Pengurus LMND dengan Ketua LMND Sulsel Adri Fadhli dan Sekretaris Arjuna Swara sebagai penanggung jawab kegiatan. Acara berlangsung khidmat dan sarat dengan semangat persatuan, dihadiri oleh berbagai elemen pemuda, mahasiswa, serta tokoh organisasi kepemudaan di Sulawesi Selatan Kehadiran Vonny sebagai Ketua DPD KNPI Sulsel terpilih dinilai mempertegas arah kepemimpinan KNPI ke depan yang inklusif, kolaboratif, dan terbuka terhadap gerakan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan semangat konsolidasi pemuda Sulawesi Selatan untuk mengambil peran strategis dalam pembangunan Sulsel maju dan Berkarakter.

Opini

Raja Ampat dan Geopolitik Sumber Daya Alam: Di Antara Surga Ekologi dan Tarikan Ekonomi Global

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Raja Ampat dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Wilayah ini tidak hanya memiliki nilai ekologis yang luar biasa, tetapi juga menyimpan nilai strategis dalam konteks ekonomi dan politik global. Keindahan alam Raja Ampat menjadikannya pusat perhatian dunia internasional, baik sebagai destinasi pariwisata unggulan maupun sebagai simbol konservasi laut. Namun, posisi strategis ini sekaligus menempatkan Raja Ampat dalam pusaran kepentingan geopolitik sumber daya alam yang kompleks. Dalam perspektif geopolitik, sumber daya alam tidak pernah berdiri netral, melainkan selalu menjadi objek perebutan kepentingan berbagai aktor. Raja Ampat, dengan kekayaan laut, potensi pariwisata, dan sumber daya alam di wilayah sekitarnya, menjadi bagian dari rantai ekonomi global. Negara memandang wilayah ini sebagai aset pembangunan dan sumber devisa, sementara korporasi melihatnya sebagai ruang investasi yang menjanjikan. Di sisi lain, aktor internasional menempatkan Raja Ampat sebagai kawasan konservasi strategis yang memiliki nilai simbolik dalam agenda lingkungan global. Kondisi ini melahirkan paradoks pembangunan antara upaya konservasi dan dorongan eksploitasi ekonomi. Di satu sisi, berbagai kebijakan konservasi laut diterapkan untuk melindungi ekosistem Raja Ampat. Namun, di sisi lain, pembangunan pariwisata, infrastruktur, dan ekspansi investasi justru meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Konsep ekowisata yang diharapkan berkelanjutan sering kali berubah menjadi praktik kapitalisme hijau, di mana alam dilestarikan secara simbolik tetapi dieksploitasi secara ekonomi. Tekanan pembangunan tersebut berdampak langsung pada keberlanjutan ekosistem laut dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Peningkatan aktivitas wisata tanpa pengelolaan yang ketat berkontribusi pada pencemaran lingkungan, kerusakan terumbu karang, dan perubahan fungsi ruang laut. Dalam banyak kasus, keuntungan ekonomi justru lebih banyak dinikmati oleh investor dan pelaku usaha besar, sementara masyarakat lokal hanya memperoleh manfaat yang terbatas. Masyarakat adat Raja Ampat sejatinya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis wilayah ini. Praktik kearifan lokal seperti sasi laut telah lama menjadi mekanisme pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Namun, dalam dinamika geopolitik sumber daya alam, posisi masyarakat adat sering kali terpinggirkan oleh kebijakan yang bersifat top-down. Hak ulayat dan sistem pengelolaan tradisional kerap berhadapan dengan kepentingan negara dan pasar, menciptakan ketimpangan kekuasaan dalam pengelolaan ruang. Ketimpangan tersebut mencerminkan persoalan politik ruang yang lebih luas, di mana wilayah adat diredefinisi menjadi zona konservasi atau kawasan ekonomi tanpa partisipasi penuh masyarakat lokal. Dalam konteks ini, konservasi berpotensi menjadi bentuk baru penguasaan wilayah, sementara eksploitasi ekonomi hadir dalam wajah yang lebih halus. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat melahirkan bentuk kolonialisme baru yang berbasis ekonomi dan regulasi, bukan kekuatan militer. Dalam skala global, Raja Ampat juga berfungsi sebagai simbol diplomasi lingkungan Indonesia. Keberhasilan menjaga kawasan ini sering dijadikan indikator komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati. Namun, simbolisme tersebut akan kehilangan makna jika tidak diiringi kebijakan yang konsisten dan berpihak pada keberlanjutan ekologis serta keadilan sosial bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, masa depan Raja Ampat sangat ditentukan oleh pilihan politik dan arah kebijakan negara. Pengelolaan sumber daya alam di wilayah ini harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat lokal. Raja Ampat tidak boleh semata-mata diposisikan sebagai komoditas global, melainkan sebagai ruang hidup yang harus dijaga bersama demi keberlanjutan ekologi dan keadilan sosial. Jika tidak, surga ekologi ini berisiko menjadi korban dari logika ekonomi global yang eksploitatif.

Daerah, Opini

LKIII BADKO PAPUA BARAT – PAPUA BARAT DAYA: KEDAULATAN SDA MINERAL KRITIS

Tinggalkan Komentar / Daerah, Opini /

ruminews.id – Salah satu pilar pembangunan berkelanjutan adalah adanya konsep pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian alam itu sendiri. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar, ini dapat menjadi modal yang besar pula untuk membangun negara. Modal pemanfaatan termaktub dalam UUD 1945, kekayaan alam wajib dimanfaatkan untuk pembangunan nasional adil dan merata serta tetap mengutamakan etika lingkungan. Prospek etika lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam kritis kerap jadi sorotan. Sebab membuat lahan yang sudah dikerok tidak lagi produktif, diperparah dengan manajemen yang buruk, sehingga mengganggu keseimbangan iklim. Kendati mineral kritis, seperti nikel adalah kekayaan vital yang sangat dibutuhkan ekonomi politik pergaulan global di hari-hari depan. Mineral kritis seperti nikel adalah bahan mentah yang menjadi kata-kata dalam narasi geopolitik global yang tak henti ditulis ulang. Dalam pergaulan global melibatkan tidak hanya dominasi militer tetapi juga pertarungan pengaruh melalui budaya, teknologi, dan akses informasi. Di tengah pergaulan global itu, Indonesia mesti menjelma pemilik kekayaan bumi yang melimpah, yang mampu memprosesnya sendiri dalam negeri, sebagai modal, daya tawar posisi Indonesia pada pergaulan global. Inilah titik di mana visi hilirisasi yang digaungkan Abangda Menteri Bahlil Lahadalia menemukan resonansinya, bukan sekadar sebagai kebijakan ekonomi, tetapi sebagai sebuah pernyataan politik—sebuah upaya menjebol pola lama. Di samping, figurnya yang sedang di hujat netizen dalam negeri. Kebijakan untuk menghentikan ekspor minyak mentah dan memaksakan pengolahannya di dalam negeri adalah sebentuk perlawanan terhadap pola lama. Kebijakan ini dengan tegas mengalihkan sekitar 12-13 juta barrel dari rencana ekspor untuk disuling di Balikpapan, Cilacap, atau Dumai, mengubah cairan hitam itu dari sekadar angka di neraca perdagangan menjadi energi yang menghidupi industri lokal. Langkah ini paralel dengan proyek besar hilirisasi senilai Rp618 triliun yang digeber pemerintah, sebuah komitmen monumental yang terbagi dalam delapan proyek minerba, dua proyek transisi energi, hingga tiga proyek pertanian dan kelautan. Angka-angka sebesar US$38,63 miliar ini bukanlah mantra pertumbuhan semata, melainkan janji untuk 276.636 lapangan kerja yang diharapkan tercipta. Di balik gegap gempita investasi, ada upaya sunyi untuk menciptakan percakapan baru dalam pergaulan global. Dari ekspor bijih nikel dan objek mineral kritis lainnya yang terbang ke seberang lautan, menjadi baterai lithium yang menghidupi mobil listrik dunia, sangat bermutu disertifikasi SNI yang siap dikonsumsi atau diekspor dengan kepala lebih tegak dalam pergaulan global. Namun, jalan menuju kedaulatan Sumber Daya Alam mineral kritis (nilai tambah) ini tidak dilalui dengan sendirinya. Ia berhadapan dengan sebuah tembok besar yang diungkapkan kajian akademis. Sumber daya alam bisa menjadi berkat yang mengembangkan sektor finansial, tetapi dalam iklim risiko geopolitik yang meninggi, ia justru bisa berbalik menjadi kutukan, apabila pengelolanya bajingan, tidak kompeten. Ketegangan di Laut China Selatan, persaingan pengaruh negara-negara besar, dan fluktuasi harga global adalah angin kencang yang menguji ketahanan kapal nasional kita. Investasi senilai US$7 miliar dari sovereign wealth fund global seperti dari Qatar atau China Investment Corporation adalah dua sisi mata uang: di satu sisi suntikan modal yang dinanti, di sisi lain pengingat akan betapa tertariknya kekuatan global pada transisi energi dan mineral strategis kita. Indonesia, dengan 9% PDB dan hampir 30% ekspornya bergantung pada sektor ekstraktif, sedang berjalan di atas tali antara memanfaatkan momentum nikel untuk energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada batu bara. Langkah-langkah hilirisasi itu perlu direnungkan lebih dalam. Ia bukan—dan tidak boleh menjadi—sekadar penggantian satu jenis ketergantungan dengan yang lain. Bukan tentang mengganti ekspor bijih nikel dengan ekspor baja nirkarat, lalu berpuas diri. Lebih dari itu, hilirisasi yang hakiki adalah proses membangun kapasitas, kecerdasan kolektif, dan jaringan industri dalam negeri yang organik. Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk hilirisasi, merupakan upaya kecil namun signifikan untuk menetapkan “percakapan global” kualitas kita sendiri, sebelum terjun dalam pergaulan perdagangan global. Presiden Jokowi pernah berpesan agar proyek-proyek strategis ini segera direalisasikan, sebuah desakan yang mencerminkan kesadaran akan jendela peluang yang tidak terbuka selamanya. Geopolitik sumber daya alam adalah kisah tentang pilihan. Apakah kita tetap menjadi bagian dari “rimland” yang pasif, seperti dalam teori geopolitik klasik, yang hanya menjadi pinggiran yang diperebutkan? Atau kita membentuk jantung (heartland) produksi dan inovasi baru berdasarkan kekayaan alam sendiri. Dinamika ekonomi politik global kini mengajarkan bahwa kekuatan tidak melulu tentang konflik, tetapi juga tentang kemampuan untuk berkolaborasi dengan posisi yang setara dan daya tahan dalam menghadapi ketidakpastian. Proyek hilirisasi Rp 618 triliun dan larangan ekspor minyak mentah adalah dua sisi dari mata uang yang sama, sebuah afirmasi. Sebuah upaya untuk mengalihkan takdir geografis dari kutukan menjadi anugerah, dari menjadi objek peta kekuasaan imperialis menjadi subjek yang aktif menggambar. Namun, seperti origami yang selalu bisa dibuka dan dilipat ulang, bentuk akhir dari kedaulatan ekonomi ini belum selesai. Ia adalah proses percakapan yang terus-menerus, sebuah potensi kemerdekaan kata kerja yang dinamis. Keberhasilan tidak hanya diukur pada tonase produk hilir yang dihasilkan atau jumlah dolar investasi yang masuk, tetapi pada apakah rantai nilai itu telah menyentuh dan memuliakan hidup manusia paling kecil yang menambang, yang menanam, yang bekerja di pabrik pengolahan serta tidak melanggar etika lingkungan?Di situlah letak ujian sebenarnya dari setiap kebijakan yang ambisius.

Daerah, Gowa, Pemuda

Konfercab Ke-12 HMI Cabang Gowa Raya Resmi Dibuka, Akan Diselesaikan Sebaik dan Sehormat-hormatnya

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemuda /

ruminews.id, Gowa — Konferensi Cabang (Konfercab) ke-12 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya resmi dibuka di Gedung Dharmawanita Kabupaten Gowa, Sabtu. Forum tertinggi di tingkat cabang ini ditegaskan akan diselesaikan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya, sesuai dengan nilai dan mekanisme organisasi. Pembukaan Konfercab dihadiri oleh Isra’ DS, Presidium Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Gowa mengisi Stadium General, Juga dibuka langsung oleh Iwan Mazkrib, Ketua Badan Koordinasi (Badko) HMI Sulawesi Selatan Bidang Perlindungan HAM; hadir Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya; Ketua Umum Kohati HMI Cabang Gowa Raya beserta jajaran; Ketua-ketua Komisariat se-Cabang Gowa Raya, kader dan tamu undangan serta para kandidat. Konfercab ke-12 HMI Cabang Gowa Raya mengusung tema “Quantum Leadership; Jalan Baru Kepemimpinan HMI Cabang Gowa Raya”. Rangkaian kegiatan Konfercab ini telah berlangsung sejak Juni 2025, melalui sejumlah tahapan, mulai dari pembentukan struktur penyelenggara, Pendaftaran Bakal Calon Kandidat, Penetapan Kandidat, Sayembara Tema (penulisan karya tulis ilmiah), Launching Tema, Uji Publik dan Debat Kandidat, hingga pelaksanaan Pembukaan dan Forum Konfercab. Dalam sambutannya, Nawir Kalling, Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya, menekankan bahwa dinamika dan perbedaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan organisasi. Ia mengingatkan bahwa konflik bukan hanya dialami pada satu periode kepemimpinan tertentu, melainkan telah menjadi bagian dari sejarah HMI. “Saya masih ingat para pendahulu saya, para mantan Ketua Umum, juga melewati dinamika yang berbeda-beda. Konflik atau hal-hal yang memecah belah bukan hanya terjadi pada kepemimpinan saya. Karena itu, sejak awal saya selalu membawa tagline HMI kolaboratif,” ujarnya. Nawir mengisahkan bahwa sebelum dirinya terpilih sebagai formatur Ketua Umum, HMI Cabang Gowa Raya sempat berada dalam situasi dualisme kepemimpinan dengan dua struktur yang sama-sama memiliki Surat Keputusan (SK). Hingga akhirnya, melalui proses organisasi, terbit satu SK PB HMI di bawah kepemimpinan Raihan Aryatama. “Tugas terberat saya adalah menyatukan HMI Cabang Gowa Raya, dari struktur cabang hingga komisariat. Alhamdulillah, dengan ikhtiar dan keinginan bersama, kita mampu mengembalikan posisi HMI Cabang Gowa Raya agar kembali diperhitungkan di tingkat lokal, regional, hingga nasional,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa dinamika internal yang terjadi tidak boleh dipahami sebagai perpecahan, melainkan sebagai tantangan bersama yang harus dihadapi dengan pikiran terbuka. “HMI Cabang Gowa Raya bukan hanya milik pengurus, tetapi milik seluruh kader dan keluarga besar HMI. Prinsip berjalan bersama harus kita pegang. Siapapun dari tiga kandidat yang bertarung, jika masih ada anggapan HMI Gowa Raya terbelah, maka tugas utamanya adalah menyatukan kembali,” tegas Nawir. Sementara itu, Isra’ DS, Presidium MD KAHMI Kabupaten Gowa, menilai Konfercab sebagai momentum penting pembelajaran kader. Menurutnya, dinamika internal harus disikapi secara dewasa dan bijak. “HMI adalah tempat kita ditempa, belajar bertumbuh, dan menyelesaikan persoalan keumatan dan kebangsaan. Dinamika internal adalah tantangan yang harus membuat kita semakin dewasa dalam berorganisasi,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa KAHMI akan terus membersamai dan memberikan dukungan kepada HMI Cabang Gowa Raya, siapapun yang terpilih sebagai Ketua Umum. “Siapapun yang terpilih, tetap satu dan bersama-sama membesarkan HMI Cabang Gowa Raya. KAHMI akan selalu memberikan support dalam menjaga nama baik himpunan,” katanya. Dalam kesempatan yang sama, Iwan Mazkrib, Ketua Badko HMI Sulawesi Selatan Bidang Perlindungan HAM, menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab etik dan organisatoris. Ia hadir diminta langsung mewakili Ketua Umum Badko HMI Sulsel yang berhalangan hadir karena kondisi kesehatan. “Badko HMI Sulawesi Selatan tidak berharap Konfercab ini hanya melahirkan Ketua Umum terpilih, tetapi melahirkan keberanian kolektif: berani mengkritik diri sendiri, berani membongkar kesadaran palsu yang meninabobokan, dan berani mengembalikan misi HMI kompas ideologis,” tegasnya. Mazkrib menilai bahwa HMI Cabang Gowa Raya tidak sedang berada dalam masalah serius, melainkan sedang menjalani dinamika internal yang wajar dalam organisasi kader. Namun ia mengingatkan agar kader tidak terjebak pada apa yang disebutnya sebagai dekadensi kesadaran palsu. “Kesadaran palsu adalah kondisi ketika seseorang atau kelompok merasa berada di jalan yang benar, padahal luput mengurai persoalan secara objektif. Kader harus kritis, tidak lengah, dan mampu membaca dinamika sesuai mekanisme serta ketentuan organisasi,” jelasnya. Ia menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa kekuatan HMI tidak terletak semata pada struktur yang rapi, tetapi pada sikap kritis, kebijaksanaan kader, dan kemampuan merawat kebersamaan. “Yang membuat HMI bertahan bukan hanya struktur, tetapi kesadaran kritis dan kebijaksanaan dalam merespons kondisi himpunan. Yakin usaha sampai,” pungkasnya.

Scroll to Top