Ruminews.id, Jakarta — Seorang warga bernama Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam permohonannya, ia meminta batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden diturunkan menjadi 19 tahun.
Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 432/PUU-XXIV/2026 dan tercatat di laman resmi MK pada Rabu (18/11/2026). Pemohon yang berstatus sebagai pengajar dan aktivis itu mempersoalkan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mengatur persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden.
Ketentuan awal dalam pasal tersebut menetapkan batas usia paling rendah 40 tahun. Namun, ketentuan itu telah mengalami perubahan melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Setelah putusan tersebut, syarat usia menjadi paling rendah 40 tahun atau pernah maupun sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Dalam permohonannya, Deri menilai batas usia tersebut membatasi hak konstitusional warga negara yang memiliki kemampuan untuk menjadi calon presiden maupun wakil presiden. Ia juga mengaitkan gugatannya dengan putusan MK dan Mahkamah Agung (MA) terkait persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
“Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan putusan MA 742 K/TUN/2026 menyebabkan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026, hal ini menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasal 169 huruf q berusia paling rendah 40 tahun membatasi hak konstitusi pemohon, padahal negara menjamin kedudukan dan hak yang sama,” ujarnya.
Pemohon berpendapat usia tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai kecakapan seseorang dalam menduduki jabatan presiden atau wakil presiden. Menurutnya, persyaratan usia perlu mempertimbangkan kapasitas, integritas, dan kemampuan calon.
“Pemohon mengusulkan agar usia paling rendah 19 tahun dapat dipertimbangkan sebagai alternatif persyaratan, dengan penilaian terhadap kecakapan dan integritas calon,” ujarnya.
Atas dasar tersebut, pemohon meminta MK menyatakan frasa “berusia paling rendah 40 tahun” dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan tambahan alternatif usia minimum 19 tahun, disertai persyaratan kecakapan, kejujuran, amanah, dan kemampuan menyampaikan gagasan.
Pemohon juga mengusulkan agar alternatif persyaratan tersebut dapat menjadi pertimbangan Presiden dalam mengusulkan calon wakil presiden kepada MPR, sebagaimana mekanisme yang dirujuk dalam Pasal 46 ayat (2) UU MD3.
Sidang perdana untuk memeriksa gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 November 2026.
