Ruminews, LUWU — Aliansi Masyarakat Aliran Sungai (AMAS) Suso menggelar demonstrasi menuntut penghentian aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Selasa, 17/11/26. Massa menilai maraknya aktivitas tambang ilegal tersebut bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga menunjukkan lemahnya penegakan hukum.
Aksi dimulai dari lampu merah Tugu Dg. Risaju, Belopa. Sejumlah orator bergantian menyampaikan kecaman terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang dinilai terus berlangsung meski aparat telah berulang kali melakukan penertiban. Demonstrasi berlangsung kondusif dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
Sekitar 15 menit kemudian, massa bergerak menuju Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Luwu. Di depan kantor polisi, sorotan massa diarahkan pada kinerja aparat penegak hukum. Mereka mempertanyakan efektivitas delapan kali penertiban yang diklaim telah dilakukan, sementara aktivitas PETI di Bajo Barat disebut masih berlangsung.
Massa bahkan menduga terdapat keterlibatan oknum aparat dalam melanggengkan aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Dugaan itu muncul karena penertiban yang berulang kali dilakukan dinilai belum mampu menghentikan kegiatan tambang.
“Berjalannya tambang ilegal di Bajo Barat menandakan bahwa pihak penegak hukum kalah dengan penambang. Kami juga menduga ada permainan oknum di sini,” ujar salah seorang orator.
Massa juga mengingatkan Polres Luwu agar tidak bermain-main dalam menegakkan hukum terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI.
Di hadapan massa, Wakil Kepala Polres Luwu, Kompol Misbahuddin, S.H., menerima aspirasi demonstran. Ia menyatakan bahwa Polres Luwu telah melakukan penertiban sebanyak delapan kali bersama Polda Sulawesi Selatan dan Kodim 1403/Palopo. Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan sekitar 20 unit alat berat jenis ekskavator.
“Kami telah melakukan penertiban sebanyak delapan kali bekerja sama dengan Polda Sulawesi Selatan dan Kodim 1403/Palopo serta mengamankan 20 alat berat,” kata Misbahuddin.
Pernyataan tersebut belum meredakan kecurigaan massa. Mereka justru mempertanyakan keberadaan alat berat yang diklaim telah disita. Massa meminta Wakapolres menunjukkan langsung lokasi penyimpanan barang bukti tersebut.
Setelah melihat lokasi penyimpanan alat berat yang disebut telah disita, massa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Luwu. Mereka mendesak lembaga legislatif menghadirkan seluruh pihak terkait, termasuk Bupati Luwu dan Polres Luwu, dalam rapat dengar pendapat (RDP).
Bagi AMAS, persoalan PETI di Bajo Barat tidak cukup diselesaikan melalui penertiban sesaat. Mereka menuntut adanya forum terbuka untuk membahas keberlanjutan aktivitas tambang, dugaan keterlibatan pihak tertentu, serta kerusakan lingkungan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso.
“Kami meminta agar segera menghadirkan Bupati Luwu. Kita duduk bersama dan berdiskusi mengenai persoalan tambang ilegal,” teriak salah seorang orator.
Setelah menunggu beberapa jam, massa akhirnya diterima untuk melakukan RDP di gedung DPRD. Namun, agenda tersebut menghadapi kendala karena Bupati Luwu sedang berada di luar daerah. Kapolres Luwu juga tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut.
Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali, S.E., bersama Wakil Ketua DPRD Andi Mammang, kemudian menyampaikan bahwa forum harus mempertimbangkan kehadiran seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
“Karena Bupati Luwu dan Polres tidak dapat hadir pada RDP ini, kita harus mengikuti mekanisme. Apakah sidang dilanjutkan atau diagendakan ulang dengan menghadirkan semua pihak terkait?” ujar pimpinan DPRD dalam pertemuan tersebut.
Massa akhirnya menyepakati penjadwalan ulang RDP pada Rabu, 18 November 2026, pukul 14.00 WITA. Mereka berharap pertemuan berikutnya benar-benar menghadirkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan dan mengambil keputusan terkait aktivitas PETI di Bajo Barat.
Dalam demonstrasi tersebut, AMAS membawa delapan tuntutan. Pertama, menghentikan seluruh aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Bajo Barat. Kedua, mendesak pencopotan Kapolres Luwu dan Kapolda Sulawesi Selatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penanganan kasus PETI. Ketiga, mendesak evaluasi terhadap kepemimpinan Bupati Luwu.
Keempat, melakukan audit lingkungan secara menyeluruh terhadap kerusakan DAS Suso. Kelima, memproses hukum seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal. Keenam, mengungkap rantai pasok dan distribusi BBM bersubsidi yang diduga disalahgunakan untuk mendukung kegiatan tambang ilegal.
Ketujuh, membuka transparansi penindakan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas PETI di Bajo Barat. Kedelapan, mendesak pencopotan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bentuk evaluasi terhadap tanggung jawab pengawasan lingkungan.
Jenderal Lapangan AMAS, Muhammad Husain, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut bukan akhir dari perjuangan mereka. Ia mengancam akan mengerahkan massa dalam jumlah lebih besar apabila tuntutan yang disampaikan tidak ditindaklanjuti.
AMAS menilai persoalan tambang ilegal di Bajo Barat tidak boleh berhenti pada pernyataan penertiban dan janji penindakan. Mereka menuntut tindakan konkret dari aparat penegak hukum dan pemerintah untuk memastikan aktivitas PETI benar-benar dihentikan serta kerusakan lingkungan di kawasan DAS Suso mendapat penanganan.
