ruminews.id – Pada tanggal 17 November 2026. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar mulai menuai pertanyaan. Sejumlah aspek terkait mekanisme penunjukan, transparansi penjaringan, pemenuhan persyaratan, hingga independensi calon Dewan Pengawas perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak universitas.
Sorotan ini disampaikan oleh *Andi Massakili, Alumni Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar, Demisioner Sekretaris Jenderal DEMA Universitas UIN Alauddin Makassar, sekaligus Pengurus Bidang Kesehatan Masyarakat BADKO HMI Sulawesi Selatan.*
Menurut Andi Massakili, persoalan ini perlu menjadi perhatian serius karena Dewan Pengawas memiliki posisi strategis dalam memastikan tata kelola rumah sakit berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Sorotan tersebut muncul setelah beredarnya informasi melalui sejumlah platform media sosial mengenai pengangkatan apt. M. Asrrah Hidayah Usman, S.Farm. sebagai Dewan Pengawas RS UIN Alauddin Makassar. Informasi tersebut turut mencantumkan jabatan profesional yang bersangkutan sebagai Direktur Utama PT Tera Nusa Energi.
“Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas ini dilakukan? Apakah melalui proses penjaringan, seleksi, dan uji kelayakan yang transparan, atau melalui mekanisme penunjukan langsung? Publik, khususnya civitas akademika UIN Alauddin, berhak mendapatkan penjelasan mengenai proses tersebut,” ujar Andi Massakili.
Ia menilai transparansi dalam proses pengangkatan jabatan strategis merupakan bagian penting dari prinsip tata kelola kelembagaan. Terlebih, Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab memastikan penyelenggaraan rumah sakit berjalan sesuai ketentuan dan kepentingan pelayanan publik.
Menyoroti Potensi Benturan Kepentingan
Selain persoalan transparansi, Andi juga menyoroti latar belakang profesional anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, yakni sebagai Direktur Utama PT Tera Nusa Energi.
Berdasarkan informasi pada profil resmi perusahaan, PT Tera Nusa Energi bergerak dalam penyediaan gas industri, gas medis, dan sejumlah peralatan pendukungnya.
Menurutnya, latar belakang tersebut perlu diperiksa secara objektif untuk memastikan tidak terdapat benturan kepentingan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan rumah sakit.
“Jangan sampai posisi Dewan Pengawas yang seharusnya menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan justru berada dalam situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Apalagi jika aktivitas usaha perusahaan yang dipimpin memiliki keterkaitan dengan kebutuhan operasional rumah sakit, seperti penyediaan gas medis dan peralatan pendukungnya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa persoalan ini bukan berarti seseorang yang memiliki latar belakang dunia usaha secara otomatis tidak layak menjadi Dewan Pengawas. Namun, aspek independensi, integritas, dan potensi benturan kepentingan harus diperiksa secara serius sebelum maupun selama seseorang menjalankan jabatan tersebut.
“Pertanyaannya sederhana: apakah rekam jejak bisnis, afiliasi perusahaan, dan potensi benturan kepentingan telah menjadi bagian dari pemeriksaan sebelum pengangkatan dilakukan? Ini yang harus dijelaskan oleh pihak berwenang,” lanjutnya.
Andi juga mengingatkan bahwa Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit, khususnya Pasal 51 hingga Pasal 53, mengatur kedudukan, pengangkatan, dan persyaratan Dewan Pengawas. Salah satu persyaratan yang ditekankan dalam Pasal 53 adalah calon anggota tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan rumah sakit.
Mendesak Rektorat Memberikan Klarifikasi
Atas persoalan tersebut, Andi Massakili meminta Rektor UIN Alauddin Makassar dan manajemen RS UIN Alauddin memberikan penjelasan terbuka mengenai beberapa hal:
1. Apa dasar hukum dan mekanisme pengangkatan anggota Dewan Pengawas RS UIN Alauddin Makassar?
2. Apakah terdapat proses penjaringan dan seleksi calon, serta siapa pihak yang memiliki kewenangan mengusulkan dan menetapkan anggota Dewan Pengawas?
3. Apakah calon telah melalui pemeriksaan persyaratan administrasi, kompetensi, integritas, dan independensi?
4. Apakah telah dilakukan pemeriksaan terhadap potensi benturan kepentingan, khususnya berkaitan dengan jabatan profesional dan aktivitas usaha perusahaan yang dipimpin?
5. Apakah terdapat hubungan kerja sama, kontrak, atau transaksi pengadaan antara PT Tera Nusa Energi dengan RS UIN Alauddin Makassar?
6. Apakah tersedia dokumen pernyataan bebas benturan kepentingan dari anggota Dewan Pengawas yang telah diangkat?
Menurut Andi, pertanyaan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap individu tertentu, melainkan bagian dari kontrol publik untuk memastikan bahwa pengelolaan rumah sakit pendidikan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Rumah Sakit Pendidikan Harus Mengutamakan Integritas dan Pelayanan Publik
Sebagai alumni Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar, Andi menegaskan bahwa rumah sakit pendidikan bukan hanya institusi pelayanan kesehatan, tetapi juga bagian dari ekosistem pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan.
Karena itu, pengelolaan rumah sakit harus mengutamakan kepentingan pelayanan masyarakat, bukan kepentingan kelompok maupun bisnis tertentu.
“Rumah sakit adalah institusi pelayanan publik. Dewan Pengawas harus berdiri secara independen dan memastikan seluruh kebijakan rumah sakit berpihak pada peningkatan mutu pelayanan. Jangan sampai fungsi pengawasan justru menimbulkan keraguan publik akibat tidak adanya keterbukaan dalam proses pengangkatan maupun potensi benturan kepentingan,” tuturnya.
Membuka Ruang Klarifikasi dan Hak Jawab
Andi Massakili juga menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Rektor UIN Alauddin Makassar, manajemen RS UIN Alauddin, maupun apt. M. Asrrah Hidayah Usman, S.Farm., sebagai pihak yang menjadi sorotan dalam persoalan ini.
“Kami memberikan ruang seluas-luasnya kepada Rektor maupun pihak yang bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab. Kami menghormati setiap penjelasan yang nantinya disampaikan. Kritik ini bukan untuk menghakimi individu, melainkan memastikan bahwa proses pengangkatan Dewan Pengawas berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan bebas dari benturan kepentingan. Apabila terdapat penjelasan atau dokumen yang dapat meluruskan persoalan ini, tentu akan kami terima secara terbuka,” tegasnya.
Ia berharap Rektorat UIN Alauddin tidak menganggap pertanyaan ini sebagai bentuk serangan terhadap institusi, melainkan sebagai masukan dan kritik konstruktif untuk memperkuat tata kelola rumah sakit.
“UIN Alauddin adalah institusi pendidikan yang harus menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Karena itu, setiap jabatan strategis harus ditempati melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Publik tidak cukup hanya diberikan informasi siapa yang diangkat, tetapi juga berhak mengetahui apakah proses pengangkatannya telah sesuai dengan ketentuan,” tutup Andi.
