Penulis : Andi Muhammad Jufri – Praktisi Pembangunan Sosial
ruminews.id – Ada yang menarik dari kehidupan politik negeri ini. Riuhnya seperti tidak pernah kehabisan cerita. Satu peristiwa belum selesai dibicarakan, peristiwa lain datang menyusul. Pernyataan politik berbalas pernyataan, manuver kekuasaan bertemu kepentingan, dan polemik berkembang menjadi percakapan nasional. Negeri ini seolah memiliki panggung politik yang tidak pernah menurunkan tirainya.
Di tengah semua itu, barangkali kita perlu melihat dinamika politik sebagai gelitik negeri.
Gelitik adalah rangsangan yang melahirkan respons. Kadang membuat tertawa, terkejut, bergerak, bahkan kehilangan kendali sesaat. Ia bisa disengaja atau tidak, diperkirakan atau datang di luar dugaan. Begitulah politik. Mereka yang merasa telah menyusun panggung dan mengatur alur cerita pun terkadang dikejutkan oleh perkembangan yang tidak pernah masuk dalam perhitungan.
Dalam perspektif sosiologi, masyarakat senantiasa bergerak melalui interaksi, perbedaan kepentingan, dan respons terhadap perubahan. George Herbert Mead dan Herbert Blumer melalui teori interaksionisme simbolik menjelaskan bahwa manusia tidak hanya merespons suatu peristiwa, tetapi juga memaknai peristiwa tersebut. Karena itu, sebuah pernyataan politik bisa memiliki arti berbeda bagi elite, media, dan masyarakat.
Di sinilah gelitik politik bekerja. Ia bukan sekadar peristiwa, melainkan proses pembentukan makna dan respons sosial.
Dalam teori konflik Ralf Dahrendorf, perbedaan kepentingan dan distribusi kekuasaan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Konflik politik karenanya tidak selalu menjadi ancaman. Dalam batas demokrasi, ia dapat menjadi sarana menguji kebijakan, mengoreksi penyalahgunaan kewenangan, dan mendorong perubahan. Persoalannya bukan bagaimana menghilangkan konflik, melainkan bagaimana mengelolanya agar tidak berubah menjadi permusuhan sosial.
Riuh politik Indonesia, mulai dari persoalan ketatanegaraan, legitimasi, transparansi, hingga hubungan antarkekuatan politik, memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak pernah lepas dari pengawasan publik. Perkembangan isu pengunduran diri dan pernyataan berhenti dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maupun polemik dugaan penyadapan ilegal, misalnya, menghadirkan pertanyaan tentang konstitusi, batas kewenangan, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat.
Berbagai peristiwa itu menjadi gelitik politik. Ada yang datang sebagai kejutan, ada yang tumbuh dari persoalan lama, dan ada pula yang merupakan konsekuensi keputusan sebelumnya.
Demokrasi sebagai Pembelajaran Sosial
Namun, apakah gelitik politik hanya akan menjadi tontonan yang melelahkan?
Tentu tidak harus demikian. Gelitik semestinya menjadi proses pendewasaan. Seperti saraf tubuh yang membutuhkan rangsangan agar mampu merespons lingkungan, demokrasi juga membutuhkan kritik, perbedaan pendapat, dan koreksi. Tanpa rangsangan, demokrasi kehilangan kepekaan. Tanpa kritik, kekuasaan berpotensi merasa selalu benar.
Dalam perspektif Robert K. Merton, sebuah dinamika sosial dapat menghadirkan fungsi maupun disfungsi. Kritik dapat menjadi mekanisme pengawasan, tetapi ketika berubah menjadi fitnah, manipulasi informasi, dan kebencian antarkelompok, ia justru merusak kepercayaan sosial.
Artinya, tidak setiap gelitik menghasilkan kedewasaan. Rangsangan yang tidak dikelola dapat melahirkan polarisasi dan konflik. Sebaliknya, respons yang sehat dapat membentuk kesadaran, adaptasi, dan pembelajaran sosial.
Sejarah Indonesia memberikan pelajaran tentang bagaimana rangsangan sosial menggerakkan perubahan bangsa. Tahun 1908, Kebangkitan Nasional menandai tumbuhnya kesadaran kolektif. Tahun 1928, Sumpah Pemuda merajut perbedaan menjadi kesatuan kebangsaan. Tahun 1945, kemerdekaan menjadi puncak perjuangan kolektif. Kemudian, Reformasi 1998 memperlihatkan bagaimana kegelisahan masyarakat, krisis ekonomi, dan gerakan mahasiswa mendorong perubahan besar dalam kehidupan demokrasi.
Sejarah mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu lahir dari kenyamanan. Sering kali, ia justru dimulai dari kegelisahan, kritik, dan keberanian mempertanyakan keadaan. Gelitik menjadi bagian dari proses pertumbuhan bangsa.
Jangan Sampai Rakyat Hanya Menjadi Penonton
Persoalannya, jangan sampai para pemain politik terlalu asyik dengan permainan gelitiknya sendiri. Masyarakat disuguhi drama kekuasaan, sementara harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, perlindungan perempuan dan anak, serta ketimpangan sosial masih menunggu penyelesaian.
Jangan sampai politik lebih sibuk menggelitik kekuasaan daripada menggelitik kesadaran untuk menyelesaikan persoalan rakyat.
Dalam perspektif modal sosial Robert Putnam, kepercayaan, jejaring, dan kerja sama merupakan fondasi penting kehidupan masyarakat. Ketika politik justru memperlebar polarisasi dan mengikis kepercayaan publik, demokrasi kehilangan kekuatan sosialnya.
Politik seharusnya mampu menangkap suara masyarakat dan menerjemahkannya menjadi kebijakan. Ketika rakyat mengeluhkan mahalnya kebutuhan hidup, negara harus merespons dengan kebijakan ekonomi. Ketika perempuan menghadapi keterbatasan akses ekonomi, negara harus membuka ruang pemberdayaan. Ketika anak menghadapi ancaman kekerasan, negara harus menghadirkan perlindungan nyata.
Dengan demikian, keberhasilan politik bukan diukur dari seberapa ramai panggung kekuasaan, melainkan dari seberapa jauh kehidupan masyarakat mengalami perbaikan.
Kekuasaan Membutuhkan Nurani
Di sinilah ukuran kedewasaan politik sesungguhnya. Kekuasaan bukan panggung untuk mempertontonkan strategi. Jabatan bukan hadiah untuk menikmati privilese. Demokrasi bukan arena untuk terus-menerus menguji kesabaran rakyat.
Kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Setiap gelitik politik semestinya membawa kita kembali pada pertanyaan mendasar: untuk siapa sebenarnya seluruh dinamika ini berlangsung?
Jawabannya sederhana: politik ada untuk rakyat. Negara dibangun untuk kemaslahatan bersama. Karena itu, setiap keputusan, manuver, dan pertarungan politik harus memiliki batas moral. Batas itu bernama nurani.
Kemenangan politik tidak selalu berarti kemenangan bangsa. Sebaliknya, kekalahan dalam pertarungan politik tidak selalu berarti kekalahan bagi kepentingan rakyat. Yang lebih penting adalah apakah demokrasi tetap terjaga, hukum dihormati, keadilan ditegakkan, dan masyarakat semakin sejahtera.
Politik yang dewasa bukan politik yang bebas dari kegaduhan, melainkan politik yang mampu mengubah kegaduhan menjadi pembelajaran dan perbedaan menjadi kekuatan bersama.
Gelitik boleh datang dari mana saja, tetapi nurani harus tetap menjadi pengendalinya.
Sebab, republik bukan sekadar panggung tempat para elite saling menggelitik. Republik adalah rumah bersama tempat seluruh anak negeri seharusnya tumbuh, terlindungi, berdaya, dan sejahtera.
Itulah Politik Gelitik Negeri: sebuah proses pembelajaran sosial untuk mendewasakan demokrasi, menumbuhkan kepekaan, dan menjaga nurani.
