Penulis: Sri Wahyuni — Ketua Kohati Komisariat FEBI UIN Cabang Palopo (Peserta Intermediate Training HMI Cabang Palopo)
Ruminews.id — Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya nikel. Keberadaan PT Vale Indonesia menjadikan daerah ini memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional melalui aktivitas pertambangan dan industri pengolahan.
Namun, persoalan mendasar yang perlu dikaji adalah sejauh mana kekayaan alam tersebut memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kemandirian fiskal daerah.
Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi salah satu instrumen penting dalam distribusi penerimaan negara kepada daerah. Akan tetapi, persoalannya bukan hanya besaran penerimaan, melainkan bagaimana dana tersebut mampu mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan PAD, serta memperkuat ekonomi masyarakat lokal.
Dalam perspektif Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI, pengelolaan sumber daya alam harus berlandaskan nilai ketauhidan, kemanusiaan, dan keadilan. Kekayaan alam merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan transparansi pengelolaan DBH, optimalisasi PAD, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan keterlibatan tenaga kerja lokal. Hilirisasi nasional juga harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi daerah penghasil, bukan hanya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
HMI memiliki tanggung jawab intelektual dan sosial untuk mengawal kebijakan pengelolaan sumber daya alam agar berpihak pada kepentingan masyarakat. Kader HMI tidak cukup hanya mengkritisi, tetapi juga harus mampu menawarkan solusi.
Pada akhirnya, daerah penghasil tidak boleh hanya menjadi tempat diambilnya kekayaan alam, tetapi harus menjadi tempat tumbuhnya kesejahteraan.
Yakin Usaha Sampai.
