MUI Terbitkan Fatwa Haram Vape, Dorong Penguatan Pengawasan dan Regulasi

Iman Amirullah
Senin, 16 November 2026 • 11:51 WITA
MUI Terbitkan Fatwa Haram Vape, Dorong Penguatan Pengawasan dan Regulasi
Foto oleh Markus Winkler: https://www.pexels.com/id-id/foto/kayu-pola-tipografi-ubin-19802199/

Ruminews.id, Jakarta — Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektronik atau vape sebagai perbuatan haram melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Ketua Muhammadiyah Tobacco Control Network (MTCN), Roosita Meilani Dewi, menyambut fatwa tersebut sebagai salah satu upaya melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari risiko penggunaan produk nikotin. Menurutnya, vape tidak lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Ia juga menyoroti penyalahgunaan perangkat vape sebagai media konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.

Roosita menilai fatwa tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi umat Islam untuk mengevaluasi kebiasaan menggunakan rokok elektrik. Ia berharap ketetapan itu mendorong masyarakat meninggalkan vape sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran agama.

“Teman-teman yang masih muda, masih punya masa depan, meninggalkan vape atau rokok ini bukan sekedar pilihan untuk sehat. Tetapi bagian ketaatan dari fatwa, juga ada banyak dasar-dasar dari Al-Quran dan hadis, jadi ini bagian dari ketaatan,” ucap Roosita, dikutip dari RRI, Kamis (12/11/2026).

Dari sisi regulasi, Roosita menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki aturan pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik. Ketentuan tersebut antara lain tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Namun, ia menilai pengawasan dan penerapan aturan tersebut masih perlu diperkuat. Pemasaran vape, menurutnya, masih mudah ditemukan masyarakat sehingga membutuhkan pengawasan lebih luas, termasuk terhadap produsen dan pelaku usaha.

Muhammadiyah, lanjut Roosita, akan memperkuat edukasi dan advokasi melalui jaringan sekolah, perguruan tinggi, serta rumah sakit. Seluruh amal usaha Muhammadiyah juga diarahkan untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), termasuk membebaskan lingkungan dari penggunaan vape.

“Maka kita juga selain edukasi-edukasi, sosialisasi, dan juga kita melakukan kajian. Serta bagaimana mitigasi yang harus dilakukan yang tadi yang terdampak dari ekonomi dari produsen tadi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni turut mengapresiasi keputusan MUI. Ia mendorong pemerintah dan instansi terkait menyusun regulasi yang lebih tegas untuk mengatur peredaran rokok elektronik.

Sahroni menilai perangkat vape berpotensi disalahgunakan, termasuk sebagai media peredaran gelap narkotika. Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat aturan hukum agar pengawasan dan penindakan dapat dilakukan secara efektif.

“Kami di Komisi III sangat mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemarin telah resmi mengharamkan vape. Dari awal saya memang mendorong untuk diharamkannya vape karena memang vape ini saya lihat sangat rawan disalahgunakan. Jadi kami menyambut baik fatwa ini,” ujar Sahroni, dikutip dari MUI.

Menurut Sahroni, ketetapan keagamaan yang dikeluarkan MUI perlu diikuti dengan regulasi formal agar memiliki landasan penegakan hukum yang jelas.

“Karena dari segi agama sudah ada aturannya, saya mendorong agar institusi terkait segera menerbitkan aturan yang terkait pelarangan vape ini,” ucap politikus Partai NasDem tersebut.

Ia juga menilai regulasi dan sanksi hukum diperlukan untuk mempersempit ruang gerak jaringan narkotika yang memanfaatkan berbagai modus baru, termasuk melalui perangkat rokok elektronik.

 

Bagikan Berita Ini:
RUMINEWS

Membuka berita...