Ruminews.id, Yogyakarta — Toko Buku dan Seni Bakung menggelar acara pembukaan resmi atau grand opening pada Minggu (8/11/2026) pukul 16.00 WIB di Colortones Koffie, Baciro, Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, pengelola mengadakan diskusi bertajuk “Bakung Cerita: Rezim Bakar, Menyoal Logika Ekstraktif dan Bencana yang Hadir” dengan menghadirkan sejumlah aktivis dan pegiat lingkungan.
Meski baru menggelar pembukaan resmi, Toko Buku Bakung sebenarnya telah memulai aktivitas penjualan sejak Agustus 2026. Toko ini menyediakan berbagai produk, mulai dari buku, lukisan, hingga beragam pernak-pernik seni.
Untuk menyambut pembukaan tersebut, pengelola juga mengadakan sejumlah kegiatan sejak Minggu siang, antara lain lokakarya, diskon buku, dan layanan melukis wajah. Rangkaian acara kemudian berlanjut dengan diskusi yang membahas hubungan antara industri ekstraktif, kerusakan lingkungan, dan bencana ekologis di sejumlah wilayah Indonesia.
Diskusi menghadirkan Adi dari Lingkar Keadilan Ruang, Ivo Trias Juliano dari Kalimantan Bersatu, dan Risyad, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) yang berasal dari Aceh. Uly dari Fight Inequality Alliance bertindak sebagai moderator.
Dalam pengantarnya, Uly mengangkat persoalan praktik ekstraktivisme yang mendorong pembakaran dan kerusakan hutan. Ia juga mempertanyakan narasi yang kerap menghubungkan kebakaran hutan dengan perubahan musim, termasuk fenomena El Niño. Menurutnya, persoalan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pembangunan dan aktivitas industri yang mengubah struktur ruang hidup masyarakat.
Uly turut menghubungkan persoalan tersebut dengan banjir di Aceh. Ia menyoroti bahwa bencana tidak selalu muncul semata-mata akibat faktor alam, tetapi juga dapat berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan perubahan tata ruang akibat aktivitas manusia.
Menanggapi pengantar moderator, Risyad membahas kondisi banjir di Aceh yang menurutnya belum mendapatkan perhatian memadai dari media nasional. Ia menyebut banjir masih berulang di sejumlah wilayah, termasuk Gayo Lues.
“Beberapa minggu ini saja sudah dua kali terjadi banjir di daerah Gayo Lues, Aceh,” ungkap Risyad.
Ia kemudian menyoroti aktivitas industri ekstraktif di sejumlah wilayah Aceh, termasuk Pidie dan Aceh Tamiang. Menurut Risyad, perubahan penggunaan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit telah mengubah kondisi lingkungan di kawasan tersebut. Ia secara khusus mencontohkan Aceh Tamiang yang, menurutnya, mengalami perluasan perkebunan sawit sejak awal 2000-an.
Risyad juga mengkritisi praktik pertanian monokultur di kawasan Gayo. Ia menilai pergeseran dari pola tanam multikultur menuju penanaman satu jenis komoditas, seperti kopi, dapat mengurangi keberagaman vegetasi yang berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan penyerapan air.
Menurutnya, perubahan tata guna lahan tersebut turut memperbesar kerentanan masyarakat terhadap banjir. Ia juga menilai pemerintah belum menunjukkan keseriusan yang memadai dalam mengantisipasi bencana berulang dan melindungi masyarakat yang terdampak.
Persoalan serupa juga menjadi perhatian Ivo Trias Juliano dari Kalimantan Bersatu. Ia menceritakan perubahan kondisi lingkungan di Kalimantan Barat dan Pulau Borneo akibat ekspansi industri ekstraktif, terutama perkebunan kelapa sawit.
Ivo menjelaskan bahwa perubahan tersebut turut menggeser praktik budaya masyarakat, termasuk tradisi ladang berpindah. Menurutnya, sebagian masyarakat mulai meninggalkan pola perladangan tradisional dan beralih ke aktivitas perkebunan sawit.
Ia juga mengkritisi pelabelan peladang sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut Ivo, narasi yang menyalahkan praktik pembukaan ladang dengan cara membakar dapat mengaburkan persoalan yang lebih luas, yakni ekspansi industri ekstraktif dan perubahan tata guna lahan.
Dalam diskusi tersebut, Ivo turut menyinggung kebakaran hutan di Palangkaraya. Ia mengingatkan bahwa wilayah tersebut pernah mengalami kebakaran besar pada 1997, yang berkaitan dengan pelaksanaan Mega Rice Project (MRP) pada masa pemerintahan Orde Baru.
Melalui proyek tersebut, pemerintah membuka kawasan gambut untuk pengembangan area persawahan. Ivo menilai perubahan ekosistem gambut melalui proyek berskala besar tersebut meninggalkan persoalan lingkungan yang dampaknya masih perlu diperhatikan hingga sekarang.
Ivo juga memperkenalkan pembahasannya melalui sebuah samzine yang mengangkat persoalan kebakaran hutan di Kalimantan. Baginya, pembahasan mengenai karhutla perlu melihat hubungan antara perubahan praktik masyarakat, kebijakan pembangunan, dan kepentingan industri ekstraktif.
Sementara itu, Adi dari Lingkar Keadilan Ruang membahas persoalan perampasan ruang hidup masyarakat akibat kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Ia menyoroti bagaimana keputusan mengenai tata ruang dan pembangunan kerap mengabaikan dampak ekologis serta kepentingan masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak.
Adi mencontohkan perjuangan masyarakat sipil melalui gugatan terkait kebakaran hutan dan lahan. Ia menyebut Greenpeace pernah membentuk Koalisi Anti Asap pada 2016 dan menggugat Presiden Joko Widodo beserta pihak-pihak terkait. Menurut penjelasannya, koalisi tersebut sempat memenangkan gugatan sebelum proses peninjauan kembali pada 2022 menghasilkan putusan yang memenangkan pihak pemerintah.
Ia juga mengangkat perjuangan masyarakat Pegunungan Kendeng dalam menolak pembangunan pabrik semen. Adi menilai berbagai proses hukum dan kebijakan pembangunan di wilayah tersebut memperlihatkan ketegangan antara kepentingan industri, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat atas ruang hidupnya.
Menurut Adi, pemerintah dapat dengan mudah menerbitkan dokumen tata ruang dan rencana pembangunan jangka panjang tanpa mempertimbangkan dampak ekologis secara memadai. Kondisi tersebut membuka jalan bagi proyek pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan kebutuhan masyarakat setempat.
Di Yogyakarta dan sekitarnya, Adi menyoroti ekspansi industri pariwisata di Gunungkidul yang berjalan beriringan dengan pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA) dan Jalan Lintas Selatan. Ia menilai pembangunan infrastruktur dan pariwisata tersebut turut mengubah bentang alam serta mengancam habitat fauna endemik di kawasan tersebut.
Adi juga menyinggung aktivitas pertambangan di Kulon Progo. Ia menyebut sekitar 40 persen wilayah kabupaten tersebut menjadi sasaran eksplorasi dan pengelolaan tambang. Selain itu, ia menyoroti perluasan kepentingan pertambangan dan energi panas bumi di sejumlah kawasan DIY, termasuk wilayah sekitar Gunung Merapi.
Dalam pandangannya, ekspansi berbagai proyek tersebut memperlihatkan bagaimana logika ekstraktif dapat merambah berbagai sektor pembangunan, mulai dari pertambangan, perkebunan, hingga pariwisata. Karena itu, ia menekankan pentingnya memperkuat pengorganisasian masyarakat untuk mempertahankan ruang hidup dan memperjuangkan perlindungan lingkungan.
Setelah pemaparan para narasumber, kegiatan berlanjut dengan sesi tanya jawab bersama peserta. Forum ini menjadi ruang pertukaran pandangan mengenai hubungan antara kebijakan pembangunan, ekspansi industri ekstraktif, kerusakan lingkungan, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Rangkaian acara grand opening Toko Buku dan Seni Bakung berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Pengelola menutup kegiatan dengan sesi foto bersama dan makan bersama para peserta.
***
Kontributor: Angga Riyon Nugroho, S.Pd.
Editor: Iman Amirullah
