Penulis: Carissa Listya Panjalu — Siswi SMP Budya Wacana
Ruminews.id — Perempuan sering kali diminta untuk berani, mandiri, dan memperjuangkan haknya sendiri. Namun, pertanyaannya, apakah negara sudah memberikan ruang yang aman serta adil bagi para perempuan untuk menjalankan kehidupannya?
Di tengah banyaknya klaim mengenai kemajuan Indonesia, masih terdapat banyak sekali persoalan mendasar yang seolah tidak pernah selesai. Mulai dari kebutuhan mendasar disaat Menstruasi yang masih menjadi beban ekonomi, tingginya persoalan kekerasan dan pelecehan seksual, hingga perlindungan terhadap perempuan yang belum bisa memberikan rasa aman.
Sebuah ironi ketika sesuatu merupakan kebutuhan biologis perempuan justru harus diperjuangkan aksesnya. “Pembalut” bukanlah barang mewah, apalagi kebutuhan tambahan yang dapat dipilih mau digunakan atau tidak. Menstruasi merupaan proses biologis yang tidak dapat dihindari oleh perempuan. Namun kenyataannya, kebutuhan mendasar ini tetap harus menghadapi konsekuensi ekonomi, termasuk pajak 11% atas produk pembalut. Lantas, kenapa kebutuhan yang begitu mendasar dan penting bagi perempuan masih saja diperlakukan layaknya barang konsumsi biasa. Istilah pajak di masa lalu bernama “Upeti”, biasanya diberikan dalam bentuk uang, emas atau barang berharga lainnya dari wilayah taklukan (pihak yang paling lemah) kepada penguasa (pihak yang paling kuat).
Perlawanan untuk tidak membayar pajak pernah dilakukan oleh daerah “Tumapel” (sekarang Singosari) karena bentuk perlawanan terhadap Raja Kediri saat itu “Dandhang Gendhis” atau Kertajaya. Dibawah pimpinan Ken Angrok, wilayah ini menjadi merdeka dan mendirikan kerajaannya sendiri tanpa embel-embel atau pengaruh dari Kerajaan Kediri. Pada masa kolonial, perihal penolakan terhadap pajak disuarakan oleh Samin Surosentikno, Mbah Samin begitu ia disapa, mengajak para pengikutnya untuk tidak membayar pajak terhadap pemerintah kolonial Belanda saat itu, dampaknya ia pernah diintrogasi dan dipenjara akibat sikapnya melawan pemerintah Belanda ini. Sikap serupa semestinya bisa dilakukan di masa modern ini, terutama bagi para perempuan yang terus ditekan oleh kebijakan pemerintah serta menjadikannya sebagai media untuk mengalang solidaritas terhadap kelompok masyarakat lainnya.
Persoalan yang lebih mengkhawatirkan adalah kekerasan dan pelecehan seksual yang sering kali terjadi. Perempuan seolah dituntut untuk selalu berhati-hati dalam memilih pakaian, memilih tempat, bahkan etika bepergian. Ironisnya, Ketika pelecehan terjadi, tidak sedikit korban yang justru dipertanyakan perilakunya, disalahkan atas apa yang dikenakannya, atau bahkan dianggap merusak nama baik ketika mereka berani bersuara. Padahal, tidak ada satu pun alasan yang bisa membenarkan sebuah perilaku pelecehan. Tanggung jawab sepenuhnya itu ada pada pelaku bukan korban. Perempuan bukanlah sebuah alat maupun barang yang bisa diperlakukan seenaknya.
Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, sepanjang 2025 tercatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia. Angka tersebut meningkat 14,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini seharusnya menjadi peringatan serius bahwa persoalan keamanan dan perlindungan bagi para perempuan masih membutuhkan perhatian besar.
Kesetaraan Gender yang Belum Sepenuhnya Terwujud
Indonesia sering berbicara tentang Pembangunan, modernisasi, dan kemajuan zaman. Namun, yang Namanya kemajuan seharusnya tidak hanya diukur melalui Pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, atau kecanggihan teknologi. Kemajuan itu juga harud dilihat dari bagaimana negara memperlakukan perempuan, melindungi hak-haknya, serta memberikan kesempatan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Budaya Patriaki pada beberapa lembaga sosial berbasis kesukuan membuat peran gender terutama perempuan ada diambang batas, sebutan “Konco Wingking” menjadi populer pada masanya membuat status sosialnya berada dibawah Pria/Lelaki. Gerakan Feminisme menjadi sebuah alternatif perjuangan agar kesetaraan Gender dapat terwujud terutama dengan yang terjadi di Indonesia.
Jadi, di mana kemajuan itu di saat perempuan masih saja memperjuangkan hak-haknya sendirian bahkan ketika perempuan juga butuh rasa aman? Di mana kesetaraan itu di saat kebutuhan biologis saja masih menjadi beban ekonomi, sementara para korban pelecehan justru harus berjuang untuk mendapatkan keadilannya?
Perempuan yang melawan itu bukan berarti benci pada negaranya. Mereka hanya menolak untuk terus-menerus menerima ketidakadilan yang sering kali dianggap wajar. Suara perempuan bukanlah ancaman bagi negara, melainkan pengingat bahwa masih ada hak-hak yang belum terpenuhi.
Perlawanan Merupakan Bentuk Kepedulian
Memperjuangkan hak perempuan itu bukan berarti meminta untuk diperlakukan Istimewa. Perempuan justru hanya menginginkan sesuatu yang seharusnya menjadi hak setiap manusia: keamanan, keadilan, kebebasan, serta kesempatan untuk hidup tanpa berada di bawah bayang rasa takut.
Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan yang membebani kebutuhan dasar perempuan, memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, serta memastikan bahwa proses hukum tidak justru menambah penderitaan korban. Kesetaraan tidak cukup jika hanya menjadi slogan di dalam pidato ataupun tulisan di atas kertas. Kesetaraan itu harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata.
Perempuan tidak seharusnya dipaksa ataupun dituntut hanya untuk merasa terbiasa dengan ketidakadilan. Karena diam bukanlah kewajiban bagi kami para perempuan, dan melawan bukanlah sebuah kesalahan jika kita di pihak yang benar. Semangat perlawanan terhadap perempuan di kota Yogyakarta disuarakan oleh “Komunitas Ibu Berisik”, diinisiasi oleh orang tua siswa dari sekolah anak alam (Salam) komunitas ini banyak melakukan aksi damai di Bundaran UGM. Sudah melakukan aksi damainya sebanyak 10 kali, namun perlawanan para perempuan-perempuan tak pernah padam. Dari pukul panci, orasi, berbagi makanan hingga mengambar menunjukan keresahan mereka sebagai perempuan dan ibu rumah tangga. Di hari Jum’at (30/10/2026) Ibu Berisik kembali turun aksi di Nol Km. Dengan mengawalinya berbagi stiker dengan pengguna jalan serta ajakan membunyikan klakson yang lelah terhadap negara menjadi satu bukti bahwa menjadi perempuan bukan lagi hanya berdiam diri karena keterbatasan, melainkan terus bersuara dan mengajak publik untuk menyuarakan keresahan yang sama. Hal serupa juga terjadi di Jakarta, Sabtu (7/11/2026) para wanita yang tergabung dalam aksi Women March Jakarta (WMJ) 2026 mengadakan aksi di seputaran jalan M.H. Thamrin, menyuarakan Sembilan tuntutan, selain menuntut permasalahan kekerasan terhadap perempuan, para peserta aksi juga menyuarakan tentang penanganan Karhutla, keadilan ekonomi, perlindungan sosial dan penghentian militerisasi pada ruang sipil.
Penerimaan Rente di Negara Penyamun
Kekuasaan Penyamun tak lagi mengkontekstualkan tentang perampok dengan wajah sangar, membawa senjata dan penampilan yang menyeramkan. Kontekstual ini sudah bergeser pada makna penguasa atau pemerintah. Mengandalkan proporsional pendapatan dari pajak, Indonesia membuat pajak sebagai sumber pendapatan utama APBN. Besarnya pengeluaran untuk menuruti segala proyek ambisius pemerintah (KDMP, MBG, dan PSN) membuat negara mengalami defisit pendapatan. Beberapa sektor perdagangan yang semula tak dikenai pajak kini mulai secara bertahap akan dikenai tarif pajak, salah satunya penggunaan “Pembalut” bagi wanita. Dalam sektor lain seperti kenaikan tarif dasar listrik dan pajak untuk pembelian di toko online akan mulai diberlakukan di bulan November 2026 ini.
Tujuannya jelas memperkaya penyamun yang duduk dalam kekuasaan dan setiap rente yang masuk dari penerimaan pajak akan dibagi-bagikan kepada kelompok oligarki yang berkuasa untuk kekayaan pribadinya masing-masing. Kondisi paradoks ini kemudian memunculkan gerakan-gerakan menolak membayar pajak di Pati, Jawa Tengah. Perempuan yang menjadi salah satu aspek yang berdampak dari pajak ini terus melakukan perlawanan. Bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk masa depan generasi muda, hak bersuara bagi warga negara yang kini telah dibungkam oleh kelaliman penguasa.
Jika negara belum mampu memberikan keadilan bagi para perempuan, setidaknya jangan membungkam mereka yang sedang memperjuangkannya.
