Oleh: Arjun Putra (Sekretaris Umum HMI Komisariat Ilmu Budaya Unhas)
Ruminews.id, -Makassar,Pada hari ini sabtu, 12 September 2026. Dalam Kondisi beberapa hari ini-sekarang Masyarakat Sulawesi Selatan Mengalami terhadap Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 Kg.
Mengapa demikian, disebabkan adanya beberapa faktor diantarnya ialah pengkodifikasian tangki kendaraan, yang akan menambah penampungan bahan bakar minyak. kedua, adanya antrean yang berulang sehingga memicu antrean yang panjang. sebagaimana yang diterangkan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dalam media sulselprov.go.id. yang dicantumkan didalam Edaran Nomor 100.3.4/12077/DESDM” tentang Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Intinya, bahwa Melalui surat edaran tersebut, pemerintah daerah diminta membentuk Satuan Tugas (Satgas) pemantauan dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dengan melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Hiswana Migas, serta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Bapak Andi Sudirman menegaskan, pembentukan Satgas dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan dengan tertib, tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat.
Selain persoalan Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Ada juga Kelangkaan Pendistribusian LPG Kg dalam hal ini ialah Pengecekan kondisi dilapangan dengan harapan bahwa benar-benar digunakan oleh masyarakat. Sebagaimana yang dimaktubkan dalam surat edarannya ialah:
Bahwa tak hanya BBM, Pemprov Sulsel juga akan melakukan pengecekan terhadap kondisi distribusi LPG 3 kilogram di lapangan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan gas LPG bersubsidi tersebut benar-benar digunakan oleh masyarakat yang berhak, khususnya rumah tangga sasaran.
“Termasuk LPG 3 kilogram, kita akan cek kondisi di lapangan. Karena ada juga yang memanfaatkan dengan indikasi pemanfaatan yang harusnya untuk rumah tangga kemudian digunakan untuk hal lain,” tuturnya.
Dari uraian tersebut kita dapat melihat substantif dari pokok permasalah pada “Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Distribusi LPG 3 Kilogram diwilayah Sulawesi Selatan”.
Dengan ini saya ingin sedikit menerangkan pandangan tentang kondisi sekarang ini terkait kelangkaan BBM dan LPG 3 Kg kepada Masyarakat Sulawesi Selatan dengan memakai lensa teori Ashabiyahnya Ibnu Khaldun dalam buku Mukaddimahnya.
Dan hal ini juga berkaitan dengan kondisi pada saat ini atau sekarang dilingkup Sulawesi Selatan terkait pokok pembahasan kali ini. Namun, disini kita sama-sama mau melihat bagaimana sebenarnya peran Pemerintah dalam Kondisi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya pada Kondisi Wilayah Sulawesi Selatan. serta bagaimana melihat perkembangan dan kemajuan sebuah kebudayaan, yang akan nantinya memiliki relevansi pada bentuk tatanan kehidupan masyarakat pada masa lalu, baik secara kebudayaan, ekonomi-politik, sosial dan sebagainya. yang akan nanti menjadi sebagai representasi dari kondisi sekarang ini, dan Kondisi yang akan datang.
Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya memakai lensa “teori Ashabiyahnya” dalam melihat kondisi dan situasi kemajuan dan perkembangan kehidupan atau peradaban yang dimiliki oleh sebuah Sistem Kerajaan atau Kenegaraan utamanya ‘Sistem Perpajakan’ pada masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang.
Ibnu Khaldun, begitu kompleks menguraikan pandangannya dalam melihat situasi perkembangan dan kemajuan pada kondisi Sistem Kerajaan atau Kebangsaan pada masa lalu.
maka dari hal itu, sejauh pandangan saya terhadap literatur dalam buku Mukaddimahnya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ingin membuka cakrawala kita dalam melihat bagaimana Sistem tatanan kehidupan primitif pada masa itu menjadi sistem peradaban kehidupan perkotaan pada masa ini, dan sekaligus sebagai sistem relasi-kekuasaan pada sebuah wilayah kerajaan atau dalam konteks hal ini ialah aturan main dalam sistem kehidupan masyarakat masa yang akan datang.
Intinya, ialah bagaimana seorang raja atau pemimpin itu mampu memenuhi semua hak-hak dan kewajiban masyarakat itu terpenuhi secara mestinya dan sebagaimana adanya tanpa mengurangi sama sekali. Sehingga relevansinya atau hipotesis ialah tidak terjadinya ketimpangan ekonomi, politik dan tatanan kehidupan sosial pada masa itu, sehingga menjadi pelajaran pada masa yang akan datang. Sehingga hari ini kita lihat bahwa banyaknya ketimpangan-ketimpangan ekonomi disekitar lingkup kehidupan sosial masyarakat pada saat ini. akhirnya, implikasi pada beberapa hari yang lalu. Masyarakat atau rakyat indonesia pada kondisi kali ini, utamanya masyarakat Sulawesi Selatan merasa kecewa, marah dan tidakpercaya lagi pada jualah yang dilontarkan oleh seorang pemimpin negara periode kali ini dengan ditandainya Kelangkaan BBM dan LPG 3 Kg pada Saat ini.(Sebagaimana Penjelasan dalam Pasal 38- terkait pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya).
Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bagaiamana kondisi kerajaan pada masa itu berkembang dengan secara cepat. tentunya, salah satu dari hal itu ialah menciptakan ‘sistem perpajakan’ yang baru untuk mendukung faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sebuah perkembangan sistem tatanan kehidupan kerajaan. seperti, adanya sistem perpajakan pertanian, perdagangan dan sebagainya. Sehingga kondisi pada masa itu memicu kemarahan dan bentuk rasa ketidakpercayaan yang dimiliki oleh masyarakat disebabkan ketidakselarasan antara Hak dan Kewajibannya.
Namun, dalam hal ini ada keterkaitan sub-tema yang saya kaitkan dengan sistem perpajakan yang dimiliki oleh negara saat ini, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya serta apa relevansi dari semua sistem tersebut sehingga masyarakata berkahir pada bentuk rasa kekecewaan terhadap pemimpin negara pada kondisi sekarang ini, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan.
Tentunya, dengan alasan pertama bahwa melihat sistem-sistem perpajakan yang diatur sedemikian rupa oleh para petinggi negara kita tidak terselesaikan sehingga ketidakmumpuninya dalam menyelesaikan masalah kondisi negara pada saat ini sampai pada tahap faktor-faktor pendukung lainya. Sehingga Sistem Pajak tersebut memiliki dampak positif terhadap Masyarakat Indonesia, utamanya Masyarakat Sulawesi Selatan. Dengan dalih, bahwa ini sepenuhnya adalah kemajuan bangsa dan perkembangan pada sebuah Pembangunan Negara.
Namun, kondisi dilapangan yang saya lihat tidak sepenuhnya terselesaikan secara tepat. malahan hanya para petinggi negara kita hanya bermain dibalik bahasa seperti contoh kasus 19 Juta Lapangan Pekerjaan, Sektoral Pangan tidak Merata, Pemangkasan dana Pendidikan, Program Makan Bergizi Gratis dan masih banyak Program-program Pemerintah lainnya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. oleh karena itu, kita bisa pastikan bahwa itu hanya sebatas janji yang diucapkan tanpa ada sebuah tindakan yang mengiringinya , dan itu hanya memenuhi hasrat-hasrat alamiahnya saja serta menikmati seluruh aset negara yang kita punya (Penj. Pasal 38).
Dengan Kalimat Penutup, bahwa dengan adanya kondisi hari ini yang kita rasakan bersama-sama. utamanya pada masyarakat Sulawesi Selatan, dan ini sekaligus bentuk rasa kecewa dan tidakpercaya lagi terhadap para Petinggi Negara Republik Indonesia.
Maka dari hal itu, saya meminta secara hormat dan belas-kasihnya untuk menindaklanjuti dan tidakn mengintimidasi Rakyat Indonesia dengan berlindung dari bahasa agama dengan kata kesabaran. Kesabaran masyarakat sudah habis. Jadi, Wajarlah Masyarakat Ngamuk, Wajarlah Rakyat Marah kepada Kalian disebabkan ketidakmumpuninya kalian dalam menjalankan amanah kalian dengan sesungguhnya. Mengapa Kondisi pada saat ini tidak terselesaikan dengan baik. Justru menjadi Patologi bagi Negara lain.
Padahal kalian sudah bersumpah atas Nama Tuhan-mu Sendiri ketika kalian dilantik sebagai Wakil Tuhan, seharusnya kalian mengambil pembelajaran yang dilontarkan oleh para petuah kalian bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan (Vox populi, Vox Dei).
Billahi Taufiq Wal Hidayah
#Bahagialah HMI
#Jayalah Kohati
#Yakin Usaha Sampai
