Penulis:M. Taufiq Fayyad A. — Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin.
Ruminews.id, Makassar — Saya mencoba berimajinasi dan memposisikan diri berada di tahun 2035 dalam gedung kelas sekolah dasar. Saya melihat anak-anak tumbuh dengan fisik yang lebih tegak, sehat dan bugar. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai satu dekade lalu kini menjadi sebuah bagian dari keseharian anak-anak di seluruh Indonesia.
Angka stunting turun, dan secara kasat mata kita dapat melihat hasil dari investasi ugal-ugalan negara pada isi piring generasi muda. Namun jika berbalik ke tahun 2026 apakah investasi itu merupakan sebuah investasi yang berbuah ataukah investasi ini hanya menjadi sebuah beban yang membuat negara sama sekali tidak bernafas, yang tercekik oleh ketakutan dan kabar buruk tiap harinya.
“Sedari kecil kita diajarkan. Jika kita memutuskan untuk berinvestasi yang melibatkan banyak orang dalam satu kelompok, kita akan melakukan pembahasan terlebih dahulu bersama orang yang terlibat.”
Namun praktek yang diajarkan sehari-hari, tidak dapat dipraktekkan dalam lingkup yang lebih tinggi.
“Program nasional ini gagal menerapkan nilai-nilai yang diajarkan sejak dini”
Mimpi basah pemimpin negara untuk memberi makan seluruh anak-anak di penjuru bangsa, harus mengorbankan banyak kebutuhan krusial lainnya, untuk hanya memberikan sekotak makanan anak-anak yang belum tentu akan menjamin masa depan mereka.
Kini, jalanan-jalanan Makasar dan beberapa kota besar menjadi panggung pertunjukan yang mencemaskan. Di satu sisi, kita melihat riak-riak perlawanan mahasiswa dengan almamater dan membawa spanduk-spanduk gugatannya turun kejalan menunjukkan bentuk kepeduliannya terhadap bangsa.
Mereka yang sedang mencemaskan beban APBN, transparansi anggaran, potensi celah korupsi model baru, hingga politisasi bantuan sosial jangka panjang untuk mempertahankan posisi ideal mereka yang berkepentingan dalam program ini. Namun, disisi lainnya, riak itu dibenturkan oleh ombak tandingan, yang saya menyebutnya sebagai orang-orang “Pro-MBG”.
Benturan horizontal ini tentunya menjadi gejala polarisasi akut dalam sejarah aktivisme setelah masa orde baru ini. Massa pro-MBG yang diisi oleh masyarakat dari akar rumput. Kelas pekerja dan juga generasi muda, yang membawa narasi yang sangat mendasar dan logis secara biologis. “Urusan perut” bagi mereka, kritik mahasiswa terdengar menjadi sebuah ocehan yang teoritis dan terlalu jauh. Seakan-akan narasi yang mereka bawakan adalah narasi yang berasal dari pemikiran orang-orang yang tidak merasakan “Urusan Perut” di gedung-gedung pendidikan yang mewah, yang sama sekali tidak pernah merasakan bingungnya memikirkan makan di keesokan harinya. Disinilah letak paradoksnya. Kritik yang awalnya ditujukan oleh mahasiswa kepada pengusaha yang berjubah sosial dan pembuat kebijakan, dibuat berubah arah menjadi sebuah benturan antar-sesama warga. Rakyat dibenturkan dengan mahasiswa.
Mengapa gerakan mahasiswa saat itu sempat kewalahan mendapatkan simpati publik? Jawabannya sederhana. Mereka bertarung melawan populisme perut. Mahasiswa memakai narasi abstrak seperti “makroekonomi”, “tata kelola pemerintahan yang baik”, dan “keberlanjutan fiskal”. Sementara itu kubu pro-MBG memegang narasi yang konkret dan langsung terasa di lidah. Ketika kritik terhadap sebuah kebijakan publik dicap sebagai tindakan “anti-kesejahteraan rakyat miskin,” maka saat itulah dialektika kebijakan tersebut mati seketika.
Hari ini, di tahun 2035, kita menyadari bahwa fenomena demo tandingan di era itu telah meninggalkan warisan (legacy) yang berbahaya bagi iklim demokrasi. Kejadian tersebut menjadi blueprint atau cetak biru baru bagi kekuasaan untuk menetralisir kritik. Mengapa pemerintah harus repot-repot mengerahkan aparat atau menjawab kritik mahasiswa dengan data di pengadilan, jika mereka cukup membiarkan polarisasi horizontal di masyarakat menyelesaikan persoalan tersebut?
Namun, sejarah selalu punya cara untuk mendewasakan kita. Gesekan keras satu dekade lalu itu pada akhirnya memaksa gerakan mahasiswa untuk bermutasi. Mahasiswa hari ini sadar bahwa mengkritik kebijakan populis tidak bisa lagi sekadar bermodal pasal-pasal hukum atau teriakan anti-pemerintah. Mereka belajar bahwa untuk mengkritik program pangan, mereka harus turun membawa konsep kedaulatan pangan alternatif yang sama konkretnya dengan apa yang ditawarkan penguasa.
Memenuhi gizi anak-anak bangsa adalah manifesto kemanusiaan yang mutlak. Kita tidak boleh mundur dari komitmen itu. Namun, sejarah pertengahan 2020-an mengingatkan kita dengan ingatan yang keras.
Sebuah bangsa tidak boleh mengalami “gizi buruk” dalam berdemokrasi hanya demi mengejar kecukupan kalori. Di masa depan yang ideal, kita menginginkan sebuah tatanan masyarakat di mana anak-anaknya tidak hanya kenyang perutnya, tetapi isi kepalanya juga tetap merdeka untuk mempertanyakan apa yang ada di atas piring mereka.
