Komunikasi Prabowo soal Rupiah Tuai Sorotan, CELIOS Ingatkan Ketergantungan RI pada Rantai Pasok Global

Ruminews.id, Yogyakarta — Pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat menuai kritik dari sejumlah ekonom. Pernyataan tersebut dinilai terlalu meremehkan dampak depresiasi Rupiah terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat pedesaan dan kelas pekerja.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai pelemahan Rupiah hingga menyentuh level Rp17.600 per Dolar AS tidak dapat dianggap sebagai persoalan sepele. Menurutnya, dampak depresiasi Rupiah akan langsung terasa dalam bentuk kenaikan biaya hidup masyarakat di berbagai sektor.

“Prabowo kayaknya perlu di-briefing soal ekonomi 101. Jangan dikira pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar itu tidak akan menjalar ke biaya hidup yang naik di level desa,” ujar Bhima dikutip dari KONTAN, Minggu (17/5/2026).

Bhima menjelaskan bahwa pemerintah saat ini dinilai terlalu mengandalkan kebijakan subsidi energi untuk menahan dampak pelemahan Rupiah. Padahal, menurutnya, struktur ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih terintegrasi dengan pasar global dibandingkan situasi pada krisis ekonomi 1998.

Ia menilai kondisi masyarakat saat ini sangat berbeda dibanding masa krisis akhir 1990-an. Ketergantungan terhadap energi modern, barang manufaktur, dan berbagai produk impor kini jauh lebih besar. Indonesia, sebagaimana negara-negara lain di dunia, semakin terhubung satu sama lain melalui perdagangan internasional dan rantai pasok global. Karena itu, anggapan bahwa masyarakat desa tidak terdampak oleh pelemahan Rupiah dinilai sebagai cara pandang yang keliru.

Selain itu, Bhima juga menyoroti pandangan yang menganggap masyarakat desa tidak terlalu terdampak oleh fluktuasi Dolar Amerika Serikat. Menurutnya, masyarakat pedesaan tetap menggunakan berbagai barang yang memiliki komponen impor, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ia menyebut berbagai kebutuhan masyarakat seperti telepon genggam, kendaraan bermotor, peralatan elektronik rumah tangga, hingga pupuk pertanian tetap dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Karena itu, pelemahan Rupiah pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan harga barang dan biaya produksi di tingkat masyarakat bawah.

Dengan posisi Prabowo sebagai Presiden RI, setiap pernyataan dan sikap politiknya jelas dapat mempengaruhi kepercayaan pasar. Karena itu, pernyataan-pernyataan yang terkesan meremehkan situasi ekonomi patut menjadi perhatian, terutama di tengah rentannya posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi-politik global.

Bhima juga mengingatkan adanya potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila tekanan ekonomi terus berlangsung dalam jangka panjang. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat memicu perpindahan pekerja dari kawasan perkotaan kembali ke desa dalam kondisi tidak memiliki pekerjaan maupun penghasilan tetap.

“Desa itu akan dibanjiri oleh mereka yang jadi korban PHK di perkotaan, kembali lagi ke desa tapi dalam posisi tidak bekerja, tidak berpenghasilan. Kan akan jadi beban desa,” imbuh Bhima.

Ia menilai pemerintah seharusnya mulai menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi kemungkinan memburuknya situasi ekonomi global. Selain stimulus ekonomi, Bhima juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang lebih realistis dan tidak meremehkan situasi yang sedang terjadi.

“Jadi kami sangat menyesalkan Prabowo terlalu menganggap enteng situasi sekarang,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menanggapi kekhawatiran mengenai pelemahan Rupiah di tengah meningkatnya tensi geopolitik global. Dalam peresmian Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), Prabowo menyatakan fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat karena ditopang ketahanan pangan dan energi nasional.

Prabowo juga menilai masyarakat pedesaan relatif lebih tahan menghadapi gejolak ekonomi global dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.

“Sekarang ada yang selalu bilang Indonesia akan collapse, akan chaos, Rupiah begini, Dolar begini. Orang rakyat di desa enggak pakai Dolar kok,” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut kemudian memicu perdebatan publik mengenai dampak nyata pelemahan Rupiah terhadap masyarakat kecil, terutama di tengah meningkatnya keterkaitan ekonomi domestik dengan rantai pasok dan perdagangan global, serta fragile-nya pasar ekonomi global.

Share

PENCARIAN
BERITA LAINNYA
  • All Posts
  • Bantaeng
  • Berau
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hulu Sungai Selatan
  • Infotainment
  • Internasional
  • Jakarta
  • Kesehatan
  • Kriminal
  • Kualanamu
  • Luwu Timur
  • Mandalika
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Pali
  • Palu
  • Papua
  • Pemerintahan
  • Pemuda
  • Pendidikan
  • Pertanian
  • Peternakan
  • Politik
  • Soppeng
  • Tekhnologi
    •   Back
    • Makassar
    • Gowa
    • Maros
    • Takalar
    • Palopo
    • Jeneponto
    • Pangkep
    • Pare-pare
    • IKN
    • Bone
    • Bulukumba
    • Towuti
    • Sidrap
    • Purwakarta
    • Pekanbaru
    • Berau
    • Kolaka Timur
    • Enrekang
    • Serang
    • Tangerang Selatan
    • Bima
    • Nusa Tenggara Timur
    • Kolaka Utara
    • Barru
    • Cibubur
    • Jakarta
    • Luwu Timur
    • Luwu Utara
    • Padang
    • Pinrang
    • Polewali Mandar
    • Toraja
    • Selayar
    • Mamuju
    • Donggala
    • Soppeng
    • Parigi Moutong
    • Yogyakarta
    • Jawa Timur
    • Labuan Bajo
    • Mamasa
    • Kualanamu
    • Bantaeng
    • Ambon
    • Sinjai
    • Bombana
    • Jambi
    • Samarinda
    • Sorong
    • Tegal
    • Kendal
    • Kulon Progo
    • Morowali
    • Blora
    • Tual
    • Gunungkidul
    • Banten
    • Cilacap
    • Jayapura
    • Batam
    • Bantul
    • Sleman
    • Halmahera
    • Banjarnegara
    • Toraja Utara
    • Nabire
    • Bangkalan
    • Solo
    • Lamongan
    • Tangerang
    • Papua
    • Luwu
    • Malili
    • Tanah Bumbu
    •   Back
    • Badan Gizi Nasional
    •   Back
    • Dinas Koperasi Makassar
    •   Back
    • DPRD Kota Makassar
    • Prov Sulawesi Selatan
    • Pemerintah Kota Makassar
    • Pemerintah kabupaten Gowa
    • Dinas Koperasi Makassar
Scroll to Top