Penulis : Muhammad Rajab – Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuda Luwu Utara
ruminew.id, Hari ulang tahun daerah sering kali terjebak dalam ritus yang serupa setiap tahunnya, upacara khidmat, pameran UMKM, hingga panggung hiburan rakyat. Namun, bagi Luwu Utara, sebuah daerah dengan topografi yang kompleks dan potensi sumber daya yang melimpah, momen HUT seharusnya menjadi waktu untuk melakukan otopsi kebijakan. Apakah kebijakan publik kita selama ini sudah menjadi obat yang menyembuhkan, atau justru sekadar kosmetik yang mempercantik citra di permukaan? Sering kali, kebijakan di tingkat lokal mengalami apa yang disebut sebagai anomali struktural. Secara administratif, program-program pembangunan terlihat berjalan sesuai prosedur, namun secara substansial, dampaknya kerap terhambat oleh dinding birokrasi yang kaku.
Di usianya yang kian matang, Luwu Utara harus berani keluar dari zona nyaman teknokrasi. Kebijakan tidak boleh lagi lahir hanya dari balik meja di pusat kota, melainkan harus hasil dari perjumpaan langsung dengan realitas di pegunungan Seko hingga pesisir pantai. Kita butuh kebijakan yang organik yang lahir dari denyut nadi masyarakatnya sendiri. Meminjam semangat integritas intelektual, pemimpin dan aparatur di Luwu Utara dituntut untuk melakukan “ijtihad” kebijakan. Artinya, tidak cukup hanya menjalankan instruksi dari pusat atau sekadar menggugurkan kewajiban serapan anggaran.
Diperlukan keberanian moral untuk berinovasi. Integritas bukan hanya soal tidak korupsi, tetapi juga soal kejujuran dalam melihat data. Jika angka kemiskinan atau ketimpangan akses masih nyata, maka merayakannya secara berlebihan adalah sebuah paradoks. HUT ini harus menjadi momentum taubat nasuha birokrasi untuk kembali pada khitah pelayanan publik yang tanpa sekat. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berbicara dengan rakyatnya. Selama ini, partisipasi masyarakat sering kali hanya formalitas dalam Musrenbang. Luwu Utara membutuhkan ruang publik yang lebih luas sebuah ruang deliberatif di mana kritik tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai bahan bakar perbaikan.
Pembangunan fisik berupa aspal dan jembatan memang krusial bagi daerah seperti Luwu Utara, namun pembangunan naskah sosial yakni rasa memiliki dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah jauh lebih fundamental. Tanpa kepercayaan (trust), kebijakan sehebat apa pun akan layu sebelum berkembang, dan bukan hanya itu aspek pendidikan sangat krusial menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kematangan suatu daerah. Pengelolaan sumber daya manusia menjadi arah substansi dalam pengelolan kebijakan yang terarah.
Selamat ulang tahun, Luwu Utara ke 27. Refleksi ini bukanlah sebuah skeptisisme, melainkan bentuk kecintaan. Kita tidak ingin melihat daerah ini hanya tumbuh secara statistik, tetapi juga matang secara etik. Jadikanlah HUT kali ini sebagai garis start untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga hangat secara kemanusiaan. Sebab pada akhirnya, keberhasilan sebuah daerah tidak diukur dari megahnya kantor bupati, melainkan dari senyum syukur warga di pelosok-pelosok desa yang merasakan dampak dalam hidup mereka.
