2 September 2025

Opini

Jolly Roger di Atas Ladang Merah Putih

ruminews.id – Di sebuah negeri yang katanya Merdeka, rakyat menggantungkan harapanya pada tiang bambu reyot yang di tancapkan di Tengah ladang kering. Di ujung tiang itu berkibar sang merah putih, tapi seiring berjalanya waktu merah putih itu mulai pudar, lusuh, koyak dan tak lagi menyuarakan siapa-siapa kecuali nama-nama yang kini duduk di singgahsana. Namun menjelang hari kelahiran ibu pertiwi sang merah putih tidak lagi berkibar sendirian di tiang- tiang bendera truk dan jalanan. Kini menjelang hari lahir bangsa datang sehelai bendera bukan merah putih, bukan lambing negara dan juga bukan symbol partai. Bendera itu bergambar tengkorak tertawa seperti menghina, memakai topi Jerami reyot dan mengibarkan pesan yang lebih jujur. Dengan pesan “kami bukan penjahat, kami hanya tak ingin terus di jajah”. Pengibaran bendera one piece bukan tampa sebab, ini adalah bentuk kekecewaan dan bentuk pemberontakan dan juga bentuk kritik terhadap penguasa negri yang tidak ingin rakyat miskin kota hidaup dengan sejahterah. Kita bisa lihat Sejarah bagaimana orang-orang yang mengkritik peerintah berusaha di culik dan di bunuh, tahun 1965, negara menumpahkan darah ratusan ribu orang atas nama ideologi tak peduli siapa benar dan siapa salah, dan parahnya setelah darah mengering negara menyuruh rakyat lupa. Selanjutanya Sejarah mencatat tahun 1997- 1998 para aktivis Kembali menghilang bukan karena tengelam di laut seperti sampun novel Laila s chudhori tapi di seret oleh negara. Ada wiji thukul, hermawan hendrawan, bimo patrus dan banyak lagi yang tak pernah Kembali. Apa dosa mereka? Mereka hanya bersuara mereka hanya mengkritik, mereka tak ingin diam saat rakyat di injak-injak, Itu hanya Sebagian wajah kelam Sejarah, kita juga bisa lihat baru-baru ini tahun 2022 rakyat Desa Wadas yang menolak tambang batu andesit, dan yang datang untuk melawan adalah instrument negara, mereka bersenjata lengkap. Kasus yang sama yang dihadapi oleh warga desa rempang yang menolak penggusuran atas nama investasi asing dan lagi-lagi negara mengirip pasukan bersenjata untuk melawan rakyatnya sendiri. Padahal dalam konstitusi kita sudah jelas melindungi yang termuat dalam pasal 28G 1945. Tapi hukum hanya jadi teks suci yang mati dan tidak punya taring terhadap politik. Hukum seperti jarring laba-laba nyamuk kecil terperangkap, gajah lewat beitu saja. Petani bisa di penjara karena mempertahankan tanahnya, mahasiswa di krimininalisasi akibat orasi, tapi anak pejabat yang punya paman melabrak konstitusi di anggap investasi anak muda. Hal ini bisa kita cek dalam putusan MK No 90/PUU-XXI/2023. Masih banyak potret yang bisa kita lihat seperti tambang di pulau-pulau kecil, mafia tanah,undang-undang TNI, perampasan tanah adat, dan baru-baru ini RKUHAP. Negara ini pun seolah dipimpin oleh para Celestial Dragons kaum elit yang tak pernah menyentuh tanah, tak tahu bau keringat petani, tak kenal harga beras di pasar, tapi bisa menentukan nasib jutaan orang dari ruang berpendingin. Mereka tinggal di atas awan hukum, kebal terhadap jerat konstitusi. Sementara rakyat, seperti kru Topi Jerami, hanya ingin hidup tenang di kapal kecil mereka. Tapi seperti Luffy yang tak pernah diam melihat ketidakadilan, rakyat pun kini mulai mengangkat layar. Mereka tak lagi percaya pada Pemerintah Dunia, mereka tahu “keamanan negara” hanyalah nama lain dari ketakutan penguasa pada suara yang tak bisa mereka kendalikan. Bagi mereka, menolak tambang bukan ancaman. Menolak digusur bukan makar. Menolak diam bukan kejahatan. Tapi negara memperlakukan mereka seolah mereka bajak laut sungguhan dikejar, ditangkapi, dipukul, dilabeli. Namun sejarah selalu berulang dan seperti yang kita pelajari dari cerita Luffy dan krunya, selama ada yang berani bermimpi, akan selalu ada yang berani melawan. Di antara reruntuhan kepercayaan pada negara, tumbuh gerakan kecil dari bawah. Di kampus-kampus, warung kopi, lorong kota, hingga ladang-ladang yang hendak ditambang, rakyat mulai membentuk kru mereka sendiri. Bukan untuk mencari harta karun, tapi untuk mempertahankan hak hidup yang terus dirampas. Mereka bukan tokoh utama dalam buku sejarah, tapi merekalah pengisi baris- baris kecil yang membentuk arus zaman. Seperti kru Topi Jerami yang datang dari latar belakang yang berbeda penyintas, pemikir, pejuang, pemimpi rakyat pun kini menyatukan luka dan marah mereka menjadi satu bendera: bukan untuk menjatuhkan negara, tapi untuk mengingatkan bahwa negeri ini tak hanya milik para pemilik modal dan pemegang kekuasaan. Dan di situlah ironi paling tajam: bahwa bendera bajak laut kini justru terasa lebih membela rakyat ketimbang bendera negara. Bahwa simbol dari dunia fiksi mampu menjadi cermin dari kenyataan, yang tak sanggup diungkap oleh pidato kenegaraan. Bahwa di tengah sunyinya suara keadilan, tengkorak dengan topi jerami itu justru berbicara paling lantang menolak tunduk, menolak lupa, dan menolak menyerah. Kini, menjelang ulang tahun negeri yang katanya merdeka, suara rakyat tak lagi terwakili oleh parade seremonial atau pidato formal yang dibacakan tanpa rasa. Suara rakyat justru hidup di jalanan, di mural yang disiram cat, di spanduk yang dicabut paksa, dan di bendera bajak laut yang terus berkibar meski dikecam. Mungkin negara lupa bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang bendera yang dikibarkan tinggi, tapi tentang siapa yang bisa hidup dengan layak di bawahnya. Luffy tidak pernah meminta menjadi pahlawan. Ia hanya tak tahan melihat temannya disakiti, tanah dirampas, dan keadilan diperdagangkan. Dalam dunia nyata, kita tak punya Buah Iblis, tak punya kapal Going Merry, dan tak bisa bertarung dengan tinju api. Tapi kita punya satu hal yang lebih kuat: keberanian untuk bersuara. Untuk tidak diam. Untuk menolak tunduk. Karena jika rakyat terus diperlakukan seperti bajak laut, maka jangan salahkan jika akhirnya mereka benar- benar mulai berlayar. Dan mungkin, ketika merah putih tak lagi cukup untuk bicara, tengkorak bertopi jerami itulah yang akan menjadi suara mereka.

Daerah, Makassar, Nasional

Aliansi Mahasiswa Makassar Datangi Kantor DPW PAN Sulsel, Kantor Tertutup Rapat

ruminews.id – Makassar, 02 September 2205 – Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Makassar mendatangi kantor DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan. Namun, setibanya di lokasi, kantor dalam keadaan tertutup rapat dan terkunci, bahkan tidak terlihat satu pun pengurus berada di dalam. Situasi tersebut menimbulkan kekecewaan dari massa aksi. Mereka menilai Ketua DPW PAN Sulsel, Husniah Talenrang, tidak mampu menghadapi langsung mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi di depan kantor partai berlambang matahari putih itu. “Kami menganggap Ketua DPW PAN Sulsel, Husniah Talenrang, tidak memiliki keberanian menemui mahasiswa. Padahal, kami datang secara terbuka menyuarakan tuntutan,” tegas Bung Cimeng selaku Jenderal Lapangan. Dalam aksinya, Aliansi Mahasiswa Makassar dengan tegas menyuarakan tuntutan kepada DPP PAN di Jakarta agar segera mengambil sikap tegas. Mereka menuntut pemecatan Uya Kuya dan Eko Patrio dari keanggotaan partai sekaligus dari posisinya sebagai anggota DPR RI. Menurut mereka, kedua figur publik sekaligus politisi PAN tersebut dianggap tidak layak lagi menyandang status kader partai karena dinilai mencederai marwah politik kebangsaan. “Aliansi Mahasiswa Makassar mendesak DPP PAN segera memecat Uya Kuya dan Eko Patrio sebagai kader PAN dan sebagai anggota DPR RI. Jika tuntutan ini tidak diindahkan, maka gelombang aksi akan terus berlanjut dengan skala yang lebih besar,” tutup pernyataan sikap dari jenderal lapangan.

Daerah, Makassar

ALMASI Melakukan Aksi Belasungkawa dan Do’a Bersama, DEMA Saintek: Balon Hitam jadi Simbol Duka

ruminews.id – Makassar, 02 September 2025 – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Saintek hadir di pertigaan Jl. A. P. Pettarani dan Jl. Sultan Alauddin Makassar melaksanakan momen refleksi dan duka terhadap korban. Aliansi Mahasiswa Saintek menyelenggarakan Doa Bersama dan Aksi Bela Sungkawa untuk menghormati para korban Tragedi Demonstrasi yang baru saja berlalu. Acara yang dipimpin oleh Ketua Umum DEMA Fakultas Sains dan Teknologi, Muh. Alwi Nur yang juga selaku jenderal lapangan, ini berlangsung dengan damai Sebagai simbol duka mendalam, setiap peserta membawa balon hitam. Setelah dipanjatkan doa, dilepaskan bersamaan ke udara. Pemandangan balon hitam yang melayang menjadi pengingat, bahwa di balik setiap data yang kita proses, ada nyawa yang hilang dan duka yang nyata. Aksi ini menunjukkan sisi kemanusiaan yang mendalam juga menegaskan peran Aliansi Mahasiswa Saintek tidak hanya sebagai kelompok studi, tetapi juga sebagai agen moral yang peduli pada isu-isu sosial. Momen ini menjadi bukti bahwa di balik kecerdasan intelektual, terdapat empati dan komitmen untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Melalui aksi ini, kami berharap dapat menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya dialog dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan. “Kita harus hati-hati terhadap provokasi. Pengrusakan fasilitas publik bukan perjuangan, tapi kejahatan yang justru melemahkan rakyat. Kita bangsa dengan kebebasan berpendapat, bukan kebebasan merusak,” tegas Alwi. Lebih lanjut, DEMA Saintek UINAM mengatakan “Oknum yang menjarah atas nama uang rakyat tidak lain mencerminkan sifat koruptor kecil yang merasa tidak dapat bagian. Ini bukan jalan perjuangan, melainkan perilaku yang mencoreng nama rakyat itu sendiri,” tambahnya. Dalam Orasi nya Alwi juga Menyempatkan mengajak seluruh masyarakat yang hadir di tengah aksi untuk sama sama berdoa untuk korban. Terakhir DEMA Saintek UINAM menyampaikan harapan untuk menjaga Kota Makassar dengan memberikan sikap intelektual untuk merespon segala fenomena yang terjadi di Indonesia, utamanya di Kota Makassar. “Mari Bersama-sama menjaga kota kita. Makassar kota demonstran kota tempat lahirnya para aktivis bangsa, makassar bukan tempat bagi anarko dan para orang-orang serakah. Apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir Adalah pembelajaran semua pihak, Mari memunujukka sikap intektual yang lahir dari kota demostran.”

Nasional, Uncategorized

Dari Dermaga ke Bangku Sekolah: Harapan Buruh Pelabuhan Indonesia

SURAT TERBUKA Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Bapak H. Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka Di Tempat Perihal: Dukungan Penuh Presiden dan Wakil Presiden terhadap Program “BURUH SEKOLAH & BURUH SARJANA” untuk Buruh Pelabuhan Indonesia Dengan hormat, Melalui surat terbuka ini, kami dari Aliansi Nasional Pekerja Pelabuhan Indonesia menyampaikan aspirasi dan harapan besar kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, agar berkenan memberikan dukungan penuh terhadap program “Buruh Sekolah & Buruh Sarjana”, sebagai bagian dari komitmen negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup buruh pelabuhan di seluruh Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, buruh pelabuhan memiliki peran vital dalam menjaga kelancaran distribusi barang, logistik nasional, serta stabilitas ekonomi Indonesia. Namun di balik peran penting tersebut, masih banyak buruh pelabuhan yang menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan dan pengembangan diri. Melalui program “Buruh Sekolah & Buruh Sarjana”, kami meminta agar negara hadir melalui kebijakan nyata dan menyeluruh, antara lain : 1. Penyediaan kuota pendidikan khusus bagi buruh pelabuhan dan keluarganya melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Sekolah Rakyat. 2. Jaminan pendidikan dasar dan menengah bagi buruh yang belum lulus sekolah. 3. Peluang melanjutkan pendidikan tinggi hingga sarjana, khususnya bagi buruh dan anak-anak buruh yang berprestasi. 4. Program sertifikasi profesi dan pelatihan keterampilan bagi buruh pelabuhan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing kerja. Kami percaya, peningkatan kesejahteraan buruh tidak cukup hanya dengan bantuan ekonomi, tetapi harus dimulai dari pendidikan dan pengakuan kompetensi. Dengan memberikan akses pendidikan yang merata, buruh pelabuhan akan memiliki masa depan yang lebih baik dan layak dalam sistem ekonomi nasional yang makin kompleks dan modern. Kami juga mendorong agar program ini menjadi bagian dari program prioritas nasional, dengan kolaborasi lintas kementerian, terutama Kementerian Pendidikan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan, serta dukungan dari pemerintah daerah dan pelaku usaha pelabuhan. Demikian surat terbuka ini kami sampaikan, besar harapan kami agar Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden mendengarkan suara buruh pelabuhan dan mengambil langkah konkret untuk menjadikan pendidikan sebagai jalan kesejahteraan dan kemajuan bersama. Atas perhatian dan komitmen Bapak Presiden dan Wakil Presiden, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Aliansi Nasional Pekerja Pelabuhan Indonesia ttd Subhan Hadil – Koordinator Aliansi Nasional Pekerja Pelabuhan Indonesia & Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia

Opini

Mati Suri DPRD Kabupaten Luwu: Ketika Fungsi Kontrol Hanya Jadi Formalitas

ruminews.id – ‎Indonesia menganut prinsip Trias Politica yang menegaskan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Idealnya, masing-masing pilar memiliki fungsi yang saling mengimbangi sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang sehat, transparan, dan akuntabel. ‎ ‎Namun, dinamika politik di daerah, termasuk di Kabupaten Luwu, kerap menunjukkan gejala yang menyimpang dari ideal tersebut. ‎ ‎Salah satu catatan penting adalah melemahnya fungsi pengawasan legislatif, dalam hal ini DPRD Kabupaten Luwu. DPRD seharusnya berperan sebagai pengawas utama jalannya pemerintahan daerah sekaligus mitra kritis bagi eksekutif dalam pengambilan kebijakan. ‎ ‎Namun, realitas yang muncul justru menunjukkan ketergantungan legislatif terhadap eksekutif, terutama dalam aspek anggaran dan dukungan politik. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya independensi DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol. ‎ ‎Selain faktor struktural, aspek politik juga menjadi hambatan serius. Pragmatisme politik kerap mendominasi orientasi sebagian anggota DPRD, di mana kepentingan jangka pendek seperti posisi strategis dan akses pada proyek tertentu lebih menonjol dibandingkan tanggung jawab pengawasan. Akibatnya, fungsi representasi rakyat dan peran sebagai pengimbang eksekutif menjadi terpinggirkan. ‎ ‎Jika pola ini terus berlangsung, kepercayaan publik terhadap DPRD akan semakin menurun. Fungsi legislatif bukan sekadar prosedural, melainkan juga substansial: memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Tanpa pengawasan yang kuat, risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan warga Luwu akan semakin besar. ‎ ‎Untuk itu, DPRD Kabupaten Luwu perlu melakukan evaluasi internal secara menyeluruh. Kemandirian legislatif harus diperkuat, baik melalui peningkatan kapasitas anggota dewan, transparansi kerja, maupun keberanian mengambil posisi kritis terhadap kebijakan eksekutif. Dengan demikian, DPRD dapat kembali meneguhkan perannya sebagai salah satu pilar demokrasi yang memastikan adanya check and balance dalam pemerintahan daerah. ‎ ‎Akhirnya, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja DPRD. Partisipasi publik melalui media, forum warga, maupun jalur-jalur demokrasi lainnya akan menjadi dorongan kuat bagi DPRD agar tidak terjebak dalam “mati suri”, melainkan hadir sebagai institusi yang benar-benar bekerja untuk rakyat Luwu.

Scroll to Top