Penulis: khusnul Yaqin – Akademisi
ruminews.id – Mereka berkata negeri ini terancam oleh mahasiswa yang berteriak di jalan. Oleh spanduk yang kusut. Oleh pengeras suara yang kadang sumbang. Oleh rakyat kecil yang berkumpul di tikungan, menyusun harapan di atas kopi murah dan rokok eceran.
Aneh.
Sebab jalanan selalu lebih mudah dituduh daripada ruang rapat.
Padahal kota tidak pernah ambruk karena gerobak pedagang kaki lima. Hutan tidak pernah hilang karena aksi kelompok nomad yang membuka petak mungil di belantara hutan. Sungai tidak berubah hitam karena buruh melakukan mogok kerja. Gunung tidak berlubang karena rakyat miskin menggelar demonstrasi.
Yang datang dengan ekskavator bukan mereka.
Yang datang dengan izin berlembar-lembar bukan mereka.
Yang datang dengan jas, dasi, dan senyum kepada kamera–sering kali juga bukan mereka yang nanti disebut sebagai perusak.
Ada jenis kekuasaan yang bekerja tanpa suara. Ia tidak membawa pentungan. Ia membawa proposal investasi. Ia tidak mengangkat senjata. Ia mengangkat angka-angka pertumbuhan. Hutan berubah menjadi grafik. Laut menjadi neraca. Manusia menjadi statistik. Semua tampak rasional. Semua tampak legal.
Mazhab Frankfurt pernah lama mengingatkan: dominasi modern tidak selalu hadir sebagai laras senapan. Ia lebih sering hadir sebagai sesuatu yang disebut “kewajaran”. Ketika modal berhasil mengatur bahasa, maka perampasan disebut pembangunan. Ketika modal berhasil mengatur pengetahuan, maka kritik disebut ancaman. Ketika modal berhasil mengatur politik, maka oligarki disebut stabilitas.
Begitulah.
Yang kaya tidak selalu ingin menjadi presiden. Cukup memiliki presiden yang mau mendengarkan teleponnya.
Maka politik berubah menjadi ruang tunggu. Kebijakan menjadi komoditas. Demokrasi menjadi etalase. Rakyat datang setiap lima tahun untuk memilih, lalu pulang menyaksikan keputusan-keputusan penting diambil oleh mereka yang bahkan tak pernah ikut dalam surat suara.
Di titik itu, perdebatan tentang kiri dan kanan menjadi semakin melelahkan. Dua istilah itu sering hanya seperti dua warna pada panggung yang sama. Mereka bertengkar di depan layar, lalu duduk di meja makan yang sama ketika lampu dimatikan.
Persoalannya bukan lagi itu.
Persoalannya adalah siapa yang menanggung beban, dan siapa yang menikmati hasil.
Dalam bahasa Al-Qur’an, pertentangan itu telah lama diberi nama: mustadh’afin dan mustakbirin. Yang dilemahkan dan yang menyombongkan diri dengan kekuasaannya. Sebuah pembelahan moral, bukan sekadar pembelahan politik.
Karena itu Karbala tidak pernah benar-benar selesai.
Ucapan Imam Husain bahwa orang seperti Husain tidak akan berbaiat kepada orang seperti Yazid bukan sekadar kalimat yang tinggal di abad ketujuh. Ia terus kembali mewujud setiap kali kekuasaan meminta kebenaran untuk sujud di depan dengkul penguasa. Ia hadir setiap kali integritas diminta berdamai dengan kenyamanan. Setiap kali nurani ditawar dengan fasilitas.
Dan sejarah, rupanya, selalu memiliki selera humor yang getir.
Orang-orang yang menguras gunung berbicara tentang nasionalisme.
Mereka yang memindahkan laba ke luar negeri berbicara tentang cinta tanah air.
Mereka yang menghindari pajak berbicara tentang pengabdian.
Sementara rakyat jelata yang berteriak di jalan justru dituduh tidak mencintai negeri.
Mungkin memang begitulah nasib sebuah republik: yang paling sering diminta membuktikan kesetiaannya justru mereka yang paling sedikit menikmati hasilnya.
Sedangkan mereka yang paling banyak mengambil dari negeri ini hampir tak pernah ditanya satu hal yang sederhana:
“Masihkah negeri ini kaulihat sebagai rumah bersama, atau hanya tambang yang belum habis digali?”
