Hmi pangkep

Daerah, Pangkep, Pendidikan

Ketua HMI Cabang Pangkep Fadli Muhammad Tanggapi Isu Pemberhentiannya: “Sarat Muatan Politis”

ruminews.id, Pangkep – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep, Fadli Muhammad, akhirnya angkat bicara menanggapi isu pemberhentian dirinya yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurut Fadli, riak-riak tersebut sarat dengan kepentingan politik dan tidak berdasar secara struktural maupun konstitusional. “Sejauh ini tidak ada persoalan antara saya dengan pengurus komisariat. Maka, wacana pemberhentian ini jelas sangat politis,” ujar Fadli dalam keterangannya, Senin (14/7/2025). Ia juga mengingatkan kepada adik-adik komisariat agar tidak mudah dijadikan alat oleh pihak-pihak yang memiliki ambisi pribadi untuk merebut posisi ketua cabang. Fadli menegaskan, dirinya masih menjabat secara sah sebagai Ketua HMI Cabang Pangkep berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang masih berlaku hingga saat ini. “HMI memiliki aturan main yang jelas. Usulan pemberhentian bisa disampaikan, tapi itu bukan dasar untuk mencopot ketua cabang, apalagi menunjuk penjabat (PJ) baru secara sepihak,” tegasnya. Fadli pun menilai bahwa mosi tidak percaya yang diarahkan kepadanya tidak hanya cacat prosedural, tetapi juga berpotensi membahayakan marwah organisasi. “Bayangkan jika hanya karena mosi tidak percaya tanpa proses formal, seorang ketua bisa diberhentikan begitu saja. Ini preseden yang tidak baik bagi organisasi sebesar HMI,” jelasnya. Di tengah polemik ini, Fadli menyampaikan bahwa dirinya bersama jajaran pengurus justru tengah fokus mempersiapkan pelaksanaan Latihan Kader (LK) II tingkat nasional yang akan digelar dalam waktu dekat. “Sebenarnya saya enggan menanggapi, karena kami sedang bekerja maksimal untuk agenda besar organisasi. Tapi saya perlu luruskan agar kader tidak terpengaruh oleh dinamika yang bermuatan ambisi pribadi,” tutup Fadli.

Pangkep

KNPI PANGKEP MATI SURI, HMI DESAK MUSDA ATAU KARATEKER

ruminews.id, Pangkep – Pimpinan Cabang HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) mempertanyakan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pangkep yang diduga mati suri di bawah kepemimpinan Bupati MUH YUSRAN LALOGAU “Seharusnya, KNPI Pangkep sudah melakukan Musda, mengingat masa kepengurusan mereka sudah tidak aktif semenjak beberapa tahun lalu,” kata Ketua Umum Hmi Cabang pangkep Fadli menduga, kinerja KNPI pangkep dibawah kepemimpinan bupati, mandeg alias jalan ditempat. Bahkan, sampai saat ini organisasi itu mati suri. Untuk itu kami mendesak agar KNPI PANGKEP untuk segera melakukan Musda, mengingat masa jabatannya sudah berakhir pada tahun 2022 lalu,” tegasnya. Fadli juga mempertanyakan masa jabatan pengurus KNPI pangkep yang telah melebihi masa kepemimpinan “Ini kan aneh, masa kepemimpinan bupati saja yang hanya 5 tahun, sedangkan masa jabatan kepengurusan KNPI hanya 3 tahun,” tandasnya. Sementara itu Himpunan Mahasiswa Islam cabang pangkep meminta DPD I KNPI SULSEL untuk menurunkan tim karateker untuk DPD II KNPI pangkep karena masa kepengurusan KNPI pangkep yang sudah lama berakhir. Muh. Fadli selaku ketua umum HMI cabang pangkep dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh awak media sangat menyesalkan kepengurusan KNPI pangkep yang telah lama stagnan tanpa ada Niat membuat musyawarah daerah (musda). “Padahal masa kepengurusan telah usai sejak tahun 2022 sesuai dengan AD/ART pasal 23 poin 4 yang mengatur masa kepengurusan tingkat kabupaten/kota diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun,” terangnya, Menurutnya sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak buat musda karena masa kepengurusan yang harusnya 3 tahun, sekarang sudah berlarut hampir 7 tahun, dan menurut pantauannya, KNPI tidak pernah menjadi payung bagi OKP dipangkep , seharusnya hadirnya KNPI bisa menjadi wadah bagi seluruh OKP yang ada dikabupaten pangkep . Maka dalam hal itu ia meminta DPD 1 KNPI SULSEL menurunkan tim karateker untuk membabat kepengurusan KNPI PANGKEP yang lama tak kunjung buat musda, sehingga dengan adanya regenerasi didalam tubuh KNPI menjadi penyegar sebagai wadah bagi seluruh OKP DIKABUPATEN PANGKEP “Kami berharap ketua KNPI PANGKEP untuk dapat menindaklanjuti hal ini, demi regenerasi KNPI pangkep yang lebih baik,” tegasnya.

Daerah

HMI Pangkep Kecam Tindakan Represif Satpol PP.

ruminews.id, Pangkep – Fadli Muhammad selaku Ketua umum HMI cabang pangkep merasa sangat menyayangkan tindakan Represif yang dilakukan oleh oknum anggota Satpol PP terhadap kader HMI usai mengikuti aksi bersama aliansi mahasiswa pangkep “Tugas Pol PP hanya melakukan pengamanan bukan untuk menindas,” ujar Fadli , Kejadian seperti ini,, diduga sangat sering dan berulang kali dilakukan Satpol PP terhadap rekan-rekan mahasiswa dikab.pangkep yang menggelar aksi unjuk rasa. “Kami menilai bahwa Pemda kurang melakukan pembinaan terhadap Pol PP sehingga begitu berhadapan dengan mahasiswa langsung diperlakukan seperti itu,” Ia juga menyayangkan bahwa alih-alih mendapat respons dan solusi konkret dari bupati,para demonstran justru diperlakukan tidak manusiawi oleh aparat. “Di mana letak hak demokrasi jika suara rakyat dibungkam dengan kekerasan?” tambahnya. Atas insiden ini, HMI mendesak Bupati untuk segera memecat dan menindak tegas oknum anggota serta Kepala Satpol PP yang terlibat. Fadli menilai, tindakan tersebut menunjukkan ketidakmampuan dalam membina anggota dan mencoreng namabaik bupati sendiri. “Kami tidak akan diam. Kami akan terus mengawal proses ini hingga keadilan ditegakkan,” pungkasnya. (Red)

Hukum, Pangkep

Kebijakan Pusat Dilanggar, HMI Soroti Pengadaan Mobil Mewah Pemkab Pangkep

ruminews.id, Pangkep – Kabid PTKP Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang pangkep, menyoroti pengadaan mobil dinas baru oleh pemerintah kabupaten pangkep, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Menurut Indra , langkah Pemkab pangkep yang mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp 7 miliar untuk pembelian sembilan unit mobil dinas menunjukkan, para wakil rakyat tidak memiliki kepedulian terhadap kondisi keuangan daerah dan kesulitan yang dihadapi masyarakat. “Saat pemerintah pusat berusaha melakukan efisiensi anggaran, Pemerintah kabupaten pangkep Tengah justru sibuk mengurus fasilitas mewah untuk kepentingan pribadi. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mematuhi kebijakan pusat dan lebih mementingkan kenyamanan sendiri dibandingkan kepentingan masyarakat,” tegasnya, “Apakah ini tanda bahwa pemerintah daerah pangkep sedang berseberangan atau tidak patuh terhadap aturan pusat ?Jika mereka benar-benar berpihak kepada rakyat, seharusnya mereka lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat, bukan pada pengadaan kendaraan dinas yang tidak mendesak,” lanjutnya. Ia meminta Pemkab pangkep untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan anggaran, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang sulit. Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, atau bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. “Kami Himpunan mahasiswa Islam akan terus mengawal kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Dan apabila perlu kami akan surati pemimpin pusat melalui jaringan himpunan mahasiswa Islam untuk melihat kondisi pemkab pangkep yang tidak relevan atau tidak sejalan dengan visi pemerintah pusat,” tutupnya.

Daerah, Hukum, Pangkep

HMI Cabang Pangkep Bantah Tak Pernah Terima Uang Dari Kades Marasende

ruminews.id, Pangkep- Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Pangkep , fadli membantah keras adanya dugaan bantuan dana sebesar 10 juta dari kades marasende. Hal tersebut diungkapkan Fadli setelah beredar nama lembaganya sebagai salah satu penerima bantuan dari desa marasende . Menurut fadli setelah melakukan koordinasi dengan pengurus HMI cabang pangkep, HMI baik secara personal maupun organisasi tidak pernah menerima uang sebanyak yang dituduhkan ibu kades . “Secara kelembagaan maupun personal HMI (pangkep)tidak pernah melakukan koordinasi maupun menerima dana dari kades marasende Fadli mengatakan jika dugaan cantuman nama HMI dalam hal menerima dana tersebut telah mencoreng nama baik HMI, sehingga pihaknya akan melakukan upaya hukum. “Ini telah merusak nama baik HMI, tentu kami akan melakukan upaya hukum terkait dugaan mencantumkan nama HMI dalam penerima dana tersebut,” Selain itu, ketua HMI pangkep itu juga mendukung penuh Kejati panhkep untuk menuntaskan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran dana didesa yang dikawal oleh himpunan mahasiswa Islam “HMI mendukung penuh selain itu kami juga menuntut kepala dinas DPMD inspektorat dan APH untuk memeriksa dan memberhentikan kades tersebut ,” Pungkas Fadli .

Daerah, Hukum, Pangkep

HMI Cab Pangkep Soroti Dugaan Korupsi Dana Desa Marasende

ruminews.id, Pangkep – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang pangkep kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dana Desa marasende tahun anggaran 2022-2024. Sebagai bentuk tekanan terhadap kelanjutan penyelidikan, HmI merencanakan aksi unjuk rasa untuk mempertegas Hal tersebut Ketua HmI cabang pangkep, Fadli, mengungkapkan hal ini melalui pesan WhatsApp pada jum’at (04/04/2025) Fadli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana negara agar benar-benar sampai kepada masyarakat, bukan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. “Kami ingin memastikan dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi pejabat yang sudah menerima gaji mereka. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami untuk menjaga kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa,” ujarnya. Fadli juga mengingatkan kepada Inspektorat untuk mengaudit dugaan korupsi dana Desa marasende kepada Kejaksaan Negeri pangkep Namun, jika hal tersebut tidak ditepati, maka HMI CABANG PANGKEP akan turun ke jalan sebagai bentuk protes dan mosi tidak percaya terhadap penanganan kasus oleh pihak kejaksaan. Hal Ini adalah bentuk protes kami dan simbol mosi tidak percaya terhadap penanganan hukum di kejaksaan negeri pangkep tegas Fadli Sebelumnya, Hmi telah berapa kali menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut kejelasan dalam penanganan dugaan korupsi dilingkup Kab.pangkep. Fadli juga berharap dengan adanya tekanan publik, proses hukum tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan agar para pelaku korupsi dapat diproses secara hukum. “Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dari Aparat Penegak Hukum (APH). Kami berharap dengan adanya tekanan publik, proses hukum tetap berjalan dengan baik,” tutup Fadli

Scroll to Top