ruminews.id, Takalar – Pengelolaan anggaran kontingen cabang olahraga (cabor) sepak bola Kabupaten Takalar dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XVIII Sulawesi Selatan Tahun 2026 mulai menuai tanda tanya. Sejumlah informasi terkait penyaluran uang kepada atlet, penggunaan anggaran operasional, hingga dokumen pertanggungjawaban memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kontingen.
Sorotan tersebut mencuat setelah adanya informasi mengenai beberapa tahapan pemberian uang kepada atlet sepak bola Kabupaten Takalar sebelum, selama, hingga setelah pertandingan berlangsung. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat tiga kali pemberian uang dengan nominal berbeda kepada para atlet.
Pertama, para atlet disebut menerima uang sebesar Rp400.000 per orang yang menurut informasi diperuntukkan bagi pembelian sepatu dan perlengkapan pendukung lainnya. Dana tersebut dikabarkan diberikan sebelum dan selama berlangsungnya pertandingan PORPROV.
Kedua, para atlet disebut kembali menerima uang sebesar Rp200.000 per orang yang diinformasikan sebagai bonus bagi masing-masing atlet.
Ketiga, setelah pertandingan melawan Kabupaten Wajo selesai dilaksanakan, para atlet kembali disebut menerima uang sebesar Rp100.000 per orang.
Dengan demikian, apabila ketiga nominal tersebut dijumlahkan, total uang yang disebut diterima masing-masing atlet mencapai Rp700.000 per orang. Namun, mekanisme pemberian, sumber anggaran, serta dokumen pertanggungjawaban dari setiap penyaluran tersebut masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak terkait.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai adanya penandatanganan dua lembar lampiran dengan nominal sebesar Rp975.000. Keberadaan dokumen tersebut memunculkan pertanyaan mengenai peruntukan anggaran yang tercantum di dalamnya, termasuk apakah nominal tersebut berkaitan dengan dana yang diterima atlet atau merupakan komponen pembiayaan lainnya.
Hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana hubungan antara nominal dalam dokumen lampiran tersebut dengan uang yang disebut diterima atlet secara bertahap. Apakah seluruh pemberian uang tersebut telah tercatat dalam administrasi pertanggungjawaban? Siapa yang bertanggung jawab atas pencairan dan penyalurannya? Serta apakah terdapat rincian penggunaan anggaran yang dapat diakses untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan realisasi di lapangan?
Sebelumnya, berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak pengelola tim cabor sepak bola Kabupaten Takalar, Asri Mangung menyampaikan bahwa pihaknya tidak menerima uang saku dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Menurut keterangannya, anggaran yang diterima hanya berupa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
Ia juga menjelaskan bahwa dana perjalanan dinas tersebut dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional selama mengikuti PORPROV. Kebutuhan tersebut meliputi biaya perjalanan pulang-pergi, konsumsi setiap hari, biaya penginapan, hingga kebutuhan uang jajan selama berada di lokasi pertandingan.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan baru mengenai mekanisme pengelolaan anggaran kontingen sepak bola Takalar. Jika pihak pengelola tim menyebut hanya menerima dana SPPD, sementara terdapat informasi mengenai pemberian uang Rp400.000 untuk pembelian perlengkapan, Rp200.000 yang disebut sebagai bonus, serta Rp100.000 setelah pertandingan melawan Wajo, maka perlu ada penjelasan terbuka mengenai sumber dana dan pihak yang mengelola setiap penyaluran tersebut.
Menanggapi persoalan ini, Serikat Mahasiswa Revolusi mempertanyakan mekanisme pengalokasian serta transparansi anggaran PORPROV XVIII 2026, khususnya pada cabang olahraga sepak bola Kabupaten Takalar.
Serikat Mahasiswa Revolusi menilai bahwa pengelolaan anggaran olahraga harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap alokasi dana yang diperuntukkan bagi kepentingan atlet semestinya memiliki kejelasan mengenai sumber anggaran, peruntukan, mekanisme pencairan, hingga bukti penerimaan oleh pihak yang berhak.
Menurut Serikat Mahasiswa Revolusi, persoalan ini bukan semata-mata mengenai besar atau kecilnya uang yang diterima atlet. Lebih jauh, persoalan tersebut menyangkut keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran, rincian pertanggungjawaban, serta kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan fasilitas dan kebutuhan yang benar-benar diterima para atlet.
Terlebih, PORPROV merupakan agenda olahraga tingkat provinsi yang memiliki arti penting bagi pembinaan dan pencapaian prestasi daerah. Para atlet yang berlaga membawa nama Kabupaten Takalar tentu membutuhkan dukungan fasilitas, perlengkapan, konsumsi, akomodasi, serta kebutuhan operasional lainnya selama mengikuti kompetisi.
Atas dasar itu, Serikat Mahasiswa Revolusi meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Takalar untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme penganggaran, pencairan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana kontingen PORPROV, khususnya cabor sepak bola.
Ada sejumlah hal yang perlu dijelaskan oleh KONI Kabupaten Takalar maupun pihak terkait.
Pertama, berapa total anggaran yang dialokasikan untuk kontingen sepak bola Kabupaten Takalar dalam PORPROV XVIII 2026?
Kedua, siapa pihak yang menerima, mengelola, dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran tersebut?
Ketiga, dari pos anggaran mana sumber pemberian uang Rp400.000 per atlet yang disebut diperuntukkan bagi pembelian sepatu dan perlengkapan lainnya?
Keempat, apakah pemberian uang Rp200.000 per atlet yang disebut sebagai bonus memiliki dasar penganggaran dan bukti pertanggungjawaban tersendiri?
Kelima, dari mana sumber dana pemberian Rp100.000 kepada masing-masing atlet setelah pertandingan melawan Kabupaten Wajo?
Keenam, apa peruntukan sebenarnya dari dua lembar lampiran senilai Rp975.000 yang disebut telah ditandatangani, serta bagaimana keterkaitannya dengan realisasi anggaran dan penerimaan uang oleh atlet?
Ketujuh, apakah seluruh dana yang dialokasikan telah disalurkan sesuai peruntukan dan tercatat dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan?
Selain KONI, pihak Dispora Kabupaten Takalar juga diharapkan memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai alokasi anggaran, mekanisme pencairan, serta bentuk dukungan anggaran yang diberikan kepada kontingen sepak bola Kabupaten Takalar.
Serikat Mahasiswa Revolusi menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud membangun tudingan tanpa dasar ataupun mendahului hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran tersebut. Namun, berbagai informasi mengenai perbedaan nominal dan mekanisme pemberian uang kepada atlet perlu dijawab secara transparan agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Klarifikasi dari KONI dan Dispora menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh anggaran yang diperuntukkan bagi kontingen benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat perbedaan antara dokumen administrasi dan realisasi penerimaan di lapangan, hal tersebut perlu dijelaskan berdasarkan bukti dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai informasi, PORPROV XVIII Sulawesi Selatan Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada 7–14 November 2026 dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone sebagai tuan rumah.
Serikat Mahasiswa Revolusi menegaskan bahwa atlet merupakan bagian penting dari perjuangan dan prestasi daerah. Mereka telah membawa nama Kabupaten Takalar dalam kompetisi tingkat provinsi sehingga sudah semestinya mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak dari seluruh pihak terkait.
Jangan sampai semangat para atlet dalam mengharumkan nama daerah justru dibayangi pertanyaan mengenai keterbukaan pengelolaan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan mereka.
Transparansi anggaran adalah bentuk tanggung jawab. Akuntabilitas adalah kewajiban, dan kesejahteraan atlet harus menjadi perhatian bersama.
