Oleh : Kynan (Wasekum KOHATI Cabang Gowa Raya)
Ruminews.id – Ada satu hal yang belakangan ini mengusik pikiran saya: mengapa ketika seorang perempuan menyampaikan aspirasi dengan suara lantang, sikap tegas, dan keberanian mengkritik, justru muncul tuntutan agar ia tetap menunjukkan sikap feminin? Seolah-olah keberanian perempuan harus memiliki batas, suaranya harus tetap lembut, dan kemarahannya harus disampaikan tanpa mengganggu standar femininitas masyarakat. Saya kemudian bertanya, sejak kapan hak menyampaikan pendapat harus disesuaikan dengan ekspresi gender seseorang?
Pernyataan bahwa perempuan harus tetap bersikap feminin ketika menyampaikan aspirasi bukan sekadar persoalan etika berkomunikasi. Lebih dari itu, pernyataan tersebut memperlihatkan bagaimana masyarakat masih berusaha mengatur cara perempuan mengekspresikan dirinya. Perempuan boleh berbicara, tetapi jangan terlalu keras. Boleh mengkritik, tetapi jangan terlalu agresif. Boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai terlihat mendominasi. Pada akhirnya, perempuan diberikan ruang untuk bersuara, tetapi ruang tersebut dibatasi oleh ekspektasi sosial atas nama femininitas.
Persoalan ini sering muncul dalam kehidupan organisasi dan ruang-ruang diskusi. Ketika seorang perempuan menjadi pemimpin forum, mengkritik kebijakan organisasi, atau mempertanyakan keputusan yang tidak adil, justru nada suara, ekspresi wajah, dan cara penyampaiannya yang dipersoalkan. Ia dianggap terlalu keras, emosional, atau kurang bisa menempatkan diri. Sementara itu, ketika laki-laki menunjukkan sikap yang sama, tindakan tersebut sering diterjemahkan sebagai ketegasan dan kapasitas kepemimpinan. Hal serupa juga terjadi dalam demonstrasi dan gerakan sosial. Perempuan yang berdiri di barisan depan dan menyuarakan tuntutan kerap dinilai bukan berdasarkan substansi perjuangannya, melainkan penampilan dan cara bersikapnya.
Menurut saya, persoalan paling mendasar dari pandangan tersebut adalah ketidakmampuan kita membedakan antara karakter, ekspresi gender, dan etika. Mengapa ketegasan harus selalu dilekatkan pada maskulinitas, sementara kelembutan dianggap sebagai identitas wajib perempuan? Bukankah setiap manusia memiliki potensi untuk bersikap tegas, berani, rasional, empatik, dan komunikatif? Tidak ada alasan yang membenarkan bahwa karakter tertentu hanya pantas dimiliki oleh gender tertentu. Ketika femininitas dijadikan ukuran perempuan yang baik, kita justru membangun kategori perempuan yang dianggap pantas dan tidak pantas berdasarkan standar sosial.
Dalam perspektif feminisme, persoalan ini berkaitan erat dengan konstruksi gender yang membentuk ekspektasi masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki. Simone de Beauvoir pernah mengemukakan gagasan bahwa seseorang tidak dilahirkan sebagai perempuan dalam pengertian sosial, melainkan menjadi perempuan melalui proses pembentukan sosial dan budaya. Gagasan ini mengajak kita memahami bahwa banyak sifat yang dianggap sebagai kodrat perempuan sebenarnya merupakan hasil konstruksi sosial. Saya tidak sedang mengatakan bahwa femininitas adalah sesuatu yang salah atau perempuan harus menjadi maskulin agar dianggap kuat. Saya justru menolak ketika femininitas maupun maskulinitas dijadikan kewajiban berdasarkan gender seseorang.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dampak psikologis dari tuntutan sosial tersebut. Ketika seorang perempuan berulang kali menerima komentar bahwa dirinya terlalu keras, tidak sopan, atau tidak mencerminkan perempuan yang baik, ia mungkin mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Bahkan, ia bisa memilih diam karena takut mendapatkan penilaian negatif. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang secara tidak langsung mengajarkan perempuan untuk mengecilkan suaranya demi memperoleh penerimaan sosial. Alih-alih membahas substansi kritik dan menguji argumentasinya, kita justru sibuk memperdebatkan apakah sikapnya sudah sesuai dengan standar perempuan yang dianggap baik.
Menurut saya, etika dalam menyampaikan aspirasi tidak ada hubungannya dengan seberapa feminin atau maskulin seseorang. Etika seharusnya diukur dari bagaimana seseorang menyusun argumentasi, menghormati hak orang lain, bertanggung jawab atas pernyataannya, dan tidak menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak. Jika seseorang menghina, merendahkan, atau melakukan kekerasan, perilaku tersebut patut dikritik, siapa pun gendernya. Namun, jangan sampai ketegasan perempuan dianggap sebagai pelanggaran etika hanya karena tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Ruang demokrasi seharusnya menjadi tempat setiap orang dapat menyampaikan pendapat tanpa harus membuktikan bahwa dirinya memenuhi standar gender tertentu.
Pada akhirnya, kita perlu berhenti menilai kualitas seseorang berdasarkan seberapa sesuai dirinya dengan konstruksi maskulinitas dan femininitas. Kita tidak sedang memperjuangkan maskulinitas untuk mengalahkan femininitas, ataupun sebaliknya. Kita sedang memperjuangkan kebebasan manusia untuk memiliki karakter, potensi, dan ekspresi tanpa dibatasi standar gender yang sempit. Perempuan tidak harus menjadi feminin untuk terlihat beretika, tidak harus menjadi lembut untuk dianggap bermartabat, dan tidak harus mengecilkan suaranya untuk membuktikan bahwa dirinya adalah perempuan. Jika masih ada yang bertanya, “Memangnya kenapa jika seorang perempuan menunjukkan maskulinitas dalam beraspirasi?” Saya justru ingin bertanya kembali: apa yang salah dengan perempuan yang berani, tegas, lantang, dan tidak takut berhadapan dengan kekuasaan? Jangan sampai kita terlalu sibuk mengatur bagaimana seharusnya perempuan bersuara, sampai lupa mendengarkan apa yang sebenarnya sedang mereka perjuangkan.
