Penulis: Andi Muhammad Jufri — Praktisi Pembangunan Sosial
Ruminews.id — Ada dua wajah dari fenomena yang sama yang kita sebut KDM hari-hari ini.
Wajah pertama adalah KDM yang turun. Ia datang ke NTT saat gempa menghantam. Membawa Rp4 miliar dari Pemprov Jabar, total sekitar Rp4,5 miliar bersama pengusaha, ASN, Baznas dan elemen masyarakat lain. Ia menyusuri rumah retak, duduk bersama pengungsi, menyerahkan bantuan perbaikan rumah dan kebutuhan dasar. Di Subang ia menawarkan pekerjaan tetap dan kontrakan layak bagi warga miskin. Di kasus lain ia membantu penjual es yang diintimidasi dengan modal, biaya sekolah anak, hingga bantuan hukum. Pada Mei 2026 di Lembang, ketika ambulans tak kunjung datang, ia membawa korban kecelakaan dengan mobil pribadinya sendiri ke rumah sakit.
Wajah kedua adalah KDM yang ditonton. Setiap kedatangannya punya cerita, setiap kalimatnya menjadi konten. Ia bisa serius, bisa marah, bisa tertawa dalam hitungan menit. Duduk di tanah, makan bersama, bercanda dengan bahasa rakyat, lalu merogoh kocek. Gaya itu menghapus jarak simbolik antara pejabat dan rakyat.
Di sinilah kita harus belajar melihat kualitas, bukan hanya citra.
Kekuatan Kharisma dan Bahaya Panggung
Sosiolog Max Weber membedakan kekuasaan legal-rasional yang bersandar pada sistem, dan kekuasaan kharisma yang bersandar pada figur. KDM berada di persimpangan keduanya. Ia pejabat legal, tapi kekuatan politiknya ditopang kharisma personal: gaya bicara, humor, kemarahan, air mata, pelukan.
Kharisma itu kuat untuk menggerakkan, tapi rapuh untuk melembaga. Ia melekat pada orang, bukan pada sistem.
Erving Goffman akan menyebut ini sebagai dramaturgi politik. Ada panggung depan tempat citra ditampilkan. KDM adalah aktor yang menguasai panggung depan dengan sempurna. Ia tidak hanya menjalankan pemerintahan, ia menjadi peristiwa media.
Guy Debord mengingatkan risiko dari itu, masyarakat tontonan, ketika kamera lebih besar dari kerja, citra menggantikan substansi.
Risikonya adalah personalisasi kekuasaan. Ketika pemerintah membantu, yang diingat bukan pemerintahnya, tapi orangnya. Ketika negara hadir, yang terlihat bukan negaranya, tapi wajah pemimpinnya.
Bagi warga yang kehilangan atap di NTT, bantuan adalah bantuan. Rp5 juta atau Rp10 juta bukan sekadar angka, tapi dapur kembali mengepul. Maka kurang elok jika setiap tangan yang menolong buru-buru dicurigai sebagai tangan yang mencari suara.
Tetapi semakin besar ia menolong, semakin besar popularitasnya. Dan semakin besar popularitasnya, semakin besar kewajiban publik untuk mengawasinya.
Dari Politik Turun ke Politik Sistem
Fenomena KDM mengingatkan kita pada hakikat kerja pemimpin: bukan hanya di balik meja dan menandatangani berkas, tapi turun, blusukan, hadir. Logika yang ia bangun sederhana dan kuat: ketika rumah roboh, yang dibutuhkan bukan pidato, tapi tempat tinggal. Ketika lapar, yang dibutuhkan bukan teori pembangunan, tapi makanan.
Logika sederhana inilah yang membuat ia mudah diterima.
Kekuatannya yang lain, ia tidak selalu menggunakan uang pribadi. Ia menggunakan kemampuan menggerakkan sumber daya sosial. Ia menghubungkan pemerintah, pengusaha, lembaga sosial, dan masyarakat. Kekuatan politiknya bukan hanya kemampuan memberi, tapi kemampuan membuat orang lain ikut memberi. Tindakan memberi berubah menjadi solidaritas kolektif. Itulah modal sosial terbesarnya.
Namun di sinilah pertanyaan kualitas itu harus diajukan:
Apakah rakyat sedang memperoleh pelayanan negara, atau sedang memperoleh kebaikan seorang pemimpin?
Dalam negara modern, warga seharusnya memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan bantuan bencana karena haknya sebagai warga negara. Bukan karena kebetulan bertemu gubernur. Bukan karena masuk kamera. Bukan karena viral.
Jika politik hanya menjadi soal memberi, sosiologi pembangunan mengingatkan bahaya klientelisme: rakyat perlahan menjadi klien yang bergantung pada patron.
Padahal yang dibutuhkan bukan hanya tangan yang memberi, tapi sistem yang membuat rakyat mampu berdiri sendiri.
Ukurannya Bukan Viral, Tapi Legacy
Kritik atas kunjungan KDM ke NTT muncul: ada yang melihatnya sebagai solidaritas tulus, ada yang bertanya mengapa Gubernur Jabar harus sejauh itu sementara pekerjaan rumah di Jabar masih banyak, ada yang membacanya sebagai perluasan popularitas.
KDM menjawab: ketika ada saudara tertimpa musibah, energi harus untuk membantu, bukan sibuk mengomentari yang membantu.
Saya kira KDM tidak sepenuhnya salah. Pengkritiknya pun tidak otomatis salah. Dalam demokrasi, niat baik tidak membebaskan kekuasaan dari pertanyaan.
Kita bisa mengakui semuanya sekaligus: KDM membantu korban? Akui sebagai kebaikan. KDM populer? Akui sebagai fakta. KDM piawai mengelola media sosial? Akui sebagai strategi.
Tapi setelah itu, pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah kebaikan personal itu sedang dibangun menjadi sistem, atau berhenti sebagai kebaikan personal?
Masalahnya bukan pada kamera, tapi ketika kamera lebih besar dari kerja.
Bukan pada popularitas, tapi ketika popularitas menggantikan institusi.
Bukan pada pemimpin yang dicintai, tapi ketika cinta membuat rakyat kehilangan keberanian untuk mengkritik.
Inilah tantangan terbesar: melakukan perubahan dari politik kehadiran menjadi politik kelembagaan.
Ketika ia menemukan anak miskin tidak sekolah, persoalannya jangan berhenti pada pembayaran biaya sekolah anak itu. Harus muncul sistem yang memastikan anak miskin lain tidak mengalami hal serupa.
Ketika ia menemukan warga sakit, pertanyaannya bukan hanya siapa yang membayar pengobatannya, tapi mengapa ia sampai kesulitan mendapat layanan kesehatan.
Ketika bencana terjadi, bukan hanya bantuan yang penting, tapi bagaimana solidaritas antardaerah dapat menjadi mekanisme permanen penanggulangan bencana.
Politik harus naik kelas dari memberi ikan menjadi membangun kolam.
KDM punya modal langka: kemampuan membangun hubungan emosional dengan rakyat. Tapi jika politik terlalu emosional, ia berubah menjadi politik loyalitas. Dan loyalitas personal menggeser pertanyaan “Apakah kebijakannya benar?” menjadi “Apakah kita masih mencintainya?” Di situlah demokrasi kehilangan jarak kritisnya.
Popularitas adalah modal, tapi juga utang moral. Semakin dipercaya, semakin harus transparan. Semakin dipuji, semakin harus siap dikritik.
Ukuran pemimpin bukan berapa banyak orang yang menangis saat ia pergi, atau berapa juta yang menonton videonya. Ukurannya adalah: apakah setelah ia pergi, rakyat tetap bisa hidup lebih baik?
Jika ya, citra berubah menjadi kualitas. Popularitas berubah menjadi legacy.
Jika tidak, ia hanya akan menjadi gema. Dan gema, sehebat apa pun, pada akhirnya akan hilang.
Pemimpin hebat bukan yang membuat rakyat bergantung kepadanya, melainkan yang membuat rakyat mampu berdiri tanpa dirinya.
