Penulis: Jhovy Asad Almasy
Ruminews.id — Kabar meninggalnya warga Taliabu akibat serangan buaya dan seorang petani akibat lilitan ular kembali menyisakan pertanyaan serius tentang kehadiran negara di tengah masyarakat. Dua tragedi tersebut memang berbeda, tetapi memiliki satu persoalan yang sama: sejauh mana pemerintah hadir dalam menjamin keselamatan warganya?
Pertanyaan “Apakah pemerintah daerah tahu?” bukan sekadar gugatan kepada seorang pejabat, melainkan kritik terhadap sistem pelayanan publik. Mengetahui sebuah tragedi tidak cukup. Pengetahuan harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret, terutama ketika masyarakat hidup di wilayah dengan akses kesehatan dan infrastruktur yang terbatas.
Jalan menuju fasilitas kesehatan yang sulit dilalui, keterbatasan sistem evakuasi, minimnya edukasi mengenai satwa liar, serta perubahan habitat akibat aktivitas manusia merupakan faktor yang dapat memperbesar risiko. Karena itu, tragedi semacam ini tidak semestinya hanya dipahami sebagai takdir atau keganasan alam. Risiko dapat diminimalkan melalui mitigasi, tata ruang, edukasi masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang responsif.
Pemerintah daerah perlu bergeser dari pola reaktif setelah korban jatuh menuju pendekatan preventif sebelum tragedi terjadi. Pemetaan wilayah rawan, penguatan layanan darurat, edukasi masyarakat, serta penanganan konflik manusia dan satwa liar harus menjadi bagian dari kebijakan yang berkelanjutan.
Rakyat tidak membutuhkan sekadar kunjungan seremonial atau narasi keberhasilan. Mereka membutuhkan negara yang hadir sebelum kehilangan terjadi.
Sebab di balik berbagai klaim keberhasilan pembangunan, terdapat kemungkinan luka kolektif masyarakat yang belum terselesaikan. Keberhasilan pemerintahan seharusnya tidak hanya diukur dari apa yang tampak di hadapan publik, tetapi juga dari kemampuannya melindungi mereka yang hidup jauh dari pusat kekuasaan.
Sebuah pemerintahan tidak cukup hanya terlihat berhasil; ia harus benar-benar dirasakan kehadirannya oleh rakyat.
