Dua Delegasi DIY Soroti Dugaan Premanisme Berkedok Jaga Warga dan Pungli UMKM di Forum Nasional PPI 2026

Randi
Jumat, 20 November 2026 • 15:41 WITA
Dua Delegasi DIY Soroti Dugaan Premanisme Berkedok Jaga Warga dan Pungli UMKM di Forum Nasional PPI 2026

ruminews.id, JAKARTA – Dua delegasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dhesis Wanfadiel Islam dan Nariswari Putri Nugrahanti, mengangkat persoalan dugaan penyalahgunaan fungsi kelompok Jaga Warga dalam pengamanan aksi demonstrasi serta dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pelaku usaha mikro,kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Alun-Alun Kidul Yogyakarta. Kedua isu tersebut disampaikan dalam Konferensi Nasional Pemuda Parlemen Indonesia (PPI) 2026 yang berlangsung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada 11–15 November 2026.

Dalam forum yang mengusung tema “Membangun Sinergi Pemuda dan Parlemen dalam Perumusan Kebijakan Publik untuk Indonesia Emas 2045” tersebut, kedua delegasi menawarkan delapan rekomendasi kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat perlindungan masyarakat, menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, serta menciptakan kepastian hukum bagi pelaku UMKM. Konferensi ini diikuti delegasi pemuda dari 38 provinsi di Indonesia.

Dhesis Wanfadiel Islam, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), menyoroti dugaan keterlibatan kelompok yang mengatasnamakan Jaga Warga dalam pengamanan aksi massa di Yogyakarta. Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan batas kewenangan antara kelompok masyarakat, aparat keamanan, dan institusi negara.

Jaga Warga merupakan program Pemerintah Daerah DIY yang dibentuk melalui Pergub DIY Nomor 28 Tahun 2021, kemudian mengalami perubahan melalui Pergub Nomor 59 Tahun 2022 dan diperbarui dengan Pergub Nomor 41 Tahun 2023. Program tersebut pada dasarnya diarahkan untuk menjaga ketenteraman lingkungan, mencegah konflik sosial, serta mengantisipasi berbagai persoalan sosial di tingkat masyarakat. Sementara itu, pengamanan penyampaian pendapat di muka umum merupakan kewenangan kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dhesis menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut menyusul sejumlah laporan mengenai dugaan keterlibatan kelompok bergaya preman dalam beberapa aksi demonstrasi sepanjang 2026. Peristiwa yang menjadi perhatian antara lain aksi pada 1 September di Simpang Gramedia, 20 Oktober, 28 Oktober, dan 10 November.

Ia juga menyoroti adanya perbedaan keterangan antara sejumlah pihak mengenai identitas kelompok yang berada di sekitar lokasi demonstrasi. Polda DIY, misalnya, menyatakan tidak terdapat anggota Jaga Warga di kawasan Malioboro pada 28 Oktober 2026. Kondisi tersebut, menurut kedua delegasi, perlu ditindaklanjuti melalui penelusuran independen agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi maupun pembebanan tanggung jawab kepada pihak yang tidak berkaitan.

Persoalan ini semakin mendapat perhatian setelah munculnya laporan mengenai korban luka dan penangkapan dalam rangkaian aksi demonstrasi. Data Pemerintah Kota Yogyakarta yang dikutip Antara mencatat 116 orang mengalami luka dalam peristiwa 28 Oktober 2026, dengan 13 orang di antaranya menjalani rawat inap. Sementara itu, Polda DIY menyebut 39 warga dan 60 personel kepolisian mengalami luka.

Di sisi lain, LBH Yogyakarta mencatat 48 orang ditangkap atau belum diketahui keberadaannya serta melaporkan adanya hambatan dalam akses pendampingan hukum. Data dan laporan tersebut menjadi salah satu dasar bagi delegasi DIY untuk mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengamanan demonstrasi dan perlindungan hak-hak warga negara.

“Ke mana rantis, panser, satuan Brimob, Polri, hingga TNI saat warga diteror klitih, tawuran, dan aksi premanisme seperti ini? Mengapa kekuatan negara dikerahkan penuh menghadapi rakyat yang bersuara? Kami tidak anti-aparat. Kami ingin setiap warga, termasuk aparat, dilindungi oleh aturan yang tegas dan jelas,” tegas Dhesis.

Atas persoalan tersebut, Dhesis menyampaikan empat rekomendasi kebijakan. Pertama, mendorong revisi Pergub DIY Nomor 41 Tahun 2023 atau menempuh mekanisme uji materiil melalui Mahkamah Agung. Revisi tersebut diharapkan memuat pembatasan yang tegas terhadap keterlibatan Jaga Warga dalam pengamanan aksi demonstrasi, termasuk ketentuan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran.

Kedua, mendorong audit dan pemeriksaan independen oleh Komnas HAM, Ombudsman RI, serta Kompolnas terhadap peristiwa 28 Oktober dan 10 November 2026. Ketiga, memastikan perlindungan hak prosedural masyarakat, khususnya jaminan akses bantuan hukum dan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan proses penegakan hukum dalam konteks penyampaian pendapat. Keempat, mendesak penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam tindakan intimidasi dan premanisme.

Selain persoalan kebebasan berpendapat, delegasi DIY juga mengangkat persoalan kepastian hukum dan tata kelola UMKM di kawasan Alun-Alun Kidul Yogyakarta. Isu ini disampaikan Nariswari Putri Nugrahanti, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta (FISIP UNY), dengan mengangkat kasus usaha Bolosego sebagai salah satu contoh persoalan yang dihadapi pelaku usaha di kawasan tersebut.

Kasus Bolosego mencuat setelah pemilik usaha, Dyah Laily Fardisa, mengaku dimintai biaya parkir sebesar Rp2,5 juta per hari pada September 2026. Setelah melalui negosiasi, nominal tersebut disebut turun menjadi Rp1 juta per hari. Padahal, usaha tersebut dikabarkan telah mengantongi izin dari Keraton Yogyakarta.

Nariswari menilai kasus tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan dugaan pungutan liar, tetapi juga memperlihatkan persoalan mendasar dalam tata kelola kawasan yang memiliki status khusus. Ketidakjelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Kota Yogyakarta, aparat penegak hukum, dan pihak Keraton dinilai berpotensi menciptakan ruang penyalahgunaan kewenangan yang merugikan pelaku usaha.

Dalam penanganan kasus tersebut, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menyatakan tidak pernah menerbitkan izin juru parkir di lokasi dimaksud. Sementara itu, Polresta Yogyakarta menyampaikan bahwa unsur pidana pungli dan pemerasan tidak terpenuhi dalam hasil penanganan yang dilakukan. Di sisi lain, Propam menempatkan seorang personel Polsek Kraton dalam penempatan khusus sebagai terduga pelanggar.

Menurut Nariswari, persoalan semakin kompleks karena lokasi usaha berada di atas Tanah Kasultanan atau Sultan Ground. Kondisi tersebut memunculkan persoalan koordinasi dan batas kewenangan dalam pengelolaan kawasan, terutama terkait perizinan usaha, pengaturan parkir, serta mekanisme penindakan terhadap pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.

“Perlindungan UMKM tidak boleh menunggu sebuah kasus viral. Ketika pelaku usaha yang sudah berizin pun tidak tahu harus mengadu ke mana, itu tanda ada yang kosong dalam tata kelola kita. Prinsipnya sudah lama kita kenal: Salus populi suprema lex esto, keselamatan dan perlindungan rakyat adalah hukum yang tertinggi,” ujar Nariswari.

Ia kemudian menawarkan empat rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki tata kelola ekonomi di kawasan berstatus khusus. Pertama, membangun sistem integrasi data satu pintu yang menghubungkan informasi perizinan, identitas pengelola kawasan, pembagian kewenangan, serta transparansi biaya antara Keraton, Pemerintah Daerah DIY, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Kedua, mendorong pembentukan Kelompok Kerja Harmonisasi Regulasi Kawasan Status Khusus oleh Komite I DPD RI guna memetakan potensi tumpang tindih regulasi, khususnya dalam urusan pertanahan, hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta otonomi daerah. Ketiga, mengusulkan revisi Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017 agar pengaturannya mencakup tata kelola aktivitas ekonomi, pariwisata, perparkiran, dan mekanisme penindakan terhadap pungutan liar di atas Tanah Kasultanan.

Keempat, mendorong penerapan sistem parkir digital berbasis QRIS yang terintegrasi dengan kas daerah. Sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi pembayaran, memperjelas aliran pendapatan, serta meminimalkan potensi pungutan tidak resmi terhadap pengunjung maupun pelaku usaha.

Melalui penyampaian kedua isu tersebut, Dhesis dan Nariswari berharap forum nasional PPI 2026 tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan antarpemuda, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan institusi penegak hukum.

Keduanya menegaskan bahwa perlindungan hak masyarakat dan kepastian berusaha merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Karena itu, kejelasan regulasi, transparansi kewenangan, serta akuntabilitas seluruh pihak menjadi prasyarat untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan menjalankan kegiatan ekonomi tanpa tekanan maupun pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.

Profil Delegasi

Dhesis Wanfadiel Islam merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) yang menjadi delegasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Konferensi Nasional Pemuda Parlemen Indonesia 2026. Sementara itu, Nariswari Putri Nugrahanti merupakan mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta (FISIP UNY) yang turut mewakili DIY dalam forum nasional tersebut.

Bagikan Berita Ini:
RUMINEWS

Membuka berita...