Badan Gizi Nasional

Badan Gizi Nasional, Nasional

Sultan Pakunegara Ingatkan: Perkuat Food Safety, Waspadai Sabotase Dalam Program MBG.

ruminews.id – DYMM Sultan Mulia Kusuma Nata Pakunegara, Sultan Pakunegara XV dari Kesultanan Pakunegara Sanggau, Kalimantan Barat, mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap remeh kasus keracunan massal yang terjadi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Sultan, gejala yang dialami para siswa seperti kejang-kejang tidak cukup dijelaskan hanya sebagai akibat makanan basi. “Ada indikasi kontaminasi serius, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya unsur sabotase,” tegas Sultan Sultan juga menekankan pentingnya monitoring cepat di sekolah. Setiap sekolah perlu menyimpan sampel makanan untuk diuji segera bila ada gejala aneh, serta membentuk tim tanggap darurat forensik bersama BPOM, kepolisian, dan aparat keamanan. Transparansi publik harus dijaga dengan memberikan laporan terbuka setiap insiden agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG tidak luntur. Di sisi lain, Sultan mengusulkan model subsidi langsung khusus untuk daerah 3T (tertinggal, terluar, terpencil). Dengan bantuan sekitar Rp300.000 per siswa per bulan, orang tua dapat membeli bahan pangan bergizi segar seperti ayam, telur, ikan, tahu tempe, dan susu. Sekolah tetap berfungsi sebagai pengawas melalui catatan harian pola makan anak. Skema ini dinilai lebih aman, tepat sasaran, sekaligus meringankan beban keluarga miskin yang tinggal di wilayah sulit dijangkau logistik. Menurut Sultan, MBG adalah investasi penting bagi generasi emas bangsa, namun pelaksanaannya harus adaptif. Di wilayah perkotaan dapat dijalankan dengan sistem dapur terpusat yang terstandar, sementara di 3T lebih cocok dengan subsidi langsung. “Tujuannya sama: anak-anak Indonesia harus sehat, cerdas, dan terlindungi dari keracunan maupun ancaman sabotase,” tegas Sultan.

Badan Gizi Nasional, Jakarta, Nasional

Keracunan Massal Program MBG: DPR Minta Evaluasi Sistem, JPPI Desak Moratorium

ruminews.id – Jakarta, 23 September 2023-Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengungkapkan bahwa kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terjadi di Jakarta, meski tidak terekspos luas di media. Ia menyebutkan ada 79 siswa di Kelurahan Lagoa, Jakarta Utara, yang menjadi korban. Charles menilai angka resmi kasus keracunan yang selama ini dilaporkan kemungkinan besar jauh di bawah kenyataan. “Kalau data keracunan hanya bersumber dari media monitoring, jelas banyak yang tidak tercatat. Contoh kasus di Jakarta saja tidak terpublikasikan,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum dengan para ahli dan koalisi masyarakat sipil, Senin (22/9/2025). Politikus PDI-P itu khawatir berulangnya insiden keracunan di berbagai daerah membuat orangtua enggan mengizinkan anak-anaknya mengonsumsi MBG. Ia menekankan persoalan bukan hanya pada penyedia makanan, melainkan ada masalah sistemik dalam pelaksanaan program. Karena itu, Charles meminta masukan dari para ahli dan masyarakat sipil agar program tidak terus menelan korban. Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi total. Hingga 21 September 2025, tercatat lebih dari 6.400 kasus keracunan, dengan Jawa Barat, DIY, dan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan kasus terbanyak. Peneliti Monash University, Grace Wangge, juga menilai moratorium penting dilakukan demi memulihkan kepercayaan publik. “Ini sudah sembilan bulan berjalan dan kasus terus berulang. Pemerintah perlu segera bersikap,” tegasnya.

Badan Gizi Nasional, Nasional

IKA ISMEI: MBG Investasi Masa Depan, Harus Dibenahi Serius

ruminews.id – Jakarta, 22 September 2025 – Ikatan Alumni Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (IKA ISMEI) menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap penting dilanjutkan meski belakangan diterpa berbagai masalah. Ketua Umum IKA ISMEI, Bahtiar Sebayang, menyebut MBG adalah “investasi masa depan” untuk anak-anak, ibu hamil, serta penguatan ekonomi lokal. Namun, ia menekankan perlunya evaluasi serius, terutama di wilayah yang sering bermasalah. Saat ini ada lebih dari 6.000 dapur MBG yang melayani 20 juta penerima manfaat. Targetnya, 30.000 dapur aktif hingga akhir 2025 untuk menjangkau 82,9 juta orang. IKA ISMEI mendorong beberapa langkah perbaikan: Evaluasi menyeluruh standar pengolahan dan distribusi makanan. Pengawasan ketat dari pemerintah, ahli gizi, dan lembaga independen. Perbaikan khusus di wilayah rawan masalah seperti Garut, Brebes, Sukoharjo, dan kawasan Timur Indonesia. Menjaga keberlanjutan program demi pembangunan SDM dan penanganan stunting. Penyelenggara dapur harus berkomitmen menjaga kualitas dan bebas penyelewengan. “Masalah yang ada jangan jadi alasan menghentikan program. Justru harus jadi panggilan untuk memperbaiki dan mengendalikan dengan serius,” tegas Bahtiar. IKA ISMEI berharap pemerintah pusat dan daerah bekerja sama agar MBG berjalan aman, sehat, dan benar-benar memberdayakan masyarakat.

Scroll to Top