Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Makassar

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

TP PKK Kota Makassar Ajak TP PKK Sangkarrang Edukasi Risiko Pernikahan Dini dan Optimalkan Potensi Laut Tekan Stunting

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — TP PKK Kota Makassar mengajak TP PKK Kecamatan Kepulauan Sangkarrang untuk memperkuat edukasi bahaya pernikahan dini dan memanfaatkan potensi kekayaan laut dalam menurunkan angka stunting. Hal ini menjadi salah satu fokus evaluasi dalam kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) TP PKK Kota Makassar yang digelar di Gedung PKK Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Rabu (22/10/2025).   Kegiatan tersebut menandai penutupan rangkaian SMEP TP PKK Kota Makassar tahun 2025 setelah sebelumnya dilaksanakan di seluruh kecamatan se-Kota Makassar.   Sama halnya dengan kecamatan lain, pelaksanaan SMEP di Sangkarrang mencakup evaluasi terhadap 10 program pokok PKK, administrasi kelembagaan, serta inovasi yang telah dijalankan oleh TP PKK Kecamatan.   Dari hasil monitoring, salah satu hal yang menjadi perhatian tim adalah masih tingginya angka stunting di wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Anggota Pokja IV TP PKK Kota Makassar, dr. Irma Kusuma, menyebut bahwa kondisi tersebut harus segera diatasi dengan pendekatan gizi dan edukasi yang berkelanjutan.   “Angka stunting menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kualitas generasi mendatang. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk menurunkannya, termasuk peran aktif kader PKK dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat,” jelas dr. Irma.   Sementara itu, anggota Pokja I TP PKK Kota Makassar, Pusparida, menilai bahwa kasus stunting di wilayah kepulauan juga dipengaruhi oleh masih maraknya praktik pernikahan dini. Menurutnya, hal tersebut berkaitan erat dengan kesiapan fisik dan mental calon ibu dalam menjalani kehamilan dan mengasuh anak.   “Untuk itu, kami mendorong TP PKK Kecamatan Sangkarrang agar lebih masif melakukan edukasi kepada masyarakat terkait risiko pernikahan dini serta pentingnya kesiapan dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera,” ujarnya.   Ketua Pokja III TP PKK Kota Makassar, Erika Novianti, turut memberikan masukan terkait penguatan program gizi keluarga. Ia menekankan bahwa sebagai wilayah kepulauan dengan potensi hasil laut melimpah, Sangkarrang seharusnya mampu mengoptimalkan sumber daya tersebut untuk meningkatkan konsumsi bergizi seimbang.   “Padahal Kepulauan Sangkarrang dikenal sebagai penghasil ikan dengan kandungan omega tinggi. Jika dimanfaatkan dengan baik, potensi laut ini dapat membantu menurunkan angka stunting melalui peningkatan konsumsi ikan dan produk olahan laut,” terangnya.   Selain gizi keluarga, inovasi berbasis potensi lokal juga menjadi perhatian dalam peningkatan ekonomi rumah tangga. Anggota Pokja II TP PKK Kota Makassar, Arifah Zainuddin, mendorong kader untuk terus mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dengan mengolah sumber daya khas kepulauan.   “Banyak potensi yang bisa dikembangkan, seperti pengolahan hasil laut, budidaya rumput laut, hingga pembuatan produk bernilai ekonomi seperti kerupuk teripang. Inovasi semacam ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat kepulauan,” tuturnya.   Sekretaris TP PKK Kota Makassar, Faridah Kadir, yang hadir mewakili Ketua TP PKK Kota Makassar, menyampaikan bahwa kegiatan SMEP merupakan wadah pembinaan bagi seluruh kader untuk memperbaiki pelaksanaan program di setiap tingkatan. “Inilah tujuan SMEP, untuk memeriksa, memberikan masukan, serta memperkuat sinergi antara TP PKK Kota dan kecamatan,” ujarnya.   Kendati demikian, Faridah memberikan apresiasi atas semangat luar biasa para kader di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Menurutnya, meski berada di wilayah kepulauan dengan keterbatasan geografis, semangat para kader tidak pernah surut.   “Walaupun ibu-ibu berada jauh di pulau, tapi semangatnya luar biasa. Kalau bukan karena semangat dan keikhlasan, pasti ibu-ibu tidak akan pernah hadir di sini. Ini luar biasa,” ujar Faridah memberi pujian.   Ia berharap, hasil dari supervisi dan catatan yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti oleh TP PKK Kecamatan Sangkarrang agar pelaksanaan program semakin baik di masa mendatang. “Kami ingin tahun depan, kegiatan SMEP hanya menjadi ajang silaturahmi karena seluruh program sudah berjalan dengan baik,” tambahnya.   Sementara itu, Ketua TP PKK Kecamatan Kepulauan Sangkarrang menyampaikan terima kasih atas pembinaan dan perhatian TP PKK Kota Makassar. Ia mengakui masih banyak keterbatasan SDM dan fasilitas di wilayah kepulauan, namun pihaknya berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengembangkan program PKK di tingkat kelurahan.   “Kami sangat berterima kasih atas kunjungan dan masukan yang diberikan. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk lebih giat melaksanakan 10 program pokok PKK dan membangun masyarakat kepulauan yang mandiri dan sejahtera,” ucapnya. Dengan terlaksananya kegiatan ini, berakhir pula rangkaian SMEP TP PKK Kota Makassar tahun 2025 di seluruh kecamatan se-Kota Makassar.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Bangun Dua Kawasan Urban Farming Modern

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemandirian pangan dan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan program Urban Farming. Upaya itu kembali dipertegas dalam Rapat Koordinasi Urban Farming yang digelar di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (22/10/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Program ini diinisiasi oleh Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar dengan menghadirkan konsep kawasan terpadu yang inovatif melalui pembangunan dua lokasi percontohan Green House Urban Farming. Dua kawasan tersebut berada di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate dan Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya. Keduanya dirancang sebagai pusat edukasi, produksi, dan pengembangan pertanian perkotaan berbasis teknologi modern. Desain kawasan Green House Urban Farming ini sangat komprehensif, dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk mendukung aktivitas pertanian, peternakan, hingga perikanan secara terpadu. Di dalamnya terdapat showroom Urban Farm, kantor pengelola, rumah dinas, laboratorium pertanian, ruang pembibitan, gudang penyimpanan, serta fasilitas pengemasan hasil tanaman (packing house). Selain itu, area ini juga dilengkapi dengan unit Market Farm sebagai pusat pemasaran hasil pertanian, toilet umum, gazebo dan kolom retensi, serta sarana edukasi terbuka. Pada sektor peternakan, disiapkan kandang ayam, kandang sapi, kandang kambing, kandang baterai unggas, dan kandang katsari. Tersedia juga gudang pakan ternak untuk mendukung operasional harian. Untuk sektor pertanian modern, kawasan ini menghadirkan Green House Hidroponik, rumah jamur, dan area pengembangan maggot sebagai sumber pakan alternatif. Di bidang perikanan, tersedia kolam bioflok, kolam aquaponik, serta kolam pembesaran ikan. Fasilitas lain yang tak kalah penting adalah cold storage, ruang peralatan, unit fertigasi berbasis digital, area sawah mini, hingga unit komposter sebagai pusat pengelolaan limbah organik ramah lingkungan. Kawasan ini juga dilengkapi fasilitas publik seperti cafetaria/display produk, area pertanian terbuka, lahan parkir, dan mushollah untuk menunjang kenyamanan pengunjung dan pelaku usaha tani. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Urban Farming yang dikembangkan pemerintah bukan sekadar aktivitas bercocok tanam di perkotaan, melainkan gerakan pembangunan sumber daya pangan modern yang terintegrasi. Lanjut dia, urban Farming bukan sekadar aktivitas pertanian kota, tetapi sebuah gerakan strategis untuk menciptakan ekosistem pangan modern, produktif, dan berkelanjutan di tengah laju urbanisasi. “Program ini harus memberikan manfaat ekonomi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya. Munafri menekankan bahwa pengembangan kawasan percontohan Urban Farming harus matang dari segi konsep, konstruksi, hingga estetika tata ruang. Ia juga memberikan beberapa catatan teknis agar pembangunan kawasan tetap memerhatikan aspek lingkungan, fungsi edukasi, dan kenyamanan pengunjung. “Kalau bisa jalan di kawasan ini menggunakan beton berpori karena wilayah ini membutuhkan serapan air yang baik. Kita tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan,” imbuh Appi. Selain itu, mantan bos PSM itu meminta agar desain bangunan kandang hewan dan fasilitas pendukung lainnya tidak dibangun dengan material besi sepenuhnya. “Kalau bisa material kandangnya lebih banyak menggunakan kayu. Supaya ada kesan natural, tapi tetap kokoh dan aman. Jadi suasananya tetap alami, nyaman dipandang,” tambahnya. Wali Kota juga menegaskan bahwa kawasan Green House Urban Farming harus mencerminkan konsep energi mandiri dan ramah lingkungan. Karena itu, ia meminta seluruh fasilitas pendukung listrik menggunakan energi surya. “Saya minta listriknya pakai solar panel. Pastikan semua fasilitas di kawasan ini memakai energi terbarukan. Ini bukan hanya tempat produksi, tapi juga tempat edukasi,” tegasnya. Dia juga menegaskan bahwa kawasan ini harus dirancang sebagai area edukasi visual bagi pengunjung. “Ini display Urban Farming. Orang datang melihat, belajar, dan terinspirasi, bukan tempat bermain-main hewan,” tegas Munafri. Untuk desain tata ruang, Wali Kota ingin pengunjung memperoleh pengalaman edukasinya secara sistematis. Ia juga ingin orang masuk ke kawasan ini seperti masuk museum edukasi pertanian. Mereka jalan memutar, melihat semua proses urban farming dari hulu ke hilir, baru keluar dengan membawa produk atau oleh-oleh dari Market Farm. “Di ujung harus ada pusat produk agar pengunjung belanja,” jelas orang nomor satu kota Makassar. Dalam arahannya, Munafri juga meminta agar kawasan dilengkapi area hijau produktif seperti kebun tanaman pangan lokal, termasuk pohon pisang yang menurutnya dapat memberi kesan hidup dan dekat dengan keseharian masyarakat. “Saya mau tetap ada pohon-pohon di sekitar area, misalnya pohon pisang. Supaya ada suasana alami, dekat dengan masyarakat. Bahkan bisa saja orang jual pisang goreng di situ, jadi hidup suasananya,” katanya. Dengan konsep yang detail dan terarah tersebut, Pemerintah Kota Makassar menargetkan kawasan Green House Urban Farming menjadi ikon edukasi pertanian modern di Sulawesi Selatan dan pusat pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis pangan masa depan. Politisi Golkar itu juga menegaskan bahwa kawasan Urban Farming harus inklusif dan ramah bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. “Akses fasilitas untuk difabel harus ada. Ini wajib. Saya ingin kawasan ini inklusif dan bisa dikunjungi siapa saja. Jangan tertutup,” saran Appi. Munafri berharap pembangunan kawasan percontohan ini tidak hanya menghadirkan fasilitas fisik, tetapi juga melahirkan ide-ide baru yang memberi nilai manfaat berkelanjutan. “Saya ingin orang yang datang ke sini pulang dengan inspirasi. Mereka melihat, belajar, lalu bisa mempraktikkan di rumah atau di wilayah masing-masing. Itu tujuan sebenarnya dari Urban Farming,” pungkasnya. Sedangkan, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Aulia Arsyad, menjelaskan bahwa pembangunan kawasan Urban Farming ini dirancang secara terpadu lintas sektor dan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai fungsi masing-masing. Dua lokasi yang ditetapkan sebagai percontohan berada di Sudiang, Kecamatan Biringkanaya dan Barombong, Kecamatan Tamalate, yang akan dikembangkan sebagai pusat kolaborasi pertanian modern di Makassar. “Lokasi Urban Farming ini ada dua, di Sudiang dan Barombong. Di dua lokasi itu nanti akan terintegrasi seluruh sektor, pertanian, peternakan, perikanan, hingga pengelolaan sampah,” jelasnya. Aulia menyebutkan bahwa sedikitnya lima OPD dilibatkan dalam pembangunan kawasan Urban Farming ini. Setiap OPD memiliki peran strategis sesuai kebutuhan kawasan. Untuk leading sektor Dinas Lingkungan Hidup akan menangani pengelolaan sampah. Dinas Ketahanan Pangan akan membangun cold storage sebagai tempat penyimpanan hasil panen. Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum menangani infrastruktur seperti jalan, drainase, dan penerapan instruksi Pak Wali terkait penggunaan beton berpori agar air hujan dapat terserap. “Kemudian Dinas Perhubungan akan mengatur instalasi listrik, termasuk penggunaan solar panel, sesuai arahan Pak Wali,” terangnya. Ia juga menyampaikan bahwa untuk memperkuat tata kelola lintas sektor ini, pemerintah akan menetapkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang keterlibatan OPD dalam pengembangan Urban Farming. Lebih lanjut, Aulia mengatakan bahwa proyek ini tidak hanya fokus pada produksi pangan, tetapi juga diarahkan menjadi pusat edukasi dan wisata

Hukum & Kriminal, Makassar

Audiens Bersama Komnas HAM ; HMI Sulsel Dorong Komitmen Diseminasi HAM Antar Lembaga Negara Menuju Revisi UU HAM

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Makassar /

ruminews.id – Makassar, 22 Oktober 2025 — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan menggelar audiens nasional bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) secara virtual melalui platform Zoom Meeting. Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Dr. Prabianto Mukti Wibowo, M.Sc., selaku Wakil Ketua Internal Komnas HAM sekaligus Komisioner Bidang Pengaduan, dan dipandu oleh Nathanai Prisca dari Komnas HAM RI. Dari pihak HMI, hadir Iwan Mazkrib selaku Ketua Bidang Perlindungan HAM BADKO HMI Sulsel, Aenul Ikhsan (Direktur Eksekutif LKBHMI Cabang Gowa/Departemen Hukum dan HAM BADKO HMI Sulsel), Sultan Daeng Mangalle (Aktivis Sosial Politik/Mantan Sekretaris Bidang Sospol BADKO HMI Sulselbar), Hidayat (Bidang Advokasi dan Pengabdian Masyarakat LKBHMI Cabang Gowa Raya), serta Azhari Kastella (Departemen Hukum dan HAM BADKO HMI Sulsel/Kader LKBHMI Cabang Makassar). Audiens nasional ini membahas substansi dan urgensi penguatan hak asasi manusia (HAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam sinkronisasi kewenangan antar lembaga negara serta arah kebijakan menuju revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Prabianto Mukti Wibowo, M.Sc., selaku Wakil Ketua Internal sekaligus Komisioner Pengaduan Komnas HAM RI, menyampaikan apresiasi dan kesiapan Komnas HAM dalam memperkuat kerja-kerja hak asasi manusia hingga ke tingkat daerah. “Melalui kegiatan silaturahmi ini, kami sangat berterima kasih atas aspirasi dan kepedulian HAM yang telah disampaikan oleh rekan-rekan HMI Sulsel. Tentu hal ini menjadi perhatian khusus bagi Komnas HAM ke depannya. Komnas HAM terus berupaya memperkuat kesadaran HAM di berbagai sektor melalui program edukatif seperti Camping HAM dan kegiatan penyuluhan lainnya. Kami juga senantiasa mendorong penghormatan HAM oleh korporasi maupun pemerintahan sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran dan kejahatan HAM,” ujar Dr. Prabianto. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa secara hukum, ruang gerak Komnas HAM memang dibatasi oleh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. “Dalam UU HAM, Komnas memiliki fungsi dan peran tertentu. Kami tetap berkomitmen untuk mendorong partisipasi publik dalam penegakan HAM, meskipun terbatas pada kewenangan yang diberikan undang-undang. Saat ini, Kementerian Hukum dan HAM tengah membahas rancangan revisi UU HAM. Harapan kami, revisi tersebut dapat memperkuat kewenangan Komnas HAM, termasuk dalam memperluas ruang partisipasi penegakan HAM. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi seperti HMI, tentu sangat berarti dalam mengawal RUU HAM agar lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya. Ia juga menyinggung kerja aktual Komnas HAM dalam menindaklanjuti sejumlah peristiwa yang menjadi perhatian publik. “Komnas HAM saat ini sedang menyusun laporan akhir terkait sejumlah peristiwa kemanusiaan yang terjadi pada Agustus–September 2025 lalu. Laporan tersebut akan kami tindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku,” tambahnya. Sebagai penutup, Dr. Prabianto menyampaikan kesiapan Komnas HAM untuk memperkuat kolaborasi strategis dengan HMI dan berbagai pihak di daerah, khususnya di Sulawesi Selatan. “Melalui audiens ini, kami membuka ruang kerja sama yang lebih matang di masa mendatang. Komnas HAM siap berpartisipasi dalam berbagai agenda penguatan HAM di daerah, terutama di Sulawesi Selatan, demi masa depan HAM Indonesia yang lebih baik,” tutupnya. Dalam diskusi tersebut, Iwan Mazkrib menegaskan bahwa penguatan HAM tidak bisa hanya berhenti pada tataran moral dan wacana, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk sinergi dan sistem koordinatif antar lembaga negara (diferensiasi fungsional). “Melihat kondisi darurat HAM, yang setiap tahunnya menambah daftar kejahatan dan pelanggaran HAM diberbagai sektor. Menandakan adanya kelemahan antar kewenangan lembaga negara, yang membawa HAM semakin jauh dari amanat konstitusi. Diseminasi nilai-nilai HAM harus menjadi komitmen bersama antar lembaga negara. HMI mendorong agar Komnas HAM memimpin koordinasi substantif menuju revisi UU HAM yang lebih adaptif terhadap tantangan keadilan sosial dan hak warga negara menuju Indonesia emas,” ujar Iwan Mazkrib. Lebih lanjut, HMI Sulsel menilai bahwa semangat konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 secara tegas menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Artinya, pengawasan antar lembaga bukan sekadar teknis, melainkan amanat konstitusi yang melekat pada fungsi pelayanan publik dan hak warga negara. Amanat konstitusi ini adalah perintah moral sekaligus hukum yang menegaskan bahwa penghormatan dan perlindungan HAM tidak boleh bergantung pada rezim atau situasi politik. Negara wajib menjamin pelaksanaannya secara menyeluruh.” Dengan demikian, HMI Sulsel melalui Bidang Perlindungan HAM menilai revisi UU HAM nantinya harus diarahkan pada penguatan struktur kelembagaan, perluasan fungsi dan kewenangan Komnas HAM, serta penyesuaian norma-norma HAM dengan realitas digital dan sosial kontemporer. HAM harus diposisikan sebagai agenda prioritas dalam menjalankan misi kenegaraan. Pertemuan ini menjadi momentum awal mitra kerjasama strategis antara HMI dan Komnas HAM dalam mendorong gerakan nasional diseminasi HAM berbasis konstitusi dan kebijakan publik menuju masyarakat adil makmur.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Jadi Pembina Apel Hari Santri Nasional 2025 di Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir sebagai Pembina Apel Hari Santri Nasional 2025 yang digelar Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Makassar di Lapangan Masjid Raya Al-Markaz Al-Islami, Rabu (22/10/2025). Kegiatan ini berlangsung khidmat dan diikuti ribuan santri, alim ulama, pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar. Pada kesempatan tersebut, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi membacakan naskah resmi amanat Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., yang secara serentak dibacakan dalam apel Hari Santri di seluruh Indonesia. Peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025 ini mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia”, sekaligus menjadi momentum peringatan 10 tahun penetapan Hari Santri sejak tahun 2015 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2015. Dalam amanat yang dibacakan, Appi menyampaikan bahwa Hari Santri tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga momen refleksi akan sejarah perjuangan umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penetapan Hari Santri merujuk pada peristiwa heroik Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang dicetuskan pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH. Hasyim Asy’ari, yang menyerukan kewajiban berjihad bagi umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan negara dari ancaman penjajahan. “Resolusi Jihad itulah yang membakar semangat perjuangan rakyat Indonesia, hingga memicu pertempuran monumental 10 November 1945 di Surabaya yang kini kita kenang sebagai Hari Pahlawan,” demikian amanat yang dibacakan Wali Kota Makassar itu. Dalam amanat Menteri Agama yang dibacakan Wali Kota, pesantren dinilai memiliki peran besar dalam sejarah pendidikan dan pembentukan karakter bangsa. Bahkan sebelum kemerdekaan, pesantren telah menjadi pusat penyebaran ilmu keislaman, akhlak, dan perjuangan kebangsaan. Kini peran santri semakin strategis, tidak hanya dalam bidang keagamaan tetapi juga pendidikan, ekonomi, teknologi dan kepemimpinan. “Hari Santri harus menjadi momentum kebangkitan santri Indonesia. Santri tidak hanya menguasai kitab kuning, tapi juga harus menguasai teknologi, sains, dan bahasa dunia,” bunyi amanat tersebut. Dalam naskah aman dibacakan, Appi juga menyampaikan duka cita mendalam atas musibah kebakaran yang menyebabkan 67 santri wafat di Pondok Pesantren Al-Fauzi, Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Ia mengatakan bahwa negara hadir dalam duka pesantren. Kementerian Agama telah meninjau lokasi, menyalurkan bantuan, dan memastikan proses pemulihan berjalan baik. Teks yang disampaikan Munafri juga menegaskan komitmen pemerintah terhadap pembangunan pesantren. Sejumlah kebijakan telah diterbitkan, antara lain. UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, program dana abadi pesantren. Selanjutnya, program cek kesehatan gratis untuk santri, program makan bergizi gratis bagi santri seluruh Indonesia Dalam amanat itu, menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas komitmennya dalam menghadirkan kebijakan besar yang menyentuh dunia pendidikan keagamaan dan pesantren. Di akhir amanat, Appi menyampaikan pesan penting kepada para santri agar terus menjadi garda terdepan peradaban bangsa. “Jadilah santri yang berilmu dan berakhlak. Rawat tradisi pesantren, juga inovasi zaman. Dari tangan para santri, masa depan Indonesia ditulis,” tuturnya.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar dan Kemendagri Kolaborasi Tingkatkan Kompetensi Petugas Damkar Lewat Diklat

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id – MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka Diklat Pemadaman I In House Training Program 70 JP Tahun 2025 bagi aparatur dan petugas lapangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Makassar, di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (21/10/2025). Kegiatan ini dihadiri Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Edi Suharmanto, bersama tim instruktur dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta. Dalam upacara pembukaan, Munafri bertindak sebagai inspektur upacara, sekaligus melakukan pemasangan tanda pelatihan kepada dua perwakilan peserta sebagai simbol dimulainya diklat. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Makassar dalam meningkatkan kapasitas SDM Damkar. Diikuti oleh 67 peserta, terdiri atas anggota peleton dan staf Dinas Damkar Makassar, dan akan berlangsung selama 7 hari, mulai 21 hingga 27 Oktober 2025. Munafri menegaskan pentingnya pelatihan ini sebagai upaya memperkuat kesiapan dan profesionalisme petugas pemadam kebakaran. Sehingga para petugas agar siap menghadapi berbagai situasi darurat di lapangan. “Saya berharap diklat ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tapi benar-benar menjadi wadah pembentukan karakter, keterampilan, dan kesigapan dalam menjalankan tugas penyelamatan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan terus memberikan dukungan penuh terhadap peningkatan kapasitas aparatur Damkar. Mulai dari mempelajari pentingnya kesiapan fisik, mental, hingga menyiakan perlengkapan kerja yang memadai bagi setiap petugas. “Untuk urusan anggaran, kami tidak akan pernah berpikir dua kali demi keselamatan masyarakat. Karena bagi kami, petugas pemadam adalah ujung tombak dalam melindungi warga Kota Makassar,” kata Munafri. Munafri ingin selain kesiapsiagaan dan pemenuhan skill, petugas Damkarmat mesti dipersenjatai peralatan standar dan maksimal. Ia menilai tugas peran Damkarmat sangat penting sebagai representasi Pemerintah yang bertanggung jawab yang menyangkut nyawa manusia. Sejalan dengan itu, Munafri mengingatkan seluruh peserta untuk menjaga perilaku, etika, dan profesionalitas selama bertugas. “Kalian adalah cerminan Pemerintah Kota Makassar. Ketika kalian hadir di tengah masyarakat, harus memberi rasa aman, bukan sebaliknya. Maka jaga tutur kata, sikap, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan penyelamatan,” lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Edi Suharmanto, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemkot Makassar yang tetap mengalokasikan anggaran pelatihan bagi aparatur Damkar di tengah banyaknya daerah lain yang meniadakan program serupa karena efisiensi. “Ini bukti nyata komitmen Pemkot Makassar terhadap peningkatan kompetensi dan profesionalisme petugas penyelamat,” ucapnya. Edi menegaskan, diklat ini merupakan investasi penting bagi peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam menghadapi tantangan penanggulangan kebakaran dan kondisi darurat. “Kami berharap kegiatan ini melahirkan petugas yang andal, tangguh, disiplin, dan humanis. Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga keselamatan masyarakat,” tambahnya.(*)

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Pimpin Rakor Matangkan Rangkaian Kegiatan HUT ke-418 Kota Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id – MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus memantapkan persiapan menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-418 Kota Makassar. Setelah sebelumnya menekankan kesan charity dan kesederhanaan, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin kembali memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan di Balai Kota Makassar, Selasa (21/10/2025). Rakor tesebut membahas pemantapan rangkaian kegiatan mulai dari detail konsep kegiatan, teknis pelaksanaan, serta partisipasi lintas sektor dalam rangkaian perayaan tahunan yang jatuh di setiap tanggal 9 November ini. Rakor tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, para pimpinan OPD, camat se-Kota Makassar, direktur Perusda, serta pengurus DPD Asosiasi Backstagers Sulsel. Dalam arahannya, Munafri kembali menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan HUT harus dirancang sebagai perayaan kebersamaan dan kepedulian sosial, bukan sekadar seremoni tahunan. Ia mendorong setiap SKPD hingga kecamatan, agar menampilkan inisiatif nyata yang memberi manfaat bagi warga. “Saya ingin ulang tahun kota ini kita rayakan dengan cara yang lebih bermakna, ada semangat berbagi, semangat peduli, dan semangat menjaga lingkungan. Semua OPD harus punya program dan berkontribusi,” tegas Munafri. Munafri menekankan sejumlah revisi arah kegiatan yang akan menyemarakkan HUT kota. Pertama, Ia menjelaskan agar setiap SKPD menggelar kegiatan sosial di lingkup dan sesuai kapasitas masing-masing, seperti pemberian sembako, santunan bagi anak panti, hingga bantuan kepada keluarga kurang mampu. Sementara Camat diminta fokus di wilayahnya sendiri agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Salah satunya, Munafri mewajibkan Camat menggelar pasar murah di setiap kecamatan, yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku UMKM lokal agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. “Tidak usah muluk-muluk. Lihat di sekitar kantor atau wilayah kerja masing-masing, siapa yang paling membutuhkan, itulah yang dibantu. Jangan dipaksakan besar, tapi pastikan tepat sasaran,” ujarnya. Selain itu, Munafri meminta seluruh pegawai Pemkot untuk berpartisipasi di Jalan Sehat, pada 8 November 2025 yang diusungnya sebagai sebagai gerakan bersih. Peserta diwajibkan membawa kantong sampah untuk memungut sampah di sepanjang rute jalan santai dan akan ditimbang di garis finish, peserta dengan hasil terbanyak akan mendapatkan hadiah. “Kita mau kegiatan ini bukan hanya olahraga, tapi juga aksi nyata menjaga kota. Semua bawa kantong sampah, siapa yang paling banyak dikumpul, itu yang kita beri hadiah,” ucapnya sambil tersenyum. Selain itu, di sepanjang rute jalan sehat akan disediakan barcode donasi digital (QR code). Masyarakat bisa men-tap barcode tersebut untuk berdonasi mulai dari Rp1.000 hingga Rp5.000. Donasi yang terkumpul akan disalurkan untuk kegiatan sosial Pemerintah Kota Makassar. “Saya mau ini jadi gerakan bersama. Tidak ada paksaan, tapi semua yang ikut punya kontribusi, sekecil apa pun,” tambahnya. Lebih jauh, Munafri juga meminta panitia memastikan keterlibatan anak-anak panti asuhan, pelajar dari berbagai sekolah, pelaku UMKM lokal, hingga konten kreator pemuda lokal. Ia pun menegaskan bahwa keterlibatan pelajar tidak boleh membebani orang tua, dan seluruh biaya kegiatan harus menjadi tanggung jawab sekolah dan pemerintah. “Saya tidak mau dengar ada orang tua yang merasa terbebani. Ini tanggung jawab sekolah dan pemerintah sebagai pelaksana acara, bukan orang tua,” tegasnya. Produk UMKM lokal, terutama makanan dan minuman khas Makassar, akan diprioritaskan untuk mengisi kegiatan selama perayaan HUT. Untuk menjaga tata krama penyelenggaraan, Munafri meminta panitia agar lebih selektif dalam menampilkan pertunjukan budaya. Ia menolak keras adanya penampilan yang menyalahi norma, seperti penari laki-laki berdandan menyerupai perempuan atau eksploitasi anak dalam tarian dan cara berpakaian yang tidak sesuai usia. “Kita ingin acara yang tetap berbudaya dan beretika. Jangan glamor, tapi hilang nilainya. Ini Makassar yang punya karakter dan kearifan sendiri,” ujarnya. Tenant yang diisi oleh charity services hingga pendekatan pelayanan Pemerintah Kota dari seluruh Dinas juga akan membanjiri lokasi perayaan HUT Kota. Pada puncak perayaan HUT kota di 9 November mendatang, seluruh peserta upacara juga diwajibkan mengenakan pakaian adat daerah sebagai bentuk penghormatan terhadap kekayaan budaya Sulawesi Selatan. Munafri turut mendorong agar para camat dan pejabat datang bersama pasangannya, sebagai bentuk keteladanan dan kebersamaan dalam keluarga besar Pemkot Makassar. Sejumlah rekomendasi dan arahan tersebut menjadi panduan teknis seluruh jajaran Pemkot Makassar dalam menyambut HUT ke-418 Kota Makassar yang bertajuk “Merajut Harmoni, Membangun Kebersaman”.(*)

Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar

Aliansi Wija To Bone Gelar Aksi Reformasi Polri Tuntut Stop Kriminalisasi Aktivis-Penegakan HAM

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar /

ruminews.id – Kasus penangkapan aktivis di Indonesia akhir-akhir ini menuai Kontroversi, seluruh aktivis yang diamankan oleh pihak kepolisian diduga dilakukan dengan tanpa memperlihatkan terlebih dahulu surat perintah penangkapan yang dinilai melanggar prosedural. Dan terkesan ditangkap paksa dan dikriminalisasi oleh pihak kepolisian. Selain penangkapan yang dilalukan tanpa surat perintah penangkapan, beberapa aktivis yang ditangkap juga mendapatkan tindakan kekerasan. Jenderal Lapangan Aliansi Wija To Bone Andang menilai bahwa tindakan kepolisian keliru dalam menangkap saudara ZM “Pihak kepolisian kami nilai telah mencederai dan melanggar UU KUHAP BAB V Pasal 18 (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dimana salam UU tersebut pihak kepolisian seharusnya memperlihatkan terlebih dahulu surat penangkapannya sebelum menangkap saudara ZM, Jadi kesannya seakan kawan kami ini diculik” kata andang. Selain dari pada surat penangkapan yang tidka diperlihatkan oleh pihak kepolisian, aliansi wija to bone juga menyoroti tindakan aparat kepolisian yang memasuki lingkungan kampus untuk menangkap sodara ZM “Kampus merupakan ruang ademik yang otonom, yang mana itu bukan hanya sekedar symbol, tetapi dilandasi oleh hukum, yakni Pasal 28 C dan 28 E Undang-Undang Dasaar 1945. Pasal tersebut menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan kebebasan berpendapat, berserikat, serta berkumpul. Dengan begitu kampus sebagai institusi pendidikan tinggi otomatis menjadi wadah perlindungan bagi hak-hak tersebut serta pasal 88 UU Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi juga menegaskan adanya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Pasal-pasal tersebut implikasinya adalah kampus tidak boleh diintervensi secara sewenang-sewenang oleh pihak eksternal termasuk itu aparat” jelas andang Penangkapan ZM disertai dengan tindakan kekerasan aliansi wija to bone menilai hal tersebut mencederai nilai-nilai Hak Asasi Manusia, “Tindakan kekerasan yang dialami saudara ZM, merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan melanggar UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA dan Pasal 11 ayat (1), dan melanggar UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia” tegas Andang Dalam aksinya aliansi wija to Bone menegaskan bahwa ada kejanggalan yang terjadi terhadap kasus yang di limpahkan terhadapa ZM Olehnya Aliansi Wija To Bone melayangkan beberapa tuntutan dalam aksinya diantaranya: 1. Stop Kriminalisasi Aktivis 2. Bebaskan ZM 3. Tegakkan HAM dan Supremasi Hukum #BEBASKANKAWANKAMI #BEBASKANZM

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Borong Tiga Penghargaan di Hari Jadi Sulsel ke-356

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham kembali menorehkan catatan gemilang. Pada puncak perayaan Peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-356, Pemkot Makassar berhasil memborong tiga penghargaan bergengsi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Minggu (19/10/2025). Tiga penghargaan yang diraih Kota Makassar meliputi kategori Kota Layak Anak Terbaik dengan predikat Nindya, Kota dengan persentase penduduk miskin terendah dengan capaian 4,97 persen, serta Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi, yakni 83,92 poin. Capaian ini semakin menegaskan posisi Makassar sebagai salah satu kota dengan performa pembangunan terbaik di Sulawesi Selatan. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dalam sambutannya menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada daerah yang telah menunjukkan kinerja positif. Seluruh penilaian, kata Ia, berbasis pada data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga hasil yang ditampilkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi tolok ukur sekaligus dorongan bagi seluruh pemerintah daerah untuk bekerja lebih baik ke depannya. Usai menerima penghargaan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah kota, tetapi juga buah dari kerja keras kolektif seluruh jajaran OPD dan dukungan penuh masyarakat Makassar. Ia menilai capaian sebagai Kota Layak Anak merupakan peningkatan signifikan, karena Makassar kini bergerak dari status madya menuju level utama. Hal ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemkot dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi tumbuh kembang anak. Terkait dengan pencapaian IPM tertinggi, Munafri menjelaskan bahwa indikator tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Ia menilai capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan selama ini berhasil memberi dampak langsung bagi warga. Sementara itu, penghargaan sebagai kota dengan tingkat kemiskinan terendah dianggapnya sebagai buah dari berbagai intervensi yang selama ini dijalankan Pemkot Makassar. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan UMKM terbuktivtelah memberikan hasil yang nyata. “Alhamdulillah, tiga penghargaan ini adalah bukti kerja nyata yang kita lakukan bersama. Kota Layak Anak meningkat ke level utama, IPM yang terus membaik menunjukkan perhatian besar kita terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penurunan kemiskinan menandakan intervensi kita berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkap Munafri. Namun demikian, Ia menekankan bahwa penghargaan ini tidak boleh membuat pemerintah kota berpuas diri. Justru, kata dia, capaian ini menjadi tantangan sekaligus motivasi untuk mempertahankannya di masa mendatang. Olehnya, Munafri menuturkan bahwa strategi khusus telah disiapkan, termasuk penguatan monitoring dan evaluasi, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar tepat sasaran. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan pemerintah kota dapat memberikan dampak langsung dan signifikan kepada masyarakat. “Kami akan memperkuat monitoring dan evaluasi, serta memastikan intervensi kebijakan selalu tepat sasaran. Harapannya, penghargaan ini tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Makassar,” jelasnya. Munafri tidak lupa menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk Sulawesi Selatan. Ia berkomitmen untuk terus membangun sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.(*)

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Berlari Bersama Warga, Munafri Serukan Gaya Hidup Sehat di Kalla Run 2025

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR,— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut meramaikan Kalla Run 2025 yang digelar di depan Mall Ratu Indah, Jalan Dr. Ratulangi, Minggu (19/10/2025). Ajang olahraga tahunan ini diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari komunitas lari, pelajar, hingga masyarakat umum, dengan total peserta mencapai 3.000 orang. Bukan hanya hadir melepas peserta di garis start, Munafri juga ikut ambil bagian dalam kategori 10 kilometer. Dengan mengenakan jersey resmi Kalla Run 2025, ia berlari dari garis start hingga finis, menyatu bersama ribuan pelari lain. Sementara itu, kategori 5 kilometer juga berlangsung meriah dengan diikuti lebih dari 1.300 peserta. Langkah Munafri yang penuh semangat di bawah langit cerah Minggu pagi menjadi simbol konsistensi untuk menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat. Ia menilai kegiatan lari tidak hanya bermanfaat menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi ruang mempererat interaksi sosial dan menumbuhkan kebersamaan. “Setelah sekian lama, akhirnya kita lari lagi 10K di Kalla Run. Luar biasa antusiasme semua runners Makassar, rute yang sangat baik, cuaca yang mendukung,” ujarnya. Kehadiran orang nomor satu di Makassar ini pun menambah semarak acara. Banyak peserta tampak antusias menyambut, bahkan berebut untuk bisa menyapa langsung dan berfoto bersama Wali Kota. Event lari ini sendiri menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-73 Kalla Group. Selain untuk memeriahkan ulang tahun perusahaan, kegiatan ini juga mengusung pesan pentingnya membangun pola hidup sehat dan semangat sportivitas di tengah masyarakat.(*)

Daerah, Makassar, Pendidikan

Rapat Terbuka Luar Biasa Senat STIKES Nani Hasanuddin Dalam Rangka Wisuda Sarjana, Penyumpahan Profesi, Dan Ahli Madya

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 18 Oktober 2025 – Dalam balutan suasana penuh haru dan kebanggaan, aula Angin Mammiri Hotel Dalton hari ini menjadi saksi perjalanan panjang yang berakhir di gerbang keberhasilan. Sebanyak 156 wisudawan dan wisudawati resmi dikukuhkan dalam Rapat Terbuka Luar Biasa Senat STIKES Nani Hasanuddin dalam rangka wisuda sarjana, penyumpahan profesi, dan ahli madya. Dari wajah-wajah yang berderet rapi, tampak kilau kebahagiaan yang tak tersembunyikan buah dari perjuangan panjang yang tak hanya menuntut kecerdasan, tetapi juga ketulusan dan keteguhan hati. Menurut La Sakka, S.Farm., Apt., M.Kes, selaku Koordinator Humas dan Promosi STIKES Nani Hasanuddin, kegiatan ini menjadi momentum sakral yang menandai babak baru dalam perjalanan akademik dan profesional para lulusan. “Ini bukan hanya seremoni, tapi penanda lahirnya insan kesehatan yang siap mengabdi,” tuturnya. Kehadiran Dr. Andi Lukman, M.Si, Kepala LLDIKTI Wilayah IX, menambah khidmat suasana. Dalam sambutannya yang penuh makna, beliau berpesan agar ilmu dan pengetahuan yang diperoleh tak berhenti di ruang akademik, melainkan menjelma menjadi amal nyata bagi bangsa, negara, dan umat manusia. Ia juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada institusi yang kini telah menorehkan prestasi membanggakan dengan dua guru besar (profesor) di jajaran akademiknya. “Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia adalah napas kemajuan. Dan STIKES Nani Hasanuddin telah membuktikan komitmennya dalam hal itu,” ujar Dr. Andi Lukman dalam nada penuh kebanggaan. Kehadiran organisasi profesi seperti PAFI, IBI, dan PPNI turut memperkuat suasana kebersamaan lintas profesi. Tak hanya itu, acara ini juga dihadiri oleh para tamu kehormatan dari mitra STIKES Nani Hasanuddin, mulai dari Rumah Sakit Kota Makassar, sejumlah klinik dan puskesmas, hingga apotek-apotek yang selama ini menjadi mitra kerja sama dalam bidang praktik, penelitian, dan penyaluran alumni. Mereka hadir sebagai wujud dukungan dan sinergi nyata antara dunia pendidikan dan dunia pelayanan kesehatan. Mitra-mitra tersebut menjadi jembatan penting antara teori dan praktik, antara ruang kuliah dan ruang pengabdian—sebuah ekosistem kolaboratif yang memastikan bahwa setiap lulusan STIKES Nani Hasanuddin tak hanya berilmu, tapi juga siap berkiprah di tengah masyarakat. Sebagai penutup acara, digelar penyerahan simbolik bendera Ikatan Alumni STIKES Nani Hasanuddin—sebuah tradisi yang sarat makna. Bendera itu diserahkan oleh Fikri Haikal, A.Md.Farm, Pengurus IKA Stikes Nani Hasanuddin yang juga merupakan Pimpinan Redaksi Ruminews.id, kepada perwakilan wisudawan sebagai simbol estafet perjuangan dan semangat pengabdian yang tak pernah padam. Sore itu, langit Makassar seolah turut tersenyum menyaksikan generasi baru insan kesehatan melangkah ke masa depan dengan ilmu di tangan dan nurani di dada. Dari kampus ini, cahaya ilmu kembali dijemput untuk menerangi kehidupan.

Scroll to Top