Warga Kampung Parang Protes Dugaan Tambang Ilegal, Dua Malam dan Desak Pemerintah Bertindak

Fikri Haikal
Selasa, 17 November 2026 • 10:32 WITA
Warga Kampung Parang Protes Dugaan Tambang Ilegal, Dua Malam dan Desak Pemerintah Bertindak

Ruminews.id, GOWA – Aktivitas penggalian pasir yang diduga tidak mengantongi izin di Dusun Kampung Parang, Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menuai protes dari masyarakat setempat.

Warga mengkhawatirkan aktivitas pertambangan yang berlangsung di belakang rumah-rumah penduduk tersebut dapat mengancam keselamatan permukiman dan merusak lingkungan sekitar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Ruminews pada 16 November 2026, seorang warga bernama Echa mengungkapkan bahwa aktivitas tambang yang diduga ilegal tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Menurut Echa, masyarakat sekitar bahkan telah dua malam berturut-turut menggelar aksi protes sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas penggalian pasir tersebut.

“ada aktivitas tambang ilegal yang di lakukan oleh mafia dan masyarakat sekitar Sudah 2 malam menggelar aksi protes ,” demikian keterangan yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

Dalam perkembangan aksi tersebut, Bhabinkamtibmas (Binmas) setempat juga disebut sempat melakukan dialog dengan pihak penambang. Dialog tersebut dilakukan untuk meminta agar alat-alat yang digunakan dalam aktivitas penggalian dipindahkan dari lokasi.

Namun, keresahan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan keberadaan alat berat. Warga juga mempertanyakan legalitas kegiatan pertambangan, termasuk izin operasional dan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan karena lokasinya berdekatan dengan rumah penduduk.

Sebelumnya, sebagai bentuk protes dan upaya menarik perhatian pemerintah, warga bahkan sempat melakukan penutupan akses jalan. Langkah tersebut menjadi simbol keresahan masyarakat yang menginginkan persoalan ini segera mendapatkan penyelesaian.

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Gowa, pemerintah Kecamatan Bontonompo, Pemerintah Desa Barembeng, Dinas Lingkungan Hidup, serta aparat penegak hukum tidak tinggal diam melihat persoalan tersebut.

Masyarakat meminta dilakukan pemeriksaan langsung terhadap aktivitas penggalian pasir, termasuk memastikan status perizinan dan menilai potensi dampaknya terhadap keselamatan warga serta kelestarian lingkungan.

Jangan sampai aktivitas yang mengatasnamakan kepentingan ekonomi justru mengorbankan ruang hidup masyarakat. Sebab, tanah tempat warga membangun rumah dan menjalani kehidupan bukanlah ruang kosong yang bisa dieksploitasi tanpa mempertimbangkan keselamatan orang-orang di sekitarnya.

Kini, masyarakat Kampung Parang menunggu langkah nyata pemerintah dan aparat penegak hukum. Mereka tidak hanya membutuhkan dialog, tetapi juga kepastian bahwa keresahan dan keselamatan warga benar-benar menjadi perhatian.

Bagikan Berita Ini:
RUMINEWS

Membuka berita...