Penulis: Najamuddin Arfah — Analis Ekonomi Politik/Direktur Economic Transformation and Oversight Studies (ETOS POLITICA)
Ruminews.id — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden menandai berakhirnya fase representasi simbolik generasi muda di pucuk pimpinan eksekutif. Politik nasional kini disibukkan oleh berbagai manuver antarelite menjelang penetapan wakil presiden baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Desember mendatang.
Meski bursa nama calon pendamping Presiden Prabowo Subianto mulai mengerucut pada figur tertentu, termasuk sinyal kuat dari internal Partai Gerindra, ujung dari dinamika politik ini hanyalah prosedural politik untuk menjaga keseimbangan koalisi dan stabilitas kekuasaan nasional.
Bagi sebagian elit dan pengamat politik, hilangnya figur muda di istana mungkin dipandang sebagai berkurangnya keterwakilan demografis. Namun, kondisi ini berbeda bagi jutaan generasi milenial dan generasi Z.
Mereka yang setiap hari berhadapan langsung dengan kerasnya realitas pasar tenaga kerja dan lonjakan biaya hidup, pergantian figur semata bukanlah persoalan utama.
Kerisauan sesungguhnya yang menghantui anak muda hari ini bersifat jauh lebih kompleks, mulai dari krisis lapangan kerja yang layak, kerentanan status pekerjaan, serta ancaman pengangguran terselubung yang membayangi masa depan ekonomi mereka.
Keterwakilan Substantif
Dalam ilmu politik, terdapat perbedaan mendasar antara keterwakilan deskriptif (descriptive representation) dan keterwakilan substantif (substantive representation). Keterwakilan deskriptif hanya merujuk pada kesamaan identitas demografis seperti usia muda antara pemimpin dan yang dipimpin.
Sebaliknya, keterwakilan substantif mengukur sejauh mana kebijakan yang dilahirkan oleh pemegang kekuasaan benar-benar memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan kelompok tersebut, terlepas dari usia biologis sang pemimpin.
Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa euforia simbolisme pemimpin muda tidak otomatis menyelesaikan masalah struktural di pasar kerja. Oleh sebab itu, menghadapi penetapan wakil presiden baru pada Desember nanti, anak muda perlu bersikap realistis.
Indonesia tidak membutuhkan sekadar pemimpin yang muda secara usia, melainkan seorang wakil presiden yang memiliki visi teknokratis dan keberpihakan nyata (pro-youth) untuk mengeksekusi kebijakan penciptaan lapangan kerja, meskipun sosok yang terpilih berasal dari generasi senior.
Potret Pasar Kerja
Urgensi keberpihakan calon wakil presiden terhadap nasib anak muda tergambar jelas dalam data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan Berita Resmi Statistik (rilis 5 November 2026) mengenai Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2026, dari total angkatan kerja sebanyak 155,37 juta orang dan 147,99 juta penduduk bekerja, masih terdapat 7,38 juta pengangguran terbuka.
Kerentanan ekstrem justru terkonsentrasi pada kelompok usia muda (15–24 tahun) yang mencatatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi, jauh melampaui kelompok usia dewasa (25–59 tahun) sebesar 2,78 persen.
Fenomena pengangguran terdidik juga masih menganga lebar: lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencatatkan TPT tertinggi sebesar 8,20 persen, disusul lulusan pendidikan tinggi (Diploma dan Sarjana) sebesar 5,09 persen.
Di luar pengangguran terbuka, tabel statistik BPS per Februari 2026 mencatat persentase pemuda usia 15–24 tahun yang berstatus Not in Employment, Education, or Training (NEET) mencapai 19,44 persen yang berarti, hampir satu dari lima anak muda berada dalam zona nonproduktif.
Dalam perspektif Teori Pasar Tenaga Kerja Ganda (Dual Labor Market Theory) yang dikembangkan oleh Peter Doeringer dan Michael Piore, struktur pasar kerja terbelah menjadi dua segmen: sektor primer (formal, upah layak, jenjang karier pasti, dan jaminan sosial) serta sektor sekunder (informal, upah rendah, minim perlindungan, dan rentan PHK).
Data Sakernas BPS Agustus 2026 mengonfirmasi bahwa pasar kerja Indonesia semakin terperosok ke sektor sekunder. Proporsi pekerja informal membengkak hingga 57,93 persen atau 85,73 juta orang, sementara pekerja formal menyusut ke level 42,07 persen (62,25 juta orang).
Selain itu, tingkat setengah pengangguran melonjak dari 7,91 persen menjadi 8,68 persen (12,84 juta orang). Ekspansi ekonomi gig (gig economy) dan pekerjaan serabutan menciptakan fenomena precarious work yang menggerus daya beli kelas menengah muda.
Human Capital dan Tantangan Mismatch Industri
Kegagalan pasar menyerap angkatan kerja terdidik juga dapat dibedah melalui Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) dari Gary Becker dan Theodore Schultz.
Teori ini menegaskan bahwa investasi pada pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan produktivitas individu sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, imbal hasil dari modal manusia tersebut hanya akan terwujud apabila terdapat kesesuaian antara keterampilan lulusan dengan struktur permintaan industri (demand-driven).
Di Indonesia, ketidaksinkronan (mismatch) antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri menyebabkan investasi pendidikan generasi muda tidak berbanding lurus dengan peluang kerja layak.
Proyek-proyek hilirisasi yang selama ini digadang-gadang sebagai motor pencipta 19 juta lapangan kerja, sebagaimana janji kampanye pemerintahan sebelumnya ternyata lebih banyak bersifat padat modal (capital-intensive) dan berbasis teknologi tinggi. Akibatnya, daya serap terhadap jutaan angkatan kerja muda lokal masih sangat terbatas.
Sejalan dengan Teori Pertumbuhan Endogen (Endogenous Growth Theory) yang digagas Paul Romer, pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang inklusif hanya dapat dicapai melalui inovasi, penguasaan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terintegrasi langsung dengan ekosistem industrialisasi.
Tanpa transformasi kebijakan ekonomi yang menyentuh akar penciptaan kerja formal, pertumbuhan ekonomi makro sebesar 5,47 persen pada kuartal III-2026 tidak akan mampu menahan laju penyusutan kelas menengah Indonesia, yang menurut kajian Mandiri Institute (Maret 2026) telah menyusut dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 46,7 juta orang pada 2025.
Harapan pada Calon Wakil Presiden
Oleh karena itu, calon wakil presiden yang akan ditetapkan oleh MPR pada Desember 2026 memikul tanggung jawab historis untuk menuntaskan janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang ditinggalkan pendahulunya. Konsolidasi koalisi partai politik harus diarahkan untuk mendukung agenda transformasi ekonomi yang berpihak pada generasi muda melalui tiga langkah strategis.
Ujian sesungguhnya bagi pendamping Presiden Prabowo Subianto nanti terletak pada kesanggupannya menerjemahkan stabilitas politik menjadi kesejahteraan nyata. Bagi generasi milenial dan generasi Z, masa depan tidak ditentukan oleh seberapa muda usia pemimpinnya, melainkan oleh seberapa serius negara membuka pintu lapangan kerja dan menjamin kehidupan yang bermartabat bagi seluruh anak muda Indonesia.
