Ruminews.id, Jakarta — Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan partainya tidak akan mengajukan nama calon Wakil Presiden (Cawapres) kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden,” ujar AHY di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
AHY menjelaskan, partainya menghormati mekanisme konstitusional dalam pengisian jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, pengusulan calon pengganti merupakan kewenangan Presiden Prabowo, sementara keputusan pemilihan berada di tangan MPR.
Ia merujuk Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan tersebut.
“Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” jelas AHY.
AHY mengatakan, keputusan Demokrat untuk tidak mengajukan nama calon pengganti Gibran telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut AHY, konsultasi tersebut dilakukan melalui panggilan video pada Jumat pagi. Saat itu, SBY sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
“Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, AHY yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengajak masyarakat menjaga situasi tetap tenang. Ia berharap seluruh elemen masyarakat memberikan ruang bagi proses konstitusional yang sedang berlangsung.
Sikap Demokrat disampaikan sehari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). MPR selanjutnya menyiapkan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden, termasuk meminta Presiden mengajukan dua nama calon pengganti untuk dipilih melalui mekanisme di MPR.
