Ruminews.id, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menjadi satu-satunya legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari total 48 anggota Fraksi PAN di DPR, hanya nama Sudding yang tercatat sebagai pengusul.
Sikap tersebut menjadi sorotan di tengah dinamika pengajuan HMP terhadap Gibran. Sejumlah fraksi lain tercatat mengajukan lebih banyak nama, di antaranya Fraksi Partai NasDem dengan 69 pengusul, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 28 orang, dan Partai Demokrat sebanyak 18 orang.
Sudding menyatakan pengajuan HMP didasarkan pada persoalan persyaratan pendidikan Gibran yang menurutnya telah melalui proses pembuktian di lembaga peradilan. Ia menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional di DPR.
“Karena proses ini sudah melalui pembuktian, lewat lembaga peradilan. Maka saya sebagai anggota DPR dari Fraksi PAN mengusulkan hak menyatakan pendapat terkait Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wapres,” ujar Sudding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Latar belakang pendidikan dan advokasi hukum
Sarifuddin Sudding lahir di Batusitanduk, Walenrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, pada 6 Agustus 1966. Sebelum memasuki dunia politik, ia lebih dahulu berkiprah dalam bidang advokasi dan bantuan hukum.
Sudding menempuh pendidikan tinggi di Universitas Muslim Indonesia (UMI). Ia menyelesaikan pendidikan sarjana pada 1990, kemudian melanjutkan studi magister Hukum Tata Negara pada 2005. Pada 2023, ia meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran.
Ketertarikannya pada dunia hukum dan organisasi telah terlihat sejak masa mahasiswa. Pada 1986, ia bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ujung Pandang.
Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, Sudding bekerja di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Cabang Makassar. Pada 1990-1997, ia menjabat sebagai Kepala Bidang Operasional.
Karier advokasinya berlanjut di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI). Pada 1997-2003, ia dipercaya menjadi Direktur PBHI wilayah Sulawesi Selatan.
Pengalaman di organisasi bantuan hukum tersebut menjadi bagian dari perjalanan Sudding sebelum memasuki politik praktis.
Meniti karier politik hingga tiga kali kembali ke Senayan
Perjalanan politik Sudding dimulai melalui sejumlah organisasi dan partai politik. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bintang Reformasi Sulawesi Selatan pada 2004-2007.
Namanya kemudian semakin dikenal setelah bergabung dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Di partai tersebut, ia pernah menduduki posisi ketua dan sekretaris jenderal pada periode 2011-2018.
Pengalaman panjang di bidang advokasi hukum dan organisasi politik menjadi latar belakang perjalanan Sudding hingga duduk sebagai anggota DPR RI. Pada November 2026, ia kembali menjadi sorotan setelah mengambil sikap berbeda dari mayoritas anggota Fraksi PAN dengan mengajukan HMP terhadap Gibran.
