Ruminews.id, Yogyakarta — Aksi demonstrasi Aliansi Jogja Memanggil pada Selasa (10/11/2026) berujung pada penangkapan peserta aksi, penggunaan gas air mata, dan bentrokan di sejumlah titik di Yogyakarta. Tim Hukum Bara Adil mencatat 47 orang ditahan, 13 orang belum diketahui keberadaannya, dan dua orang mengalami luka-luka hingga Rabu (11/11/2026) dini hari.
Situasi tersebut memunculkan kecaman dari sejumlah elemen masyarakat sipil dan akademisi. Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) mendesak pembebasan mahasiswa yang ditangkap. Sementara itu, pimpinan UGM menilai cara aparat mengamankan demonstrasi telah berlebihan.
Rangkaian peristiwa berlangsung setelah Aliansi Jogja Memanggil menyampaikan sembilan tuntutan terkait kebebasan sipil, hak asasi manusia, kebijakan ekonomi, kesejahteraan pekerja, dan kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Massa aksi berdialog dengan Sri Sultan
Aliansi Jogja Memanggil menggelar demonstrasi di depan Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, sejak sekitar pukul 15.00 WIB. Peserta aksi memasang spanduk dan bendera, kemudian menyampaikan tuntutan melalui orasi.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mendatangi peserta aksi bersama Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo dan Pangdam XXVI/Mataram Mayjen TNI Drajad Brima Yoga. Sri Sultan duduk lesehan dan berdialog langsung dengan massa.
Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah pencabutan peraturan gubernur mengenai Jaga Warga dan pembatasan demonstrasi di kawasan Sumbu Filosofi.
“Bahwa kami meminta pengaturan gubernur terkait jaga warga agar segera dicabut. Itu satu. Yang kedua, kami meminta pengaturan gubernur terkait pelarangan aksi di sumbu filosofi itu segera dicabut,” tutur perwakilan massa aksi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sri Sultan menyatakan pemerintah daerah akan meninjau kembali kebijakan Jaga Warga apabila penerapannya menghambat demokratisasi.
“Karena apa? Karena itu (Jaga Warga) sebetulnya untuk menjaga keamanan warga. Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau,” ujar Sultan.
Peserta aksi juga menyoroti dugaan keterlibatan kelompok preman dalam menghadapi demonstrasi masyarakat. Sri Sultan mengaku tidak mengetahui secara pasti persoalan tersebut.
“Kalau premanisme, misalnya, saya tidak tahu persis. Saya tidak punya hubungan sama preman gitu. Ya, preman itu siapa? Saya kan tidak tahu gitu. Kalau saya, ya kalau kekerasan jangan dilakukan,” terang Sultan.
“Kapan saya mempersulit orang untuk bicara demokratisasi? Ruang itu kami buka gitu. Tetapi faktor-faktornya di publik itu terlalu banyak,” sambungnya.
Selain itu, massa menuntut penetapan upah minimum sesuai kebutuhan hidup layak (KHL), penurunan biaya pendidikan, dan pengusutan dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida.
Dalam tuntutan nasional, aliansi mendesak pengusutan pelanggaran HAM, penanganan kerusakan lingkungan, perubahan kebijakan perpajakan agar lebih berpihak kepada masyarakat, serta perlindungan terhadap pengemudi ojek daring.
Setelah berdialog dengan gubernur, peserta aksi meninggalkan Kompleks Kepatihan dan bergerak menuju Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Aksi siang hingga sore tersebut dilaporkan berlangsung kondusif.
Bentrokan malam hari dan pengerahan aparat
Situasi berubah pada malam hari ketika terjadi bentrokan di sekitar Gedung DPRD DIY dan kawasan Malioboro.
Kepolisian mengklaim kericuhan bermula sekitar pukul 20.07 WIB, ketika lebih dari 100 orang berkumpul di depan Gedung DPRD DIY. Menurut Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari, kelompok tersebut diduga melemparkan batu dan bom molotov serta menembakkan petasan ke area gedung.
Polisi kemudian mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Pasukan Huru-Hara Brimob, 60 personel Satuan Penindak Perusuh Brimob, dan 858 personel Satgas Penguatan Patroli Siaga Reserse (PAGAR).
Aparat bergerak dari kawasan DPRD DIY menuju Malioboro dan Tugu Pal Putih. Penangkapan juga berlangsung hingga sekitar Bundaran UGM.
Dalam penanganan massa, aparat menggunakan gas air mata, meriam air, dan kendaraan taktis. Sejumlah laporan lapangan menyebut tindakan tersebut berdampak pada warga dan jurnalis yang berada di sekitar lokasi. Total 154 massa aksi diamankan oleh Polda DIY.
Lembaga Pers dan Penerbitan Mahasiswa (LPPM) Sintesa FISIPOL UGM menyatakan aparat menembakkan gas air mata dan petasan ke arah kampus. Menurut Sintesa, massa yang berada di sekitar Bundaran UGM kemudian berlindung di dalam area kampus.
LPPM Sintesa juga melaporkan dugaan penganiayaan terhadap seorang peserta aksi oleh aparat.
Kepolisian membantah aparat memasuki kawasan kampus UGM. Novita menyatakan penangkapan di sekitar Bundaran UGM berlangsung di lokasi luar kampus.
“Tidak masuk kampus, jumlah yang diamankan di lokasi bundaran depan UGM menyusul,” urai Novita.
Tim Hukum Bara Adil catat 47 orang ditahan dan 13 belum diketahui keberadaannya
Di tengah rangkaian penangkapan, Tim Hukum Bara Adil, yang antara lain melibatkan LBH Yogyakarta, membuka layanan pengaduan bagi peserta aksi dan keluarga yang kehilangan kontak dengan kerabat mereka.
Dalam siaran pers pada Rabu (11/11/2026) pukul 03.50 WIB, tim tersebut menyebut telah menerima 64 aduan melalui hotline.
“Per 11 November 2026, pkl. 03.50 WIB, total 64 aduan masuk ke Hotline Bara Adil, dengan rincian 47 ditahan; 13 tidak ada kabar; 2 bebas/pulang; dan 2 di rumah sakit (luka-luka),” demikian pernyataan Tim Hukum Bara Adil.
Tim hukum kemudian menambahkan bahwa data itu belum mencakup sembilan peserta aksi atau warga yang mengalami luka-luka dan sedang mendapatkan pertolongan pertama di Rumah Sakit Bethesda.
“Data ini belum mencakup 9 massa aksi/warga luka-luka yang sedang mendapatkan pertolongan pertama di RS Bethesda (diketahui sejak pkl. 02.09 WIB),” tulis mereka.
Bara Adil meminta masyarakat yang kehilangan kontak dengan keluarga atau teman setelah demonstrasi 10 November untuk segera menghubungi layanan bantuan hukum mereka.
[SIARAN PERS TIM HUKUM BARA ADIL]
Jika kawan, saudara, atau keluarga Anda belum kembali atau kehilangan kabar setelah mengikuti aksi demonstrasi 10 November di Yogyakarta, segera hubungi:
📞 0895-1062-9630 (Tim Hukum Bara Adil) pic.twitter.com/sNr3hSQqBW— YLBHI-LBH Yogyakarta (@LBHYogyakarta) November 10, 2026
UGM kecam penggunaan tindakan kekerasan dan represi terhadap demonstran
Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM mengecam dugaan tindakan represif aparat terhadap mahasiswa dan mendesak pembebasan mereka yang ditangkap.
Dalam pernyataan sikap tertanggal 10 November 2026, departemen tersebut menegaskan dukungannya terhadap kebebasan berpendapat mahasiswa dan warga negara.
“Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara Indonesia, termasuk mahasiswa dan civitas akademika lainnya. DPP FISIPOL UGM sepenuhnya mendukung kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat dan kritik terhadap penyelenggaraan negara,” tegas DPP FISIPOL UGM dalam pernyataan sikapnya.
DPP FISIPOL UGM mendesak negara menjamin kebebasan berpendapat tanpa tekanan, intimidasi, ancaman, maupun tindakan represif. Mereka juga mengecam kekerasan dan intimidasi aparat terhadap mahasiswa, termasuk kehadiran aparat di lingkungan kampus yang dinilai dapat mengganggu otonomi perguruan tinggi dan kebebasan akademik.
Lebih lanjut, mereka turut menuntut pembebasan mahasiswa yang ditangkap serta pemberian akses bantuan hukum tanpa hambatan bagi mereka yang menjalani pemeriksaan atau penahanan.
Wakil Rektor UGM, Wening Udasmoro, juga menilai cara aparat mengamankan demonstrasi telah berlebihan.
“Aparat secara seluruh. Jadi kayak ada fobia terhadap satu protes. Padahal protes ini kan tujuannya adalah untuk memberikan masukan kepada negara yang dalam kondisi saat ini sangat sulit,” kata Wening dalam konferensi pers pada Rabu (11/11/2026).
Sementara itu, Dekan FISIPOL UGM, Gabriel Lele, menyatakan pihak fakultas sedang melacak keberadaan delapan mahasiswa yang belum diketahui kabarnya.
“Tim kami saat ini sedang berada di Polda, untuk melacak keberadaan adik-adik mahasiswa delapan orang itu, dan harapannya bisa langsung dibawa pulang,” kata Gabriel.
Delapan mahasiswa tersebut terdiri atas enam mahasiswa FISIPOL, satu mahasiswa Fakultas Filsafat, dan satu mahasiswa Fakultas Kehutanan.
Gabriel menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh informasi awal mengenai kemungkinan salah tangkap terhadap sebagian mahasiswa tersebut.
“Kami mendapatkan informasi awal bahwa dari delapan mahasiswa yang ditangkap, sebagian kemungkinan besar adalah korban salah menangkap karena mereka sebenarnya sedang menuju titik di dekat Malioboro untuk mengambil motor,” tambahnya.
FIAD: Kampus dan rumah sakit bukan medan operasi
Kecaman terhadap tindakan aparat juga disampaikan Forum Intelektual AntarDisiplin (FIAD). Dalam keterangan tertulis, FIAD mengutuk dugaan kekerasan aparat dalam rangkaian demonstrasi 10–11 November 2026 di Yogyakarta.
FIAD menyebut aparat berseragam lengkap dan kendaraan lapis baja terlihat di lingkungan kampus UGM. Mereka juga menyoroti laporan mengenai pengejaran peserta aksi hingga ke dalam kampus dan rumah sakit.
“Pengejaran hingga ke dalam kampus dan rumah sakit, penangkapan, intimidasi, serta tindakan yang membahayakan warga sipil merupakan pelanggaran serius. Kampus dan rumah sakit bukan medan operasi,” kata FIAD.
FIAD menuntut pendataan orang-orang yang ditangkap atau dibawa ke rumah sakit segera diselesaikan. Mereka juga meminta kepastian keberadaan setiap orang, perlindungan, dan bantuan hukum bagi seluruh pihak yang terdampak.
“Bukti kekerasan harus diperiksa secara independen dan menjadi dasar pertanggungjawaban. Kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi. UUD 1945 melindungi hak berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan memperoleh rasa aman,” katanya.
“Aparat bertugas melindungi hak tersebut, bukan membungkamnya dengan kekerasan. Kebebasan akademik adalah ruh kehidupan kampus,” lanjut pernyataan tersebut.
Kapolri tinjau DPRD DIY, kepolisian lanjutkan pemeriksaan
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendatangi Kantor DPRD DIY pada Rabu dini hari sekitar pukul 01.30 WIB. Keduanya didampingi Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo untuk meninjau penanganan aparat.
Suyudi menyatakan kepolisian akan menyelidiki dugaan penggunaan benda berbahaya dalam bentrokan tersebut.
“Seperti apa penanganan anggota di lapangan, kita akan mengungkap pelaku yang secara sengaja membawa barang-barang yang berbahaya seperti molotov, sajam, dan sebagainnya,” kata Suyudi.
Kapolri juga menyatakan kepolisian akan mendalami kemungkinan adanya kesengajaan untuk melakukan perusakan serta keterkaitan peristiwa di Yogyakarta dengan kejadian serupa di daerah lain.
Sementara itu, Polda DIY menyebut telah menyita enam botol molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, dan satu bungkus gotri. Polisi menyatakan masih memeriksa orang-orang yang ditangkap untuk mengetahui peran masing-masing.
