Penulis : Abdul Rajab Adnan – (Mahasiswa Sastra Indonesia / Fakultas Sastra, Ilmu Komunikasi, dan Pendidikan) Universitas Muslim Indonesia
Ruminews.id – Siang itu, 10 Juni 2025, sebuah ruangan sederhana yang tak begitu luas di salah satu sudut gang Kota Istimewa Yogyakarta menjadi saksi berlangsungnya sebuah dialog. Ruangan tersebut merupakan tempat diselenggarakannya diskusi yang digagas oleh RausyanFikr Institute. Di ruang yang sederhana itu, percakapan demi percakapan perlahan membuka cakrawala pemikiran. Sejak awal, seberkas cahaya harapan seolah mulai menyala, menerangi ruang dialog sekaligus menyentuh kesadaran setiap peserta yang hadir. Kami menyimak dengan saksama, sementara pena-pena terus bergerak, merekam setiap kata dan gagasan yang terlontar dari narasumber.Semakin jauh diskusi berlangsung, suasana kian serius. Materi terkait isu lingkungan yang disampaikan oleh narasumber semakin mendalam, bahkan tak jarang terasa rumit untuk dicerna. Namun, di balik kerumitan itu, tersingkap sejumlah fakta yang menggugah kesadaran fakta yang bukan hanya mengusik pendengaran, melainkan juga mengetuk batin dan memaksa kami untuk merenung lebih jauh.
Pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak untuk melihat alam di sekitar kita? Bukan sekadar memandang pepohonan yang tumbuh di sepanjang jalan, hamparan hutan yang membentang luas secara empiris, atau aliran sungai yang menghidupi banyak makhluk. Melainkan mencoba memahami betapa pentingnya alam bagi keberlangsungan kehidupan bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk yang tumbuh, berkembang, dan bergantung pada alam.
Pertanyaan itu kembali mengusik pikiran saya ketika sebuah diskusi yang mengangkat tema lingkungan hidup dan gerakan sosial. Sebuah pembahasan yang terasa semakin relevan di tengah situasi Indonesia belakangan ini. Sebab, persoalan lingkungan bukan lagi sekadar isu kecil yang sesekali muncul dalam perbincangan publik. Ia telah menjadi bagian dari persoalan besar karena menyangkut masa depan kehidupan, keberlanjutan ruang hidup, dan tanggung jawab kita sebagai manusia.
Di tengah berbagai persoalan yang tengah dihadapi bangsa, masa depan lingkungan Indonesia harus menjadi perhatian khusus. Ironisnya, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan dan hutan yang besar. Hamparan hutannya bahkan kerap disebut sebagai salah satu penyangga penting keseimbangan ekologi dunia. Namun, di balik kekayaan tersebut, muncul sebuah pertanyaan : sejauh mana kita benar-benar menjaga apa yang selama ini telah diberikan oleh sang pencipta kepada kita atas alam yang sangat indah?
Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa luas lahan berhutan di Indonesia pada 2024 mencapai 95,5 juta hektare, atau sekitar 51,1 persen dari total daratan Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 91,9 persen atau 87,8 juta hektare berada di dalam kawasan hutan.
Di sisi lain, tanggung jawab dan kepedulian besar dari semua kalangan berbanding lurus dari luas lahan hutan yang ada di negara ini. Dari situ dapat bermunculan berbagai kerusakan lingkungan mulai dari yang sekarang hangat terjadi yaitu karhutla, keberadaan aktivitas penambangan ilegal, dan eksploitasi alam lainnya, juga masih sulit terbendung berdasarkan yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini.
Mengutip laporan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sebuah angka yang membuat banyak orang terhenyak. Terdapat 1.063 tambang ilegal yang tercatat aktif, dengan potensi kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah setiap tahun.
Sangat disayangkan, jika merujuk pada data di atas, aktivitas penambangan ilegal masih marak terjadi. Namun, persoalan kerusakan lingkungan sesungguhnya tidak semata-mata dapat dilihat dari status legalitas aktivitas pertambangan, baik yang beroperasi secara resmi maupun ilegal. Sebab, ada pertanyaan mendasar yang patut direnungkan: pada dasarnya, apakah aktivitas penambangan dapat berjalan tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem alam?
Dampaknya bukan sekadar persoalan yang tercatat dalam angka atau laporan kerusakan lingkungan. Pencemaran sungai, danau, hingga laut, kerusakan struktur tanah, polusi udara, serta hilangnya vegetasi alami hutan merupakan rangkaian ancaman yang nyata bagi keberlangsungan kehidupan. Di balik itu semua, flora dan fauna juga perlahan kehilangan habitat, ruang hidup, atau peluang mereka untuk bertahan.
Alam yang semestinya menjadi ruang kehidupan berbagai makhluk hidup justru kian terdesak oleh aktivitas manusia. Keceriaan kehidupan yang dahulu tumbuh di tengah rimbunnya hutan, jernihnya aliran sungai, dan lestarinya habitat satwa perlahan tergerus. Pada akhirnya, yang hilang bukan hanya bentang alam, melainkan juga kehidupan makhluk-makhluk yang menggantungkan keberadaannya pada keseimbangan alam.
Ironisnya, kerusakan tersebut kerap berlangsung atas nama kepentingan ekonomi, sementara suara alam dan kehidupan di dalamnya seolah tidak lagi mendapat tempat. Di titik inilah nurani manusia semestinya dipertanyakan: apakah keuntungan yang diperoleh dari merusak bumi sebanding dengan kehidupan yang harus dikorbankan?
Sejauh mana kebijakan dan regulasi yang dilahirkan pemerintah benar-benar berpihak pada keberlangsungan kehidupan alam? Apakah setiap keputusan yang diambil telah mempertimbangkan keadilan ekologis serta kepentingan generasi kita mendatang. Pertanyaan-pertanyaan reflektif ini tidak dapat dianggap sepele dan patut untuk direnungkan secara bersama-sama.
Sebab, kebijakan yang mengatur pengelolaan lingkungan tidak semestinya lahir dari pertimbangan pragmatis semata, apalagi tanpa ditopang pengetahuan yang komprehensif. Di balik setiap regulasi, terdapat proses panjang yang semestinya melibatkan pemahaman mendalam tentang ekosistem, relasi manusia dengan alam, serta dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap kehidupan. Lantas, bagaimana sebuah kebijakan lingkungan dirumuskan? Pengetahuan seperti apa yang seharusnya menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan? Dan, sejauh mana manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga serta merawat alam?
Pada akhirnya, cara manusia memandang alam akan menentukan bagaimana alam diperlakukan. Cara pandang tersebut tidak hanya memengaruhi perilaku individu, tetapi juga membentuk arah kebijakan dan pola pengelolaan lingkungan. Di sinilah pentingnya membangun kesadaran bahwa alam bukan sekadar sumber daya yang dapat dieksploitasi, melainkan ruang kehidupan yang keberlangsungannya harus dijaga bersama.
Catatan-catatan kritis yang bermunculan saat itu, hasil dari forum diskusi yang begitu intens dan tegang. Musabab, keresahan kita pada waktu itu (2025), tetap menjadi keresahan yang sampai sekarang terus terjadi. Kerusakan lingkungan akhir-akhir ini menjadi situasi penting bagi setiap orang agar kembali membuka mata lahiriah dan batinnya. Dalam melihat fenomena lingkungan yang terus terjadi perusakan, pembakaran lahan hutan, penebangan liar, penggerusan tanah, dan aktivitas tambang yang dilakukan secara illegal.
Meskipun, tidak secara keseluruhan sebab kerusakan alam atau lingkungan yang terjadi di Indonesia bukan murni perbuatan manusia. Namun, manusia memiliki andil yang besar dan penting dalam menjaga keberlangsungan alam.
Apabila dari sudut pandang manusia, semestinya melihat alam tidak hanya sekedar pada persoalan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Toh, juga pada akhirnya apakah realitas kebijakan yang diusulkan dan dicetuskan lagi-lagi tidak berpihak kepada lingkungan atau alam itu sendiri. Mungkingkah itu hanya dalih untuk mengambil keuntungan seolah-olah itu adalah kepentingan dan keberlangsungan kehidupan ekosistem alam.
Sebab, keberadaan suatu kebijakan tidak dengan sendirinya menjamin bahwa kepentingan ekologis telah terlindungi. Perlu ada pengawasan, evaluasi, dan keberpihakan yang nyata terhadap kelestarian alam. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan justru kehilangan substansinya ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan keuntungan tertentu.
Keserakahan tidak lahir begitu saja. Ia dapat tumbuh dari kepentingan yang tidak pernah merasa cukup, dari cara pandang yang menempatkan alam semata-mata sebagai objek untuk dikuasai dan dieksploitasi. Ketika keuntungan menjadi satu-satunya ukuran, keberlangsungan kehidupan makhluk lain berisiko dikesampingkan. Hanya demi kepentingan dan keuntungan kelompok tertentu saja yang tidak merata dapat dirasakan oleh segenap masyarakat Indonesia.
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), menyatakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Definisi tersebut mengandung satu hal yang penting dan patut untuk direnungkan, masih jarang ditemukan, dan didalami yaitu manusia dan perilakunya. Lantaran, kebijakan dan peraturan yang keluar adalah perilaku atau wewenang dari andil tangan manusia itu sendiri.
“Yang penting untuk dirasakan dalam isu-isu lingkungan adalah manusia,” ungkap narasumber dialog, Dr. Syafinuddin Al Mandary, seorang dosen dan peneliti.
Pada akhirnya, saya menyebutnya apabila aspek jiwa manusia di alam itu rusak, akan melahirkan pengelolaan alam yang rusak pula, artinya aspek alam atau lingkungan tidak terlepas dari aspek manusia itu sendiri, alam menjadi ruang sumber kehidupan dari perilaku manusia di dalamnya dan makhluk hidup lainnya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga, perlu ada perbaikan pada faktor jiwa manusia untuk mengembalikan keseimbangan antara alam dan manusia sesuai pada tempatnya.
Sumber Tautan :
https://www.kehutanan.go.id/pers/article-10
https://perhapi.or.id/penertiban-tambang-ilegal-antara-regulasi-keadilan-dan-stabilitas-ekonomi/
