Penulis: Yulianto Ardiwinata – Penulis Buku Instrumentalisasi Demokrasi
Ruminews.id – Demokrasi pada hakikatnya bukan hanya sekadar bagaimana memperoleh dan mempertahankan kekuasaan melalui mekanisme prosedural seperti pemilihan umum. Demokrasi merupakan sistem penyelenggaraan negara yang menempatkan rakyat sebagai hierarki tertinggi pemegang kedaulatan, dan mengharuskan seluruh penggunaan kekuasaan untuk tunduk pada konstitusi dan hukum. Dalam sebuah negara yang demokratis, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara absolut. Kekuasaan haruslah dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Setiap institusi negara diberikan mandat dan kewenangannya masing-masing oleh konstitusi serta aturan perundang-undangan. Namun, demokrasi akan menghadapi persoalan ketika institusi-institusi yang dibentuk guna menjalankan mandat konstitusional justru mengalami pergeseran fungsi. Institusi yang seharusnya melayani kepentingan rakyat berpotensi menjelma menjadi alat untuk melayani tuan-tuan tertentu demi melanggengkan kekuasaan. Inilah yang dimaksud dengan instrumentalisasi demokrasi, ketika institusi negara digunakan atau diarahkan untuk melayani kepentingan kelompok tertentu, bukan lagi sepenuhnya menjalankan tujuan konstitusionalnya. Bahaya instrumentalisasi ini tidak selalu terlihat dalam bentuk pelemahan lembaga-lembaga tertentu, tetapi dapat berlangsung melalui lembaga yang ada secara formal, namun independensi dan orientasi kelembagaannya mengalami penyimpangan. Dalam konteks tersebut, institusi negara atau penegak hukum merupakan salah satu lembaga yang harus mendapatkan perhatian khusus. Sebab, ketika hukum dan aparat penegak hukum masuk ke dalam pusaran kepentingan politik, demokrasi berisiko kehilangan salah satu fondasi utamanya yaitu supremasi hukum.
Belakangan ini, ruang publik disesaki oleh peristiwa mengenai kasus dugaan penyadapan ilegal yang belakangan menyeret sejumlah oknum-oknum tertentu dari sebuah institusi penegakan hukum dan menjadi peristiwa yang patut mendapatkan atensi serius dalam sebuah negara demokrasi. Dalam konteks tersebut, publik pasti akan bertanya siapa aktor intelektual dibalik spionase tersebut dan apa tujuan dari spionase itu dijalankan.
Alat Negara Bukan Instrumen Kekuasaan Politik
Salah satu mandat konstitusi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dari mandat tersebut, institusi penegak hukum memiliki posisi paling strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan, ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum. Kedudukannya bukan untuk melayani kepentingan kelompok kelompok tertentu apalagi sampai berafiliasi terhadap kekuatan politik tertentu, karena dalam artian yang paling hakiki mereka hadir untuk menjalankan mandat negara berdasarkan hukum. Oleh karena itu, independensi institusi penegak hukum sangat diharapkan untuk menjaga kepercayaan publik. Independensi institusi penegak hukum tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan institusi untuk menjalankan kewenangannya tanpa kontrol. Independensi juga harus dimaknai sebagai kemampuan untuk menolak segala bentuk intervensi, tekanan, dan kepentingan politik yang dapat mempengaruhi objektivitas penegak hukum. Dalam negara hukum, tidak boleh ada pihak yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan penegak hukum demi kepentingan politiknya. Jika praktik semacam itu dijalankan, hukum tidak lagi bekerja sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan, melainkan berpotensi menjadi alat untuk mengendalikan kekuasaan dan mempertahankan kepentingan politik. Ketika prinsip ini terganggu, tentunya akan meninggalkan preseden buruk bagi institusi penegak hukum. Ketika masyarakat mulai melihat bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh kedekatan politik, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum akan melemah dan masyarakat akan kehilangan keyakinan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, independensi penegak hukum harus dipertahankan, loyalitas aparat harus ditujukan kepada konstitusi, hukum, dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh, bukan kepada kelompok-kelompok tertentu yang haus akan kekuasaan.
Jejak Spionase Politik dalam Sejarah Dunia
Dalam berbagai pengalaman negara, batas antara kepentingan keamanan dan kepentingan politik tidak selalu berdiri secara tegas, ketika alat negara memasuki wilayah kepentingan politik, ia bisa bertransformasi menjadi spionase politik. Fenomena ini bukan anomali yang hanya mungkin terjadi di satu negara, sejarah telah menyimpan catatan panjang yang memperlihatkan bagaimana negara melalui perangkat keamanan dan penegak hukumnya memasuki ruang politik dan melampaui batas kewenangannya untuk melayani kelompok-kelompok tertentu. Beberapa peristiwa diantaranya:
- Cointelpro, Amerika Serikat (1956). Cointelpro, atau Program Kontra Intelijen, adalah inisiatif rahasia yang diprakarsai oleh Biro Investigasi Federal (FBI) pada tahun 1956 yang bertujuan untuk memata-matai, menyusup, dan mengganggu berbagai organisasi politik yang dianggap radikal di Amerika Serikat. Awalnya berfokus pada Partai Komunis, program ini berkembang sepanjang tahun 1960-an untuk mencakup berbagai kelompok seperti Partai Black Panther, organisasi hak-hak sipil, kelompok feminis, dan berbagai faksi anti-perang. Pada Maret 1971, operasi Cointelpro terungkap ke publik setelah berkas-berkas dicuri dari kantor FBI di Media, Pennsylvania, dan dirilis ke media berita. Tak lama kemudian, FBI menghentikan Cointelpro. Pada November 1974, FBI secara resmi meminta maaf atas tindakannya terhadap target domestik.
- Skandal Watergate, Amerika Serikat (1972). Pada juni tahun 1972, sejumlah orang ditangkap setelah mencoba membobol dan memasang alat penyadap di kantor pusat Komite Nasional Demokrat di kompleks watergate. Peristiwa itu kemudian berkembang menjadi skandal politik yang melibatkan upaya menutupi keterkaitan orang-orang di lingkaran Presiden Richard Nixon serta berujung pada pengunduran diri Presiden Nixon pada agustus 1974.
- Skandal Pegasus, Meksiko (2017) yang dilaporkan dalam Reckless III: Investigation Into Mexican Mass Disappearance Targeted with NSO Spyware adalah laporan investigasi yang diterbitkan oleh The Citizen Lab pada Juli 2017. Laporan ini menggambarkan operasi spionase yang menggunakan perangkat lunak mata-mata milik pemerintah yang dibuat oleh NSO. NSO Group, pencipta perangkat lunak mata-mata Pegasus, adalah perusahaan Israel yang mendeskripsikan produk perangkat lunak mata-mata mereka sebagai perangkat lunak yang dirancang untuk melacak penjahat dan teroris. Jurnalis, pengacara, ilmuwan, aktivis kesehatan masyarakat, senator, politisi, dan investigasi internasional semuanya telah diidentifikasi sebagai target perangkat lunak mata-mata NSO. Pemerintah Meksiko sempat mengakui bahwa mereka melakukan penyadapan, namun berdalih bahwa hal itu dilakukan demi kepentingan intelijen untuk menyelidiki organisasi kriminal, bukan untuk membungkam warga sipil. Kasus tersebut memperlihatkan sebuah paradoks dalam demokrasi, pengawasan yang semula dimaksudkan untuk menghadapi ancaman kriminal berisiko bergeser menjadi instrumen untuk memantau pihak-pihak yang justru menjalankan fungsi penting dalam kehidupan demokratis.
Quo vadis Demokrasi tanpa Partisipasi Aktif Masyarakat Sipil
Demokrasi tidak boleh berhenti pada aktivitas memilih pemimpin setiap lima tahun, demokrasi harus hidup dalam kesadaran masyarakat untuk terus mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan demi kepentingan rakyat. Negara memang membutuhkan aparat penegak hukum yang profesional, tetapi negara juga membutuhkan warga negara yang memiliki kesadaran politik agar mampu mengawasi penggunaan kewenangan aparat tersebut. Tanpa pengawasan publik yang kritis, negara demokrasi akan kehilangan marwahnya. Disinilah pendidikan politik menemukan relevansinya, pendidikan politik harus melahirkan warga negara yang tidak hanya cakap memilih, tetapi juga memahami batas-batas kekuasaan, dan tidak hanya menuntut keadilan bagi kelompoknya, tetapi memperjuangkan keadilan bagi seluruh warga negara. Masyarakat yang memiliki pendidikan politik memadai tidak akan mudah menerima penyalahgunaan kewenangan hanya karena dilakukan oleh tokoh atau kelompok yang didukungnya, mereka akan menilai setiap tindakan berdasarkan hukum, konstitusi, dan prinsip keadilan. Sebab, bahaya besar terhadap demokrasi bukan semata-mata ketika kekuasaan disalahgunakan, melainkan ketika penyalahgunaan tersebut dianggap sesuatu yang wajar, dibenarkan atas nama kepentingan politik. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap demokrasi, kita tidak boleh kehilangan kesadaran untuk mengawasi. Sebab, ketika hukum tunduk pada kekuatan politik tertentu, keadilan dan kedaulatan rakyat dipertaruhkan.
