Penulis: DYMM Sultan Mulia Kusuma Nata Pakunegara XV — Sultan Dari Istana Baitul Mulkiyah Kesultanan Pakunegara Sanggau
Ruminews.id — Dorongan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diberhentikan kini bergerak di dua jalur: sebagian anggota DPR mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), sementara Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Kedua perkembangan ini berlangsung setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Namun, penting membedakan proses yang sedang berlangsung dari keputusan yang sudah berkekuatan final. Sampai 11 November, DPR belum menetapkan pemakzulan. Badan Aspirasi Masyarakat DPR menyatakan akan meneruskan aspirasi kepada pimpinan DPR, dan Ketua DPR mengatakan usulan HMP akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusi. Sementara itu, pernyataan Istana yang tersedia menyebut Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Prabowo—belum berarti ia sudah berhenti menjabat. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses PTUN.
Latar belakang sengketa
Perdebatan menguat setelah MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setara SMA bagi Gibran. Tetapi MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui perkara yang diajukan karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam sengketa hasil pemilu tersebut. MK menyebut penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat calon berada pada ranah lembaga yang berwenang.
Dalam perkara terpisah, MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan sebagai salah satu dokumen pencalonan. Putusan itu menjadi dasar politik bagi kelompok yang menuntut pertanggungjawaban dan pemberhentian Gibran. Namun, pembatalan dokumen administratif tersebut tidak dengan sendirinya menjadi keputusan pemakzulan atau pemberhentian dari jabatan Wapres. Persoalan apakah putusan itu membuktikan Gibran tidak lagi memenuhi syarat jabatan harus diuji melalui mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
HMP bukan keputusan pemakzulan
Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR untuk menyampaikan pandangan resmi, termasuk mengenai dugaan bahwa Presiden atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan. DPR menyebutkan bahwa HMP dapat digunakan untuk menindaklanjuti dugaan tersebut.
Akan tetapi, penggunaan HMP tidak langsung mengakhiri jabatan seorang wakil presiden. Jika DPR menyimpulkan terdapat dasar pemakzulan dan memenuhi persyaratan konstitusional, DPR harus lebih dahulu meminta MK memeriksa dan memutus pendapat tersebut. Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, usul pemberhentian diteruskan ke MPR untuk diputus dalam sidang paripurna. Dengan demikian, prosesnya melewati pemeriksaan politik di DPR, pengujian hukum di MK, dan keputusan politik-konstitusional di MPR.
Di sinilah kualitas argumentasi DPR akan diuji. Persoalannya bukan sekadar apakah keputusan MA menimbulkan masalah serius, melainkan apakah fakta dan dasar hukumnya memenuhi alasan pemakzulan dalam Pasal 7A UUD 1945—termasuk dugaan bahwa Wapres tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Proses tersebut perlu bertumpu pada bukti, penjelasan pihak terkait, dan penalaran hukum yang terbuka kepada publik.
Niat mundur adalah jalur berbeda
Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Prabowo pada 10 November. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo tidak menolak niat tersebut, tetapi Gibran juga meminta kesempatan menempuh proses PTUN. Dalam pernyataan publiknya, Gibran mengatakan ia menghormati kritik dan saran masyarakat serta tidak ingin polemik politik berkepanjangan.
Berdasarkan keterangan yang tersedia, ia masih menjabat Wapres.
Pengunduran diri—jika kemudian diajukan dan diproses secara resmi—berbeda dari pemakzulan. Pasal 8 UUD 1945 mengatur keadaan jabatan Wapres kosong dan pemilihan pengganti oleh MPR dari dua calon yang diajukan Presiden. Jalur ini tidak menggantikan pemeriksaan dugaan pelanggaran melalui Pasal 7A dan 7B. Karena itu, niat mundur tidak otomatis menghentikan pembahasan HMP; sebaliknya, dorongan HMP tidak otomatis membuat pengunduran diri terjadi.
Potensi gejolak dan aksi massa
Gejala mobilisasi sudah terlihat. Pada 10 November, massa yang menamakan diri Gema Keadilan berunjuk rasa di depan Gedung DPR dan mendesak pemakzulan Gibran. Aksi tersebut menunjukkan bahwa tuntutan itu telah keluar dari perdebatan elite dan mulai menjadi isu demonstrasi.
Jika DPR membawa usulan HMP ke tahap resmi, aksi pendukung pemakzulan berpotensi kembali digelar di Jakarta maupun daerah. Mereka mungkin menuntut DPR bertindak cepat, meminta penjelasan terbuka, dan memandang proses HMP sebagai jalan untuk menguji pertanggungjawaban pejabat publik. Besar kecilnya aksi akan bergantung pada langkah DPR, perkembangan proses hukum, sikap partai-partai, dan seberapa luas isu ini diterima masyarakat.
Di sisi lain, pendukung Gibran juga dapat menggelar aksi untuk menyatakan dukungan, menolak apa yang mereka anggap sebagai proses politisasi, atau meminta agar sengketa diselesaikan melalui jalur hukum. Namun, belum ada dasar untuk memastikan skala atau waktu aksi tandingan. Kemungkinan itu merupakan skenario yang perlu diantisipasi, bukan peristiwa yang sudah terjadi.
Risiko meningkat apabila aksi dari dua kubu berlangsung berdekatan, komunikasi politik memakai bahasa yang menghasut, atau potongan informasi yang belum terverifikasi menyebar luas. Kerumunan yang berbeda pandangan dapat memicu ketegangan, terutama di sekitar gedung DPR, kantor pemerintahan, atau lokasi simbolik lainnya. Itu tidak berarti bentrokan pasti terjadi. Penyelenggara aksi, aparat, dan pejabat publik dapat menekan risiko dengan menjaga aksi tetap damai, memberi ruang penyampaian pendapat, dan menghindari provokasi serta tindakan berlebihan.
Menjaga proses konstitusional dan ruang publik
Bagi DPR, tantangannya adalah memastikan usulan HMP tidak diperlakukan sebagai vonis sebelum pemeriksaan dilakukan. DPR perlu menjelaskan tahap yang sudah ditempuh, dasar hukum yang digunakan, dan kapan sebuah usulan benar-benar menjadi keputusan lembaga. Kejelasan ini dapat mencegah publik mengira bahwa pengumpulan tanda tangan atau penerimaan aspirasi sama dengan keputusan pemakzulan.
Bagi Gibran dan pemerintah, keterbukaan mengenai status niat mundur dan langkah hukum akan membantu meredakan ketidakpastian. Presiden juga perlu menyampaikan sikap secara jelas, sembari menjaga agar penyelesaian perkara tidak dipersepsikan sebagai transaksi politik di luar mekanisme yang berlaku.
Bagi masyarakat, kritik dan demonstrasi adalah bagian dari kehidupan demokratis selama dilakukan secara damai. Dukungan kepada Gibran maupun tuntutan pemberhentiannya sama-sama perlu disampaikan tanpa intimidasi, kekerasan, atau penyebaran klaim yang belum terbukti.
Pada akhirnya, perkara ini akan menjadi ujian bagi lembaga negara dan para pendukung politiknya. DPR harus membuktikan bahwa HMP digunakan sebagai instrumen konstitusional yang serius; MK harus menguji pendapat DPR berdasarkan hukum dan bukti; dan MPR, jika perkara sampai ke sana, harus mengambil keputusan sesuai ketentuan UUD. Jalan keluar yang tahan lama bukan ditentukan oleh kerasnya tekanan massa, melainkan oleh proses yang dapat diperiksa, dipertanggungjawabkan, dan dihormati oleh semua pihak.
