ruminews.id – Sinjai – Sikap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan niat mengundurkan diri di hadapan Presiden namun mengajukan syarat pembuktian terlebih dahulu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menuai sorotan tajam. Langkah tersebut dinilai semata-mata sebagai strategi pengalihan isu untuk mengecoh publik serta wakil rakyat di Senayan.
Sorotan keras ini disampaikan oleh Advokat LBH Sinjai Bersatu, Ahmad Marsuki. Menurutnya, skenario yang dibangun tersebut berpotensi menjadi “prank” politik jika DPR RI dan Presiden tidak bersikap kritis.
“Kehadiran Gibran menemui Presiden dengan niat mengundurkan diri tetapi bersyarat akan membuktikan di PTUN terlebih dahulu adalah langkah yang bisa saja mengecoh DPR RI dan Presiden. Seluruh kesempatan membela diri dengan membuktikan terbalik soal keabsahan ijazah atau penyetaraan ijazah itu dasarnya telah lewat waktu,” ujar Ahmad Marsuki kepada media, selasa (10/11/2026)
Mamat sapaan akrab Ahmad Marsuki menegaskan bahwa secara tata hukum, PTUN tidak akan mungkin lagi mengeluarkan putusan yang berbeda dengan putusan Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK), mengingat objek perkara yang digugat adalah objek yang sama. Oleh karena itu, tidak ada lagi celah hukum untuk mengubah putusan MA dan MK yang sudah memilik kekuatan hukum tetap.
Ia pun meminta para anggota dewan di Senayan untuk tidak terkecoh apalagi menyurutkan semangat dalam menggunakan hak konstitusionalnya.
“Kita semua harus fokus dan tidak terjebak lagi dengan strategi yang coba diskenariokan ini. Jangan sampai hal ini menyurutkan semangat anggota DPR RI untuk menyatakan pendapat terhadap status Gibran pasca-putusan MK dan MA,” tegasnya.
Selain menyoroti manuver hukum administrasi dan politik di Senayan, Ahmad Marsuki mendesak aparat penegak hukum untuk tetap menindaklanjuti ranah pidana terkait penerbitan maupun penggunaan Surat Keterangan (Suket) yang berpolemik.
Bagi LBH Sinjai Bersatu, kejelasan status jabatan Gibran, baik mundur secara sukarela maupun dimundurkan melalui mekanisme ketatanegaraan—tidak boleh menghapus dugaan pelanggaran pidana yang ada.
“Terlepas dari mundur atau dimundurkannya Gibran, bagi saya proses pidana atas terbitnya atau digunakannya Suket itu juga wajib diproses secara pidana. Ini penting sebagai pembelajaran bagi kita semua agar ke depan tak ada lagi pihak yang menggunakan segala macam cara culas dan curang untuk tujuan politik tertentu,” pungkas Mamat. (**)
