Ruminews.id — Pemerintah Inggris membuka peluang menyampaikan permohonan maaf resmi atas keterlibatan negara tersebut dalam perdagangan budak transatlantik. Namun, pemerintah menegaskan tidak akan memberikan kompensasi atau membayar ganti rugi kepada negara-negara yang terdampak perdagangan budak pada masa lalu.
Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengatakan, pemerintah ingin mengakui dan menghadapi keterlibatan historis Inggris dalam praktik perbudakan tanpa membebani masyarakat dengan tambahan pengeluaran negara.
Miliband menyampaikan pernyataan tersebut dalam wawancara dengan siniar Newscast BBC pada Rabu (4/11/2026).
Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Andy Burnham telah menutup kemungkinan pemberian kompensasi kepada negara-negara terdampak perdagangan budak transatlantik. Namun, Burnham belum menjelaskan apakah pemerintah akan mengalokasikan anggaran publik untuk bentuk pengakuan lainnya.
Miliband juga mengkritik pendekatan mantan Perdana Menteri Tony Blair dalam menangani persoalan perbudakan pada 2007. Menurutnya, sikap pemerintah saat itu terkesan hanya menyampaikan permintaan maaf tanpa menunjukkan penyesalan secara sungguh-sungguh.
Blair sebelumnya pernah menyampaikan kesedihan dan penyesalan mendalam atas keterlibatan Inggris dalam perdagangan budak. Namun, Downing Street kemudian mengambil jarak dari pernyataan tersebut.
Perbudakan Masih Membayangi Hubungan Inggris dan Negara Persemakmuran
Miliband menilai sejarah perbudakan masih membayangi hubungan Inggris dengan negara-negara anggota Persemakmuran. Persoalan tersebut kembali dibicarakan dalam komunikasi terbaru antara Burnham dan Perdana Menteri Barbados Mia Mottley.
“Masalah ini sebenarnya sudah menjadi persoalan berkepanjangan bagi Persemakmuran selama sekitar 20 tahun. Namun, sekarang semakin membesar,” kata Miliband.
Ia juga mengingat ketegangan dalam Pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran 2024 di Samoa. Saat itu, perbedaan pandangan mengenai perbudakan dan dampak sejarahnya memicu perdebatan di antara para pemimpin negara.
“Dengan bahasa yang agak diplomatis, akhirnya terjadi semacam pertengkaran verbal mengenai seluruh persoalan ini,” ujarnya.
Miliband dan Burnham sepakat bahwa pemerintah Inggris perlu menghadapi persoalan tersebut secara terbuka, alih-alih terus menghindarinya.
Lebih dari Tiga Juta Orang Diangkut dalam Perdagangan Budak Inggris
Miliband mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta penelusuran sejarah untuk mengungkap keterlibatan Inggris dalam perdagangan budak transatlantik yang berlangsung sejak abad ke-16 hingga abad ke-19.
Menurut hasil penelusuran tersebut, skala tragedi kemanusiaan akibat perdagangan budak sangat besar. Lebih dari tiga juta orang diangkut dengan keterlibatan negara Inggris selama beberapa abad, sementara ratusan ribu lainnya meninggal dunia.
“Lebih dari tiga juta orang diangkut dengan keterlibatan negara Inggris selama periode panjang, yakni beberapa abad. Ratusan ribu di antaranya tidak selamat dan meninggal dunia,” ungkapnya.
Mereka yang bertahan hidup selama penyeberangan Samudra Atlantik juga menghadapi perlakuan tidak manusiawi, baik di dalam kapal maupun setelah tiba di kawasan Karibia dan Amerika.
Miliband membela rencana pemerintah untuk mempertimbangkan permohonan maaf resmi. Menurutnya, kesediaan suatu negara mengakui kesalahan masa lalu merupakan cerminan kekuatan, bukan kelemahan.
“Negara yang lemah dan rapuh tidak akan mampu menghadapi masa lalunya. Saya sangat bangga dengan Inggris, tetapi kebanggaan terhadap negara sendiri juga berarti bersedia menghadapi hal-hal yang mungkin tidak kita lakukan secara langsung,” katanya.
Inggris Mulai Berdialog dengan Negara Terdampak Perdagangan Budak
Sebagai langkah lanjutan, para menteri Inggris telah memulai dialog terstruktur dengan negara-negara yang terdampak perdagangan budak transatlantik.
Pemerintah Inggris berpeluang menyampaikan permohonan maaf resmi tersebut pada November 2027. Momentum itu bertepatan dengan rencana Burnham menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Manchester, Inggris.
Meski membuka peluang pengakuan resmi atas keterlibatan historis Inggris dalam perdagangan budak, pemerintah tetap menolak opsi pembayaran kompensasi atau ganti rugi kepada negara-negara terdampak.
