OPINI

Ketika Kemiskinan Menghasilkan Lebih Banyak Sampah: Sachet Economy, Poverty Penalty, dan Ketidakadilan dalam Sustainability

Salistio Erisa Putra

Penulis: Salistio Erisa Putra

Ruminews.id — Ada ironi yang jarang kita bicarakan ketika membahas kemiskinan dan lingkungan: orang yang memiliki uang lebih sedikit, dalam kondisi tertentu, justru dapat menghasilkan lebih banyak sampah kemasan untuk mendapatkan jumlah barang yang sama.

Bukan karena mereka lebih boros atau lebih tidak peduli terhadap lingkungan. Sering kali, mereka hanya membeli dalam ukuran yang lebih kecil. Di warung, pemandangan itu biasa: sampo satu sachet, deterjen satu sachet, kopi satu sachet, minyak goreng dan bumbu dalam kemasan kecil.

Harganya mungkin hanya seribu, dua ribu, atau beberapa ribu rupiah. Nominal yang kecil justru membuat produk tersebut dapat dijangkau oleh keluarga yang uang belanjanya harus dibagi untuk beras, listrik, ongkos, sekolah, dan kebutuhan lain.

Sebaliknya, rumah tangga dengan kemampuan ekonomi lebih baik dapat membeli kemasan besar, isi ulang, atau produk dalam jumlah banyak. Sekali membayar, barang lebih banyak, kemasan lebih sedikit, dan harga per unit sering kali lebih rendah.

Masalahnya, membeli lebih banyak membutuhkan uang lebih banyak di awal. Di sinilah konsep poverty penalty menjadi relevan. Ronald U. Mendoza menjelaskan bahwa masyarakat berpendapatan rendah dalam kondisi tertentu dapat menghadapi biaya yang relatif lebih tinggi karena keterbatasan akses dan karakteristik pasar.

Penelitian Orhun dan Palazzolo juga menunjukkan bahwa rumah tangga berpendapatan rendah lebih sulit memanfaatkan keuntungan dari pembelian dalam jumlah besar karena membutuhkan pengeluaran awal yang lebih besar.

Paradoksnya sederhana: untuk mendapatkan harga yang lebih murah, seseorang sering kali harus terlebih dahulu memiliki cukup uang.

Karena itu, sachet tidak boleh dibaca semata sebagai simbol konsumsi masyarakat miskin. Kemasan kecil juga dipilih karena praktis, mudah dibawa, mudah disimpan, sesuai kebutuhan, dan merupakan strategi pemasaran yang memang dirancang untuk menjangkau konsumen.

Harga per unit yang lebih tinggi pada kemasan kecil pun tidak otomatis berarti poverty penalty. Namun bagi masyarakat dengan keterbatasan likuiditas, sachet dapat menjadi pilihan yang paling mungkin. Di sinilah persoalan ekonomi bertemu dengan persoalan lingkungan. Satu sachet memang tampak sepele.

Tetapi ketika jutaan produk dijual dalam kemasan kecil setiap hari, jumlah material kemasan yang dihasilkan menjadi besar. Untuk memperoleh jumlah produk yang sama, beberapa kemasan kecil dapat menghasilkan lebih banyak material dibandingkan satu kemasan besar.

Persoalannya semakin berat karena banyak kemasan fleksibel dan multilapis sulit dikumpulkan dan didaur ulang secara efektif. Dengan kata lain, kemasan kecil menyelesaikan persoalan uang hari ini, tetapi dapat memperbesar persoalan sampah di kemudian hari.

Namun anehnya, ketika sampah sudah berada di tangan konsumen, seluruh persoalan sering dipersempit menjadi masalah perilaku individu. Konsumen membeli, menggunakan, lalu membuang. Setelah itu mereka diminta menjadi pihak yang paling bertanggung jawab.

Padahal sebuah sachet sudah memiliki bentuk, bahan, ukuran, dan sistem distribusi sebelum sampai ke tangan konsumen. Konsumen tidak menentukan apakah produk menggunakan plastik multilapis, apakah tersedia sistem isi ulang, atau apakah kemasan bekas memiliki jalur pengumpulan dan pengolahan yang memadai.

Karena itu, sampah tidak cukup dibaca dari tempat sampah ke tempat pembuangan. Ia memiliki sejarah yang dimulai dari desain produk, bahan baku, produksi, distribusi, harga, konsumsi, hingga pengelolaan setelah produk digunakan. Di sinilah tanggung jawab produsen dan pemerintah menjadi penting.

Jika perusahaan memperoleh keuntungan dari penjualan produk sekaligus menghasilkan kemasan yang sulit dikelola, tanggung jawabnya tidak semestinya berhenti ketika barang terjual. Konsep Extended Producer Responsibility atau EPR menawarkan logika bahwa produsen juga perlu mengambil bagian dalam pengelolaan dampak kemasan setelah konsumsi.

Produsen memiliki kemampuan yang jauh lebih besar untuk mengubah desain kemasan, menyediakan sistem isi ulang, memilih material yang lebih mudah dikelola, dan membangun mekanisme pengumpulan dibandingkan konsumen individual.

Konsumen memang tetap memiliki tanggung jawab. Tetapi tanggung jawab itu harus ditempatkan dalam konteks pilihan yang tersedia. Kita sering membayangkan sustainability sebagai pilihan pribadi: membawa tumbler, menggunakan tas belanja, membeli produk isi ulang, mengurangi plastik sekali pakai, atau memilih produk yang lebih ramah lingkungan.

Semua itu baik. Tetapi pilihan tersebut tidak selalu memiliki biaya yang sama bagi setiap orang. Bagi sebagian orang, membayar lebih untuk produk yang dianggap lebih ramah lingkungan mungkin bukan persoalan.

Bagi keluarga yang sedang menghitung uang sampai akhir bulan, selisih beberapa ribu rupiah dapat berarti sesuatu yang lain: ongkos pulang, beras, kebutuhan sekolah, atau lauk untuk makan malam. Karena itu, keberlanjutan tidak boleh berubah menjadi ukuran moral berdasarkan kemampuan membayar.

Kita tidak bisa sekadar berkata, “Jangan beli sachet,” tanpa menyediakan alternatif yang terjangkau. Kita juga tidak bisa meminta masyarakat membeli dalam jumlah besar tanpa memahami bahwa tidak semua rumah tangga memiliki uang untuk membayar lebih banyak di muka.

Yang perlu diperbaiki bukan hanya perilaku konsumen, tetapi juga pilihan yang tersedia bagi mereka. Sistem isi ulang harus mudah diakses dan kompetitif secara harga. Kemasan yang lebih berkelanjutan perlu dibuat terjangkau. Produsen harus mempertimbangkan dampak kemasan sejak tahap desain.

Pemerintah perlu memperkuat sistem pengumpulan dan pengolahan sampah. Dengan begitu, pilihan yang lebih baik bagi lingkungan tidak menjadi privilese ekonomi.

Di balik semua ini, ada manusia. Seorang ibu yang membeli dua sachet deterjen mungkin tidak sedang berpikir tentang berapa banyak sampah yang akan dihasilkannya. Ia mungkin hanya tahu bahwa uang di tangannya cukup untuk membeli dua sachet.

Seorang pekerja yang membeli kopi sachet bukan berarti tidak peduli pada lingkungan. Ia mungkin hanya ingin minum kopi dengan uang yang tersedia di sakunya. Seorang pedagang kecil yang menjual produk secara eceran juga tidak otomatis sedang menempatkan keuntungan di atas lingkungan.

Ia sedang melayani konsumen yang datang dengan kemampuan membeli yang berbeda-beda. Karena itu, persoalan sachet bukan semata persoalan individu. Ia adalah persoalan sistem. Kemiskinan mempersempit pilihan. Keterbatasan likuiditas membuat pembelian kecil menjadi lebih mungkin.

Pembelian kecil, dalam kondisi tertentu, berarti lebih banyak kemasan untuk memperoleh jumlah produk yang sama. Ketika kemasan tersebut sulit dikelola, beban akhirnya jatuh pada lingkungan dan sistem persampahan.

Rantai inilah yang perlu kita putus. Bukan dengan menyalahkan orang miskin karena membeli sachet, melainkan dengan membuat pilihan yang lebih ramah lingkungan menjadi pilihan yang juga terjangkau. Sustainability seharusnya tidak berarti bahwa orang yang memiliki uang lebih sedikit harus menerima ceramah lebih banyak.

Keberlanjutan yang adil justru berarti memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memilih tanpa harus mengorbankan kebutuhan dasarnya. Mungkin sudah waktunya kita melihat sachet bukan sekadar sebagai sampah kecil yang berserakan, tetapi sebagai cermin dari sistem ekonomi.

Ada yang mampu membeli lebih banyak dan mendapatkan harga lebih murah, ada yang harus membeli sedikit demi sedikit, ada produsen yang menentukan desain kemasan, ada pemerintah yang membangun sistem pengelolaan, dan ada lingkungan yang menanggung sisa dari seluruh proses tersebut.

Kemiskinan tidak dengan sendirinya membuat seseorang menjadi pencemar. Tetapi kemiskinan dapat membatasi pilihan seseorang. Ketika pilihan yang paling terjangkau justru menghasilkan lebih banyak kemasan, persoalan itu tidak cukup diselesaikan dengan meminta konsumen lebih sadar.

Kita membutuhkan sistem yang memberi pilihan lebih baik. Sebab pada akhirnya, orang miskin tidak membutuhkan lebih banyak rasa bersalah atas sampah. Mereka membutuhkan lebih banyak pilihan. Pilihan untuk membeli produk yang terjangkau.

Pilihan untuk menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Pilihan untuk mengisi ulang tanpa membayar lebih mahal. Dan pilihan untuk hidup layak tanpa harus memilih antara kebutuhan hari ini dan kepedulian terhadap lingkungan.

Jangan jadikan kemiskinan sebagai dosa lingkungan. Jangan pula menjadikan keberlanjutan sebagai kemewahan.

Share Konten

Opini Lainnya

Najamudin
Hilirisasi Berkeadilan untuk Perekonomian Sulselbartra
Muzakkir (4)
Filsuf di Lingkar Istana
Muzakkir (3)
Reduksionisme Dan Fisika Kuantum: Tentang Kesadaran Diri (Bagian III Akahir)
Muhammad Fauzan, S.H.
Dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara: Menabur Visi Pengusaha Muda Menuju Indonesia Emas 2045
Merah Muda Abstrak Lucu Halaman Kosong A4 Landscape_20261003_144916_0000
Ketika Kampus Menjadi Ruang Impunitas: Menguji Komitmen Penegakan Hukum di UNDIPA Makassar
Muzakkir (3)
LK2 HMI: Kader Ditempa Jadi Problem Solver, Kawal Demokrasi Jaga Integritas Nasional
Andres Chandra
Pemimpin: Merangkul dengan Hati, Bekerja dengan Kasih
Muzakkir (5)
Ali Khamenei: Membaca Kolonialisme (Bagian V)
Muzakkir (4)
Lapas Cibinong dan Ujian Akuntabilitas Negara: Ketika Pengawasan Dipertanyakan
Muh
Pangadereng dan Krisis Konsistensi Moral: Menimbang Kembali Nilai di Tengah Perubahan Zaman
Scroll to Top