Ruminews.id, Yogyakarta — Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Rakyat Indonesia (DPD ORI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masa bakti 2026–2031 resmi dilantik pada Sabtu (3/10/2026). Pelantikan yang digelar di Gedung Pertemuan Bumiputera Yogyakarta tersebut diawali dengan kegiatan donor darah sebagai bagian dari agenda sosial organisasi.
Pelantikan dilakukan Sekretaris Jenderal DPP ORI Ferri Nuzarli, mewakili Ketua Umum DPP ORI Andi Gani Nena Wea. Momentum tersebut sekaligus menjadi penegasan arah gerak ORI DIY untuk memperluas keterlibatan masyarakat dan menjalankan fungsi sosial, advokasi, pemberdayaan, serta kontrol sosial.
Ketua DPD ORI DIY Irsad Ade Irawan mengatakan donor darah menjadi simbol komitmen organisasi untuk hadir bersama masyarakat sejak awal kepengurusan.
“Donor darah ini menjadi simbolisasi bahwa setelah hari ini, ORI akan berjuang bersama rakyat di Yogyakarta untuk menjamin terpenuhinya seluruh hak warga, mulai dari hak atas pendidikan, hak atas kehidupan layak, hingga hak atas jaminan sosial,” ujar Irsad.
Menurut Irsad, ORI DIY akan menjalankan kerja organisasi melalui dua jalur utama, yakni advokasi kebijakan dan advokasi kemasyarakatan. Organisasi juga akan memperluas basis keterlibatan, tidak hanya dari kalangan buruh dan petani, tetapi juga pemuda, perempuan, pelaku UMKM, dan elemen masyarakat lainnya.
Dalam jangka pendek, ORI DIY akan memperkuat keanggotaan dan membangun kepengurusan hingga tingkat desa atau kalurahan. Untuk jangka menengah, organisasi mendorong kebijakan daerah yang berkaitan dengan perlindungan upah, pemberdayaan perempuan, dan pemerataan akses pendidikan. Sementara dalam jangka panjang, ORI menargetkan terwujudnya Yogyakarta yang modern, ramah bagi seluruh kalangan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
“Kami tidak akan berhenti pada batas buruh dan petani saja. ORI akan menjadi rumah bersama seluruh elemen masyarakat yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik,” tegas Irsad.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol DIY Aris Pramono juga membacakan pesan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dalam pesannya, Sultan menekankan bahwa pelantikan organisasi bukan sekadar pembentukan struktur, tetapi harus menjadi awal pengabdian kepada masyarakat.
“Pelantikan ini bukan sekadar penanda terbentuknya organisasi. Di dalamnya terdapat amanah untuk mengubah kebersamaan menjadi kerja, gagasan menjadi tindakan, serta kehadiran organisasi menjadi manfaat yang benar-benar dirasakan warga.”.
Sultan juga mengingatkan bahwa kekuatan organisasi masyarakat tidak hanya diukur dari luasnya jaringan, tetapi dari kemampuan membangun kepercayaan dan menghadirkan manfaat bagi warga. ORI DIY diharapkan dapat menjadi ruang dialog antara masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan berbagai unsur sosial lainnya.
Sementara itu, Sekjen ORI Ferri Nuzarli membacakan pesan Ketua Umum ORI Andi Gani Nena Wea. Ia menegaskan bahwa pelantikan merupakan pemberian mandat untuk bekerja dan mengabdi kepada masyarakat.
“Hari ini kita berikan mandat untuk bekerja, mandat untuk mengabdi, mandat hadir di tengah rakyat, serta mandat menjaga agar suara masyarakat tetap terdengar,” ujar Ferri.
ORI juga menyatakan siap menjadi mitra pemerintah sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial. Sikap kritis, menurut organisasi, tidak harus ditempatkan sebagai bentuk permusuhan terhadap pemerintah.
“Menjadi mitra bukan berarti selalu membenarkan. Kritis bukan berarti menjadi musuh. Jika kebijakan baik, kami dukung. Jika perlu disempurnakan, kami sampaikan dengan santun. Jika rakyat kesulitan, kami cari solusi, itulah demokrasi yang sehat,” demikian pesan Andi Gani yang dibacakan Ferri.
Selain isu sosial dan ekonomi masyarakat, ORI juga menyoroti pembangunan pariwisata serta persoalan lingkungan dan ketersediaan air di Yogyakarta. Organisasi mendorong agar pembangunan melibatkan masyarakat lokal dan memastikan sumber daya lingkungan tetap terjaga.
“Air adalah kehidupan, bukan sekadar barang dagangan. Maka wajiblah kita menjaganya.”
Pelantikan DPD ORI DIY kemudian ditutup dengan penegasan bahwa kepengurusan baru akan segera menjalankan sejumlah program sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi rakyat, perlindungan masyarakat, pemberantasan korupsi, pemberdayaan pemuda dan perempuan, serta penguatan partisipasi masyarakat.
