ruminews.id, GOWA — Sidang Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket di DPRD Kabupaten Gowa terkait dugaan penyimpangan pengadaan seragam sekolah gratis, beasiswa doktoral (S3), serta isu perselingkuhan Bupati Gowa masih terus bergulir.
Aktivis menilai DPRD Gowa harus segera menyelesaikan sidang tersebut demi menjaga stabilitas pemerintahan di daerah ini, Sabtu (04/07/2026).
Muh. Nurhidayatullah, seorang aktivis di Kabupaten Gowa, menilai bahwa Pansus Hak Angket perlu memberikan kepastian hukum dan politik agar roda pemerintahan tidak mandek. Oleh karena itu, ia mendesak agar sidang ini segera menemui titik terang.
Sebagai informasi, Pansus DPRD Kabupaten Gowa telah memulai sidang perdana sejak 19 Juni 2026. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan konkret yang dihasilkan, sehingga memicu berbagai spekulasi serta pro-kontra di tengah masyarakat.
“Kita tidak sedang bicara soal siapa yang benar dan salah kita serahkan semua sesuai mekanisme yang ada. Namun perlu diingat jangan karena masalah ini menjadi alot pelayanan publik dan program-program kerakyatan jadi terbengkalai,” ujar Hidayatullah dalam keterangannya,
Ia menambahkan bahwa dinamika dan permasalahan ini telah membelah pandangan di kalangan aktivis dan masyarakat luas. Kendati demikian, fokus utama yang tidak boleh diabaikan adalah keberlangsungan urusan pemerintahan.
Jangan sampai karena Bupati sibuk menghadapi kasusnya dan sejumlah SKPD diperiksa terkait wewenangnya, pelayanan terhadap urusan masyarakat justru menjadi terbengkalai.
