Ruminews.id, Jakarta — Sebanyak 65 pemuda yang mewakili 38 provinsi di Indonesia mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (12/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Pemuda Parlemen Indonesia (PPI) tersebut merupakan bagian dari rangkaian Konferensi Pemuda Parlemen Indonesia 2026.
Kunjungan ini bertujuan memperluas pemahaman generasi muda mengenai sistem ketatanegaraan, khususnya peran dan kewenangan MK dalam menjaga konstitusi serta menegakkan prinsip negara hukum dan demokrasi.
Para delegasi mendapatkan penjelasan mengenai kedudukan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk kewenangannya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kegiatan tersebut juga menjadi ruang dialog bagi peserta untuk membahas persoalan konstitusional dan memahami mekanisme hukum dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Analis Hukum Ahli Madya MK, Syamsudin Noor, yang menerima kunjungan tersebut, menjelaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme konstitusional, salah satunya melalui permohonan pengujian undang-undang atau judicial review.
Ia menyampaikan bahwa setiap warga negara dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK tanpa dipungut biaya perkara dan tanpa kewajiban menggunakan jasa advokat. Namun, kemudahan akses tersebut perlu diimbangi dengan kesungguhan dalam menyusun permohonan.
Menurut Syamsudin, pemohon perlu melakukan kajian secara sistematis, menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami, serta menguraikan hubungan antara norma undang-undang yang diuji dan hak konstitusional yang dianggap dirugikan.
“Permohonan itu harus disusun dengan baik, mulai dari input, proses, hingga output dan outcome-nya. Jangan sampai permohonan ke Mahkamah Konstitusi justru dibuat main-main atau sekadar untuk memenuhi tugas kuliah,” tegas Syamsudin dalam kegiatan di Aula Gedung 2 MK.
Ia juga menyinggung konsep vexatious request, yakni permohonan yang diajukan tanpa kesungguhan atau sekadar untuk tujuan main-main. Menurutnya, kualitas permohonan tidak ditentukan oleh rumitnya bahasa hukum, melainkan kejelasan persoalan konstitusional dan dasar argumentasi yang diajukan.
Syamsudin mencontohkan bahwa permohonan dari masyarakat dengan latar belakang beragam, seperti ibu rumah tangga, tukang sumur, tukang las, hingga petugas keamanan, dapat memiliki arti penting bagi perkembangan hukum apabila berangkat dari persoalan nyata.
“Putusan yang menjadi landmark decision dapat lahir dari sebuah permohonan yang juga landmark. Artinya, siapa pun dapat menghadirkan persoalan konstitusional yang penting bagi perkembangan hukum, sepanjang permohonannya disusun secara sungguh-sungguh dan memiliki dasar yang kuat,” jelasnya.
Selain akses pengujian undang-undang, Syamsudin menjelaskan penerapan prinsip transparansi dan pelindungan data pribadi dalam proses peradilan. Ia menyebut MK tetap membutuhkan identitas, alamat, dan informasi kontak pemohon untuk keperluan administrasi serta komunikasi persidangan. Sementara itu, informasi pribadi seperti nomor telepon dan alamat surat elektronik dijaga kerahasiaannya.
“MK yang akan melindungi informasi pribadi para pihak. Identitas yang diperlukan untuk proses berperkara harus disampaikan secara jelas, sedangkan informasi yang bersifat sangat pribadi, seperti nomor telepon dan alamat email, menjadi bagian yang kami jaga kerahasiaannya,” ungkap Syamsudin.
Ia menambahkan, MK telah menerapkan sistem administrasi dan komunikasi persidangan secara elektronik atau paperless. Pemanggilan dan penyampaian informasi persidangan dilakukan melalui sarana komunikasi seperti WhatsApp dan surat elektronik. Karena itu, informasi kontak yang valid diperlukan agar proses pemanggilan para pihak berjalan sebagaimana mestinya.
Direktur Eksekutif DPP PPI periode 2026–2028, Saripudin, mengatakan kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi para delegasi untuk memahami secara langsung peran MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Menurutnya, pemahaman mengenai lembaga peradilan konstitusi penting di tengah berbagai pemberitaan mengenai MK yang kerap memunculkan pertanyaan di masyarakat. Pemuda, kata dia, tidak cukup hanya memahami persoalan sosial, ekonomi, dan pembangunan di daerah masing-masing, tetapi juga perlu mengetahui bagaimana negara bekerja, kekuasaan dijalankan, dan hak konstitusional warga negara dilindungi.
Saripudin menilai MK memiliki posisi strategis dalam menjaga kehidupan demokrasi dan memastikan peraturan perundang-undangan berada dalam koridor konstitusi. Karena itu, perjuangan aspirasi masyarakat tidak hanya dapat ditempuh melalui jalur politik dan legislatif, tetapi juga melalui mekanisme konstitusional dan lembaga yudikatif.
“Bagi kami di Pemuda Parlemen Indonesia, bukan hanya organisasi yang memahami persoalan di akar rumput di daerah masing-masing dan bagaimana aspirasi disampaikan kepada wakil rakyat. Pemuda juga harus memahami konstitusi, memahami batas-batas kewenangan lembaga negara, serta mengetahui bagaimana hak-hak konstitusional masyarakat dapat diperjuangkan ketika berhadapan dengan persoalan hukum dan kebijakan negara,” ujar Saripudin.
Ia menjelaskan, PPI merupakan wadah kaderisasi dan partisipasi pemuda yang menghimpun delegasi dari berbagai provinsi. Keberagaman latar belakang daerah tersebut diharapkan dapat mempertemukan berbagai perspektif dan persoalan masyarakat untuk dibahas dalam kerangka pembangunan nasional.
Menurut Saripudin, para delegasi tidak hanya membawa identitas daerah, tetapi juga tanggung jawab untuk memahami persoalan masyarakat dan memperjuangkannya melalui mekanisme yang tepat.
“Jangan sampai pemuda hanya menjadi penonton dalam perjalanan demokrasi bangsa. Kita harus menjadi generasi yang memahami bagaimana negara dijalankan, berani menyampaikan kritik yang konstruktif, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga konstitusi dan menghormati hukum. Aspirasi masyarakat harus diperjuangkan dengan pengetahuan, argumentasi, dan mekanisme yang benar,” tegasnya.
Saripudin berharap, 65 delegasi yang mengikuti kunjungan tersebut dapat menyebarluaskan pemahaman mengenai konstitusi dan demokrasi di daerah masing-masing. Ia juga mendorong agar pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti sebagai pengalaman kegiatan, tetapi diterapkan dalam kerja-kerja kepemudaan dan pengawalan kebijakan publik.
“Harapan kami, 65 delegasi yang hadir hari ini tidak hanya pulang membawa pengetahuan, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk menyebarluaskan pemahaman konstitusi di daerah masing-masing. Mereka harus mampu menjadi penggerak literasi demokrasi dan konstitusi di tengah masyarakat. Sebab, masa depan demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kuatnya institusi negara, tetapi juga oleh kualitas pemahaman dan partisipasi generasi mudanya, para pemuda ini dapat menjadi tongkat estafet kepemimpinan bangsa, sekaligus ikut mendukung pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas,” pungkas Saripudin.
