27 Oktober 2025

ruminews.id, MAKASSAR,— Dukungan masyarakat terhadap program lingkungan Pemerintah Kota Makassar dibawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, terus menguat. Hal itu tampak saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Ketua TP PKK Makassar yang juga Ketua Dewan Lingkungan Hidup Makassar, Melinda Aksa meluncurkan Gerakan Bioberkah (Biopori Mengubah Sampah Jadi Berkah) yang digagas Permabudhi Kota Makassar di Vihara Vimalakirti, Minggu (26/10/2025). Gerakan ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan komunitas keagamaan dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Munafri menyampaikan apresiasi tinggi kepada umat Buddha di Makassar yang ikut mendukung gerakan lingkungan hidup melalui penerapan biopori dan pengolahan sampah organik. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan Pemkot Makassar yang menempatkan pengelolaan sampah dari sumbernya yaitu rumah tangga sebagai program prioritas. “Saya senang melihat masyarakat bergerak sendiri, seperti yang dilakukan oleh Permabudhi hari ini. Artinya, kesadaran mulai tumbuh. Pemerintah bisa membuat aturan, tapi perubahan hanya terjadi kalau masyarakat mau ikut bergerak,” ujarnya. Munafri menjelaskan, Pemerintah Kota saat ini tengah mengembangkan sistem pengelolaan sampah terintegrasi di setiap RT/RW. Dalam sistem ini, tidak hanya biopori, warga didorong untuk memiliki, teba, dan eco-enzyme di lingkungan masing-masing. Sehingga, dengan dukungan masyarakat, tanggung jawab Ketua RT/RW ke depan tak hanya soal administrasi warga, tetapi juga memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan di wilayahnya. “Setiap RT nanti harus punya sistem pengelolaan sampahnya sendiri. Harus ada biopori, TEBA, dan pemisahan sampah rumah tangga. Ini harga mati. Karena dari situlah keseimbangan lingkungan dimulai,” tegasnya. Munafri juga menguraikan arah besar program lingkungan Makassar menuju kota zero waste pada tahun 2027. Ia menargetkan akan lahir ribuan rumah tangga mandiri sampah, di mana masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada TPA Antang, melainkan mengelola sampahnya sendiri menjadi produk bermanfaat seperti pupuk organik, maggot, atau cairan eco-enzyme. “Kami ingin memberi penghargaan untuk rumah tangga zero waste. Bukan lagi sekadar gerakan komunitas, tapi gaya hidup baru warga Makassar. Kalau ini jalan, beban TPA bisa berkurang drastis dan kota kita akan semakin bersih,” jelasnya. Selain berfungsi mengurai sampah, lanjut Munafri, sistem biopori juga berperan besar mencegah banjir dengan mempercepat resapan air ke tanah. Sementara itu, hasil olahan sampah seperti pupuk dan eco-enzyme dapat digunakan untuk urban farming, yang tengah dikembangkan pemerintah di dua lokasi percontohan. “Kita ingin menunjukkan bahwa bertani tidak harus di desa. Kota juga bisa. Dari sisa dapur bisa jadi pupuk, dari biopori bisa menumbuhkan tanaman, dari maggot bisa jadi pakan ikan dan ayam. Semua punya nilai ekonomi,” ujar Munafri. Lebih jauh, Ia menyampaikan keberhasilan Pemkot Makassar yang tidak termasuk dalam 336 daerah darurat sampah nasional berdasarkan keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ia menyebut capaian ini sebagai bukti nyata hasil intervensi Pemkot bersama masyarakat dalam menangani persoalan sampah secara berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Permabudhi Kota Makassar, Suzanna, menyampaikan bahwa gerakan Bioberkah menjadi bentuk sukacita dukungan umat Buddha terhadap program pemerintah. Sebanyak 1.000 pipa biopori akan dibagikan kepada umat Buddha di seluruh vihara di Makassar, dengan 120 pipa pertama diserahkan secara simbolis pada kegiatan tersebut. “Kami ingin berkontribusi untuk Makassar yang lebih bersih. Mungkin kelihatannya sederhana, tapi ini langkah spiritual untuk belajar ‘lebih repot’ demi masa depan yang lebih baik. Gerakan ini juga menjadi cara kami menyatukan berbagai aliran umat Buddha melalui semangat peduli lingkungan,” jelas Suzanna. Ia menambahkan, apa yang dilakukan umat Buddha hari ini merupakan bentuk dukungan nyata masyarakat terhadap kebijakan Pemkot Makassar. Gerakan Bioberkah diharapkan menjadi bagian dari rantai perubahan besar menuju kota yang tidak hanya bersih, tetapi juga mandiri dan lestari.(*)

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan berbagai inovasi dan program pembangunan strategis yang saat ini dijalankan Pemerintah Kota Makassar. Paparan tersebut disampaikan orang nomor satu kota Makassar ini, saat menjadi narasumber Stadium General bertema “Creative Hub pada Kelas Progresif” yang digelar oleh HMI Cabang Makassar di Hotel Asyira Makassar, Minggu (26/10/2025). Dalam forum ilmiah tersebut, Munafri didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem. Acara ini dihadiri pengurus HMI, kader, akademisi, dan pegiat muda dari berbagai kampus di Kota Makassar. Mengawali pemaparannya, Munafri mengatakan pemerintahan yang ia pimpin berjalan dengan prinsip kolaborasi dan keberpihakan kepada masyarakat. Dia menegaskan bahwa kondisi Kota Makassar saat ini membutuhkan kerja bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang efektif. “Kurang lebih delapan bulan kami dilantik, kami melihat bahwa kondisi Kota Makassar belum ideal, tetapi juga tidak bisa dikatakan tidak maksimal,” kata Appi mengawali paparan materi. “Ada persoalan yang harus diselesaikan, tetapi juga ada prestasi yang harus terus dijaga. Ujungnya satu: pelayanan pemerintah harus sampai ke rakyat dan tepat sasaran,” lanjut politisi Golkar itu. Mantan Bos PSM itu mengurai, dinamika tantangan perkotaan, mulai dari tingginya arus urbanisasi, pertumbuhan penduduk, hingga persoalan pemerataan pembangunan. Karena itu, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan tujuh program unggulan yang saat ini berjalan secara bertahap. Pertama, Penyambungan Jaringan PDAM. Dimana fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga akan air bersih. “PDAM dibenahi agar profesional dan tidak merugikan pelayanan publik,” tuturnya. Kedua, jaminan pelindungan Pekerja Rentan. Pemkot bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sebanyak 81.000 pekerja rentan telah mendapat jaminan kerja dan jaminan kematian, dan tahun ini ditambah jaminan hari tua. Ketiga, Seragam Sekolah Gratis. Ini diberikan kepada siswa baru untuk meringankan beban ekonomi keluarga. “Kebijakan fokus pada pengurangan beban rumah tangga alih-alih bantuan tunai,” jelas Appi. Keempat kata dia, pengembangan kawasan ekonomi baru berbasis olahraga disebut Stadion Untia. Ini tahap perkampungan syarat-sayat untuk dilakukan pembangunan, dimana pembangunan stadion dijadikan trigger pertumbuhan ekonomi wilayah. “Stadion diposisikan sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, bukan sekadar sarana olahraga,” ungkapnya. Kelima, reformasi sistem pengelolaan Sampah. Mengurangi sampah yang masuk ke TPA Tamangapa yang kini menampung 1.000 ton per hari. Mengembangkan pengolahan sampah terintegrasi, bank sampah, dan urban farming. Sampah ditukar dengan beras atau minyak melalui kerja sama Pemkot dan Bank Sulselbar. Keenam, Makassar Super Apps “Lontara” Mengintegrasikan ratusan layanan pemerintah dalam satu aplikasi. Kini, sudah berjalan pada versi 1.0 dengan layanan aduan masyarakat. “Layanan ini berfungsi mematau kondisi dan menerima aduan semua persoalan di Makassar, serta laporan,” beber Munafri. Program ketujuh, Makassar Creative Hub. Menjadi pusat pengembangan komunitas kreatif dan digital talenta. Bhakan, terbuka gratis tanpa pungutan biaya. “Tahun ini ditambah lokasi baru, dan tahun depan Creative Hub tambahan akan dibangun di wilayah berbeda,” jelasnya. Lebih lanjut, politisi Golkar ini menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan membuka ruang kolaborasi bagi generasi muda melalui program Makassar Super Creative Hub. Dalam kesempatan tersebut, Munafri menjelaskan bahwa Makassar Super Creative Hub merupakan salah satu inovasi pemerintah kota dalam menyiapkan ruang kreativitas digital, kewirausahaan, dan pengembangan keterampilan anak muda. “Creative Hub ini sudah berjalan dengan berbagai kegiatan, baik level lokal, nasional, maupun internasional. Banyak yang bilang terlalu eksklusif, padahal bukan. Jadwalnya yang padat sehingga pengaturannya perlu di-review,” papar Munafri. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar tidak hanya membangun satu Creative Hub. Tahun ini akan dibangun satu lokasi tambahan dan tahun depan ditargetkan tiga Creative Hub baru di kawasan berbeda untuk menjangkau lebih banyak anak muda. Karena satu tidak cukup. Kebutuhan anak muda tentang ruang kreativitas dan peningkatan skill terus bertambah. “Makassar Creative Hub ini hadir untuk upgrading skill, pengembangan komunitas, dan pelatihan kewirausahaan,” jelasnya lagi. Appi menegaskan, fasilitas Creative Hub ini gratis dan inklusif, terbuka tanpa pungutan biaya. Bahkan ruang ini juga dirancang untuk ramah disabilitas. “Di MCH yang pertama di Pantai Losari, ada kafe yang dikelola sahabat difabel tuli Makassar. Ini bukti kita ingin membangun ekosistem kreatif yang inklusif,” tegasnya. Selain tujuh program unggulan tersebut, Munafri juga menegaskan komitmen untuk memperkuat UMKM dan ekonomi lokal. Ia memastikan bahwa 50 persen dari total belanja daerah diarahkan untuk belanja produk lokal. “Kami ingin uang daerah berputar di masyarakat Makassar. Ini penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal,” katanya. Alumni FH Unhas ini juga menyampaikan dorongan terhadap gelaran event ekonomi kreatif dan pariwisata, seperti Makassar Half Marathon yang berhasil menarik 10–12 ribu peserta dari berbagai daerah. Event-event ini, kata Munafri, akan membawa dampak ekonomi bagi UMKM dan perhotelan. Munafri menutup pemaparannya dengan mengajak kader HMI agar mengambil peran dalam pembangunan daerah. “Silakan ambil posisi. Mau jadi akademisi, entrepreneur, teknokrat, atau pelaku industri kreatif, semua terbuka. Pemerintah membuka kolaborasi seluas-luasnya,” ungkapnya. Munafri juga mengajak aktivis HMI dan generasi muda Makassar untuk tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi ikut serta mengambil peran strategis. “Pemerintah membuka ruang kolaborasi. Mau jadi pengusaha, pekerja industri kreatif, aktivis sosial, Akademisi, semua terbuka. Tinggal dicocokkan dengan minat dan keahlian,” tegasnya. Ia menutup paparannya dengan pesan kolaborasi dan keberlanjutan pembangunan kota. Dimana, Makassar dibangun bukan oleh pemerintah sendiri. Ini butuh kebersamaan, butuh energi kolektif. “Selama semua bergerak dengan tujuan yang sama, Makassar bisa menjadi kota maju, inklusif, dan berdaya saing,” pungkasnya.

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat langkah preventif dalam mencegah kekerasan terhadap anak, khususnya kasus kekerasan seksual yang masih menjadi persoalan serius di tengah masyarakat. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa upaya perlindungan anak tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga masyarakat, dunia pendidikan, komunitas hingga lingkungan keluarga. Hal tersebut disampaikan Wali Kota saat menjadi narasumber pada Workshop Ruang Publik Ramah Anak: Upaya Preventif dan Responsif Terhadap Kekerasan Seksual, yang diselenggarakan Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar di Baruga Anging Mammiri, Minggu (25/10/2025). “Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, Orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi perempuan, tokoh agama, hingga media harus bergerak bersama,” tegas Munafri di hadapan peserta emak-emak. Dalam paparannya, Munafri menekankan bahwa keluarga adalah benteng pertama perlindungan anak. Ia menegaskan pentingnya pengawasan berbasis kasih sayang serta edukasi dini kepada anak terkait batasan pergaulan segala macam. Nilai moral, serta keberanian untuk melapor jika mengalami tindak kekerasan. Apalagi banyak kasus kekerasan seksual terjadi karena lemahnya edukasi di tingkat keluarga dan minimnya keberanian anak bercerita. “Orang tua harus membangun komunikasi hangat dan ruang aman bagi anak. Menjaga anak dari pergaulan bebas,” imbuh Appi. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pemerintah Kota Makassar menjalankan berbagai layanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, atau diskriminasi. Upaya perlindungan tersebut dijalankan secara terpadu bersama. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Serta unit penyedia layanan psikologis, hukum, dan medis. Serta fasilitas pengaduan cepat melalui aplikasi Lontara Plus dan call center 112. Munafri juga menegaskan pentingnya sinergi multipihak. Dia memetakan skema kolaborasi, dimana Pemerintah Kota serta kebijakan perlindungan anak, alokasi anggaran, peran KemenPPPA, dan Supervisi. Selain itu, program perlindungan nasional, masyarakat dan komunitas Pengawasan sosial dan edukasi lingkungan. “Keterlibatan tokoh agama serta pendidikan edukasi moral dan nilai sosial. Media dan dunia usaha kampanye perlindungan anak dan dukungan CSR,” jelasnya. Pemkot Makassar juga menghadirkan Ruang Publik Ramah Anak (RPRA) sebagai salah satu instrumen pencegahan kekerasan di wilayah permukiman. Konsep RPRA menurut Munafri adalah menjamin hak anak bermain dan berekspresi secara aman. Dilengkapi aksesibilitas, pengawasan, dan kontrol keamanan. Terintegrasi dengan fungsi edukasi, sosial, kesehatan, dan penguatan karakter. Melibatkan komunitas dan peningkatan peran masyarakat. Program inovatif tersebut telah diwujudkan dalam berbagai bentuk di tingkat kelurahan dan Kecamatan. “Lorong ramah anak, taman tematik edukatif, car free day lorong, ruang laktasi publik, lorong bebas asap rokok,” tutur mantan bos PSM itu. Dalam kesempatan ini, Appi menampilkan data UPTD PPA Kota Makassar mencatat, sepanjang Januari hingga Oktober 2025, tercatat 134 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Perempuan 112 kasus dan laki-laki 22 kasus. Seluruh korban telah menerima layanan bantuan berupa asesmen psikologis, pendampingan hukum, perlindungan sementara, hingga pemulihan sosial. Langkah preventif dan responsif Pemkot Makassar. Edukasi perlindungan anak di 15 kecamatan, sosialisasi RPRA di Kelurahan, Sekolah ramah anak dan parenting. Juga pelatihan keamanan bagi pengelola fasilitas publik, kolaborasi dengan akademisi, sekolah, tokoh agama, dan lembaga sosial. Sedangkan upaya responsif membuka layanan cepat UPTD PPA 24 jam. Pelaporan online melalui aplikasi Lontara Plus, Call Center Darurat 112. “Pendampingan psikologis dan hukum. Rehabilitasi dan reintegrasi anak korban kekerasan,” tenagnya. Menurutnya, Kota Makassar harus menjadi kota yang tidak hanya maju dalam infrastruktur, tetapi juga maju dalam perlindungan moral dan keselamatan anak-anak. Ia menambahkan bahwa Muslimat NU bersama jaringan organisasi perempuan dan lembaga pendidikan harus menjadi mitra Pemerintah Kota Makassar, untuk memperkuat edukasi perlindungan anak hingga ke tingkat kelurahan. Appi menekankan bahwa penguatan nilai, komunikasi, dan fungsi pendidikan dalam rumah tangga merupakan benteng pertama melindungi anak dari potensi kekerasan fisik maupun psikologis. Pola penguatan rumah tangga akan menjadi elemen yang sangat kuat dalam proses pencegahan kekerasan seksual pada anak. Ia mengaskan, perlindungan anak adalah isu kemanusiaan yang tidak bisa didelegasikan kepada satu atau dua lembaga saja. Penanganannya harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, di tingkat akar rumput. “Tentu, tanggung jawab bersama. Pemerintah hadir membuat kebijakan dan layanan perlindungan, tapi kekuatan utama tetap ada pada keluarga, lingkungan, dan komunitas yang peduli,” tegasnya. Di akhir paparan, Munafri menegaskan bahwa kegiatan perlindungan anak tidak boleh berhenti pada seremoni atau seremoni wacana belaka. “Ini bukan agenda seremonial untuk sekadar berkumpul lalu selesai. Kita ingin ada aksi nyata yang berkelanjutan,” saran Munafri. “Minimal di tingkat organisasi, kami Pemerintah akan memastikan edukasi dan materi pencegahan kekerasan seksual benar-benar sampai ke masyarakat,” tambah politisi Golkar itu.