15 September 2025

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

HMI Makassar Tegaskan Komitmen Kawal Program Pemkot

ruminews.id, MAKASSAR – Di tengah dinamika aspirasi mahasiswa, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menunjukkan sikap terbuka dan egaliter. Pasangan pemimpin Kota Makassar ini tidak ragu turun langsung menemui massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar yang sedang menggelar aksi di depan Balai Kota, Senin (15/9/2025). Tanpa pengawalan ketat, Munafri–Aliyah berbaur di tengah kerumunan demonstran untuk mendengarkan tuntutan yang disuarakan. Langkah ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjemput aspirasi warganya, khususnya kalangan mahasiswa, secara langsung dan tanpa jarak. Setelah menyapa dan berdialog singkat di lokasi aksi, Appi-Aliyah mengundang massa HMI masuk ke Ruang Sipakatau, Balai Kota. Di sana berlangsung diskusi terbuka, di mana para aktivis HMI menyampaikan sejumlah masukan dan harapan terkait kebijakan pemerintah kota. Munafri menegaskan bahwa pemerintahannya tidak pernah menutup diri terhadap kritik dan masukan. “Pemkot tidak takut berdiskusi, tidak ragu berkolaborasi, dan tetap menerima aspirasi. Saya siap bertemu kapan saja. Jika disuarakan adalah murni pergerakan mahasiswa, kita bisa ketemu dan bicara,” ujarnya. Pada kesempatan ini, Appi memaparkan sejumlah program strategis yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Makassar untuk menjawab berbagai persoalan sosial, mulai dari pengangguran, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga pengelolaan lingkungan. Dalam pertemuan tersebut, Munafri menekankan komitmen pemerintah kota untuk menanggapi setiap aspirasi mahasiswa secara terbuka. “Pemerintah kota akan memberikan jawaban dari apa yang menjadi tuntutan teman-teman aktivis HMI, khususnya terkait isu kesenjangan sosial di Makassar,” ujarnya, merespon tuntutan kelompok HMI. Ia mengungkapkan, tingkat pengangguran di Kota Makassar berhasil ditekan signifikan. Makassar hari ini mampu menurunkan tingkat pengangguran dari dua digit menjadi satu digit. Sebelumnya 12,8 persen, sekarang tinggal 9,7 persen. Pemkot, kata dia, akan terus memaksimalkan program pelatihan vokasi agar angka pengangguran terus turun. “Pentingnya pendidikan formal dan kepemilikan ijazah sebagai modal dasar untuk memasuki dunia kerja,” jelasnya, secara detile. Soal pendidikan, Pemkot Makassar bekerja sama dengan berbagai asosiasi untuk menyediakan pendidikan informal bagi anak-anak putus sekolah di sejumlah kecamatan, seperti di kawasan Lorong Tamalate. “Anak-anak yang putus sekolah harus mendapatkan kesempatan memperoleh ijazah. Ini modal dasar mereka untuk bekerja,” tegas Munafri. Ia menambahkan, Pemkot juga meminta Kementerian Pendidikan menambah rombongan belajar (rombel) di 300 SD dan 56 SMP guna menampung siswa baru, terutama di wilayah yang kekurangan ruang belajar. Sistem zonasi akan diperbaiki dengan menambah sekolah penyangga, contohnya SMP di Jalan Samiun, untuk mengatasi lonjakan peminat. Selain itu, Pemkot memberikan dua pasang seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP guna meringankan beban rumah tangga. “Kalau orang tua ingin menambah seragam, silakan beli di luar sekolah. Sekolah bukan tempat bisnis,” tegasnya, menjawab poin-poin aspirasi dari HMI. Di bidang ketenagakerjaan, politisi Golkar itu menyebut, Pemkot telah menanggung jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja rentan. Program jaminan hari tua juga akan diperluas agar pekerja memiliki tabungan pensiun. Seluruh anggaran dialokasikan dari APBD Kota Makassar melalui program BPJS Ketenagakerjaan. “Hingga kini, 81 ribu pekerja rentan sudah terlindungi, dan tahun ini targetnya mencapai 100 ribu orang,” ungkapnya. Masalah lingkungan menjadi perhatian serius. TPA Tamangapa yang hanya seluas 19,1 hektare kini menampung tumpukan sampah setinggi 16–17 meter dan terancam penuh dalam dua tahun. Munafri memaparkan langkah yang sudah ditempuh, cover soil (penimbunan tanah untuk kompos alami) dan perbaikan alur air lindi agar tidak mencemari lingkungan. Terkait rencana Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), Munafri menegaskan Pemkot masih melakukan negosiasi ulang karena beban biaya tipping fee yang tinggi, yakni Rp380 ribu per ton per hari. “Kami juga mendorong sistem pengelolaan sampah mandiri. Cukup dengan dua ember—memisahkan sampah organik dan non-organik—itu sudah sangat membantu,” ucapnya. Pemkot juga bergerak mengatasi krisis air di beberapa kawasan. Bersama PDAM dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemkot memanfaatkan air baku dari Sungai Jeneberang dan membangun sambungan baru di Jalan Pontiku untuk mendistribusikan air ke wilayah utara dan timur Makassar. “Dalam waktu beberwla bulan ke depan, insya Allah persoalan air di Tallo dan Utara Kota bisa kita carikan solusi,” ujar Munafri. Menutup pemaparannya, Munafri menekanakan peran Makassar Creative Hub (MCH) sebagai pusat peningkatan keterampilan anak muda. Menurutnya, kehadiran program MCH bukan sekadar tempat pertunjukan, tapi ruang untuk upskilling dan job matching. Program MCH yang kini padat kegiatan akan diperluas ke 15 kecamatan agar bisa diakses lebih banyak pemuda. Di sana, anak muda bisa belajar kewirausahaan, bertemu perusahaan yang mencari tenaga kerja, hingga mendapatkan pelatihan keterampilan khusus. Appi yang juga Ketua IKA FH Unhas menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut lahir dari riset dan diskusi bersama akademisi serta pemangku kepentingan. “Kami mengajak semua pihak termasuk HMI untuk berkolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus kolektif,” tandasnya. Pada kesempatan ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar menegaskan komitmennya sebagai mitra kritis Pemerintah Kota Makassar. Hal itu disampaikan Ketua HMI Cabang Makassar, Sarah Agus Salim, usai mengikuti diskusi bersama jajaran pemerintah kota. “Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan diskusi sore ini. Sebagai mitra kritis, HMI akan terus mengawal setiap program pemerintah kota,” ujar Sarah. Ia menekankan bahwa aksi dan kehadiran HMI tidak membawa agenda tersembunyi ataupun kepentingan kelompok tertentu. “Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan,” tegasnya. Sarah menambahkan, HMI berkomitmen menjaga komunikasi konstruktif dengan Pemkot Makassar demi memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan publik, khususnya generasi muda dan masyarakat kecil.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

Wali Kota Makassar Perkenalkan Program Makassar Creative Hub di PKKMB Unibos 2025

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir memberikan sambutan pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Bosowa 2025 di Kampus Unibos, Jalan Urip Sumoharjo, Senin (15/09/2025). Dalam kesempatan tersebut, Munafri memperkenalkan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Makassar, yakni Makassar Creative Hub (MCH), yang digagas sebagai ruang pengembangan keterampilan dan kreativitas generasi muda. “Makassar Creative Hub memberikan ruang kepada anak muda untuk meng-upgrade keterampilannya. Kalau ingin jadi pengusaha, silakan berlatih di MCH. Kalau ingin mengasah profesionalisme, MCH juga hadir membina sesuai bidang masing-masing,” ujar Munafri. Ia menambahkan, MCH telah menjadi wadah lahirnya banyak talenta muda Makassar yang mampu menyalurkan potensi tidak hanya di ruang akademik, tetapi juga di dunia kerja dan kewirausahaan. Melihat banyaknya talenta-talenta muda seperti para Mahasiswa di Kota Makassar, Munafri pun menyampaikan tekadnya bahwa tahun depan, Pemkot Makassar menargetkan pembangunan dua MCH baru di kecamatan lain agar fasilitas ini lebih merata dirasakan masyarakat. Selain memperkenalkan program MCH, Munafri juga berpesan kepada mahasiswa baru Unibos agar menjadikan dunia kampus sebagai titik awal merancang masa depan. Menurutnya, universitas bukan sekadar tempat menimba ilmu, melainkan juga membentuk karakter dan arah hidup generasi muda. “Tidak ada fakultas yang lebih baik dibandingkan lainnya. Semua memiliki keunggulannya masing-masing. Yang penting adalah bagaimana kalian bisa fokus, disiplin, dan mengembangkan minat agar bisa berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” kata Munafri. Ia menekankan bahwa mahasiswa baru Unibos 2025 adalah bagian dari generasi yang akan membawa Indonesia menuju era emas 2045. Oleh karena itu, ia mendorong mereka untuk tidak hanya mengandalkan perkuliahan di kelas, tetapi juga aktif menambah pengalaman di luar kampus. “Belajar tidak cukup hanya dari dosen. Tambahkan ilmu dengan pengalaman, perbanyak jaringan, dan kembangkan diri kalian. Pemerintah hadir untuk menyediakan wadahnya, salah satunya lewat Makassar Creative Hub,” tutup Munafri.(*)

Opini

SAL 200 Triliun: Mazhab Keynesian atau Monetaris?

Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa memunculkan perdebatan baru tentang arah kebijakan fiskal dan moneter. Salah satu langkah awal yang menimbulkan sorotan adalah rencana Purbaya memindahkan sekitar Rp200 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke bank umum dengan skema deposito berbunga komersial 4,5 persen. Sri Mulyani vs Purbaya: Dua Pendekatan Sri Mulyani selama ini menempatkan SAL di Bank Indonesia (BI) untuk mendukung stabilitas fiskal melalui operasi moneter dan pengendalian yield Surat Berharga Negara (SBN). Sebaliknya, Purbaya memilih menaruh SAL di bank umum dengan logika bahwa bunga 4,5 persen akan menjadi cost of fund bagi bank. Bank, pada gilirannya, diyakini akan menyalurkan kredit ke sektor riil dengan bunga 6–7 persen, setara kupon SBN. Di titik inilah perbedaan mazhab muncul. Jokowi pernah menyebut Purbaya berbeda aliran dengan SMI. Namun faktanya, keduanya tetap berangkat dari keyakinan pada mekanisme pasar, hanya berbeda pada cara menyalurkan likuiditas—apakah lewat instrumen moneter (SMI) atau lewat perbankan (Purbaya). Debat Mazhab: Keynesian vs Monetaris Menurut perspektif Keynesian, likuiditas berlebih justru bisa mendorong spekulasi ketika ekonomi sedang dalam gejolak. Inilah yang dulu menjadi dasar burden sharing saat pandemi Covid-19, ketika BI membeli SBN pemerintah di pasar perdana untuk membiayai defisit. Tujuannya jelas: mengarahkan likuiditas ke fiskal untuk menopang belanja publik. Sebaliknya, pandangan monetaris ala Milton Friedman percaya bahwa mekanisme bunga akan menyeimbangkan pasar. Jika bunga simpanan cukup menarik, bank akan terdorong menyalurkan kredit. Namun, pertanyaan besarnya: apakah benar ada permintaan kredit yang sehat dan mampu membayar bunga 6–7 persen dalam situasi ekonomi sekarang? Problem Transmisi Kredit Purbaya tampaknya terlalu percaya pada asumsi bahwa bank akan otomatis menyalurkan kredit. Padahal, bank bekerja berdasarkan logika risk and return. Jika risiko gagal bayar tinggi, sekalipun dana tersedia dengan bunga murah, kredit tidak akan mengalir. Lebih jauh, penempatan SAL dalam bentuk deposito on call berarti dana bisa diambil pemerintah sewaktu-waktu. Bagi bank, ini bukan aset likuid yang bisa dengan aman dipinjamkan untuk kredit jangka menengah atau panjang. Risiko mismatch likuiditas sangat besar, mirip dengan pengalaman BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) era Orde Baru yang berujung pada kredit macet. Belajar dari QE AS dan China Kebijakan Purbaya juga dibandingkan dengan praktik Quantitative Easing (QE) pasca-krisis finansial 2008. Di AS, The Fed membeli aset keuangan dan menyalurkan dana lewat perbankan, namun tetap dengan government arm berupa ekspansi fiskal—misalnya subsidi pengangguran dan insentif sektor riil. Transmisi tidak diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar. China berbeda lagi: devisa dikelola ketat, seluruh hasil ekspor harus masuk sistem perbankan domestik. Aliran dana diarahkan langsung ke sektor riil dengan kontrol pemerintah. Kedua model ini menunjukkan satu hal: kredit hanya akan jalan bila ada intervensi negara ke sektor riil, bukan sekadar bunga simpanan. Kunci di Sektor Riil, Bukan di Bank Kritik utama pada gagasan Purbaya adalah ia menaruh beban terlalu besar pada perbankan. Padahal, peran Menkeu seharusnya adalah memoderasi kebijakan agar Quick Win sektor riil yang dirancang kementerian teknis bisa berjalan. Tanpa perlindungan industri domestik—seperti kasus keterlambatan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) di sektor tekstil—tidak ada insentif bagi dunia usaha untuk mengambil kredit, sekalipun bunga rendah. Contoh lain, di sektor pangan biaya produksi gabah on farm di Indonesia adalah yang tertinggi di kawasan. Tanpa reformasi biaya lahan dan efisiensi produksi, menaruh SAL di bank tidak akan mengubah struktur ongkos, dan impor tetap lebih murah untuk menjaga inflasi. Kesimpulan: Antara Mazhab dan Realitas Purbaya mungkin ingin tampil sebagai true believer of market mechanism. Namun kebijakan menaruh SAL di bank umum berisiko hanya menjadi “emak-emak ekonomi”—sekadar memindahkan dana ke tempat dengan bunga lebih tinggi tanpa strategi jelas ke sektor riil. Sejarah akan membuktikan apakah Rp200 triliun SAL benar-benar menjadi tongkat Nabi Musa yang mampu membelah lautan problem ekonomi, atau hanya sekadar eksperimen yang kembali menegaskan bahwa tanpa reformasi struktural di sektor riil, likuiditas akan tetap mengendap sebagai uang murah yang tidak produktif.

Pendidikan

Grand Opening Macca Education 3.0 : Hadir dengan Wajah Baru untuk Generasi Masa Depan

ruminews.id – Makassar, 15 September 2025 – Macca Education resmi membuka cabang barunya, Macca Education 3.0, yang berlokasi di Jl. Adhyaksa No. 17 (Lantai 2 Kaori Coffee), Makassar. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya Macca Education menghadirkan layanan pendidikan yang lebih modern, inklusif, dan berkualitas bagi generasi muda. Acara grand opening yang berlangsung pada Sabtu, 30 Agustus 2025 pukul 14.00 WITA ini dihadiri oleh para tamu undangan, tokoh pendidikan, serta mitra strategis. Peresmian cabang baru ini ditandai dengan serangkaian agenda, mulai dari tour ruang belajar, perkenalan fasilitas, hingga ramah tamah bersama seluruh tamu yang hadir. Dalam sambutannya, Ms. Dian, Operational Manager Macca Education, menyampaikan rasa syukur dan optimismenya atas kehadiran cabang baru ini. “Kami sangat bangga dapat menghadirkan Macca Education 3.0 sebagai langkah nyata dalam memperluas akses pendidikan berkualitas. Dengan fasilitas yang lebih modern serta program unggulan yang relevan, kami berharap bisa menjadi bagian dari perjalanan belajar anak-anak hingga orang dewasa di Makassar,” ujar Ms. Dian. Sebagai bagian dari rangkaian acara, Macca Education juga menggelar Master Class (Trial Class) untuk memperkenalkan berbagai program unggulannya, yaitu: English for Kids – kelas interaktif dengan metode belajar menyenangkan. English for Adults – program komunikasi praktis untuk kebutuhan kerja maupun sehari-hari. IELTS Preparatory – kelas persiapan ujian internasional untuk siswa dan profesional yang ingin melanjutkan studi atau karier global. Kegiatan ini disambut antusias oleh para peserta yang berkesempatan mencoba langsung metode pembelajaran khas Macca Education. “Macca Education 3.0 merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan pengalaman belajar yang lebih kreatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Kami ingin mencetak generasi unggul dengan pendekatan inovatif dan suasana belajar yang nyaman,” tambah perwakilan Macca Education. Selain peresmian fasilitas baru, acara ini juga menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi dan kolaborasi antara pendidik, orang tua, serta masyarakat luas. Macca Education berharap kehadiran cabang ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan pendidikan di Makassar dan sekitarnya. Masyarakat dapat mengikuti momen grand opening ini melalui akun resmi Instagram @maccaeducation dan @maccajuniors. Tentang Macca Education Macca Education adalah lembaga pendidikan yang berkomitmen mencetak generasi unggul melalui metode pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, dan berorientasi pada pengembangan karakter. Dengan kehadiran cabang terbaru ini, Macca Education siap menjangkau lebih banyak siswa untuk meraih masa depan gemilang.

Scroll to Top