3 Februari 2025

Uncategorized

DPRD Kota Makassar Fokus pada Penetapan Rencana Kerja Tahun 2025

ruminews.id, Makassar – Pada tanggal 3 Februari 2025, DPRD Kota Makassar menggelar rapat paripurna untuk menetapkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025. Penetapan ini merupakan langkah strategis dalam menyusun program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh DPRD sepanjang tahun tersebut. Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Adnan, mengapresiasi kerja keras anggota DPRD dalam menyusun Renja yang komprehensif dan mencerminkan aspirasi masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan pembangunan yang efektif, transparan, dan akuntabel.      Selain fokus pada penetapan Renja, DPRD Kota Makassar juga aktif berpartisipasi dalam berbagai Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Makassar pada hari yang sama. Forum-forum tersebut membahas isu-isu strategis seperti ketahanan keluarga dan optimalisasi infrastruktur digital. Partisipasi DPRD dalam forum ini menunjukkan komitmen lembaga legislatif untuk berkolaborasi dengan eksekutif dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.   Kegiatan-kegiatan tersebut mencerminkan peran aktif DPRD Kota Makassar dalam merancang dan mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan DPRD Makassar atau topik terkait lainnya, saya siap membantu.

Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Lanjutkan Rehabilitasi Balai Kota Dengan Anggaran Tambahan RP30 Miliar

ruminews.id – Pemerintah Kota Makassar berencana melanjutkan rehabilitasi Kantor Balai Kota pada tahap kedua tahun 2024, dengan penambahan anggaran sebesar Rp30 miliar. Fokus utama rehabilitasi ini adalah pengerjaan konstruksi Tower Balai Kota hingga lantai 11. Kepala Bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Hajar Aswad, menyatakan bahwa pada tahap pertama yang dimulai April 2023 dengan anggaran Rp19,9 miliar, progres rehabilitasi telah mencapai 35% dan diharapkan rampung pada Desember 2023. Beberapa perubahan telah dilakukan, termasuk pemindahan ruangan Wali Kota ke lantai 2 Tower Balai Kota, ruangan Wakil Wali Kota ke lantai 4, dan ruangan Sekretaris Daerah ke lantai 2 Tower Balai Kota. Bangunan utama akan difungsikan sebagai bangunan heritage, sehingga beberapa bagian tidak akan diubah untuk menjaga nilai sejarahnya. “Dalam rehabilitasi ini banyak yang perlu diperhatikan karena bangunan tersebut merupakan bangunan bersejarah. Ada beberapa bagian yang tidak dimungkinkan untuk diganggu dan diubah seperti pada bangunan utama,” jelas Hajar Aswad. Dengan kelanjutan rehabilitasi ini, diharapkan Balai Kota Makassar dapat menjadi pusat pemerintahan yang lebih representatif sekaligus mempertahankan nilai historisnya. “Kami berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara modernisasi fasilitas dan pelestarian warisan budaya yang ada,” tambah Hajar Aswad.

Daerah, Ekonomi

A. Ikram Rifqi Ditunjuk Sebagai Ketua Karateker HIPMI Jeneponto

Ruminews.id, Makassar – Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Sulawesi Selatan resmi mengamanahkan A. Ikram Rifqi sebagai karateker Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jeneponto. Ia diberi mandat untuk melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) guna memilih kepengurusan baru yang akan memimpin organisasi tersebut ke depan. Surat Keputusan (SK) penunjukan A. Ikram Rifqi diserahkan langsung oleh Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel, Amar Ma’ruf Sulaiman, didampingi Sekretaris Umum Amirul Yamin Ramadhansyah dan Ketua Bidang OKK Yuspratman. Prosesi penyerahan SK berlangsung di Ruang VIP Tanah Merah Pettarani, Makassar, pada Jumat, 2 Februari 2025 pukul 16.00 WITA. Sebelumnya, keputusan ini telah ditetapkan dalam Rapat Badan Pengurus Harian Inti yang digelar di Sekretariat BPD HIPMI Sulsel, Gedung Aas Building, pada 13 Januari 2025. Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel, Amar Ma’ruf Sulaiman, menegaskan bahwa penunjukan karateker ini bertujuan untuk memastikan jalannya organisasi di tingkat daerah tetap solid dan mampu melahirkan kepengurusan yang berkualitas. “Kami berharap karateker yang telah ditunjuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga Musda dapat berlangsung dengan lancar, demokratis, dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa HIPMI Jeneponto semakin maju,” ujar Amar. Dalam kesempatan tersebut, Demisioner Ketua Umum Badko HMI Sulselbar, A. Ikram Rifqi menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab serta bekerja sama dengan seluruh elemen organisasi untuk menyukseskan Musda. “Ini adalah tanggung jawab besar yang saya emban. Saya akan segera berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses Musda berjalan sesuai aturan dan dapat melahirkan kepemimpinan yang visioner bagi HIPMI Jeneponto,” kata Ikram Saat ditemui Tim Ruminews Lebih lanjut, Ikram menegaskan pentingnya kolaborasi di antara pengusaha muda dalam memperkuat peran HIPMI di daerah. Menurutnya, Musda bukan hanya sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum untuk menyusun strategi yang lebih baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. “Saya mengajak seluruh anggota HIPMI Jeneponto untuk aktif berpartisipasi dalam proses ini. Mari bersama-sama kita jadikan Musda sebagai langkah awal menuju organisasi yang lebih progresif dan berdampak nyata bagi para pengusaha muda,” tutupnya.

Ekonomi, Pemerintahan

BRI Terbanyak : 71 Ribu Pelaku UMKM Telah Menerima Penghapusan Tagihan Kredit.

ruminews.id – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan perkembangan terbaru terkait program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu fasilitas penghapusan kredit macet bagi pelaku UMKM. Saat ini, pemerintah tengah merampungkan skema teknis untuk merealisasikan kebijakan tersebut. “Prosesnya sedang berjalan dan dituntaskan secara bertahap. Faktor teknis menjadi tantangan utama karena para debitur tersebar di berbagai daerah,” ujar Maman saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Jumat (31/1/2025). Ia menjelaskan bahwa salah satu kendala yang dihadapi pemerintah adalah pencocokan data debitur. Beberapa pelaku UMKM yang memiliki kredit macet telah berpindah domisili, sehingga perlu verifikasi lebih lanjut. “Ini bukan sekadar soal kebijakan, tetapi juga teknis dan operasional. Kami harus memastikan data yang valid agar pelaksanaan program ini tepat sasaran,” tambahnya. Maman juga menegaskan bahwa bank-bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung program ini. Ia bahkan menyebut bahwa pendataan debitur yang berhak menerima fasilitas penghapusan kredit hampir rampung. “Prosesnya sudah berjalan. Saat ini, jumlah debitur yang kredit macetnya telah dihapus mencapai puluhan ribu,” ungkapnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa hingga saat ini sebanyak 71 ribu pelaku UMKM telah menerima fasilitas penghapusan tagihan kredit dari bank-bank BUMN. “Dari hasil pemantauan, bank yang paling banyak menghapus kredit macet UMKM adalah Bank BRI,” ujar Airlangga dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025). Dengan semakin matangnya skema teknis dan dukungan dari perbankan BUMN, diharapkan program ini dapat segera terealisasi secara luas untuk meringankan beban pelaku UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasiona

Scroll to Top