Penulis: Erwin Lessy
ruminews.id – Kabar baik datang dari Luwu Timur. Data BPS Maret 2026 mencatat persentase penduduk miskin turun dari 5,79 persen pada tahun sebelumnya menjadi 5,52 persen. Jumlahnya berkurang sekitar 610 orang, dari 18,55 ribu menjadi 17,94 ribu jiwa.
Bagi sebagian orang, penurunan 0,27 poin persentase mungkin terlihat kecil. Namun, angka itu berbicara tentang ribuan warga yang kehidupannya sedang bergerak melewati batas kemiskinan menurut ukuran statistik. Di balik angka tersebut ada keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, orang tua yang ingin anaknya tetap bersekolah, serta warga yang berharap biaya berobat tidak menguras penghasilan mereka.
Karena itu, capaian ini patut diapresiasi. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur layak mendapat pengakuan atas upaya pembangunan yang telah dijalankan, bersama masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pihak yang turut menggerakkan perekonomian daerah. Tentu, data ini belum cukup untuk menyimpulkan bahwa penurunan kemiskinan sepenuhnya merupakan hasil satu kebijakan atau program tertentu. Namun, arah perubahannya memberi alasan untuk menyambut kabar ini dengan optimisme.
Ada satu angka lain yang membuat laporan kemiskinan kali ini menarik. Ketika persentase penduduk miskin menurun, garis kemiskinan justru naik 12,47 persen, dari Rp469.563 menjadi Rp528.095 per kapita per bulan.
Dua angka ini seperti menyampaikan cerita yang berbeda. Jumlah penduduk miskin berkurang, tapi nilai pengeluaran minimum yang dijadikan acuan untuk memenuhi kebutuhan dasar semakin tinggi. Apa artinya bagi masyarakat Luwu Timur?
*Kabar baik yang perlu dibaca lebih jauh*
Kenaikan garis kemiskinan tidak bertentangan dengan penurunan jumlah penduduk miskin. BPS mengukur kemiskinan dengan membandingkan pengeluaran penduduk terhadap garis kemiskinan. Seseorang yang pengeluarannya berada di bawah ambang tersebut masuk dalam kategori miskin menurut ukuran statistik yang digunakan.
Ketika garis kemiskinan naik, nilai rupiah yang diperlukan untuk memenuhi standar kebutuhan dasar juga meningkat. Pada saat yang sama, jumlah penduduk yang pengeluarannya masih berada di bawah ambang tersebut bisa saja berkurang, seperti yang terjadi di Luwu Timur.
Namun, ada hal yang tidak boleh kita simpulkan secara terburu-buru. Kenaikan garis kemiskinan sebesar 12,47 persen tidak otomatis berarti seluruh harga barang naik sebesar itu, apalagi membuktikan bahwa daya beli setiap keluarga menurun. Untuk menilai kondisi tersebut, kita perlu melihat data harga, pendapatan, upah, dan pengeluaran rumah tangga secara lebih lengkap.
Meski demikian, angka ini mengingatkan kita pada satu persoalan penting: kehidupan masyarakat tidak berhenti pada perubahan status miskin atau tidak miskin. Keluarga yang sudah berada sedikit di atas garis kemiskinan pun masih bisa menghadapi kesulitan ketika penghasilannya tidak cukup stabil atau pengeluaran mendadak meningkat.
Di sinilah ukuran kemiskinan perlu dibaca bersama gambaran kesejahteraan yang lebih luas.
Laporan BPS juga mencatat penurunan indeks kedalaman kemiskinan dari 1,20 menjadi 0,52, serta indeks keparahan kemiskinan dari 0,32 menjadi 0,06. Ini merupakan perkembangan positif. Secara agregat, kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mengecil, sementara ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga menurun.
Artinya, kabar baiknya bukan hanya jumlah penduduk miskin yang berkurang. Indikator lain juga menunjukkan perbaikan kondisi kelompok yang masih berada dalam kemiskinan. Tentu, angka rata-rata ini belum menceritakan keadaan setiap keluarga. Ada yang mungkin sudah jauh lebih baik, tapi ada pula yang masih berjuang keras memenuhi kebutuhan dasarnya.
*Di sinilah Tiga Kartu Sakti mendapat arti*
Data kemiskinan tersebut menarik jika dibaca bersama arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, khususnya Tiga Kartu Sakti: Kartu Lutim Pintar, Kartu Lutim Sehat, dan Kartu Lutim Lansia.
Ketiganya menyentuh kebutuhan yang sangat dekat dengan kehidupan keluarga. Pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan warga lanjut usia mungkin terdengar seperti urusan pelayanan dasar yang biasa. Padahal, ketiga hal itu sering menentukan apakah sebuah keluarga mampu memperbaiki kehidupannya atau justru terus terjebak dalam kesulitan ekonomi.
Bagi keluarga berpenghasilan terbatas, biaya pendidikan anak bukan perkara kecil. Kebutuhan perlengkapan sekolah, biaya penunjang belajar, transportasi, hingga kebutuhan mahasiswa dapat menyita sebagian pendapatan rumah tangga. Bantuan melalui Kartu Lutim Pintar, sesuai cakupan dan ketentuan programnya, berpotensi meringankan beban tersebut sekaligus membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas.
Begitu pula kesehatan. Sebuah keluarga yang penghasilannya pas-pasan bisa mengalami kesulitan ketika ada anggota keluarga jatuh sakit. Pengeluaran kesehatan dapat mengganggu anggaran makan, pendidikan, bahkan modal usaha kecil yang mereka miliki. Dukungan melalui Kartu Lutim Sehat dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelayanan kesehatan dan mengurangi hambatan yang dihadapi masyarakat.
Sementara itu, perhatian kepada warga lanjut usia melalui Kartu Lutim Lansia menyentuh persoalan yang sering luput dari pembicaraan tentang pertumbuhan ekonomi. Tidak semua lansia masih mampu bekerja atau memiliki keluarga yang dapat menopang seluruh kebutuhannya. Bantuan yang tepat sasaran dapat berarti besar bagi mereka yang hidup dengan keterbatasan penghasilan.
Dari sudut pandang kesejahteraan, arah kebijakan ini patut diapresiasi. Pemerintah hadir pada persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya pada indikator pembangunan yang tercatat dalam laporan tahunan.
Namun, program yang baik harus dibuktikan melalui manfaatnya. Kita perlu mengetahui apakah bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan, apakah jumlahnya memadai untuk tujuan program, dan apakah ada perubahan nyata setelah bantuan diberikan.
Data BPS yang tersedia belum membuktikan seberapa besar kontribusi Tiga Kartu Sakti terhadap penurunan kemiskinan pada 2026. Karena itu, hubungan kedua hal ini perlu dipahami sebagai pembacaan atas arah kebijakan dan potensi manfaatnya. Kita belum bisa menyimpulkan bahwa ketiga kartu tersebut menjadi penyebab langsung turunnya angka kemiskinan.
Justru di sinilah evaluasi menjadi penting. Pemerintah perlu memiliki data yang dapat menunjukkan apa yang berubah dalam kehidupan penerima, bukan hanya berapa banyak bantuan yang telah disalurkan.
*Jangan berhenti pada jumlah penerima*
Bayangkan sebuah keluarga di Luwu Timur yang memiliki penghasilan tidak tetap. Ketika anaknya memperoleh bantuan pendidikan, beban pengeluaran keluarga mungkin berkurang. Jika pada saat yang sama keluarga tersebut lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan, risiko pengeluaran mendadak juga dapat ditekan.
Bagi keluarga itu, manfaat program tidak selalu terlihat sebagai tambahan uang di tangan. Manfaatnya bisa berupa uang belanja yang tidak lagi terpakai untuk kebutuhan tertentu, kesempatan anak melanjutkan pendidikan, atau rasa lebih aman ketika anggota keluarga membutuhkan pelayanan kesehatan.
Tapi, apakah manfaat seperti ini sudah benar-benar terjadi pada penerima Tiga Kartu Sakti? Berapa banyak keluarga yang terbantu? Apakah ada kelompok yang seharusnya menerima bantuan tapi belum terjangkau?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan data pelaksanaan dan evaluasi yang terbuka.
Jumlah kartu yang dibagikan dan jumlah penerima memang penting untuk mengukur jangkauan program. Namun, keduanya belum cukup untuk mengetahui dampaknya terhadap kesejahteraan. Pemerintah juga perlu melihat perubahan pengeluaran keluarga, akses pelayanan dasar, kondisi pendidikan anak, dan keadaan kelompok lansia yang menjadi sasaran.
Dengan begitu, program tidak berhenti sebagai kegiatan administratif. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan, memperluas jangkauan jika diperlukan, dan memastikan anggaran benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, ini bukan sekadar urusan pelaporan. Evaluasi yang baik justru membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program yang telah dijanjikan.
*113 program, satu tujuan besar*
Tiga Kartu Sakti merupakan bagian dari agenda pembangunan yang lebih luas. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memiliki 113 program prioritas yang perlu dibaca sebagai satu rangkaian upaya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.
Tentu, tidak semua program harus berhubungan langsung dengan angka kemiskinan dalam waktu singkat. Ada program yang hasilnya baru terasa beberapa tahun kemudian. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan pelayanan kesehatan, pemberdayaan usaha, dan peningkatan produktivitas memiliki jalur serta waktu pengaruh yang berbeda.
Meski begitu, seluruh program perlu memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah.
Bantuan pendidikan, misalnya, akan semakin bermanfaat jika anak-anak yang memperoleh kesempatan belajar juga memiliki peluang melanjutkan pendidikan dan memasuki dunia kerja. Pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau akan lebih bermakna ketika masyarakat dapat mengakses layanan yang bermutu. Program pemberdayaan ekonomi akan lebih kuat jika membantu warga meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan pendapatan.
Di sini, perlindungan sosial perlu berjalan beriringan dengan penciptaan kesempatan ekonomi. Bantuan dapat meringankan beban keluarga hari ini, tapi keluarga juga membutuhkan penghasilan yang cukup agar tidak terus bergantung pada bantuan ketika menghadapi kebutuhan berikutnya.
Karena itu, evaluasi terhadap 113 program prioritas menjadi kesempatan penting bagi pemerintah untuk melihat apakah berbagai kegiatan tersebut saling mendukung atau justru berjalan sendiri-sendiri. Sasaran penerima, lokasi pelaksanaan, anggaran, dan hasil yang diharapkan perlu diperiksa secara menyeluruh.
Apabila beberapa program menyasar kelompok atau wilayah yang sama, pemerintah dapat menilai apakah pelaksanaannya sudah saling melengkapi. Jika ada kelompok rentan yang belum terjangkau, kebijakan dapat disesuaikan. Program yang menunjukkan hasil baik bisa diperkuat, sementara program yang belum mencapai tujuan perlu diperbaiki.
Yang dibutuhkan adalah keterhubungan yang jelas antara anggaran yang dikeluarkan dan perubahan yang dialami masyarakat. Dari sana, pemerintah dapat mengetahui program mana yang benar-benar bekerja dan bagian mana yang masih perlu dibenahi.
*Keluar dari kemiskinan belum tentu berarti sudah aman*
Ada satu persoalan yang menurut saya perlu mendapat perhatian lebih besar dalam pembahasan kemiskinan Luwu Timur: ketahanan ekonomi keluarga setelah mereka keluar dari kategori miskin.
Seseorang bisa saja berada sedikit di atas garis kemiskinan, tapi penghasilannya masih tidak menentu. Satu bulan ia mampu memenuhi kebutuhan dasar; bulan berikutnya, ketika pekerjaan berkurang atau ada anggota keluarga sakit, pengeluarannya kembali tertekan.
Keluarga seperti ini mungkin tidak lagi tercatat sebagai penduduk miskin, tapi kehidupannya belum tentu aman secara ekonomi.
Karena itu, keberhasilan menurunkan kemiskinan perlu diikuti upaya mencegah masyarakat jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas petani dan nelayan, penguatan usaha mikro dan kecil, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan tetap menjadi bagian penting dari pekerjaan tersebut.
Bagi Luwu Timur, tantangan ini perlu dibaca sesuai dengan kondisi masyarakat dan struktur ekonominya. Perbaikan angka kemiskinan akan lebih kuat jika disertai peningkatan pendapatan yang stabil, kesempatan kerja yang layak, dan kemampuan rumah tangga menghadapi perubahan ekonomi.
Di sinilah program bantuan sosial dan program penguatan ekonomi seharusnya saling melengkapi. Bantuan membantu mengurangi beban ketika masyarakat menghadapi keterbatasan, sementara penguatan ekonomi membuka jalan agar mereka memiliki sumber penghidupan yang lebih kuat.
*Capaian yang layak dirawat*
Persentase kemiskinan Luwu Timur sebesar 5,52 persen juga berada di bawah rata-rata Sulawesi Selatan yang tercatat 7,24 persen pada Maret 2026. Ini merupakan capaian yang patut dicatat. Namun, posisi yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi bukan alasan untuk menganggap persoalan kemiskinan telah selesai.
Masih ada sekitar 17,94 ribu penduduk yang tercatat miskin. Di balik jumlah itu terdapat keluarga dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ada yang memerlukan akses pekerjaan, dan ada pula yang perlu dibantu agar dapat meningkatkan produktivitas serta pendapatannya.
Pemerintah daerah perlu terus memperhatikan perbedaan kondisi tersebut. Kebijakan yang efektif bagi satu kelompok belum tentu menjawab persoalan kelompok lainnya. Karena itu, data berdasarkan wilayah, pekerjaan, kondisi rumah tangga, dan kebutuhan penerima akan membantu pemerintah menentukan langkah yang lebih tepat.
Dalam konteks ini, apresiasi terhadap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tetap penting. Penurunan kemiskinan dan membaiknya sejumlah indikator merupakan perkembangan yang menggembirakan. Tiga Kartu Sakti juga menunjukkan arah perhatian terhadap kebutuhan masyarakat yang patut dihargai.
Apresiasi tidak harus berarti menutup mata terhadap kekurangan. Pengakuan atas kemajuan justru dapat menjadi alasan untuk menjaga kesinambungan kebijakan sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih belum berjalan optimal.
Pembangunan memang tidak bisa dinilai dari satu angka, tapi angka juga tidak boleh diabaikan. Data membantu kita melihat kemajuan, mengenali persoalan yang tersisa, dan menentukan apa yang perlu dikerjakan berikutnya.
Bagi saya, pertanyaan terpenting setelah membaca data kemiskinan Luwu Timur bukan hanya apakah angkanya turun. Pertanyaan berikutnya adalah apakah keluarga yang keluar dari kemiskinan kini memiliki kehidupan yang lebih stabil; apakah anak-anak memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik; apakah masyarakat lebih terlindungi ketika menghadapi persoalan kesehatan; dan apakah warga lanjut usia dapat menjalani hari-harinya dengan lebih layak.
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan memperlihatkan sejauh mana program pembangunan benar-benar bekerja bagi masyarakat.
Penurunan angka kemiskinan merupakan kabar baik bagi Luwu Timur. Tiga Kartu Sakti dan berbagai program prioritas dapat menjadi bagian penting dari upaya memperluas kesejahteraan, asalkan manfaatnya terus diperiksa dan pelaksanaannya diperbaiki berdasarkan kebutuhan warga.
Pekerjaan berikutnya adalah menjaga agar kemajuan yang sudah dicapai tidak berhenti sebagai catatan dalam laporan statistik. Kemajuan itu perlu hadir dalam kehidupan keluarga, dalam kesempatan anak-anak meraih masa depan, dan dalam kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan tanpa terus dihantui kerentanan ekonomi.
Sebab, ukuran paling dekat dari keberhasilan pembangunan pada akhirnya sederhana: apakah kehidupan masyarakat benar-benar menjadi lebih baik, dan apakah perbaikan itu dapat mereka pertahankan.
