Penulis : Najamuddin Arfah
ruminews.id – Bundaran Hotel Indonesia (HI) pekan ini mendadak berubah menjadi panggung orkestrasi paling nyentrik di Indonesia. Dalam rentang waktu kurang dari 48 jam, ikon jantung ibu kota tersebut mempertontonkan perebutan panggung dua kelompok yang berbeda, pertarungan antara gerakan massa natural dan idealisme murni melawan sirkus transaksional amplop dan pencitraan.
Hari Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, gelombang mahasiswa dari berbagai elemen seperti Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR), BEM UI, hingga aliansi buruh dan petani, berkumpul di kawasan Bundaran HI. Mereka datang dengan menaiki angkutan umum, menembus barikade pengamanan, dan rela berhadapan langsung dengan semprotan water cannon serta kepulan gas air mata demi menyuarakan evaluasi tata kelola negara serta penolakan terhadap militerisasi ruang sipil.
Hari itu, tidak ada ruang bagi kenyamanan ataupun gimik. Poster-poster dipotong dari kardus bekas dengan coretan tangan seadanya, narasi digodok dari ruang-ruang diskusi kampus yang sesak, dan yel-yel lahir dari rasa frustasi dan kejengkelkan massa aksi. Secara sosiologis, apa yang terjadi pada 28 Oktober adalah manifestasi murni dari solidaritas organik ala Emile Durkheim, sebuah gerakan publik yang meledak secara spontan karena adanya keterikatan moral dan keresahan kolektif terhadap krisis nyata yang sedang menggerogoti bangsa.
Namun, hanya berselang 24 jam kemudian, suasana Bundaran HI mendadak berganti genre secara drastis pada Kamis, 29 Oktober 2026. Lokasi yang sehari sebelumnya disterilkan dan dijaga ketat oleh barikade aparat tiba-tiba berubah ramah, menyambut kerumunan massa berikat kepala merah-putih. Di tengah-tengah lautan massa tersebut, tampak kehadiran Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, bersama para konten kreator seperti Willie Salim yang berdiri di atas panggung acara.
Meski acara tersebut diklaim sebagai bentuk deklarasi kepemudaan, netizen, publik yang menyaksikannya tidak bisa dibohongi oleh bau-bau transaksional yang begitu menyengat. Tontonan inilah kemudian oleh penulis terdorong menulis judul, ‘Raffi Ahmad dan Gerombolan Sandiwara Jalanan’. Nama Raffi Ahmad Nama Raffi Ahmad kini jadi ikon rezim ‘asal manggung’: panggung politik mendadak berubah fungsi jadi lokasi syuting massal penuh endorsement.”
*Sandiwara Massa Bayaran*
Jika aksi mahasiswa pada 28 Oktober adalah bentuk perlawanan moral yang tulus, maka massa aksi pada 29 Oktober tak ubahnya sebagai sekumpulan figuran dalam sebuah produksi konten harian. Massa yang berbaris rapi itu datang bukan atas dorongan nurani, melainkan tunduk pada hukum kontrak dalam pasar. hadir atas aba-aba komando, berteriak sesuai pesanan, lalu membubarkan diri membawa bungkusan nasi kotak dan upah lelah harian.
Para sosiolog budaya kerap memandang fenomena semacam ini sebagai bentuk public sphere atau komodifikasi radikal atas ruang publik. Konsep simulacra yang pernah digagas oleh Jean Baudrillard menemukan bentuk nyata dari orkestrasi ini. sebuah kondisi di mana realitas palsu diciptakan secara sistematis untuk menutupi dan menggantikan realitas yang sesungguhnya. Gerombolan massa pada 29 Oktober adalah representasi dari simulacra gerakan mahasiswa dan massa aksi sehari sebelumnya, yang dihadirkan bukan untuk melayangkan kritik substansial kepada penguasa, melainkan untuk memproduksi narasi tandingan atau counter-narrative bahwa anak muda hari ini itu ceria, kondusif, dan tidak suka bikin macet jalanan.
*Ancaman Bagi Demokrasi*
Secara sosiologis, pergeseran budaya protes ini menyimpan ancaman yang sangat berbahaya bagi kesehatan demokrasi jangka panjang. Pertama, terjadi depolitisasi massa secara masif, di mana rakyat tidak lagi diajak berpikir kritis mengenai arah kebijakan negara, melainkan dininabobokkan oleh jargon-jargon kosong tentang kerukunan yang diteriakkan oleh para artis panggung hiburan. Kedua, komodifikasi aksi jalanan mengubah nilai sakral demonstrasi menjadi sekadar pekerjaan paruh waktu atau freelance event worker, yang serta-merta merusak tawar-menawar moral rakyat di hadapan kekuasaan. Ketiga, hadirnya standar ganda yang diterapkan oleh aparat, mahasiswa yang membawa jeritan rakyat dihadiahi gas air mata dan pentungan, sementara massa transaksional yang orkestrasi oleh artis justru diberi karpet merah dan panggung megah di tempat yang sama.
Hari Sumpah Pemuda seharusnya menjadi cermin abadi bahwa ketulusan tidak pernah bisa diwakilkan oleh nominal , dan suara jeritan rakyat tidak boleh disamakan dengan tarif rate card sebuah konten endorsement. Aksi heroik pada 28 Oktober di Bundaran HI telah membuktikan bahwa api idealisme anak muda negeri ini belum sepenuhnya padam ditiup angin kekuasaan. Sebaliknya, “Gerombolan Massa Aksi Raffi Ahmad” pada 29 Oktober menjadi momentum paling memalukan, ketika penderitaan rakyat dan krisis sistemik dicoba untuk diredam, diputihkan, dan ditertawakan lewat sirkus gembira para badut kekuasaan di tengah kota.
*Evaluasi Istana*
Ironisnya, kekacauan naratif ini terjadi di tengah upaya pemerintah melalui Badan Komunikasi (Bakom) yang sudah susah payah berbenah memperbaiki kualitas komunikasi publik dan membangun jembatan kepercayaan dengan rakyat. Alih-alih meredam ketegangan, kehadiran dan tindakan oknum pejabat seperti Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad beserta keberpihakan Aparat Penegak Hukum (APH) justru terkesan menebar ilusi, pembohongan publik, dan hoaks terselubung demi melanggengkan pencitraan semu.
Sudah saatnya Istana melakukan evaluasi total terhadap para pembantu presiden dan pejabat publik yang kerjanya hanya memperkeruh suasana. Tindakan-tindakan nir-empati semacam ini bukan sekadar blunder komunikasi, melainkan duri dalam daging yang semakin melukai rasa keadilan dan mengikis sisa-sisa harapan rakyat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran!
