Penulis: Rawlins Kenheta — Siswa SMP Budya Wacana
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Pendahuluan: Gema Ikrar di Tengah Kabut Asap
Ruminews.id — Setiap tanggal 28 Oktober, spanduk-spanduk penuh warna kembali menghiasi jalanan kota. Balai-balai desa hingga gedung perkantoran megah menggelar upacara bendera demi memperingati peristiwa bersejarah Kongres Sumpah Pemuda 1928.
Kita kembali diingatkan pada tiga pilar ikrar agung: bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan. Lagu-lagu kebangsaan dikumandangkan dengan khidmat, dan pidato-pidato pejabat bergelora menuntut para pemuda untuk terus bersatu demi masa depan ibu pertiwi.
Namun, ketika seremonial usai dan spanduk-spanduk itu mulai berdebu, ada kenyataan pahit yang harus dihirup oleh rakyat Indonesia—terkadang secara harfiah. Di saat panggung-panggung peringatan menggemakan narasi kebanggaan, sebagian saudara kita di berbagai pelosok daerah justru harus mengusap mata yang perih akibat asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menampung tetes demi tetes air bersih di tengah krisis kekeringan, atau menghela napas berat akibat pencemaran udara yang mencekat leher. Di sinilah timbul pertanyaan mendasar: apakah makna “tumpah darah” masih dijaga ketika tanah tempat kita berpijak dan udara yang kita hirup terus dibiarkan rusak?
Dilema Pertama: Menjunjung Ekologi vs. Menggadaikan Pertiwi
Dilema pertama terletak pada kontradiksi antara janji menjaga “tumpah darah” dengan realitas pengrusakan lingkungan. Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk mencintai tanah air secara utuh. Namun, hari ini tanah tempat kita berdiri justru merintih kesakitan akibat abai dan keserakahan.
Karhutla yang terus berulang saban tahun bukan lagi murni sekadar musibah alam, melainkan dampak dari kelalaian serta pembiaran yang dibungkus rapi. Hutan-hutan yang seharusnya menjadi paru-paru dunia sekaligus benteng keanekaragaman hayati Indonesia kerap dikorbankan demi ekspansi modal dan izin usaha.
Sementara itu, warga kota-kota besar dipaksa terbiasa menghirup polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan paru-paru. Di belahan daerah lain, krisis air bersih menjadi momok sehari-hari—rakyat harus berjalan bertolak-tolak kilometer atau merogoh kocek lebih dalam hanya untuk mendapatkan seliter air layak konsumsi.
Sungguh sebuah ironi yang begitu halus namun tajam. Tampaknya, sebagian pejabat dan elemen bangsa ini sangat mahir menghafal teks Sumpah Pemuda di mimbar upacara, tetapi mendadak amnesia ketika diminta menjaga hutan, menghentikan eksploitasi berlebihan, dan menyediakan udara bersih bagi rakyatnya sendiri.
Tumpah darah yang dahulu diperjuangkan dengan nyawa oleh para pendahulu, kini seolah-olah dipaksa “tumpah” kembali dalam bentuk kepedihan masyarakat akibat degradasi lingkungan.
Dilema Kedua: Retorika Persatuan vs. Keheningan Atas Beban Rakyat
Dilema kedua menyoroti jurang pemisah antara narasi persatuan nasional yang digemborkan dengan beban hidup rakyat kecil yang seakan ditanggung sendirian. Sumpah Pemuda lahir sebagai simbol solidaritas tanpa memandang suku, agama, maupun strata sosial.
Semangat persatuan kerap direduksi hanya menjadi jargon politik atau formalitas kalender tahunan.
Ketika masyarakat kelas bawah harus berjuang melawan sesak napas, ancaman ISPA, dan kelangkaan air untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, suara mereka sering kali tenggelam di balik hiruk-pikuk diskursus kekuasaan.
Pemuda dan masyarakat tidak hanya menghadapi dilema ekologis, tetapi juga dilema sosial-ekonomi di mana ruang hidup mereka makin terdesak.
Sangat menarik menyaksikan bagaimana para pemangku kebijakan begitu cepat mengimbau pemuda untuk “berkontribusi bagi bangsa”, tetapi begitu lambat merespons ketika lingkungan tempat pemuda itu tumbuh diintai bahaya ekologis.
Persatuan yang sejati tidak dibangun di atas retorika manis di ruangan ber-AC, melainkan di atas kepedulian nyata terhadap penderitaan rakyat yang setiap hari menghirup debu dan jelaga.
Penutup: Merawat Tanah Air, Menghidupkan Kembali Jiwa 1928
Sebagai seorang pelajar, saya memandang bahwa momentum 28 Oktober tidak boleh berhenti sebagai ritual tahunan yang hampa makna.
Sumpah Pemuda bukan hanya tentang mengenang keberanian pemuda zaman dahulu, melainkan tentang bagaimana kita menjawab tantangan zaman sekarang.
Jika pemuda 1928 bersatu untuk membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan, maka tugas generasi hari ini—dan pemerintah sebagai pemegang amanat rakyat—adalah membebaskan bangsa ini dari belenggu krisis lingkungan dan ketidakadilan sosial.
Menjunjung tumpah darah Indonesia berarti merawat tanahnya dari kebakaran, menjaga udaranya agar tetap bersih, serta memastikan setiap anak bangsa mendapatkan hak dasar atas air segar dan kehidupan yang layak.
Jangan biarkan Sumpah Pemuda hanya menjadi monumen kata-kata yang indah di atas kertas. Sudah saatnya kita membuktikan bahwa cinta kepada tanah air bukan sekadar teriakan ikrar di pagi hari, melainkan tindakan nyata untuk menyembuhkan luka-luka pertiwi.
