Ruminews.id — Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas tindakan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya dalam operasi militer di Negara Bagian Rakhine pada 2016–2017. Putusan yang dibacakan di Den Haag, Belanda, pada Kamis (19/11/2026) tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah peradilan internasional karena untuk pertama kalinya ICJ menyatakan sebuah negara bertanggung jawab atas genosida.
Sebanyak 15 hakim ICJ memutus perkara tersebut melalui pemungutan suara dengan hasil sembilan suara mendukung dan enam menolak. Presiden ICJ, Hakim Yuji Iwasawa, menyampaikan bahwa bukti yang diajukan menunjukkan adanya maksud untuk menghancurkan sebagian populasi Rohingya di wilayah utara Rakhine.
Dalam persidangan, Iwasawa menyatakan bahwa satu-satunya kesimpulan yang masuk akal untuk menjelaskan tindakan Myanmar adalah adanya niat menghancurkan populasi Rohingya di wilayah tersebut. Penilaian itu didasarkan pada skala dan karakter operasi militer serta berbagai tindakan yang dilakukan terhadap masyarakat sipil.
Sejumlah temuan pengadilan mencakup pembunuhan massal, kekerasan seksual terhadap perempuan, serta tindakan brutal terhadap anak-anak. Ratusan desa Rohingya juga dibakar atau diratakan selama operasi militer berlangsung. Sumber berita yang menjadi rujukan menyebut sekitar 10.000 warga Rohingya tewas dan lebih dari 700.000 orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mengungsi ke Bangladesh.
ICJ turut menemukan adanya penghancuran bukti secara ekstensif, termasuk pembakaran dan penghilangan jenazah. Pengadilan juga menilai Myanmar gagal melakukan penyelidikan, penuntutan, dan penghukuman terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan genosida.
Dalam putusannya, ICJ menolak pembelaan Myanmar yang menyebut operasi militer tersebut sebagai upaya memberantas kelompok militan Rohingya. Pengadilan menyatakan tidak menemukan bukti bahwa pasukan keamanan membedakan warga sipil dari orang-orang yang dicurigai sebagai petempur Rohingya.
ICJ mengakui bahwa kelompok militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) melakukan serangan menjelang Agustus 2017. Namun, hal tersebut tidak menghapus temuan mengenai pembunuhan terhadap warga sipil yang berusaha melarikan diri ke Bangladesh.
Putusan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban atas genosida tidak hanya dapat dibebankan kepada individu, tetapi juga kepada negara apabila tindakan pelaku dilakukan oleh aparat pemerintah atau pihak lain yang perbuatannya dapat diatribusikan kepada negara. Dengan demikian, perkara ini memperluas penegasan mengenai penerapan Konvensi Genosida 1948 dalam hukum internasional.
Perkara tersebut bermula pada 2019 ketika Gambia mengajukan gugatan terhadap Myanmar berdasarkan Konvensi Genosida 1948. Sebagai negara peserta konvensi, Gambia memiliki dasar untuk menggugat negara lain atas dugaan pelanggaran kewajiban dalam konvensi tersebut, meskipun bukan negara asal para korban.
Sebelum perkara Myanmar, proses peradilan internasional terkait genosida lebih banyak berfokus pada pertanggungjawaban individu. Sejumlah pelaku genosida Rwanda pada 1994 dan pembunuhan sistematis terhadap warga Muslim Bosnia di Srebrenica pada 1995 telah diproses melalui mekanisme peradilan internasional. Sementara itu, dalam perkara yang berkaitan dengan pembantaian di Bosnia, ICJ sebelumnya tidak menemukan cukup bukti untuk menyatakan Serbia memiliki niat melakukan genosida, meskipun negara tersebut dinyatakan gagal mencegah pembunuhan.
Aktivis hak-hak Rohingya, Yasmin Ullah, menyebut putusan tersebut sebagai perkembangan penting bagi masyarakat korban. Keluarganya turut mengalami pengusiran, sementara ia sendiri pernah tumbuh di Thailand tanpa status kewarganegaraan sebelum pindah ke Kanada.
“Hari bersejarah bagi rakyat Rohingya,” ujar Ullah dalam pernyataannya kepada program Newsday BBC menjelang pembacaan putusan.
Meski demikian, Ullah mengingatkan bahwa keputusan pengadilan belum secara otomatis mengubah kehidupan para pengungsi. Ia menekankan pentingnya reparasi, pemulihan hak-hak masyarakat, serta kepulangan ke tanah air secara aman, sukarela, dan bermartabat.
Maria Elena Vignoli dari Human Rights Watch juga menilai putusan tersebut memiliki arti penting bagi korban kejahatan berat di berbagai negara. Menurutnya, keputusan ICJ dapat memperkuat upaya korban untuk memperoleh pertanggungjawaban hukum.
Sementara itu, pemerintah Myanmar menolak hasil persidangan tersebut. Juru bicara kepresidenan Myanmar, Khaing Khaing Soe, menyampaikan keberatan dalam konferensi pers di Naypyitaw pada Jumat (20/11/2026).
“Negara kami dituduh secara tidak adil,” ujar Khaing Khaing Soe.
Ia juga mempersoalkan hasil pemungutan suara yang tidak bulat di antara para hakim. Pemerintah Myanmar tetap berpendapat bahwa operasi militernya merupakan respons terhadap ancaman kelompok militan Rohingya.
“Meskipun ada upaya dari pihak kami, jika melihat hasilnya, tidak semua dari 15 hakim menyetujui putusan tersebut,” ujar Khaing.
Pemerintah Amerika Serikat turut menyatakan sedang mempelajari putusan tersebut. Washington sebelumnya telah menetapkan pada 2022 bahwa Myanmar melakukan genosida terhadap Rohingya. Namun, juru bicara Departemen Luar Negeri AS menekankan pentingnya penerapan Konvensi Genosida secara tepat dan mencegah politisasi ICJ.
Putusan terhadap Myanmar juga berpotensi menjadi rujukan dalam perkara genosida lainnya, termasuk gugatan Afrika Selatan terhadap Israel terkait serangan militer di Gaza. Gugatan tersebut diajukan pada akhir 2023, dengan tuduhan bahwa Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina. Pemerintah Israel membantah tuduhan tersebut. Hingga November 2026, ICJ belum mengeluarkan putusan akhir mengenai perkara itu, meskipun pada Januari 2024 pengadilan telah memerintahkan Israel mengambil langkah-langkah sementara untuk mencegah tindakan genosida.
