Ruminews.id, Yogyakarta – Perundingan maraton selama nyaris 21 jam antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung di Islamabad, Pakistan, pada 11–12 April 2026 berakhir tanpa kesepakatan. Kegagalan negosiasi ini memicu kekhawatiran akan kembali meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Pertemuan ini menjadi salah satu kontak diplomatik paling intens antara Iran dan Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir, di tengah konflik yang sudah menelan ribuan korban jiwa setelah rangkaian serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan sekutunya, termasuk Israel.
Namun, harapan akan gencatan senjata atau kesepakatan jangka panjang pupus ketika kedua delegasi gagal menemukan titik temu dalam isu-isu krusial. Deadlock utama terjadi pada tiga isu krusial yang sejak awal menjadi “garis merah” masing-masing pihak. Pertama adalah program nuklir Iran.
Washington menuntut komitmen tegas bahwa Teheran tidak akan mengembangkan senjata nuklir atau kapasitas menuju ke sana, termasuk pembatasan signifikan terhadap fasilitas dan pengayaan uranium. Namun bagi Iran, tuntutan tersebut dianggap melampaui batas kedaulatan nasional dan mengancam hak mereka atas pengembangan energi nuklir damai.
Kedua, persoalan kontrol dan keamanan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan energi dunia. Iran melihat wilayah ini sebagai leverage strategis sekaligus alat tawar geopolitik, sementara AS dan sekutunya menuntut jaminan kebebasan navigasi tanpa intervensi. Perbedaan posisi ini membuat negosiasi menemui jalan buntu karena menyangkut kepentingan ekonomi global dan keamanan regional.
Ketiga, dan yang paling fundamental, adalah krisis kepercayaan. Iran secara terbuka menilai AS memiliki rekam jejak “pengkhianatan” dalam banyak kesepakatan dengan Iran dan berbagai negara lain. Iran juga menekankan betapa tidak dapat dipercayanya Negeri Paman Sam tersebut mengenai perjanjian nuklir masa lalu. Sentimen ini membuat Teheran enggan memberikan konsesi besar tanpa jaminan konkret, sementara Washington tetap mempertahankan tuntutan kerasnya.
Di luar tiga isu utama tersebut, negosiasi juga diperumit oleh tuntutan tambahan, termasuk peran Iran di kawasan Timur Tengah, dukungan terhadap kelompok-kelompok milisi di Suriah, Yaman, Irak, serta berbagai ekses konflik militer sebelumnya yang belum terselesaikan. Berbagai faktor ini pada akhirnya menjadikan negosiasi berada dalam posisi alot dan berakhir pada deadlock.
Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance menyalahkan Iran atas kegagalan negosiasi ini. Ia menyatakan bahwa kegagalan diakibatkan keengganan Iran untuk berkompromi atas syarat-syarat yang ditawarkan oleh AS.
“Kami telah melakukan sejumlah diskusi substantif dengan Iran, itu kabar baiknya. Kabar buruknya adalah kami belum mencapai kesepakatan. Dan menurut saya ini adalah kabar buruk bagi Iran, jauh lebih buruk daripada bagi AS,” kata Vance dalam konferensi pers, Minggu (12/04).
Vance mengaku bahwa AS datang ke perundingan dengan sikap fleksibel dan “itikad baik”, namun sangat disayangkan kedua pihak tidak mencapai kesepakatan.
“Kami meninggalkan tempat ini dengan sebuah proposal yang sangat sederhana, sebuah pemahaman bahwa ini adalah penawaran terakhir dan terbaik dari kami. Kita lihat saja apakah pihak Iran akan menerimanya,” kata Vance.
Lebih lanjut ia juga menyatakan bahwa Presiden AS, Donald Trump, terlibat langsung dalam pembicaraan itu meski tidak hadir di tempat. Vance mengaku telah berbicara dengan presiden sekitar belasan kali selama 21 jam proses negosiasi berlangsung.
Di sisi lain, Iran melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei angkat bicara usai kegagalan tercapainya kesepakatan dengan AS dalam perundingan damai ini.
“Dalam beberapa isu, kami sebenarnya telah mencapai saling pengertian, tetapi ada perbedaan pada dua atau tiga isu penting, dan pada akhirnya perundingan tidak menghasilkan kesepakatan,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, pada Minggu (12/4/2026).
“Hal lain yang perlu dicatat adalah kompleksitas isu dan situasinya. Beberapa topik baru ditambahkan dalam perundingan kali ini, termasuk Selat Hormuz dan kawasan sekitarnya. Isu-isu ini memiliki kondisi dan persyaratan khusus masing-masing,” lanjutnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan agar dialog antara Amerika Serikat (AS) dan Iran terus dilanjutkan secara konstruktif, menyusul gagalnya perundingan yang digelar di Islamabad, Pakistan, akhir pekan lalu.
Melalui juru bicara PBB Stéphane Dujarric, Guterres menegaskan meski perundingan belum menghasilkan kesepakatan, proses dialog tetap menjadi satu-satunya jalan untuk mencapai penyelesaian jangka panjang atas meningkatnya ketegangan di kawasan.
“Mengingat perbedaan yang sudah mengakar kuat, kesepakatan tidak dapat dicapai dalam semalam. Gencatan senjata harus sepenuhnya dihormati dan semua pelanggaran harus dihentikan,” kata Dujarric dalam keterangannya yang dimuat di laman resmi PBB, Senin (13/4/2026).
Kegagalan tersebut langsung memicu reaksi keras dari pasar energi global. Harga minyak mentah dunia melonjak lebih dari 8 persen, dengan Brent menembus kisaran US$102 per barel dan West Texas Intermediate (WTI) mencapai sekitar US$104,5 per barel. Kenaikan ini terjadi karena pelaku pasar khawatir terhadap gangguan pasokan minyak, terutama dari kawasan Teluk yang menjadi pusat produksi energi dunia.
Lonjakan harga semakin diperparah oleh langkah Amerika Serikat yang mengumumkan blokade terhadap jalur pelayaran menuju Iran di Selat Hormuz, salah satu jalur distribusi minyak terpenting di dunia. Kawasan ini diketahui dilalui sebagian besar perdagangan minyak global, sehingga setiap gangguan langsung berdampak signifikan terhadap harga. Kombinasi kegagalan diplomasi dan eskalasi militer inilah yang mendorong harga minyak kembali menembus level psikologis US$100 per barel.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara produsen dan konsumen besar, tetapi juga negara berkembang seperti Indonesia. Kenaikan harga minyak berpotensi membebani anggaran negara melalui peningkatan subsidi energi, mengingat asumsi harga minyak dalam APBN 2026 berada jauh di bawah level pasar saat ini. Secara global, situasi ini meningkatkan risiko inflasi, ketidakstabilan ekonomi, serta memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh faktor geopolitik terhadap pergerakan harga energi dunia.
